SANCAnews.id

Jumpa pers pimpinan KPU RI terkait persiapan debat capres-cawapres di Media Center Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/1

SANCAnews.id – Debat pertama calon presiden (capres) 2024 siap digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di halaman parkir Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam besok (12/12).

"Debat pertama akan dimulai jam 19.00 WIB," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Dia menjelaskan, alur kegiatan debat perdana capres yang akan berlangsung 120 menit terbagi ke dalam 6 segmen.

Pada pokoknya, Anggota KPU RI dua periode itu mengatakan, 6 segmen tersebut didesain untuk memaksimalkan tujuan debat. Yaitu, mengetahui gagasan tiga capres dalam mengelola pemerintahan ke depan.

"Pada awal segmen, (capres) menyampaikan visi misi dulu. Baru setelah itu pendalaman dengan mengambil pertanyaan," jelasnya.

Hasyim menuturkan, pertanyaan yang dibuat panelis debat sebanyak 18 pertanyaan. Nantinya, pertanyaan-pertanyaan itu akan dibagi secara acak kepada capres-cawapres sebanyak 3 pertanyaan per segmen.

Dalam segmen pertanyaan tersebut, para capres bisa saling bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dan berlangsung selama beberapa segmen.

"(Itu ada di) segmen kedua, ketiga, keempat, kelima. Modelnya interaksi dari pernyataan yang disediakan panelis," demikian Hasyim menambahkan.

Pada debat perdana besok, tiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, akan beradu gagasan terkait tema yang ditentukan KPU.

Tema debat pertama yang akan diangkat adalah "Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga". (rmol)

Aulia Rakhman, Komika asal Lampung yang tengah menjadi sorotan lantaran diduga menghina Nabi Muhammad SAW/Ist 

SANCAnews.id – Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyatakan tak akan memberi bantuan hukum resmi kepada komika Aulia Rakhman. Hal itu disampaikan untuk mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa Timnas AMIN melalui tim hukumnya siap membantu Aulia. 

Diketahui Aulia sudah ditetapkan tersangka usai dilaporkan lantaran menyampaikan materi dengan menyinggung nama Muhammad yang kini sudah tak memiliki arti lantaran banyak nama Muhammad yang justru berada di balik jeruji. Potongan video itu sempat viral di media sosial saat dibawakan dalam agenda "Desak Anies" di Lampung.

"Yang perlu diklarifikasi adalah komikanya bukan tim kampanye AMIN, sehingga tidak ada bantuan secara khusus dari timnas," ujar Juru Bicara Timnas AMIN, Angga Putra Fidrian, Senin (11/12).

"Kalaupun ada timnas yang membantu itu jatuhnya pribadi, bukan mengatasnamakan timnas," tegasnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Anies-Muhaimin (AMIN), Billy David, menyatakan bahwa Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) siap membantu komika lokal asal Lampung, Aulia Rahman terkait laporan dugaan penistaan agama yang menjeratnya.

Aulia Rahman sebelumnya dilaporkan Advokasi Lingkar Nusantara Lampung (Lisan) ke Polda Lampung atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang diduga dilakukannya saat mengisi acara "Desak Anies" di Lampung.

"Timnas AMIN melalui tim hukum juga siap memberikan keterangan, menyiapkan bahan-bahan, langkah, dan strategi jika ada eskalasi kasus dan siap membantu Mas Aulia tentunya," ujar Billy saat dihubungi wartawan, Minggu (10/12).

Untuk diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menetapkan komika Aulia Rahman, 33, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Aulia diduga telah melakukan penodaan agama melalui materi stand up comedy-nya dalam acara agenda "Desak Anies" pada Kamis (7/12) lalu.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadillah Astutik membenarkan penetapan tersangka tersebut dilakukan usai melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi.

"Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, 7 saksi dan 5 orang ahli, dinyatakan komika berinisial AR itu diduga telah melakukan penistaan agama," ujarnya kepada wartawan, Minggu, (10/12). (jawapos)

Akademi Maritim Sapta Samudra Jalan Gaduang By Pass, KM. 18 No. 17, Kel. KPIK, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat./Ist

SANCAnews.id – Pelantikan 38 taruna baru tahun ajaran 2023/2024 pada Sabtu pagi tanggal 9 Desember 2023 diawali dengan parade taruna AMSS dan penyematan cevron oleh direktur AMSS bersama orang tua dan walinya di Akademi Maritim Sapta Samudra Jalan Gaduang By Pass, KM. 18 No. 17, Kel. KPIK, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Inspektur Upacara Hasbevin, B.Sc, SH, MM selaku Direktur AMSS dalam sambutannya, "Taruna baru diharapkan lebih giat belajar di kampus dan ekstrakurikuler, serta lebih disiplin dan menaati peraturan kampus," ucapnya.

Selanjutnya Ketua Yayasan Dr.Ir.H.zulkarnain Kamsya, M.S. turut hadir dalam acara tersebut, berpesan untuk tetap semangat dalam segala keterbatasan, "Keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan di masa depan dan siap menjadi warga dunia di bidang maritim," sebutnya.

Kemudian Ketua Alumni Hasridevin, S.T,.M.Mar.E menyampaikan bahwa kesuksesan diawali dari kedisiplinan para taruna di kampus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus AMSS.

Sementara itu, Danlantamal II PDG diwakili Letkol Laut Agus, dan Danyonmarhanlan II PDG diwakili Danki A, Letda Marinir Ifmardoni Ksop, Navigasi Teluk Bayur, dan perwakilan SMA se-Kota Padang serta unsur pemerintah daerah juga hadir.

Acara dimeriahkan dengan aktarasi memukau dari para taruna Korsik/Drumband Taruna/i AMSS Padang, pedang pora AMSS Padang dibawah bimbingan pelatih Kopda Marinir Priha Mendra serta atraksi karate yang juga dibawah bimbingan pelatih Kopda Marinir Priha Mendra dan Shihan Anasrul Leo S.H. dari Goju Dojo Ryu Karate-Do Shinbukan AMSS Padang. 

Acara tersebut dilanjutkan dengan penampilan tari di panggung hiburan oleh taruna/i baru. (sanca/pm)

Aktivis Gerak 98, Buya Azwar Furgudyama/ist

SANCAnews.id – Aktivis Gerak 98, Buya Azwar Furgudyama mengaku tak ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang masih memiliki rekam jejak pelanggaran HAM di masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan Azwar saat peluncuran bukunya yang bertajuk "Buku Hitam Prabowo Subianto. Sejarah Kelam Reformasi 98", di Kafe Phala-wan, Jalan TMP Kalibata 6, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

"Pelanggaran terhadap HAM itu tidak boleh berhenti penyelesaiannya, kapanpun bangsa ini harus selesai dan terbebas, clear, agar persoalan ini clear. Kenapa ini tidak diusut tuntas? Dan sudah terbukti kok. Buat generasi milenial dan generasi Z terutama, harus tau bahwa pada 98 itu Prabowo dipecat dari tentara," tegas Azwar.

Secara pribadi, kata Azwar, dia pernah ikut berkeringat dan berdarah-darah pada 1990-an, saat memperjuangkan demokrasi di Indonesia, sebab itu dia tidak rela Indonesia dipimpin orang yang memiliki rekam jejak masa lalu yang tidak baik, seperti pelanggaran HAM.

Azwar pun mengakui, dirinya pendukung Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu, agar Indonesia tidak dipimpin Prabowo Subianto yang turut berkontestasi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Tidak boleh ada satupun, siapapun dia, baik Jokowi sekalipun, kalau sudah melenceng dari cita-cita demokrasi di Indonesia, dengan mengakali Mahkamah Konstitusi agar meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berarti kita anggap Jokowi hari ini bukan kita lagi. Prabowo dan Gibran sosok kandidat paling jelek dari sejarah berdirinya Republik Indonesia ini," papar Azwar.

Azwar menyadari, semua anak negeri boleh mencalonkan diri sebagai calon pemimpin bangsa. Akan tetapi harus melalui mekanisme yang benar, tidak menabrak aturan.

"Kita lihat nanti, mudah-mudahan rakyat Indonesia terbuka matanya, kesadarannya, tidak memilih calon pemimpin yang seperti itu," pungkas Azwar. (rmol)

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, Penulis Buku Mencintai Muni Suciwati, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan GM Sosial dan Advokasi Dompet Dhuafa Arif R. Haryono dalam Bedah Buku “Mencintai Munir”. (Miftahul Hayat)

SANCAnews.id – KapolriSANCAnews.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini terbukti dengan terus berlanjutnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial, namun melupakan aspek keterbukaan kebenaran dan peradilan HAM.

"Pada praktiknya dijalankannya proses penyelesaian nonyudisial tersebut diwarnai oleh berbagai kendala yang membuktikan bahwa pemerintah masih belum secara serius menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, Minggu (10/12).

Selain gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara menyeluruh, lanjut Dimas, sepanjang Desember 2022-November 2023 berbagai peristiwa perampasan terhadap hak fundamental warga negara masih terjadi. Ia menyebut, masih ditemukan maraknya peristiwa extrajudicial killing, penyiksaan, hingga praktik perdagangan orang yang melibatkan aparat negara.

"Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan juga masih kunjung terjadi sepanjang tahun ini. Pada sisi lain aparat pemerintah juga masih melakukan berbagai praktik represi terhadap kebebasan sipil warga negara, melalui berbagai bentuk pembungkaman," papar Dimas.

Sementara pada sektor hak ekonomi, kata Dimas, agenda pembangunan yang seharusnya mensejahterakan masyarakat justru menjadi sumber terlanggarnya hak kolektif masyarakat. Proyek Strategis Nasional, Objek Vital Nasional hingga usaha milik korporasi swasta seringkali dijalankan dengan pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan, alih-alih mendapat manfaat beberapa kelompok masyarakat justru menjadi korban dan semakin terpinggirkan akibat masifnya agenda pembangunan yang dijalankan.

Hal serupa juga secara khusus dialami oleh masyarakat di tanah Papua, konflik berkelanjutan antara kelompok bersenjata di Papua dengan TNI/Polri yang masih terjadi juga berdampak pada warga sipil. Bahkan, banyak warga sipil di Papua yang meninggal dunia akibat konflik yang terjadi, menunjukkan bahwa warga di Tanah Papua belum sepenuhnya bebas dari rasa takut.

"Situasi yang pelik juga dialami oleh Pembela HAM, judicial harassment atau kriminalisasi kini semakin menghantui bahkan semakin masif dilakukan," ucap Dimas.

Instrumen hukum pidana dengan mudahnya disalahgunakan untuk membungkam para Pembela HAM. Semua hal tersebut terjadi seiring dengan mandeknya agenda reformasi sektor keamanan.

Ia mengungkapkan, pada momen 25 tahun reformasi, justru muncul wacana untuk kembali menguatkan peran militer dalam kehidupan masyarakat sipil. Wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka yang ingin kembali mengembalikan peran Peradilan Militer seperti masa Orde Baru hingga dibukanya ruang bagi aparat keamanan untuk menduduki berbagai jabatan sipil melalui Revisi UU ASN tentu merupakan hal yang bertolak belakang dengan amanat reformasi.

"Posisi pemerintah Indonesia pada isu-isu HAM internasional juga tampak kurang menjanjikan, padahal Indonesia baru saja kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan suara terbanyak," ungkap Dimas.

Pemerintah Indonesia nampak kurang mampu berkontribusi pada isu regional seperti konflik yang terjadi di Myanmar, dan pada akhirnya juga gagal menanggulangi krisis pengungsi Rohingya yang masih berlangsung hingga kini hingga menimbulkan masyarakat lokal di Aceh dan Sumatera Utara, padahal Indonesia merupakan Chairperson ASEAN di tahun 2023 ini.

Oleh karena itu, KontraS berharap agar Catatan Hari HAM tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dan gambaran kepada masyarakat agar terjadi perbaikan terhadap situasi dan kondisi HAM di Indonesia.

"Semua isu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih enggan untuk menjalankan prinsip HAM secara utuh dan pada beberapa kasus justru menjadi aktor terjadinya pelanggaran HAM," pungkas Dimas. (jawapos)