SANCAnews.id

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist

SANCAnews.id – Ijtima Ulama resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah keduanya menandatangani pakta integritas yang diserahkan Ijtima Ulama pada 18 November lalu.

"Betul (pakta integritas sudah diteken)," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi JawaPos.com lewat pesan singkat, Kamis (14/12).

Dengan ditandatangininya pakta integritas tersebut, Aziz mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyerukan kepada seluruh umat untuk melabuhkan dukungannya kepada pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).

"Betul, mendukung paslon capres dan cawapres AMIN," tegasnya.

Namun begitu, ia membantah bahwa Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah menentukan sikapnya dalam menentukan pilihan terkait Pilpres 2024.

"HRS belum resmi bersikap soal pilpres," tandas Aziz. 

Sebelumnya, Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 pakta integritas untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).

Berikut ini 13 poin lengkapnya:

1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.

2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.

3. Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.

4. Bersedia menghormati posisi Ulama dan bersedia mentaati pendapat para Ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia seperti LGBTQ+, Prostitusi, Perjudian, Minuman keras, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

6. Bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta merevisi segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.

7. Bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.

8. Bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.

9. Bersedia menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.

10. Bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.

11. Bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.

12. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.

13. Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. (jawapos)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan rencana perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN hanya akan meninggalkan setumpuk masalah di Jakarta. Sikap Anies ini berbeda dengan sikap dua calon presiden lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sama-sama menyatakan mendukung proyek IKN.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyetujui sikap Anies Baswedan. Menurutnya, masalah di Jakarta memang semestinya diselesaikan bukan dengan cara memindah ibu kota.

"Menanggalkan status ibu kota dari Jakarta karena masalah yang menggelayutinya, adalah tidak bertanggungjawab, lari dari kenyataan," kata Yusuf dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 14 Desember 2023. 

Sebagai salah satu megapolitan terbesar di dunia, kata Yusuf, Jakarta memang memiliki banyak persoalan pelik, terutama akibat arah pembangunan kota yang terlalu materialistik. Jakarta hanya menjadi ruang-ruang kapital atau engine of growth.

"Namun Jakarta berhak dan layak mendapatkan dukungan untuk bertransformasi menjadi the inclusive public city. Menghapus kesalahan masa lalu membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan, Jakarta pantas mendapat kesempatan dan dukungan untuk menjadi kota hijau, cerdas dan berkelanjutan, livable city," ujar Yusuf. 

Dengan dukungan yang memadai, ujar Yusuf, Jakarta memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi 'Kota Dunia Untuk Semua'. "Dengan segala potensi dan kelebihan yang disandang Jakarta, memindahkan ibu kota secara tergesa-gesa mengundang tanda tanya besar," ucap Yusuf. 

Sebelumnya, pada acara debat pertama calon presiden di Gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023, Anies mengungkapkan Jakarta memiliki masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk. 

Apabila itu ditinggalkan dengan memindahkan ibu kota ke IKN, maka kata dia, masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan. "Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah Indonesia, kata Anies, jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

Dia mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Oleh karena itu, Anies mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman. "Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia.

Pemilihan presiden pada 2024 nanti akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud Md.(tempo)

Ilustrasi surat suara di pemilu

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memberikan pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. 

"Di DKI kami juga tetap memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental," ujar anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

Fahmi menegaskan bahwa ODGJ tetap diberikan pelayanan sebagai pemilih sebagai kesempatan agar hak suaranya terus diperhitungkan dalam ajang Pemilu. Ia pun memastikan adanya pendampingan kepada ODGJ saat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) nantinya pada hari pencoblosan.

 Lalu, Fahmi mencontohkan salah satunya di Jakarta Timur yang terdapat Panti Sosial Bina Laras sekaligus tercatat sebagai TPS Pemilu 2024.

"TPS yang berada di kawasan Cipayung itu terdapat pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ," kata dia.

Fahmi juga menjelaskan secara rinci soal jumlah pemilih di TPS Panti Sosial Bina Laras Jakarta Timur itu yakni nomor TPS 72 terdapat 280 pemilih laki-laki, nomor TPS 73 terdapat 118 laki-laki dan 158 perempuan.

Kemudian, nomor TPS 91 terdapat enam laki-laki dan 210 perempuan serta nomor TPS 92 terdapat 155 perempuan.

Sebagai informasi, KPU DKI mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih.

Dari total keseluruhan 8,2 juta jumlah pemilih tersebut, 61.747 diantaranya merupakan penyandang disabilitas termasuk 22.871 disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). (viva)

Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali

SANCAnews.id – Wakil ketua umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Anies Baswedan tak masalah jika kerap mendapatkan serangan pertanyaan dari pasangan calon presiden lainnya dalam panggung debat pilpres 2024. Dia menyebutkan justru semakin Anies diserang maka akan semakin muncul kemampuannya.

Bahkan serangan-serangan dalam diskusi itu menjadi hal yang posistif, pasalnya itu akan menjadi sebuah klarifikasi setiap masalah yang belum sempat diselesaikan.

"Justru itu hal yang positif menurut saya karena semakin Anies diserang, semakin Anies didebat persoalan itu akan semakin muncul kemampuan dia dan menjadi panggung bagi dia untuk memberikan penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini tidak pernah terklarifikasi kan gitu," ujar Ahmad Ali kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu 13 Desember 2023.

Dia menuturkan kalau pertanyaan yang sempat menyerang Anies Baswedan yakni pertanyaan tentang pelayanan masyarakat, polusi udara dan lain sebagainya. Tetapi itu semua tak menggentarkan Anies dalam debat tersebut.

Ahmad Ali mengatakan kalau semua pertanyaan itu dijawab dengan senyuman oleh  Anies. Sebab, itu kembali pada sifat Anies yang murah senyum sehingga memudahkannya.

"Ada pertanyaan tentang bagaimana kerukunan umat beragama, Anies kan dengan santainya menjawab, tidak ada beban kan wong kenyataannya selama dia menjadi gubernur dialah gubernur yang pertama paling banyak menerbitkan izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta," kata dia.

"Yang awalnya itu dianggap kelemahan buat mas Anies, jadi semakin diserang tidak mengurangi kesantunan dia memberi jawaban, semakin dia menekan juga tidak menghilangkan senyum dia untuk menyampaikan," imbuhnya.

Ketika mendapatkan serangan pertanyaan tersebut, Anies Baswedan justru merasa pede dalam debat itu. Ahmad Ali menyebut kebiasaan Anies adalah bukan mnecari kesalahan orang tetapi mengungkap perasaan masyarakat Indonesia saat ini.

"Karena yang disampaikan itu adalah realitas, dia tidak sedang mencari-cari kesalahan orang tapi dia sedang ingin menyampaikan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat indonesia," tukasnya.(viva)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist 

SANCAnews.id – Sekretaris Jendral DPP Mak Mak Anies (MANIES) Hj Kasmawati Kasim SE menyoroti kenaikan elektabilitas jagoannya setelah debat calon presiden atau debat capres di media sosial. 

Dirinya mengatakan hal ini merupakan tanda bahwa masyarakat semakin yakin untuk memberikan suaranya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

“Survei Litbang Kompas  yang mengungkapkan Anies sudah melampaui elektabilitas paslon nomor 3 adalah indikasi trend menaiknua  elektoral  Anies Baswedan,” kata Hj Kasmawati Kasim, dilansir Rabu (13/12). 

Dikatakan, peluang meningkat itu cukup  besar juga, karena undecided voters masih cukup besar, yaitu 28,7 persen.  Inilah peluang Anies untuk mengubah pemilih yang ragu itu untuk menetapkan pilihannya kepada Anies-Muhaimin. 

“Nah dengan debat  pertama ini, Anies pasti menunjukkan kualitasnya dengan visi misinya tentang perubahan.  Tagline perubahan benar-benar akan diwujudkan  jika Anies presiden,” katanya. 

“Pak Anies sudah membuktikan janji kampanyenya saat dipercaya menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Jika sekarang ingin melakukan perubahan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tidak baik baik saja ini tentu akan dibuktikan,” beber Kasma Kasim. 

Karena itu,  alumnus HMI ini mengatakan keyakinannya bahwa massa yang masih ragu atas pilihannya dan ragu tentang janji-janji kampanye, akan berubah setelah debat. 

“Memang  massa mengambang itu akan mungkin akan terbagi kepada tiga paslon. Namun setelah debat pertama, kedua, dan seterusnya, insha Allah banyak yang  memilih Anies-Muhaimin,” paparnya. 

Kasma mengungkapkan, berdasarkan hasil poling sejumlah media online seperti Kumparan.com mencatat elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin mencapai 61%, kemudian Prabowo -Gibran 24 %, dan Ganjar-Mahfud 15%. Dari angka-angka tersebut memperlihatkan elektabilitas Anies-Muhaimin menempati urutan pertama dari 2 paslong lainnya pasca debat capres perdana yang digelar KPU tadi malam. 

Menurut Kasma, kunci dari kenaikan pasangan Anies -Muhaimin pasca debat karena, Anies saat debat pertama Anies mampu meyakinkan publik atau rakyat Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi di Indonesia. 

"Alhamdulillah pemaparan Anies sangat lugas dan faktual dalam menyampaikan berbagai persoalan pemerintahan, HAM, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi termasuk polemik IKN. Anies tak hanya mengangkat berbagai masalah tapi juga menawarkan berbagai ide solusi yang akan menjadi program strategis Anies ketika terpilih jadi presiden,"pungkasnya.(wartaekonomi)