SANCAnews.id

Kolase foto Gibran Rakabuming bersama Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam, dengan obrolan yang semuanya isinya 'daging'. (Instagram Rocky Gerung/Twitter Gibran)

SANCAnews.id – Banyak kritikan pedas mengalir untuk Gibran Rakabuming, Cawapres 02 termasuk dari Rocky Gerung. Sebelum banyak blunder yang dibuat Gibran Rakabuming, Rocky Gerung sudah memiliki prediksi jika pengetahuannya nol.

Rocky Gerung dengan tegas menyampaikan hal ini dalam sebuah video yang sempat viral dan diduga sebelum Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai cawapres Prabowo.

Dalam video Rocky Gerung yang sebut Gibran Rakabuming nol pengetahuan ini viral di TikTok hingga ditonton 8 juta kali. Dalam cuplikan video tersebut terdengar jelas jika seandainya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

“Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, entah dia jadi calonnya Ganjar atau Prabowo,” ucap Rocky Gerung.

Ia juga membayangkan jika Presiden Indonesia tak bisa hadir dalam suatu acara maka akan diwakili Gibran Rakabuming.

Terlebih jika pembahasan yang dilakukan adalah soal konflik antara Palestina dan Israel yang sedang jadi sorotan dunia.

“Diundang ke forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan saudara Gibran itu!” tegas Rocky Gerung.

Bahkan sosok pengamat politik ini membandingkan Gibran Rakabuming dengan sejumlah tokoh dari Indonesia lainnya.

Ada lima tokoh yang dibandingkan dengan Gibran Rakabuming yang dianggap Rocky Gerung memiliki pemikiran yang lebih tajam.

Rocky Gerung bayangkan Gibran maju ke PBB nol pengetahuan, bandingkan dengan Bung Karno hingga Moh Hatta dari Zaman. Rocky Gerung bersama Gibran Rakabuming.

“Itu yang terjadi, jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam,” ujar Rocky.

Mulai dari Mohammad Natsir yang berdebat dengan Aidit, hingga Bung Karno yang memiliki pemikiran evolusi tingkat internasional.

“Mohammad Natsir berdebat dengan Aidit, Aidit komunis tapi pikirannya internasional,” ungkapnya menjelaskan.

“Bung Karno berpikir untuk mengekspor evolusi ke tingkat internasional,” tambah Rocky Gerung.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan nama Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri yang sempat berdebat dengan PBB. “Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB,” katanya.

Termasuk Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 hingga 1947 yang berhasil menghalangi Belanda masuk lagi ke Indonesia. Termasuk Moh Hatta selaku proklamator Indonesia, wakil Presiden Indonesia pertama.

“Mohammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia, itu idenya tentang koperasi,” tandasnya mengakhiri. (glc)

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor 

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM KM UGM mengkritik sosok calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang rajin absen dalam perdebatan di berbagai forum.

Terbaru, Gibran tak hadir dalam acara dialog interaktif Calon Wakil Presiden 2024 yang digelar tvOne pada Rabu malam, 6 Desember 2023.

Gibran pun batal hadir pada acara Dialog Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat, 24 November 2023.

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menilai ketidakhadiran Gibran di berbagai acara debat merupakan bentuk pengecut.

"Saya rasa itu wujud kepengecutan intelektual," kata Gielbran di sela diskusi dan mimbar bebas di Bundaran UGM Jumat 8 Desember 2023.

Gielbran menambahkan, kalau misalnya putra sulung Presiden Jokowi itu dan pendukungnya benar-benar mengklaim bahwa dia adalah perwakilan anak muda dalam kontestasi pemilu presiden, seharusnya bisa memenuhi aspirasi dan ciri anak muda.

"Tunjukkanlah kepada kami anak-anak muda, jangan menjadi seorang pengecut intelektual," kata dia. Ia menambahkan, Gibran untuk tak gampang lari dari medan peperangan.

"Ini hanya diskusi, debat, yok ayolah mas Gibran, jangan jadi pengecut intelektual," kata dia.

Gibran sebelumnya berdalih hanya akan datang pada acara debat yang digelar lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun BEM UGM menilai itu hanya alasan saja yang tak berdasar.

"Memangnya (lembaga penyelenggara debat capres-cawapres) yang lain tidak resmi ? Yang lain juga resmi kan, tidak ada yang ilegal kami rasa," kata dia.

Jadi, Gielbran menilai alasan ketidakhadiran Wali Kota Solo di berbagai forum debat itu hanyalah untuk alibi semata.

"Untuk melindungi diri karena dia enggan untuk berdebat dan berdiskusi," kata dia.

Dari 19 acara diskusi terbuka, Prabowo-Gibran tidak menghadiri 8 acara, diantaranya Indonesia Data and Economic Conference Katadata, Kuliah Umum Dialog Kebangsaan UNPAR, President Candidate's Lecture - Perihimpunan Periset Indonesia, The 11th Annual US-Indonesia Invesment Summit, Ekslusif Mata Najwa Pasca Deklarasi, Sarasehan UNM Makassar, KG Media Diskusi Capres UNAIR, Rembuk Ide Habibie Centre.(tempo)

Banner besar bertuliskan 'Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan' terpampang di depan kampus UGM, Sleman, Jumat (8/12) sore. 

SANCAnews.id – Spanduk besar bertuliskan 'Pengajuan Nominasi Alumni UGM Paling Memalukan' dan bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpampang di depan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (8/12). sore.

Spanduk berukuran sekitar 4 x 3 meter yang dipasang di sebelah utara Bundaran UGM itu menarik perhatian banyak pengguna jalan.

Secara lengkap spanduk itu bertuliskan "BEM KM UGM Presents: Pengajuan Nominasi Alumni UGM Paling Memalukan. Pak Joko Widodo". Di pojok bawah spanduk tertulis "2014-2024?" dan "1980-1985".

Adapun wajah Jokowi diedit dengan dua versi pakaian berbeda. Sisi kiri mengenakan jas dan mahkota, sementara sisi kanan memakai caping dan jaket almamater UGM.

Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor menyebut ada 3-4 banner serupa yang dipasang di luar kampus UGM.

Dia menuturkan, banner ini dipasang sebagai bentuk kekecewaan terhadap Jokowi sebagai alumnus UGM yang kini menjadi kepala pemerintahan di RI.

"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga, bahwa sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan. Padahal, beliau punya cukup banyak waktu menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Gielbran ditemui di seputaran Bundaran UGM, Jumat (8/12).

Permasalahan yang dimaksud antara lain soal masih merajalelanya kasus korupsi. Belum lagi soal Firli Bahuri yang malah tersandung dugaan kasus pemerasan saat masih menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Jokowi.

Selanjutnya soal revisi UU ITE yang berpotensi membuat para aktivis dengan mudah mengalami kriminalisasi. BEM KM UGM pun hari ini menghadirkan Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti dalam sebuah acara diskusi publik yang digelar di depan UGM.

Kata Gielbran, Haris dan Fatia dihadirkan sebagai narasumber sekaligus korban nyata kriminalisasi serta tidak demokratisnya pemerintahan Jokowi.

"Belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk. Terbukti bersalahnya hakim konstitusi di sidang MKMK itu menjadi gerbang awal, menjadi bukti empiris memang MK tidak independen. Erat kelindannya dengan kedekatan personal kekeluargaan Jokowi dan Anwar Usman. Dan itu sudah terbukti. Belum lagi indeks demokrasi yang semakin merosot," katanya.

"Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita, sehingga saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," pungkas Gielbran. (cnni)

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty

SANCAnews.id – Bocornya data pemilih Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan hacker anonim Jimbo mengharuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, kesimpulan beberapa pakar teknologi informasi (IT) terkait kebocoran data pemilih memang menjadi pertimbangan untuk meninjau profesionalisme KPU.

"Ini yang sedang kami lakukan, sambil menunggu perkembangan yang berjalan," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (7/12).

Dia menuturkan, data-data yang dimiliki KPU untuk keperluan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 terbilang sulit diperoleh Bawaslu.

Namun, muncul isu dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari yang menyebut data-data pemilih yang jumlahnya 204,8 juta juga diberikan kepada Bawaslu. Sehingga seolah-olah, Bawaslu menjadi salah satu penyebab kebocoran data.

"Bawaslu aja susah loh dapat datanya. Kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun enggak punya data (pemilih) yang sangat lengkap itu (seperti yang diretas hacker Jimbo)," urai Lolly.

Oleh karenanya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, jutaan data pemilih yang lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bocor, harus dipertanggungjawabkan KPU.

"Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan," ucapnya.

"Jadi ini memang perlu menjadi konsentrasi kita semua, untuk memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat yang terdampak," demikian Lolly menambahkan. (rmol)

Presiden Jokowi angkat tangan

SANCAnews.id – Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Kedaulatan Rakyat mendesak DPR dan MPR segera memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tuntutan tersebut merupakan buntut dari dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi, antara lain nepotisme di Mahkamah Konstitusi atau MK dan campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Petisi 100 menyatakan, ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Juli 2023. "Pemakzulan semakin relevan setelah adanya pelanggaran-pelanggaran konstitusional baru yang dilakukan Jokowi," sebagaimana yang tertulis dalam siaran pers Petisi 100, Kamis, 7 Desember 2023.

Pelanggaran konstitusional itu, menurut Petisi 100, di antaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK.

Nepotisme Jokowi, menurut Petisi 100, jelas melanggar Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. "Dengan pelanggaran ini, Petisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman dan Gibran," ucap Petisi 100.

Petisi 100 juga menyinggung pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menjelaskan adanya intervensi Jokowi terhadap KPK. "Kemudian merevisi UU KPK untuk memperlemah KPK dengan diadakannya SP3 dan menjadikan lembaga rasuah berada di bawah Presiden," ucap Petisi 100.

Perihal dasar hukum pemakzulan, Petisi 100 mengatakan adalah TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemakzulan Presiden. "Petisi 100 bersikap bahwa Presiden Jokowi sudah sangat mendesak untuk mundur atau dimakzulkan," ucap Petisi 100.

Petisi 100 menyepakati akar masalah semua persoalan bangsa adalah Jokowi. "Untuk itu menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sesegera mungkin dan diadili," ucap Petisi 100. Mereka mengaku berkewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara.

Sejumlah tokoh yang terlibat dalam Petisi 100 antara lain mantan KASAD Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Amien Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar, pengajar UNS M. Taufiq, Ketua FUI DIY Syukri Fadholi, Ketua BEM KM UGM Gielbran M. Noor, serta perwakilan Petisi 100 Marwan Batubara. (tempo)