SANCAnews.id

Koordinator aksi BEM Jateng-Jogja, Raafila Anbiya serukan kekecewaan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang selalu mangkir debat publik, Senin (18/12).

SANCAnews.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 10 kampus di Jogja dan Jawa Tengah, menggerebek kantor Balai Kota Solo, Senin (18/12) sore kemarin.

Tujuannya, mereka berniat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabumingraka untuk menantangnya berdebat dengan mahasiswa.

Koordinator aksi, Raafila Anbiya, mengatakan bahwa mereka ingin Gibran membuktikan dirinya bukan sosok yang anti debat.

Pasalnya, sejak mendeklarasikan diri sebagai bacawapres Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Jokowi itu dianggap kerap mangkir dari sejumlah undangan debat.

Melalui aksi ini, kata Raafila, pihaknya ingin Gibran berani dengan terbuka tampil di hadapan publik dan membeberkan rencananya untuk masa depan Indonesia.

“Kami sangat kecewa karena waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Sebetulnya kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini,” kata Raafila, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Selasa (19/12).

Sayangnya, Gibran tak tampak muncul dari kantor Balai Kota Solo dan menemui mahasiswa. Hal itu pun dianggap sebagai sikap acuh tak acuh sikap Gibran terhadap masaa aksi yang datang.

“Kami mengharapkan dia (Gibran) bisa hadir hari ini. Karena Mas Gibran tidak hadir dalam berbagai forum debat, makanya kami datang jauh-jauh ke sini mengharapkan agar yang bersangkutan bisa merespons langsung," tegas Raafila.

Menyadari itu, massa aksi pun melanjutkan aksinya dengan melontarkan sederet kritikan tajam untuk Gibran. Mereka menuntut agar Gibran bisa menjelaskan secara rinci seperti apa visi misi yang akan dibawanya bersama bacapres Prabowo Subianto. Terlebih lagi, ia juga santer disebut mewakili generasi Z.

Tak ayal, mahasiswa-mahasiswa itu pun menuntut kejelasan ‘keterwakilan’ seperti apa yang akan dibawa oleh Gibran.

Kalau Mas Gibran ngomong mewakili gen Z, harusnya gen Z yang datang hari ini langsung bisa direspons. Soal visi-misi kami mengharapkan hal yang kontekstual soal pelaksanaan dan sistemnya seperti apa,” tegasnya.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sebanyak 10 kampus di Jogja dan Jawa Tengah, menggeruduk Kantor Balai Kota Solo, pada Senin (18/12) kemarin sore.

Tujuannya, mereka bermaksud hendak bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabumingraka, untuk menantangnya berdebat dengan mahasiswa.

Koordinator aksi, Raafila Anbiya, mengatakan bahwa mereka ingin Gibran membuktikan dirinya bukan sosok yang anti debat.

Pasalnya, sejak mendeklarasikan diri sebagai bacawapres Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Jokowi itu dianggap kerap mangkir dari sejumlah undangan debat.

Melalui aksi ini, kata Raafila, pihaknya ingin Gibran berani dengan terbuka tampil di hadapan publik dan membeberkan rencananya untuk masa depan Indonesia.

“Kami sangat kecewa karena waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Sebetulnya kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini,” kata Raafila, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Selasa (19/12).

Sayangnya, Gibran tak tampak muncul dari kantor Balai Kota Solo dan menemui mahasiswa. Hal itu pun dianggap sebagai sikap acuh tak acuh sikap Gibran terhadap masaa aksi yang datang.

“Kami mengharapkan dia (Gibran) bisa hadir hari ini. Karena Mas Gibran tidak hadir dalam berbagai forum debat, makanya kami datang jauh-jauh ke sini mengharapkan agar yang bersangkutan bisa merespons langsung," tegas Raafila.

Menyadari itu, massa aksi pun melanjutkan aksinya dengan melontarkan sederet kritikan tajam untuk Gibran.

Mereka menuntut agar Gibran bisa menjelaskan secara rinci seperti apa visi misi yang akan dibawanya bersama bacapres Prabowo Subianto. Terlebih lagi, ia juga santer disebut mewakili generasi Z.

Tak ayal, mahasiswa-mahasiswa itu pun menuntut kejelasan ‘keterwakilan’ seperti apa yang akan dibawa oleh Gibran.

“Kalau Mas Gibran ngomong mewakili gen Z, harusnya gen Z yang datang hari ini langsung bisa direspons. Soal visi-misi kami mengharapkan hal yang kontekstual soal pelaksanaan dan sistemnya seperti apa,” tegasnya. (jawapos)

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di NTB, Selasa (19122023)

SANCAnews.id – Nama menteri kerap terseret konflik kepentingan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kesepakatan kontrak.

Dimana, dalam perjanjian kontrak terdapat komitmen jika menteri melakukan kesalahan maka sudah sepantasnya ia mengundurkan diri tanpa diperintahkan.

"Jadi saya ingin pastikan, pertama, mereka menandatangani komitmen. Kedua, komitmen itu bila melanggar otomatis mengundurkan diri, otomatis, tidak perlu diminta, begitu melanggar otomatis mengundurkan diri," ujar Anies, saat kampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/12/2023).

Hal ini perlu dilakukan, karena menurut Anies, pemimpin harus konsisten dan tegas terhadap para menterinya. 

Jangan sampai di awal masih bersikap tegas, namun seiring waktu berjalan justru perilaku konflik kepentingan ditoleransi.

"Menurut saya harus ada penjagaan yang konsisten di sini. Jadi komitmennya setiap bertugas di wilayah publik maka dia harus bekerja atas nama publik, nah itu ditegaskan," ungkap Anies.

Karena para menteri ketika dilantik, disumpah memegang jabatan, maka selanjutnya baik ucapan, tindakan, tanda tangan, sudah diatasnamakan negara bukan lagi atas nama pribadi.

"Karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi, karena sudah disumpah. Dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, enggak ada, itu 24 jam selama durasi dia bertugas," jelasnya.

Capres besutan Koalisi Perubahan ini pun menegaskan kontrak perjanjian komitmen ini penting karena untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. 

Sebab, negara harus dipercaya oleh rakyatnya. Jika tidak, maka akan timbul perasaan curiga di benak rakyat. (tvone)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon 

SANCAnews.id – Jawaban calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat ditanya soal hak asasi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dinilai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sangat lugas, tegas, dan tegas.

"Jawaban-jawaban Prabowo dalam debat pertama Pilpres ini sudah sangat lugas, tegas, dan juga telak. Prabowo tak menjawab dengan kata-kata normatif dan bersayap sebagaimana sering dilontarkan dua kandidat lain, yang sebenarnya jika diteliti hanya bersifat tautologis, jika begini maka begitu," kata Fadli Zon kepada wartawan, Senin (18/12).

Menurutnya, kelugasan dan otentisitas semacam itulah yang selalu dipertontonkan Prabowo. Baik dalam debat kemarin, maupun dalam semua penampilannya selama ini di hadapan publik.

Fadli mengatakan, Prabowo selalu membahas persoalan, atau menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman sebenarnya sebagai manusia Indonesia.

"Jika harus tegas, ia akan bersuara tinggi saking semangatnya. Jika harus berkelakar, ia bisa terbahak-bahak. Jika sedang senang, ia akan berjoget spontan yang kini orang namakan 'joget gemoy'. Itulah Prabowo, manusia apa adanya, otentik," ujarnya.

Di mata Fadli Zon, Menteri Pertahanan RI itu bukanlah tipe pemimpin yang suka berusaha tampil baik dan cantik di mata publik.

"Prabowo bukanlah tipikal pemimpin pesolek yang selalu berusaha tampil cantik dan anggun di depan publik, meskipun keanggunan dan kecantikan itu sebenarnya hanya polesan saja. Akibat enggan didandani dan disuruh bersolek itulah banyak orang selama ini telah menyalahpahami Prabowo sebagai tokoh temperamental, sebuah penilaian yang sepenuhnya keliru," paparnya.

Fadli menambahkan, Prabowo tidak pernah menyerang atau menjatuhkan orang di depan publik, meskipun terhadap orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, atau mengecewakannya.

"Mungkin mudah bagi kita untuk menahan diri, karena kita tak pernah disakiti, dikhianati, atau dikecewakan. Tapi Prabowo, orang yang sering difitnah dan dikhianati itu, terbukti bisa menyimpan kemarahan dan kekecewaan pribadinya tetap berada di relung hatinya," katanya.

"Ia hanya meledak-ledak untuk urusan-urusan yang bersifat publik saja. Dan hal ini jelas bukanlah sebuah kekurangan," demikian Fadli Zon.(rmol)

Potret Mahfud MD saat berada di podium untuk menyampaikan pidato. (Instagram @mohmahfudmd)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka-bukaan soal korupsi di Tanah Air. Mahfud MD menyatakan, dari total koruptor di Indonesia, 84 persen di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) pada Minggu (18/12).

"84 persen dari semua koruptor di Indonesia ini adalah lulusan perguruan tinggi," ungkap Mahfud MD dihadapan para wisudawan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud menyebut bahwa jumlah koruptor saat ini 1300-an yang sudah ditangkap dan diadili.

"84 persen dari 1300 itu kira-kira ya 900 orang koruptor itu adalah sarjana," terangnya.

Meski begitu, pria asal Madura itu mengemukakan bahwa perguruan tinggi tidak gagal. Kendati, angka koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi tersebut juga terbilang sangat tinggi.

Pasalnya, lulusan perguruan tinggi juga jauh lebih banyak, yakni lebih kurang 17,6 juta orang.

"Jadi 17,6 juta itu yang koruptor hanya 900 orang, kira-kira tidak ada 0,05 persen. Artinya, perguruan tinggi masih baik," kata pria kelahiran Sampang, Madura.

Mengenai adanya ratusan orang koruptor lulusan perguruan tinggi, pria yang sempat menjabat sebagai Hakim Konstitusi itu menilai bahwa koruptor hanya pintar dari segi otak, akan tetapi tumpul wataknya.

Di samping itu, Mahfud MD juga berpesan kepada para wisudawan UNP untuk patut bersyukur dan berbangga karena pendidikan Indonesia sudah cukup maju dengan segala kekurangannya. (jawapos)

Keluarga besar Presiden Joko Widodo/Net

SANCAnews.id – Anggapan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan membingungkan masyarakat, tidak sepenuhnya benar. Sebab ada pihak lain yang juga sama-sama membingungkan.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang diperolehnya dalam waktu 2 hari setelah menjadi anggota juga membuat bingung masyarakat.

"Ya sebenarnya, soal bingung membingungkan ini dilematik. Di satu sisi, kan Kaesang sendiri menjadi Ketum PSI, adalah peristiwa yang sangat mengagetkan. Dua hari pakai jaket, artinya seperti ninja lah, yang lompat-lompat seperti itu, jalan ninja karier politik Kaesang itu juga membingungkan rakyat sebetulnya," ucap Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/12).

Terlebih, lanjut Pangi, Kaesang yang sebelumnya mengaku ogah terlibat dalam politik praktis dan lebih ingin fokus ke bisnis, malah mengikuti jejak ayah, kakak, dan kakak iparnya.

"Rakyat juga bingung, soal Kaesang itu yang dulu katanya konsisten jual martabak saja, dagang bisnis saja, supaya tidak ada konflik kepentingan, sekarang terjun ke politik tidak main-main, itu juga membuat rakyat bingung," terangnya.

Selain itu, lanjut Pangi, sikap politik Presiden Joko Widodo juga tidak konsisten terkait keluarganya yang tidak akan terlibat dalam politik praktis. Sebab faktanya, anak dan menantu Jokowi malah pelaku politik praktis.

"Itu juga inkonsistensi Presiden Jokowi, itu juga membuat rakyat bingung. Jadi bukan hanya Ganjar dan PDIP yang inkonsisten," ujarnya.

"Faktanya hari ini, Mas Bobby mau dijadikan gubernur (Sumut), Kaesang jadi ketum partai, Gibran jadi cawapres, semuanya punya konflik kepentingan, ini inkonsistensi Presiden Jokowi," tutupnya. (rmol)