SANCAnews.id

Ilustrasi surat suara di pemilu

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memberikan pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. 

"Di DKI kami juga tetap memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental," ujar anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

Fahmi menegaskan bahwa ODGJ tetap diberikan pelayanan sebagai pemilih sebagai kesempatan agar hak suaranya terus diperhitungkan dalam ajang Pemilu. Ia pun memastikan adanya pendampingan kepada ODGJ saat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) nantinya pada hari pencoblosan.

 Lalu, Fahmi mencontohkan salah satunya di Jakarta Timur yang terdapat Panti Sosial Bina Laras sekaligus tercatat sebagai TPS Pemilu 2024.

"TPS yang berada di kawasan Cipayung itu terdapat pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ," kata dia.

Fahmi juga menjelaskan secara rinci soal jumlah pemilih di TPS Panti Sosial Bina Laras Jakarta Timur itu yakni nomor TPS 72 terdapat 280 pemilih laki-laki, nomor TPS 73 terdapat 118 laki-laki dan 158 perempuan.

Kemudian, nomor TPS 91 terdapat enam laki-laki dan 210 perempuan serta nomor TPS 92 terdapat 155 perempuan.

Sebagai informasi, KPU DKI mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih.

Dari total keseluruhan 8,2 juta jumlah pemilih tersebut, 61.747 diantaranya merupakan penyandang disabilitas termasuk 22.871 disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). (viva)

Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali

SANCAnews.id – Wakil ketua umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Anies Baswedan tak masalah jika kerap mendapatkan serangan pertanyaan dari pasangan calon presiden lainnya dalam panggung debat pilpres 2024. Dia menyebutkan justru semakin Anies diserang maka akan semakin muncul kemampuannya.

Bahkan serangan-serangan dalam diskusi itu menjadi hal yang posistif, pasalnya itu akan menjadi sebuah klarifikasi setiap masalah yang belum sempat diselesaikan.

"Justru itu hal yang positif menurut saya karena semakin Anies diserang, semakin Anies didebat persoalan itu akan semakin muncul kemampuan dia dan menjadi panggung bagi dia untuk memberikan penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini tidak pernah terklarifikasi kan gitu," ujar Ahmad Ali kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu 13 Desember 2023.

Dia menuturkan kalau pertanyaan yang sempat menyerang Anies Baswedan yakni pertanyaan tentang pelayanan masyarakat, polusi udara dan lain sebagainya. Tetapi itu semua tak menggentarkan Anies dalam debat tersebut.

Ahmad Ali mengatakan kalau semua pertanyaan itu dijawab dengan senyuman oleh  Anies. Sebab, itu kembali pada sifat Anies yang murah senyum sehingga memudahkannya.

"Ada pertanyaan tentang bagaimana kerukunan umat beragama, Anies kan dengan santainya menjawab, tidak ada beban kan wong kenyataannya selama dia menjadi gubernur dialah gubernur yang pertama paling banyak menerbitkan izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta," kata dia.

"Yang awalnya itu dianggap kelemahan buat mas Anies, jadi semakin diserang tidak mengurangi kesantunan dia memberi jawaban, semakin dia menekan juga tidak menghilangkan senyum dia untuk menyampaikan," imbuhnya.

Ketika mendapatkan serangan pertanyaan tersebut, Anies Baswedan justru merasa pede dalam debat itu. Ahmad Ali menyebut kebiasaan Anies adalah bukan mnecari kesalahan orang tetapi mengungkap perasaan masyarakat Indonesia saat ini.

"Karena yang disampaikan itu adalah realitas, dia tidak sedang mencari-cari kesalahan orang tapi dia sedang ingin menyampaikan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat indonesia," tukasnya.(viva)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist 

SANCAnews.id – Sekretaris Jendral DPP Mak Mak Anies (MANIES) Hj Kasmawati Kasim SE menyoroti kenaikan elektabilitas jagoannya setelah debat calon presiden atau debat capres di media sosial. 

Dirinya mengatakan hal ini merupakan tanda bahwa masyarakat semakin yakin untuk memberikan suaranya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

“Survei Litbang Kompas  yang mengungkapkan Anies sudah melampaui elektabilitas paslon nomor 3 adalah indikasi trend menaiknua  elektoral  Anies Baswedan,” kata Hj Kasmawati Kasim, dilansir Rabu (13/12). 

Dikatakan, peluang meningkat itu cukup  besar juga, karena undecided voters masih cukup besar, yaitu 28,7 persen.  Inilah peluang Anies untuk mengubah pemilih yang ragu itu untuk menetapkan pilihannya kepada Anies-Muhaimin. 

“Nah dengan debat  pertama ini, Anies pasti menunjukkan kualitasnya dengan visi misinya tentang perubahan.  Tagline perubahan benar-benar akan diwujudkan  jika Anies presiden,” katanya. 

“Pak Anies sudah membuktikan janji kampanyenya saat dipercaya menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Jika sekarang ingin melakukan perubahan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tidak baik baik saja ini tentu akan dibuktikan,” beber Kasma Kasim. 

Karena itu,  alumnus HMI ini mengatakan keyakinannya bahwa massa yang masih ragu atas pilihannya dan ragu tentang janji-janji kampanye, akan berubah setelah debat. 

“Memang  massa mengambang itu akan mungkin akan terbagi kepada tiga paslon. Namun setelah debat pertama, kedua, dan seterusnya, insha Allah banyak yang  memilih Anies-Muhaimin,” paparnya. 

Kasma mengungkapkan, berdasarkan hasil poling sejumlah media online seperti Kumparan.com mencatat elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin mencapai 61%, kemudian Prabowo -Gibran 24 %, dan Ganjar-Mahfud 15%. Dari angka-angka tersebut memperlihatkan elektabilitas Anies-Muhaimin menempati urutan pertama dari 2 paslong lainnya pasca debat capres perdana yang digelar KPU tadi malam. 

Menurut Kasma, kunci dari kenaikan pasangan Anies -Muhaimin pasca debat karena, Anies saat debat pertama Anies mampu meyakinkan publik atau rakyat Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi di Indonesia. 

"Alhamdulillah pemaparan Anies sangat lugas dan faktual dalam menyampaikan berbagai persoalan pemerintahan, HAM, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi termasuk polemik IKN. Anies tak hanya mengangkat berbagai masalah tapi juga menawarkan berbagai ide solusi yang akan menjadi program strategis Anies ketika terpilih jadi presiden,"pungkasnya.(wartaekonomi)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sesuai rapat evaluasi debat capres perdana

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut calon presiden Prabowo Subianto bukanlah Jokowi. Meski dalam beberapa kesempatan, Prabowo tak malu-malu mengaku mencontoh cara kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo itu bukan Jokowi, dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda," kata Hasto kepada Wartawan di Posko Pemenangan TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember.

Menurut Hasto, Prabowo tidak tegas saat menjawab hal-hal yang fundamental seperti pelanggaran HAM masa lalu saat ditanya Ganjar. 

"Tidak tegas ketika menjawab hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)," tambah Hasto. 

Hasto optimis jika Ganjar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini memiliki sederet pengalaman penting untuk menegakan keadilan, baik dalam ekonomi dan hukum.

"Bukan keadilan dalam hukum semata, tapi keadilan dalam ranah ekonomi, agar bansos BLT yang tidak tepat sasaran diganti KTP sakti," ujarnya.

Bukan rahasia lagi bila Prabowo terus terang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo bahkan menyebut Jokowi sebagai guru.(voi)

Debat perdana capres yang digelar KPU. Anies mempertanyakan ke Ganjar soal kasus KM 50 dan Kanjuruhan. (ist)

SANCAnews.id – Debat capres pertama yang digelar pada 12 Desember 2023 di Gedung KPU menyinggung penegakan hukum dalam kasus KM 50 atau pembantaian 6 syuhada pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS). Penegakan hukum kasus KM 50 disinggung oleh Calon Presiden Anies Baswedan.

Anies bertanya kepada politisi PDIP, Ganjar Pranowo. Menurut Anies, ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu dibahas, yaitu Kanjuruhan dan KM 50.

Anies sebut proses hukum telah berjalan, namun rasa keadilan belum muncul dan masih menyisakan banyak pertanyaan dalam kasus KM 50.

"Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar," tanya Prabowo.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar mengatakan sudah tim pencari fakta menyelesaikan kasus Kanjuruhan.

"Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban. Termasuk di kasus KM 50, jawab Ganjar," tuturnya.

Ganjar kemudian melanjutkan, bahwa bila pihaknya nanti terpilih menjadi presiden, akan menuntaskan semua kasus tersebut, termasuk kasus pembantaian 6 suhada pengawal Habib Rizieq Shihab.

"Mesti berani untuk tidak lagi menyandera persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan," terangnya.

Debat Anies dan Ganjar tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari sejumlah tokoh. Salah satunya dari pengacara korban KM 50, Aziz Yanuar. Ia tegaskan kasus KM 50 itu adalah bentuk nyata dari gross violation of human rights atau pelanggaran HAM berat yang sistematis.

Apalagi berdasarkan pasal 9 huruf a dan f Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000, maka pembunuhan (extra judicial killing) dan penyiksaan (torture) yang dialami oleh 6 orang pengawal Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah salah satu bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan lagi- lagi, kata dia, terduga pelakunya adalah pemerintah itu sendiri.

"Dan pelakunya adalah aparatur negara yang secara sengaja ditugaskan untuk mengintai dan mentarget HRS beserta pengawalnya," tegasnya.(pojoksatu)