SANCAnews.id

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist 

SANCAnews.id – Sekretaris Jendral DPP Mak Mak Anies (MANIES) Hj Kasmawati Kasim SE menyoroti kenaikan elektabilitas jagoannya setelah debat calon presiden atau debat capres di media sosial. 

Dirinya mengatakan hal ini merupakan tanda bahwa masyarakat semakin yakin untuk memberikan suaranya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

“Survei Litbang Kompas  yang mengungkapkan Anies sudah melampaui elektabilitas paslon nomor 3 adalah indikasi trend menaiknua  elektoral  Anies Baswedan,” kata Hj Kasmawati Kasim, dilansir Rabu (13/12). 

Dikatakan, peluang meningkat itu cukup  besar juga, karena undecided voters masih cukup besar, yaitu 28,7 persen.  Inilah peluang Anies untuk mengubah pemilih yang ragu itu untuk menetapkan pilihannya kepada Anies-Muhaimin. 

“Nah dengan debat  pertama ini, Anies pasti menunjukkan kualitasnya dengan visi misinya tentang perubahan.  Tagline perubahan benar-benar akan diwujudkan  jika Anies presiden,” katanya. 

“Pak Anies sudah membuktikan janji kampanyenya saat dipercaya menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Jika sekarang ingin melakukan perubahan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tidak baik baik saja ini tentu akan dibuktikan,” beber Kasma Kasim. 

Karena itu,  alumnus HMI ini mengatakan keyakinannya bahwa massa yang masih ragu atas pilihannya dan ragu tentang janji-janji kampanye, akan berubah setelah debat. 

“Memang  massa mengambang itu akan mungkin akan terbagi kepada tiga paslon. Namun setelah debat pertama, kedua, dan seterusnya, insha Allah banyak yang  memilih Anies-Muhaimin,” paparnya. 

Kasma mengungkapkan, berdasarkan hasil poling sejumlah media online seperti Kumparan.com mencatat elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin mencapai 61%, kemudian Prabowo -Gibran 24 %, dan Ganjar-Mahfud 15%. Dari angka-angka tersebut memperlihatkan elektabilitas Anies-Muhaimin menempati urutan pertama dari 2 paslong lainnya pasca debat capres perdana yang digelar KPU tadi malam. 

Menurut Kasma, kunci dari kenaikan pasangan Anies -Muhaimin pasca debat karena, Anies saat debat pertama Anies mampu meyakinkan publik atau rakyat Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi di Indonesia. 

"Alhamdulillah pemaparan Anies sangat lugas dan faktual dalam menyampaikan berbagai persoalan pemerintahan, HAM, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi termasuk polemik IKN. Anies tak hanya mengangkat berbagai masalah tapi juga menawarkan berbagai ide solusi yang akan menjadi program strategis Anies ketika terpilih jadi presiden,"pungkasnya.(wartaekonomi)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sesuai rapat evaluasi debat capres perdana

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut calon presiden Prabowo Subianto bukanlah Jokowi. Meski dalam beberapa kesempatan, Prabowo tak malu-malu mengaku mencontoh cara kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo itu bukan Jokowi, dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda," kata Hasto kepada Wartawan di Posko Pemenangan TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember.

Menurut Hasto, Prabowo tidak tegas saat menjawab hal-hal yang fundamental seperti pelanggaran HAM masa lalu saat ditanya Ganjar. 

"Tidak tegas ketika menjawab hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)," tambah Hasto. 

Hasto optimis jika Ganjar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini memiliki sederet pengalaman penting untuk menegakan keadilan, baik dalam ekonomi dan hukum.

"Bukan keadilan dalam hukum semata, tapi keadilan dalam ranah ekonomi, agar bansos BLT yang tidak tepat sasaran diganti KTP sakti," ujarnya.

Bukan rahasia lagi bila Prabowo terus terang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo bahkan menyebut Jokowi sebagai guru.(voi)

Debat perdana capres yang digelar KPU. Anies mempertanyakan ke Ganjar soal kasus KM 50 dan Kanjuruhan. (ist)

SANCAnews.id – Debat capres pertama yang digelar pada 12 Desember 2023 di Gedung KPU menyinggung penegakan hukum dalam kasus KM 50 atau pembantaian 6 syuhada pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS). Penegakan hukum kasus KM 50 disinggung oleh Calon Presiden Anies Baswedan.

Anies bertanya kepada politisi PDIP, Ganjar Pranowo. Menurut Anies, ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu dibahas, yaitu Kanjuruhan dan KM 50.

Anies sebut proses hukum telah berjalan, namun rasa keadilan belum muncul dan masih menyisakan banyak pertanyaan dalam kasus KM 50.

"Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar," tanya Prabowo.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar mengatakan sudah tim pencari fakta menyelesaikan kasus Kanjuruhan.

"Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban. Termasuk di kasus KM 50, jawab Ganjar," tuturnya.

Ganjar kemudian melanjutkan, bahwa bila pihaknya nanti terpilih menjadi presiden, akan menuntaskan semua kasus tersebut, termasuk kasus pembantaian 6 suhada pengawal Habib Rizieq Shihab.

"Mesti berani untuk tidak lagi menyandera persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan," terangnya.

Debat Anies dan Ganjar tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari sejumlah tokoh. Salah satunya dari pengacara korban KM 50, Aziz Yanuar. Ia tegaskan kasus KM 50 itu adalah bentuk nyata dari gross violation of human rights atau pelanggaran HAM berat yang sistematis.

Apalagi berdasarkan pasal 9 huruf a dan f Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000, maka pembunuhan (extra judicial killing) dan penyiksaan (torture) yang dialami oleh 6 orang pengawal Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah salah satu bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan lagi- lagi, kata dia, terduga pelakunya adalah pemerintah itu sendiri.

"Dan pelakunya adalah aparatur negara yang secara sengaja ditugaskan untuk mengintai dan mentarget HRS beserta pengawalnya," tegasnya.(pojoksatu)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pertanyaan itu diajukan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/12).

Menurut Anies, proyek pembangunan IKN salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.

"Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi," kata Anies.

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti urgensi pembangunan IKN yang menelan dana triliunan. Di sisi lain, Anies menyinggung masih banyaknya rakyat yang mengalami kesusahan.

"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana lah keadilan kita?" sentil Anies. (rmol)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

SANCAnews.id – Ekonom memperkirakan jumlah utang pemerintah yang akan diwariskan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser akan nyaris menyentuh angka Rp9.000 triliun. 

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky melihat dengan penambahan utang yang terus terjadi setiap tahunnya, utang pemerintah pada 2024 akan mencapai Rp8.900 triliun. 

Dalam paparan posisi utang dan rasio utang atas PDB melalui kanal X @AwalilRizky, terlihat utang mulai meningkat secara signifikan sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 10 tahun silam. 

Posisi Utang Pemerintah: Rp29T (1996), Rp1.234T (2000), Rp1.300T (2004), Rp2.609T (2014), Rp8.900T (2024). Rasio atas PDB: 24,22% (1996), 88,81% (2000), 56,60% (2004), 24,68% (2014), 38,98% (2024). Era Jokowi: Posisiutang bertambah Rp6.291 T dan rasio utang bertambah14,30% poin. pic.twitter.com/wHI3Mmyxlw — Awalil Rizky (@AwalilRizky) December 5, 2023 

Pada 2014, tercatat posisi utang pemerintah di angka Rp2.609 triliun. Awalil juga memproyeksi posisi akhir utang pada 2023 akan mencapai Rp8.200 triliun dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,98%. 

Artinya, selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, pemerintahannya menarik utang baru hingga Rp6.291 triliun.  

“Era Jokowi, posisi utang bertambah Rp6.291 triliun dan rasio utang bertambah 14,30% poin,” ujarnya, dikutip Minggu (10/12/2023).  

Adapun, dalam Buku APBN Kita edisi November 2023, posisi utang pemerintah hingga Oktober 2023 senilai Rp7.950 triliun dengan rasio utang sebesar 37,68% terhadap PDB.  

Kemenkeu menyatakan rasio utang tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan periode akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa pembiayaan utang dalam RAPBN ataupun APBN sifatnya merupakan rencana, di mana realisasinya nanti akan sangat dipengaruhi oleh kinerja APBN. 

Jika kinerja APBN tahun berjalan sangat baik, khususnya pendapatan negara yang lebih tinggi dari target, maka defisit anggaran dapat turun dan kebutuhan pembiayaan utang pun lebih rendah. 

Seperti halnya dalam APBN 2023, pemerintah menargetkan menarik utang baru senilai Rp598,2 triliun. Realisasinya hingga 31 Oktober 2023, Kementerian Keuangan baru menarik Rp168,5 triliun. 

Suminto mengatakan bahwa utang menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan. 

 “Utang dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, dan menghindari opportunity loss,” ujarnya. (bisnis)