Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/12)

SANCAnews.id – Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan beberapa program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan menjadi milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu ditegaskan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye bertajuk "Gibran Menyapa" di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).

"Program-program seperti BPJS, KIS, KIP, ini juga dilanjutkan semua," kata Gibran.

Tak hanya itu, Gibran juga akan melanjutkan bantuan pembiayaan UMKM berupa PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Di depan masyarakat, Gibran juga menjabarkan fungsi dari makan gratis untuk anak-anak di sekolah.

Menurut Gibran, program ini sukses dilaksanakan di puluhan negara. Juga perlu bagi Indonesia, yang harus mempersiapkan generasi terbaik demi mencapai Indonesia Emas 2045.

"Biar anak-anaknya makin sehat enggak ada yang stunting. Kalau sehat otomatis anak-anaknya juga pinter, bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya," katanya.

Makan siang gratis itu sudah ada di 76 negara dan efeknya luar biasa sekali. Karena kita nanti mau menuju Indonesia Emas 2045, otomatis harus menyiapkan generasi emasnya," demikian Gibran.

Dalam kampanye ini, Gibran beserta istri juga membagikan buku tulis dan susu ke anak-anak.(rmol)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

SANCAnews.id – DPP PDI Perjuangan resmi mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Pencabutan laporan tersebut terkait kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah saya cabut ya (laporan di Bareskrim)," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing kepada wartawan, Jumat (8/12).

Johannes menjelaskan, pencabutan laporan itu dengan menyerahkan surat kepada kepolisian, pada Senin 4 Desember 2023.

"Sudah diserahkan ke penyidik (surat permohonan pencabutan laporan kepolisian) Senin, tanggal 4 Desember 2023," tegas Johannes.

Rocky Gerung sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat ke Bareskrim Polri. Walah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Laporan itu diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian, yakni soal upaya Presiden Jokowi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh.

Buntut kasus itu, Rocky Gerung juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Hal itu setelah kritikannya terhadap Presiden Jokowi, yang dinilai menghina, sehingga memunculkan polemik di masyarakat. 

"Saya minta maaf atas keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan berlanjut tanpa arah," ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8).

Rocky mengaku kecewa jika kritik yang dia sampaikan berujung polemik. Padahal, itu hal yang biasa. Dia menduga kemarahan sebagian pihak itu karena tidak memahami perbedaan kritik dan dendam. 

Ia juga menegaskan, dirinya tidak punya masalah pribadi dengan Jokowi. Soal kalimatnya yang dinilai kasar, Rocky punya alasan tersendiri. Dia menilai kalimat itu sesuai dengan konteks yang dipahami banyak orang. 

"Di kampus saya pakai bahasa akademis, tapi di dalam kritik kebijakan saya pakai bahasa yang bisa dimengerti orang," pungkasnya. (jawapos)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Nicho Silalahi menilai rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan berdasarkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait pembangunan Ibu Kota Indonesia (IKN).

Dalam keterangannya, Bahlil mengatakan investor mulai ragu terhadap IKN, karena ada calon presiden yang memberikan sentimen negatif, menurut Nicho, hal tersebut merupakan bentuk cuci tangan terhadap rezim Jokowi.

"Artinya Rezim Penimbun Utang Sedang Cuci Tangan, Tapi Tenang Aja Jika Jokowi Lengser Maka Audit Forensik Dulu Seluruh Proyek Yang Diciptakan Dari Utang Khususnya IKN!!!" ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (8/12).

Artinya Rezim Penimbun Utang Sedang Cuci Tangan, Tapi Tenang Aja Jika Jokowi Lengser Maka Audit Forensik Dulu Seluruh Proyek Yang Diciptakan Dari Utang Khususnya IKN.!!! pic.twitter.com/rrDKUy9pvC

— Nicho Silalahi (@Nicho_Silalahi) December 7, 2023

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyebab banyaknya investor mulai meragukan pembangunan IKN di Kalimantan Timur karena terdapat capres uang mengkritiknya.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Dalam kesempatan itu, Bahlil tidak menyebutkan nama capres yang dimaksudnya, namun ia menegaskan proyek pembangunan IKN mempunyai landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. "Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa semua fraksi partai politik di DPR setuju ketika UU IKN dirumuskan, sehingga siapapun pempimpin terpilih selanjutnya, wajah melanjutkan pembangunan ibu kota baru.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.(populis)

Kolase foto Gibran Rakabuming bersama Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam, dengan obrolan yang semuanya isinya 'daging'. (Instagram Rocky Gerung/Twitter Gibran)

SANCAnews.id – Banyak kritikan pedas mengalir untuk Gibran Rakabuming, Cawapres 02 termasuk dari Rocky Gerung. Sebelum banyak blunder yang dibuat Gibran Rakabuming, Rocky Gerung sudah memiliki prediksi jika pengetahuannya nol.

Rocky Gerung dengan tegas menyampaikan hal ini dalam sebuah video yang sempat viral dan diduga sebelum Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai cawapres Prabowo.

Dalam video Rocky Gerung yang sebut Gibran Rakabuming nol pengetahuan ini viral di TikTok hingga ditonton 8 juta kali. Dalam cuplikan video tersebut terdengar jelas jika seandainya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

“Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, entah dia jadi calonnya Ganjar atau Prabowo,” ucap Rocky Gerung.

Ia juga membayangkan jika Presiden Indonesia tak bisa hadir dalam suatu acara maka akan diwakili Gibran Rakabuming.

Terlebih jika pembahasan yang dilakukan adalah soal konflik antara Palestina dan Israel yang sedang jadi sorotan dunia.

“Diundang ke forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan saudara Gibran itu!” tegas Rocky Gerung.

Bahkan sosok pengamat politik ini membandingkan Gibran Rakabuming dengan sejumlah tokoh dari Indonesia lainnya.

Ada lima tokoh yang dibandingkan dengan Gibran Rakabuming yang dianggap Rocky Gerung memiliki pemikiran yang lebih tajam.

Rocky Gerung bayangkan Gibran maju ke PBB nol pengetahuan, bandingkan dengan Bung Karno hingga Moh Hatta dari Zaman. Rocky Gerung bersama Gibran Rakabuming.

“Itu yang terjadi, jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam,” ujar Rocky.

Mulai dari Mohammad Natsir yang berdebat dengan Aidit, hingga Bung Karno yang memiliki pemikiran evolusi tingkat internasional.

“Mohammad Natsir berdebat dengan Aidit, Aidit komunis tapi pikirannya internasional,” ungkapnya menjelaskan.

“Bung Karno berpikir untuk mengekspor evolusi ke tingkat internasional,” tambah Rocky Gerung.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan nama Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri yang sempat berdebat dengan PBB. “Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB,” katanya.

Termasuk Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 hingga 1947 yang berhasil menghalangi Belanda masuk lagi ke Indonesia. Termasuk Moh Hatta selaku proklamator Indonesia, wakil Presiden Indonesia pertama.

“Mohammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia, itu idenya tentang koperasi,” tandasnya mengakhiri. (glc)

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor 

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM KM UGM mengkritik sosok calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang rajin absen dalam perdebatan di berbagai forum.

Terbaru, Gibran tak hadir dalam acara dialog interaktif Calon Wakil Presiden 2024 yang digelar tvOne pada Rabu malam, 6 Desember 2023.

Gibran pun batal hadir pada acara Dialog Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat, 24 November 2023.

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menilai ketidakhadiran Gibran di berbagai acara debat merupakan bentuk pengecut.

"Saya rasa itu wujud kepengecutan intelektual," kata Gielbran di sela diskusi dan mimbar bebas di Bundaran UGM Jumat 8 Desember 2023.

Gielbran menambahkan, kalau misalnya putra sulung Presiden Jokowi itu dan pendukungnya benar-benar mengklaim bahwa dia adalah perwakilan anak muda dalam kontestasi pemilu presiden, seharusnya bisa memenuhi aspirasi dan ciri anak muda.

"Tunjukkanlah kepada kami anak-anak muda, jangan menjadi seorang pengecut intelektual," kata dia. Ia menambahkan, Gibran untuk tak gampang lari dari medan peperangan.

"Ini hanya diskusi, debat, yok ayolah mas Gibran, jangan jadi pengecut intelektual," kata dia.

Gibran sebelumnya berdalih hanya akan datang pada acara debat yang digelar lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun BEM UGM menilai itu hanya alasan saja yang tak berdasar.

"Memangnya (lembaga penyelenggara debat capres-cawapres) yang lain tidak resmi ? Yang lain juga resmi kan, tidak ada yang ilegal kami rasa," kata dia.

Jadi, Gielbran menilai alasan ketidakhadiran Wali Kota Solo di berbagai forum debat itu hanyalah untuk alibi semata.

"Untuk melindungi diri karena dia enggan untuk berdebat dan berdiskusi," kata dia.

Dari 19 acara diskusi terbuka, Prabowo-Gibran tidak menghadiri 8 acara, diantaranya Indonesia Data and Economic Conference Katadata, Kuliah Umum Dialog Kebangsaan UNPAR, President Candidate's Lecture - Perihimpunan Periset Indonesia, The 11th Annual US-Indonesia Invesment Summit, Ekslusif Mata Najwa Pasca Deklarasi, Sarasehan UNM Makassar, KG Media Diskusi Capres UNAIR, Rembuk Ide Habibie Centre.(tempo)