Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/12)

SANCAnews.id – Calon presiden Ganjar Pranowo dengan tegas mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga kebebasan beragama dan pendirian tempat ibadah. Sebab kedua hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi.

"Karena konstitusi kita menjamin, mestinya negara melalui pemerintah harus bisa menjalankan itu," ujar Ganjar saat mengunjungi Gereja Katolik Hati Tak Ternoda Santa Perawan Maria Makale di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (25/11).

Persoalan-persoalan yang masih membutuhkan solusi, lanjut Ganjar, bisa dikomunikasikan lewat forum kerukunan antarumat beragama (FKUB).

"Itu bisa dikomunikasikan dengan forum antarumat beragama. Sehingga dialognya semakin banyak dan rasa-rasanya menjalan kan konstitusinya tidak akan sulit. Ya memang butuh saling tukar perasaan," terangnya.

Sikap toleransi itu juga ditunjukkan Ganjar dan sejumlah tokoh agama di Toraja Utara. Misalnya, saat capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menjalankan salat Duhur di Kantor Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja. "Tadi saya diberi sajadah dan kopiah saat mau salat di sana," tandasnya.

Di Kantor BPS Gereja Toraja, Ganjar berdiskusi dengan para pendeta dan tokoh Masyarakat setempat. Mereka menyampai kan beberapa keresahan atas sejumlah hal, salah satunya terkait pengemba ngan pariwisata di Toraja. Ganjar pun menjelaskan beberapa rencana jika terpilih menjadi presiden.

Untuk memajukan pariwisata, kata Ganjar, hal pertama yang akan dilakukan adalah assessment potensi destinasi pariwisata terlebih dulu dengan menggandeng ahli-ahli di bidang wisata.

Namun, secara kasatmata, Ganjar melihat ada satu persoalan terkait pariwisata saat tiba di Toraja. Yakni, koneksi dan integrasi transportasi ke tempat-tempat wisata.

"Biasanya pariwisata urusannya interkoneksi. Kalau saya jadi presiden, mestinya masalah ini harus diurus," kata pria berambut putih itu.

Aspirasi juga disampaikan pendeta bernama Marry. Menurut dia, persoalan perlindungan perempuan pada praktiknya belum kuat diberikan oleh pemerintah. Terkait itu, Ganjar pun siap memberikan perlindungan ekstra kepada kaum perempuan. (jawapos)

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/12)

SANCAnews.id – Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan beberapa program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan menjadi milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu ditegaskan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye bertajuk "Gibran Menyapa" di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).

"Program-program seperti BPJS, KIS, KIP, ini juga dilanjutkan semua," kata Gibran.

Tak hanya itu, Gibran juga akan melanjutkan bantuan pembiayaan UMKM berupa PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Di depan masyarakat, Gibran juga menjabarkan fungsi dari makan gratis untuk anak-anak di sekolah.

Menurut Gibran, program ini sukses dilaksanakan di puluhan negara. Juga perlu bagi Indonesia, yang harus mempersiapkan generasi terbaik demi mencapai Indonesia Emas 2045.

"Biar anak-anaknya makin sehat enggak ada yang stunting. Kalau sehat otomatis anak-anaknya juga pinter, bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya," katanya.

Makan siang gratis itu sudah ada di 76 negara dan efeknya luar biasa sekali. Karena kita nanti mau menuju Indonesia Emas 2045, otomatis harus menyiapkan generasi emasnya," demikian Gibran.

Dalam kampanye ini, Gibran beserta istri juga membagikan buku tulis dan susu ke anak-anak.(rmol)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

SANCAnews.id – DPP PDI Perjuangan resmi mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Pencabutan laporan tersebut terkait kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah saya cabut ya (laporan di Bareskrim)," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing kepada wartawan, Jumat (8/12).

Johannes menjelaskan, pencabutan laporan itu dengan menyerahkan surat kepada kepolisian, pada Senin 4 Desember 2023.

"Sudah diserahkan ke penyidik (surat permohonan pencabutan laporan kepolisian) Senin, tanggal 4 Desember 2023," tegas Johannes.

Rocky Gerung sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat ke Bareskrim Polri. Walah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Laporan itu diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian, yakni soal upaya Presiden Jokowi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh.

Buntut kasus itu, Rocky Gerung juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Hal itu setelah kritikannya terhadap Presiden Jokowi, yang dinilai menghina, sehingga memunculkan polemik di masyarakat. 

"Saya minta maaf atas keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan berlanjut tanpa arah," ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8).

Rocky mengaku kecewa jika kritik yang dia sampaikan berujung polemik. Padahal, itu hal yang biasa. Dia menduga kemarahan sebagian pihak itu karena tidak memahami perbedaan kritik dan dendam. 

Ia juga menegaskan, dirinya tidak punya masalah pribadi dengan Jokowi. Soal kalimatnya yang dinilai kasar, Rocky punya alasan tersendiri. Dia menilai kalimat itu sesuai dengan konteks yang dipahami banyak orang. 

"Di kampus saya pakai bahasa akademis, tapi di dalam kritik kebijakan saya pakai bahasa yang bisa dimengerti orang," pungkasnya. (jawapos)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Nicho Silalahi menilai rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan berdasarkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait pembangunan Ibu Kota Indonesia (IKN).

Dalam keterangannya, Bahlil mengatakan investor mulai ragu terhadap IKN, karena ada calon presiden yang memberikan sentimen negatif, menurut Nicho, hal tersebut merupakan bentuk cuci tangan terhadap rezim Jokowi.

"Artinya Rezim Penimbun Utang Sedang Cuci Tangan, Tapi Tenang Aja Jika Jokowi Lengser Maka Audit Forensik Dulu Seluruh Proyek Yang Diciptakan Dari Utang Khususnya IKN!!!" ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (8/12).

Artinya Rezim Penimbun Utang Sedang Cuci Tangan, Tapi Tenang Aja Jika Jokowi Lengser Maka Audit Forensik Dulu Seluruh Proyek Yang Diciptakan Dari Utang Khususnya IKN.!!! pic.twitter.com/rrDKUy9pvC

— Nicho Silalahi (@Nicho_Silalahi) December 7, 2023

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyebab banyaknya investor mulai meragukan pembangunan IKN di Kalimantan Timur karena terdapat capres uang mengkritiknya.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Dalam kesempatan itu, Bahlil tidak menyebutkan nama capres yang dimaksudnya, namun ia menegaskan proyek pembangunan IKN mempunyai landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. "Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa semua fraksi partai politik di DPR setuju ketika UU IKN dirumuskan, sehingga siapapun pempimpin terpilih selanjutnya, wajah melanjutkan pembangunan ibu kota baru.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.(populis)

Kolase foto Gibran Rakabuming bersama Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam, dengan obrolan yang semuanya isinya 'daging'. (Instagram Rocky Gerung/Twitter Gibran)

SANCAnews.id – Banyak kritikan pedas mengalir untuk Gibran Rakabuming, Cawapres 02 termasuk dari Rocky Gerung. Sebelum banyak blunder yang dibuat Gibran Rakabuming, Rocky Gerung sudah memiliki prediksi jika pengetahuannya nol.

Rocky Gerung dengan tegas menyampaikan hal ini dalam sebuah video yang sempat viral dan diduga sebelum Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai cawapres Prabowo.

Dalam video Rocky Gerung yang sebut Gibran Rakabuming nol pengetahuan ini viral di TikTok hingga ditonton 8 juta kali. Dalam cuplikan video tersebut terdengar jelas jika seandainya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

“Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, entah dia jadi calonnya Ganjar atau Prabowo,” ucap Rocky Gerung.

Ia juga membayangkan jika Presiden Indonesia tak bisa hadir dalam suatu acara maka akan diwakili Gibran Rakabuming.

Terlebih jika pembahasan yang dilakukan adalah soal konflik antara Palestina dan Israel yang sedang jadi sorotan dunia.

“Diundang ke forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan saudara Gibran itu!” tegas Rocky Gerung.

Bahkan sosok pengamat politik ini membandingkan Gibran Rakabuming dengan sejumlah tokoh dari Indonesia lainnya.

Ada lima tokoh yang dibandingkan dengan Gibran Rakabuming yang dianggap Rocky Gerung memiliki pemikiran yang lebih tajam.

Rocky Gerung bayangkan Gibran maju ke PBB nol pengetahuan, bandingkan dengan Bung Karno hingga Moh Hatta dari Zaman. Rocky Gerung bersama Gibran Rakabuming.

“Itu yang terjadi, jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam,” ujar Rocky.

Mulai dari Mohammad Natsir yang berdebat dengan Aidit, hingga Bung Karno yang memiliki pemikiran evolusi tingkat internasional.

“Mohammad Natsir berdebat dengan Aidit, Aidit komunis tapi pikirannya internasional,” ungkapnya menjelaskan.

“Bung Karno berpikir untuk mengekspor evolusi ke tingkat internasional,” tambah Rocky Gerung.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan nama Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri yang sempat berdebat dengan PBB. “Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB,” katanya.

Termasuk Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 hingga 1947 yang berhasil menghalangi Belanda masuk lagi ke Indonesia. Termasuk Moh Hatta selaku proklamator Indonesia, wakil Presiden Indonesia pertama.

“Mohammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia, itu idenya tentang koperasi,” tandasnya mengakhiri. (glc)