SANCAnews.id

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Pertama Calon Presiden 2024 di Halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023)

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menjawab soal komitmennya terhadap calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Komitmen tersebut berarti ia tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden saat Prabowo maju dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Anies Baswedan mengklarifikasi bahwa komitmennya itu dibuat untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam forum "Tanyo Bang Anies" di Jambi, Kamis (14/12/2023).

"Pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun," ucap Anies

"Ketika saya sudah tuntas di Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan," lanjut Anies.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan, pada tahun 2018 pernah ditawari menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo. Namun Anies menolak dengan alasan memegang komitmen menjadi gubernur.

"Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi cawapres dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta," ujar Anies.

Selain tawaran itu, Anies menyebut ada tiga parpol yang menawarinya menjadi cawapres pada Pilpres 2019. Lagi-lagi Anies menolak karena ingin menuntaskan pekerjaan sebagai gubernur DKI Jakarta

"Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain, ada tiga partai yang meminta saya untuk menjadi cawapres tahun 2019 saya diminta untuk menjadi cawapres, diminta ada saksinya di situ," ungkap Anies.

"Dan saya katakan tidak. Katakan tidak, kenapa? Karena saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi di Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya pak Prabowo di 2019. Ini komitmen saya di Jakarta," pungkas Anies.

Diketahui, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies maju bersama Sandiaga Uno didukung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (tribunnews)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist

SANCAnews.id – Debat perdana Capres 2024 telah berlangsung dan Relawan Sahabat Anies Bersama Imin (ABI) memberikan respon positif terhadap kinerja Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum Relawan Sahabat ABI, Ersandria secara tegas menyampaikan dukungannya terhadap visi dan misi yang diusung oleh kedua calon tersebut.

"Debat pertama capres 2024 telah membuka mata kita semua, terhadap kemampuan dan komitmen dari ketiga pasangan calon capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya melihat bahwa mereka memiliki visi yang kuat untuk memajukan negeri ini dan memberikan solusi konkret untuk setiap tantangan yang dihadapi bangsa kita," ujar Ersandria dalam keterangannya, Kamis (14/12).

Selama debat, Ersandria menyoroti sejumlah poin kunci yang dianggapnya menjadi keunggulan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Salah satunya adalah komitmen mereka untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

"Pak Anies setiap yang beliau sampaikan itu merupakan sesuatu yang rill dan terdapat datanya bukan hanya besar bicara semata. Terlebih saat beliau menyampaikan terkait hak minoritas, memang betul faktanya beliau lah yang memudahkan perizinan rumah ibadah di Jakarta. Lalu juga pada saat menanggapi sanggahan dari Pak Prabowo tentang polusi di Jakarta, Pak Anies menjawabnya sangat luwes dan sesuai dengan data yang didapat selama menjabat sebagai Gubernur, " tambah Ersandria.

Selain itu, Ersandria juga memperhatikan sikap positif pasangan calon tersebut selama debat, yang dinilainya sebagai bukti kematangan dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani kompleksitas masalah di Indonesia.

Sebagai Relawan Sahabat ABI, Ersandria juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama pada Pemilihan Presiden 2024.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.

Relawan Sahabat ABI merupakan sebuah wadah dan jembatan aspirasi, ide, dan gagasan masyarakat dalam mengawal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menjadi pemimpin Indonesia. Sahabat ABI telah mendeklarasikan gerakannya pada tanggal 26 November 2023 yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Ketua Timnas AMIN, M. Sayugi di Basketball Hall Senayan. Dalam gerakan ini terdapat berbagai unsur yaitu 234SC, Pemuda Pancasila, SAPMA Pemuda Pancasila, serta masyarakat lainnya.

"Kami, Relawan Sahabat ABI, siap bekerja keras untuk memastikan kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik untuk semua," tandas Ersandria. (rmol)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist

SANCAnews.id – Ijtima Ulama resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah keduanya menandatangani pakta integritas yang diserahkan Ijtima Ulama pada 18 November lalu.

"Betul (pakta integritas sudah diteken)," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi JawaPos.com lewat pesan singkat, Kamis (14/12).

Dengan ditandatangininya pakta integritas tersebut, Aziz mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyerukan kepada seluruh umat untuk melabuhkan dukungannya kepada pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).

"Betul, mendukung paslon capres dan cawapres AMIN," tegasnya.

Namun begitu, ia membantah bahwa Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah menentukan sikapnya dalam menentukan pilihan terkait Pilpres 2024.

"HRS belum resmi bersikap soal pilpres," tandas Aziz. 

Sebelumnya, Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 pakta integritas untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).

Berikut ini 13 poin lengkapnya:

1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.

2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.

3. Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.

4. Bersedia menghormati posisi Ulama dan bersedia mentaati pendapat para Ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia seperti LGBTQ+, Prostitusi, Perjudian, Minuman keras, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

6. Bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta merevisi segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.

7. Bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.

8. Bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.

9. Bersedia menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.

10. Bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.

11. Bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.

12. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.

13. Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. (jawapos)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan rencana perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN hanya akan meninggalkan setumpuk masalah di Jakarta. Sikap Anies ini berbeda dengan sikap dua calon presiden lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sama-sama menyatakan mendukung proyek IKN.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyetujui sikap Anies Baswedan. Menurutnya, masalah di Jakarta memang semestinya diselesaikan bukan dengan cara memindah ibu kota.

"Menanggalkan status ibu kota dari Jakarta karena masalah yang menggelayutinya, adalah tidak bertanggungjawab, lari dari kenyataan," kata Yusuf dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 14 Desember 2023. 

Sebagai salah satu megapolitan terbesar di dunia, kata Yusuf, Jakarta memang memiliki banyak persoalan pelik, terutama akibat arah pembangunan kota yang terlalu materialistik. Jakarta hanya menjadi ruang-ruang kapital atau engine of growth.

"Namun Jakarta berhak dan layak mendapatkan dukungan untuk bertransformasi menjadi the inclusive public city. Menghapus kesalahan masa lalu membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan, Jakarta pantas mendapat kesempatan dan dukungan untuk menjadi kota hijau, cerdas dan berkelanjutan, livable city," ujar Yusuf. 

Dengan dukungan yang memadai, ujar Yusuf, Jakarta memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi 'Kota Dunia Untuk Semua'. "Dengan segala potensi dan kelebihan yang disandang Jakarta, memindahkan ibu kota secara tergesa-gesa mengundang tanda tanya besar," ucap Yusuf. 

Sebelumnya, pada acara debat pertama calon presiden di Gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023, Anies mengungkapkan Jakarta memiliki masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk. 

Apabila itu ditinggalkan dengan memindahkan ibu kota ke IKN, maka kata dia, masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan. "Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah Indonesia, kata Anies, jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

Dia mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Oleh karena itu, Anies mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman. "Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia.

Pemilihan presiden pada 2024 nanti akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud Md.(tempo)

Ilustrasi surat suara di pemilu

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memberikan pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. 

"Di DKI kami juga tetap memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental," ujar anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

Fahmi menegaskan bahwa ODGJ tetap diberikan pelayanan sebagai pemilih sebagai kesempatan agar hak suaranya terus diperhitungkan dalam ajang Pemilu. Ia pun memastikan adanya pendampingan kepada ODGJ saat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) nantinya pada hari pencoblosan.

 Lalu, Fahmi mencontohkan salah satunya di Jakarta Timur yang terdapat Panti Sosial Bina Laras sekaligus tercatat sebagai TPS Pemilu 2024.

"TPS yang berada di kawasan Cipayung itu terdapat pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ," kata dia.

Fahmi juga menjelaskan secara rinci soal jumlah pemilih di TPS Panti Sosial Bina Laras Jakarta Timur itu yakni nomor TPS 72 terdapat 280 pemilih laki-laki, nomor TPS 73 terdapat 118 laki-laki dan 158 perempuan.

Kemudian, nomor TPS 91 terdapat enam laki-laki dan 210 perempuan serta nomor TPS 92 terdapat 155 perempuan.

Sebagai informasi, KPU DKI mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih.

Dari total keseluruhan 8,2 juta jumlah pemilih tersebut, 61.747 diantaranya merupakan penyandang disabilitas termasuk 22.871 disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). (viva)