SANCAnews.id

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni memberi keterangan kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam (11/12/2023). (11/12/2023)

SANCAnews.id – Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang menyebut optimistis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menang satu putaran di Pilpres 2024. Sahroni menekankan bahwa sulit untuk menang satu putaran. 

Sebab, lanjut Sahroni, ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung sehingga besar kemungkinan akan berlanjut ke putaran kedua.

"Memang negara punya dia? Nggak ada ngawur aja. Enggak ada, ini calon ada tiga masalahnya," ujar Sahroni saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam (11/12/2023).

Kemudian, dia juga menilai bahwa hasil survei tidak bisa menandakan siapa yang akan jadi pemenang di Pilpres 2024.

"Siapapun yang bilang satu putaran omong kosong, enggak ada, kalau framing silakan saja itu kan usaha untuk satu putaran. Sekarang saja maksimal 40 persen yang katanya 40 persen tapi kalau hari ini survei salah satu calon di atas 50 persen nah itu bisa satu putaran tapi kan itu dinamikanya panjang," beber Sahroni.

Sahroni mengaku pihaknya mengharapkan Pilpres 2024 berjalan dua putaran karena peluang pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) untuk menang menjadi lebih besar.

"Kita mimpinya Pak Anies dua putaran tapi kalau Pak Anies dua putaran, gua ngomong Pak Anies presidennya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengaku optimistis pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menang satu putaran di Pilpres 2024.

"Pokoknya satu putaran. Doakan bersama rakyat ya," katanya di Solo Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). (inilah)

Marcos jr dan Sara Duterte/ist

SANCAnews.id – Dokter Tifa menyebut pasangan Capres-Cawapres yang suka goyang gemoy menang di Filipina. Hasilnya, ekonomi ambruk. Itu diungkap dalam akun X @DokterTifa. 

“Di Filipina 

Marcos Jr, anak Mega Koruptor, yg bodoh gagasan nihil 

duet dg Duterte jr, anak Mantan Presiden, tukang mabuk

Keduanya maju Capres dg Joget2 gemoy, dan menang. 

Apa yg terjadi di sana? Ekonomi blangsak, negara kacau balau. 

Itu yg ditiru Mbah Gemoy & Bocah Karbit,” tulisnya. 

Sosok Presiden dan Wakil Presiden Filipina yang dimaksud Dokter Tifa adalah, Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte yang resmi dilantik sebagai presiden Filipina menggantikan Rodrigo Duterte melalui sebuah upacara di Manila, pada Kamis, 30 Juni 2022. 

Pelantikannya menandai kembalinya dinasti politik Marcos, yang dilengserkan setelah rangkaian demonstrasi besar-besaran pada 1986 silam.

Marcos Jr – yang berjuluk Bong Bong – memenangi pemilu dengan kemenangan telak, pada Mei 2022. 

Narasi tentang pasangan Presiden dan Wakil Presiden Filipina ini diangkatsang dokter, untuk mengkritik pasangan capres-cawapres di Indonesia yang suka goyang gemoy. 

Diketahui, selama ini Dokter Tifa getol mengkritik Gibran. Termasuk ijazah putra Presiden Joko Widodo tersebut. (herald)

Relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) gotong royong membuat Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Amin

SANCAnews.id – Relawan ANies Lumajang gencar melakukan gerakan perubahan, salah satunya dengan gotong royong menciptakan alat peraga kampanye (APK) untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Tak tanggung tanggung mereka mencetak 40.000 sticker dan spanduk rakyat. 

“Kami juga mencetak dua roll APK. Banner-banner tersebut kami pasang di seluruh wilayah Lumajang,” ujar Ketua  DPD ANies  Lumajang, Imam Rofiq (11/12/2023).

Saat ini, relawan yang tergabung dalam relawan ANies Lumajang  gotong royong dengan biaya dari swadana menyiapkan APK. Termasuk nanti membagi-bagikan sticker pada masyarakat di Lumajang.

“Kami juga memproduksi spanduk atau banner berbahan karung. Kami tulisi dengan tema-tema perubahan yang diusung pasangan AMIN,” papar Imam.

Sebagai Informasi setelah melakukan pembasisan Lumajang dan Jember, relawan ANies  mulai menghitung peta kekuatan AMIN di Lumajang, salah satunya masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh APK AMIN. 

Dalam pembasisan yang dipandu oleh Isa Ansori, Koordinator Relawan ANies  Jatim dan Kolonel (Purn) Darmawan dari FKP3. Mereka bersepakat menjalankan agenda sedekah banner. 

“Alhamdulillah kami bisa menggali dana sedekah banner dan kami bisa mencetak 40.000 sticker dan spanduk spanduk rakyat,” ujar Malichan, sekretaris dan deklarator Relawan ANies Lumajang.

“Kegiatan cetak APK berupa sticker dan banner serta spanduk rakyat ini, juga dilakukan oleh simpul relawan Amin yang ada di Jember dengan program yang sama, sedekah banner,” pungkasnya. (wartaekonomi)

ilustrasi Media sosial. 

SANCAnews.id – Setara Institute mengungkapkan bahwa UU Informasi dan Transaksi (UU ITE) masih menjadi alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Sejak UU ITE disahkan di tahun 2008, kriminalisasi berdasar UU ITE paling banyak ditemukan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebanyak 97 kasus di tahun 2022. 

Bahkan, SAFEnet mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2023, setidaknya terdapat 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Setara memprediksi angka kriminalisasi menggunakan UU ITE akan meningkat mendekati Pemilu 2024. 

"Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjelang momentum politik Pemilu 2024," kata Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah dikutip Senin, 11 Desember 2023. 

Sisi, begitu ia karib disapa menjelaskan, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam indeks HAM 2023, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya. Indeks HAM menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 7, yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.  

Penilaian ini diklaim menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi. 

Selain kriminalisasi menggunakan UU ITE, pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tercermin dengan terus terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Terdapat 81 kasus pada 2016 dan 84 kasus pada 2020 merupakan puncak kekerasan terhadap jurnalis pada periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi. 

Selain itu, represifitas terhadap massa yang berekspresi melalui demonstrasi juga masih sangat masif ditemukan. Beberapa di antaranya kriminalisasi terhadap masyarakat adat Poco Leok di Manggarai, represi terhadap masyarakat Rempang, hingga kriminalisasi petani di Air Bangis.  

"Peristiwa-peristiwa itu menjadi potret pemberangusan kebebasan berekspresi di balik beragam eksekusi proyek strategis nasional (PSN) yang digencarkan pemerintah," imbuhnya. (viva)

Prabowo Subianto pakai fasilitas negara buat kampanye?

SANCAnews.id – Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Capres dari Koalisi Indonesia Maju baru-baru ini mendapat sorotan saat pakai fasilitas negara.

Bagaimana tidak, Prabowo Subianto menggunakan pesawat H225 M punya TNI AU dengan personil TNI AU juga.

Hal ini diketahui dari cuitan akun Bos Purwa dimana memperlihatkan salah satu video Prabowo Subianto kala turun dari pesawat.

Tampak dari video tersebut Prabowo turun pesawat lalu menyalami beberapa tokoh di Padang, Sumatera Barat.

Akun X @bospurwa kemudian menyampaikan apabila pesawat yang dipakai adalah fasilitas negara. Bahkan akun tersebut mengatakan bahwa pesawat fasilitas negara dipakai buat kampanye.

Akun tersebut juga menanyakan ke publik apakah setuju jika Prabowo diminta mundur dari Menhan gegara meminimalisir konflik kepentingan.

“Dilihat dari jenis pesawatnya adalah H225 M milik TNI AU dgn awak personil TNI AU juga, artinya ini fasilitas negara yg dipakai utk tujuan kampanye! Setujukah capres prabowo mengundurkan diri dari menhan spy tdk ada komplik kepentingan?” tanyanya.

Akun tersebut juga memperlihatkan sumber video Prabowo turun dari pesawat tersebut dari akun X @andre_rosiade.

“Tiba kembali di Lanud Sutan Syahrir, Kota Padang dilanjutkan perjalanan menuju Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat.” katanya lagi.

Tak hanya itu saja, akun tersebut juga membeberkan surat terkait izin pemakaian fasilitas negara adalah untuk kunjungan kerja bukan kampanye.

“Bila benar ini surat, tujuannya dalam rangka kunjungan kerja bukan kampanye, fakta di lapangan beda!” tambahnya.

Kemudian akun tersebut juga memperlihatkan Prabowo melempar kaus dan menggunakan bendera partai koalisi buat berkeliling.

Gimana nih menurutmu lihat Prabowo Subianto dituding pakai fasilitas negara buat kampanye bukan kunjungan kerja?. (kilat)