SANCAnews.id

Presiden Jokowi/net 

SANCAnews.id – Eksponen aktivis dan jurnalis senior, Jus Soema Di Pradja, mengatakan demokrasi di Indonesia sudah tidak ada lagi, begitu pula tradisinya. Awalnya ia berbicara tentang demokrasi di era kepemimpinan Presiden Soekarno.

"Di situ lah kita lihat (kepemimpinan yang) otoriter (dari) Soekarno, dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Artinya dia sebagai seorang tokoh, enggak paham apa itu demokrasi," tegas Jus secara virtual dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Ilusi Pemilu dan Demokrasi: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi', Jumat (15/12/2023).

Ia juga menyatakan, hal yang sama terjadi pada era kepemimpinan Soeharto yang menggunakan kata-kata demokrasi Pancasila. Namun, menurutnya demokrasi tersebut hanya hiasan di bibir, tidak dilakukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi Soeharto.

"Jadi bangsa ini demokrasi itu dijadikan slogan. Lebih hancur lagi setelah reformasi. Mungkin bisa dikatakan demokrasi agak baik itu di era Gus Dur. Mega agak lumayan lah. Kalau yang ini hancur lebur, kita mau bicara demokrasi apa?," ujarnya.

Jus menegaskan bahwa seorang presiden seharusnya menjadi milik rakyat.

"Kalian aktivis bisa melihat ada iklan di televisi 'PSI menang', siapa itu yang ngomong? Presiden RI. Mana ada seorang presiden memihak satu partai, mau bicara demokrasi, enggak ngerti dia demokrasi. Dia itu adalah seorang pemimpin yang otoriter norak," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung sosok putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka yang seringkali dalam pidatonya mendapat kritikan.

"Seorang anak kecil yang namanya Gibran, bisa dilihat pidato-pidatonya, asam sulfat lah, diminta orang untuk berbicara 'apa lagi yang saya bicarakan' sehingga MC nya bilang kok jauh-jauh dari Solo hanya sebegitu saja," ucap Jus.

"Karena bapaknya tidak ngerti apa itu demokrasi, dia pakai lah pamannya di MK. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 1998, dirusak oleh orang yang namanya Jokowi," pungkasnya. (inilah)

Istri Habib Rizieq Shihab, Syarifah Fadhlun binti Fadhil binti Yahya, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (16/12/2023).

SANCAnews.id – Istri Habib Rizieq Shihab, Syarifah Fadhlun binti Fadhil binti Yahya, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (16/12/2023). 

Sebelumnya, istri Habib Rizieq diketahui tengah menjalani perawatan di rumah sakit beberapa waklu lalu.  Kabar duka ini dibenarkan Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq, yakni Azis Yanuar. 

“Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Baru saja (wafatnya) di Petamburan,” ujar Azis saat dikonfirmasi viva.co.id dikutip pada Sabtu (16/12/2023). 

Berdasarkan WhatsApp Story Azis Yanuar, jenazah Umi Syarifah Fadhlun akan disalatkan pada Minggu (17/12/2023) sekitar pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, jenazah Umi Syarifah Fadhlun akan dimakamkan di Mega Mendung Bogor pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas, mengatakan Habib Rizieq mengapresiasi kegiatan Munajat Akbar 212 untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina.

Namun, Habib Rizieq tidak hadir pada Jumat-Sabtu (1-2/12/2023) lalu. Menurut dia, istri Habib Rizieq memang sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit di sekitaran Jakarta. 

Selama dua pekan ini, dia disebut-sebut selalu setia mendampingi istrinya yang memang dalam keadaan tidak sehat. Jadi, kata dia, tidak sehari pun beliau meninggalkan istrinya.

“Sampai pekan lalu selama di ICU Imam Besar menjaga dan mendampingi. Kita doakan saja mudah-mudahan istri beliau diberi kesembuhan sempurna,” katanya saat itu. (tvone)

Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Debat Capres Perdana di Gedung KPU, Selasa (12/12/2023)

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku pada 2018 lalu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sempat mendatanginya dan menawarinya posisi cawapres.

Namun saat itu, Anies dengan tegas menolak dan menyatakan akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi pada waktu itu selesai Pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apa pun saya enggak mau terlibat," ujar dia, di Jambi, Kamis (14/12/2023).

"Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau (Prabowo) untuk menjadi cawapres dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta," Anies dia.

Tak tanggung-tanggung, Anies bahkan mengungkapkan pada saat itu ada banyak pihak yang mencoba menawarkan posisi cawapres kepadanya.

"Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain, ada 3 partai yang meminta saya untuk menjadi cawapres tahun 2019, diminta ada saksinya di situ. Dan saya katakan tidak," ungkapnya.

Rupanya alasan di balik Anies menolak tawaran-tawaran tersebut, lantaran pada saat itu Anies telah berjanji kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang mengusung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah komit kepada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi di Jakarta, dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019, ini komitmen saya di Jakarta," jelasnya.

Rupanya saat itu selain diminta menjadi cawapres, Anies juga ditawarkan menjadi capres namun lagi-lagi dia kekeh menolak tawaran tersebut. 

"Ketika saya sudah tuntas di Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan?" tandas dia. (tvone)

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (Amin)

SANCAnews.id – Tragedi KM 50 yang memakan korban jiwa enam laskar FPI kembali menjadi perbincangan hangat setelah disinggung Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan saat debat perdana Capres 2024 pada Selasa (12/12).

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (Amin) memastikan pasangan calon nomor urut 1 siap membuka kembali pengusutan kasus yang terjadi di Kilometer 50 Tol Cikampek pada akhir Desember 2020.

“Komitmen Amin tertuang jelas di dalam visi-misinya. Kalau memang dibutuhkan, kami siap membuka kembali penyelidikan dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam pemuda yang tidak berdosa di Tol Cikampek," kata anggota Bidang Riset dan Kajian THN Amin, Anang Zubaidy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/12).

Dalam debat Capres 2024 di KPU RI Selasa kemarin, Anies Baswedan mengungkit soal Tragedi KM 50, yakni penembakan enam laskar FPI di Jalan Tol Cikampek tahun 2020 silam.

Hal itu disinggung Anies saat menanyakan sikap Capres nomor urut 2, Ganjar Pranowo tentang penuntasan peristiwa tersebut. Diakui Anies, proses hukum tersebut memang sudah berjalan, namun belum benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.

"Ini harus menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan," jelas Anies. (rmol)

SANCAnews.id – Jelang hari pencoblosan pada Pemilu Serentak 14 Februari 2024, konten video viral yang diduga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berseragam sekolah mengajak mereka memilih salah satu calon legislatif. Peristiwa itu diduga terjadi di Purworejo, Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu Purworejo Rinto Hariyadi saat dikonfirmasi, Jumat (15/12/2023), mengatakan konten temuan bermula dari informasi masyarakat dan temuan Bawaslu.

"Temuan dan laporan masyarakat itu sedang kami proses untuk tindaklanjuti," ujarnya.

Dalam video beredar anak tersebut terlihat  mengajak masyarakat untuk memilih sang caleg dalam pemilu 2024 di akun media sosial TikTok.

Caleg bersangkutan diduga melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu dan Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi.

Setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 k, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta.

"Karena temuan ada dugaan pelanggaran pidana kami akan bawa ke Sentra Gakumdu. Nanti akan dibahas di sana dan kita tindaklanjuti sesuai mekanisme kajian," ujar

Dikatakan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah pihak mengklarifikasi video yang viral itu. "Besok kami akan panggil KPU untuk menjelaskan dan memastikan akun yang share apakah akun resmi atau bukan, Apakah akun itu terdaftar di KPU sebagai akun resmi atau bukan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil Dukcapil untuk memastikan usia anak di video yang viral serta kepemilikan KTP.

Tak hanya itu, Bawaslu juga akan memanggil pengurus Partai Nasdem serta caleg bersangkutan untuk memberikan penjelasan.

"Termasuk admin medsos yang memposting. Semua kita lakukan sesuai prosedur berlaku," ujarnya.

Seperti diketahui, dari video yang bereda tampak seorang siswa mengajak masyarakat untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Nasdem dengan inisial MA. (tribun)