SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

SANCAnews.id – Ekonom memperkirakan jumlah utang pemerintah yang akan diwariskan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser akan nyaris menyentuh angka Rp9.000 triliun. 

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky melihat dengan penambahan utang yang terus terjadi setiap tahunnya, utang pemerintah pada 2024 akan mencapai Rp8.900 triliun. 

Dalam paparan posisi utang dan rasio utang atas PDB melalui kanal X @AwalilRizky, terlihat utang mulai meningkat secara signifikan sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 10 tahun silam. 

Posisi Utang Pemerintah: Rp29T (1996), Rp1.234T (2000), Rp1.300T (2004), Rp2.609T (2014), Rp8.900T (2024). Rasio atas PDB: 24,22% (1996), 88,81% (2000), 56,60% (2004), 24,68% (2014), 38,98% (2024). Era Jokowi: Posisiutang bertambah Rp6.291 T dan rasio utang bertambah14,30% poin. pic.twitter.com/wHI3Mmyxlw — Awalil Rizky (@AwalilRizky) December 5, 2023 

Pada 2014, tercatat posisi utang pemerintah di angka Rp2.609 triliun. Awalil juga memproyeksi posisi akhir utang pada 2023 akan mencapai Rp8.200 triliun dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,98%. 

Artinya, selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, pemerintahannya menarik utang baru hingga Rp6.291 triliun.  

“Era Jokowi, posisi utang bertambah Rp6.291 triliun dan rasio utang bertambah 14,30% poin,” ujarnya, dikutip Minggu (10/12/2023).  

Adapun, dalam Buku APBN Kita edisi November 2023, posisi utang pemerintah hingga Oktober 2023 senilai Rp7.950 triliun dengan rasio utang sebesar 37,68% terhadap PDB.  

Kemenkeu menyatakan rasio utang tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan periode akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa pembiayaan utang dalam RAPBN ataupun APBN sifatnya merupakan rencana, di mana realisasinya nanti akan sangat dipengaruhi oleh kinerja APBN. 

Jika kinerja APBN tahun berjalan sangat baik, khususnya pendapatan negara yang lebih tinggi dari target, maka defisit anggaran dapat turun dan kebutuhan pembiayaan utang pun lebih rendah. 

Seperti halnya dalam APBN 2023, pemerintah menargetkan menarik utang baru senilai Rp598,2 triliun. Realisasinya hingga 31 Oktober 2023, Kementerian Keuangan baru menarik Rp168,5 triliun. 

Suminto mengatakan bahwa utang menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan. 

 “Utang dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, dan menghindari opportunity loss,” ujarnya. (bisnis)

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni memberi keterangan kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam (11/12/2023). (11/12/2023)

SANCAnews.id – Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang menyebut optimistis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menang satu putaran di Pilpres 2024. Sahroni menekankan bahwa sulit untuk menang satu putaran. 

Sebab, lanjut Sahroni, ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung sehingga besar kemungkinan akan berlanjut ke putaran kedua.

"Memang negara punya dia? Nggak ada ngawur aja. Enggak ada, ini calon ada tiga masalahnya," ujar Sahroni saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam (11/12/2023).

Kemudian, dia juga menilai bahwa hasil survei tidak bisa menandakan siapa yang akan jadi pemenang di Pilpres 2024.

"Siapapun yang bilang satu putaran omong kosong, enggak ada, kalau framing silakan saja itu kan usaha untuk satu putaran. Sekarang saja maksimal 40 persen yang katanya 40 persen tapi kalau hari ini survei salah satu calon di atas 50 persen nah itu bisa satu putaran tapi kan itu dinamikanya panjang," beber Sahroni.

Sahroni mengaku pihaknya mengharapkan Pilpres 2024 berjalan dua putaran karena peluang pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) untuk menang menjadi lebih besar.

"Kita mimpinya Pak Anies dua putaran tapi kalau Pak Anies dua putaran, gua ngomong Pak Anies presidennya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengaku optimistis pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menang satu putaran di Pilpres 2024.

"Pokoknya satu putaran. Doakan bersama rakyat ya," katanya di Solo Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). (inilah)

Marcos jr dan Sara Duterte/ist

SANCAnews.id – Dokter Tifa menyebut pasangan Capres-Cawapres yang suka goyang gemoy menang di Filipina. Hasilnya, ekonomi ambruk. Itu diungkap dalam akun X @DokterTifa. 

“Di Filipina 

Marcos Jr, anak Mega Koruptor, yg bodoh gagasan nihil 

duet dg Duterte jr, anak Mantan Presiden, tukang mabuk

Keduanya maju Capres dg Joget2 gemoy, dan menang. 

Apa yg terjadi di sana? Ekonomi blangsak, negara kacau balau. 

Itu yg ditiru Mbah Gemoy & Bocah Karbit,” tulisnya. 

Sosok Presiden dan Wakil Presiden Filipina yang dimaksud Dokter Tifa adalah, Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte yang resmi dilantik sebagai presiden Filipina menggantikan Rodrigo Duterte melalui sebuah upacara di Manila, pada Kamis, 30 Juni 2022. 

Pelantikannya menandai kembalinya dinasti politik Marcos, yang dilengserkan setelah rangkaian demonstrasi besar-besaran pada 1986 silam.

Marcos Jr – yang berjuluk Bong Bong – memenangi pemilu dengan kemenangan telak, pada Mei 2022. 

Narasi tentang pasangan Presiden dan Wakil Presiden Filipina ini diangkatsang dokter, untuk mengkritik pasangan capres-cawapres di Indonesia yang suka goyang gemoy. 

Diketahui, selama ini Dokter Tifa getol mengkritik Gibran. Termasuk ijazah putra Presiden Joko Widodo tersebut. (herald)

Relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) gotong royong membuat Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Amin

SANCAnews.id – Relawan ANies Lumajang gencar melakukan gerakan perubahan, salah satunya dengan gotong royong menciptakan alat peraga kampanye (APK) untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Tak tanggung tanggung mereka mencetak 40.000 sticker dan spanduk rakyat. 

“Kami juga mencetak dua roll APK. Banner-banner tersebut kami pasang di seluruh wilayah Lumajang,” ujar Ketua  DPD ANies  Lumajang, Imam Rofiq (11/12/2023).

Saat ini, relawan yang tergabung dalam relawan ANies Lumajang  gotong royong dengan biaya dari swadana menyiapkan APK. Termasuk nanti membagi-bagikan sticker pada masyarakat di Lumajang.

“Kami juga memproduksi spanduk atau banner berbahan karung. Kami tulisi dengan tema-tema perubahan yang diusung pasangan AMIN,” papar Imam.

Sebagai Informasi setelah melakukan pembasisan Lumajang dan Jember, relawan ANies  mulai menghitung peta kekuatan AMIN di Lumajang, salah satunya masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh APK AMIN. 

Dalam pembasisan yang dipandu oleh Isa Ansori, Koordinator Relawan ANies  Jatim dan Kolonel (Purn) Darmawan dari FKP3. Mereka bersepakat menjalankan agenda sedekah banner. 

“Alhamdulillah kami bisa menggali dana sedekah banner dan kami bisa mencetak 40.000 sticker dan spanduk spanduk rakyat,” ujar Malichan, sekretaris dan deklarator Relawan ANies Lumajang.

“Kegiatan cetak APK berupa sticker dan banner serta spanduk rakyat ini, juga dilakukan oleh simpul relawan Amin yang ada di Jember dengan program yang sama, sedekah banner,” pungkasnya. (wartaekonomi)

ilustrasi Media sosial. 

SANCAnews.id – Setara Institute mengungkapkan bahwa UU Informasi dan Transaksi (UU ITE) masih menjadi alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Sejak UU ITE disahkan di tahun 2008, kriminalisasi berdasar UU ITE paling banyak ditemukan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebanyak 97 kasus di tahun 2022. 

Bahkan, SAFEnet mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2023, setidaknya terdapat 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Setara memprediksi angka kriminalisasi menggunakan UU ITE akan meningkat mendekati Pemilu 2024. 

"Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjelang momentum politik Pemilu 2024," kata Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah dikutip Senin, 11 Desember 2023. 

Sisi, begitu ia karib disapa menjelaskan, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam indeks HAM 2023, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya. Indeks HAM menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 7, yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.  

Penilaian ini diklaim menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi. 

Selain kriminalisasi menggunakan UU ITE, pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tercermin dengan terus terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Terdapat 81 kasus pada 2016 dan 84 kasus pada 2020 merupakan puncak kekerasan terhadap jurnalis pada periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi. 

Selain itu, represifitas terhadap massa yang berekspresi melalui demonstrasi juga masih sangat masif ditemukan. Beberapa di antaranya kriminalisasi terhadap masyarakat adat Poco Leok di Manggarai, represi terhadap masyarakat Rempang, hingga kriminalisasi petani di Air Bangis.  

"Peristiwa-peristiwa itu menjadi potret pemberangusan kebebasan berekspresi di balik beragam eksekusi proyek strategis nasional (PSN) yang digencarkan pemerintah," imbuhnya. (viva)