SANCAnews.id

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12)/Ist

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) dalam kampanyenya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12).

Anies mengkritisi mahalnya biaya pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN sebaiknya dialihkan ke hal yang lebih mendesak dan menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

“Rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah,” kata Anies dikutip Rabu (6/12).

Selain itu, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Menurutnya, hal ini jauh lebih urgent untuk disikapi ketimbang melakukan Pembangunan IKN.

“Hari ini kita masih punya PR yang begitu banyak, yang pada waktu sekarang urgent untuk diselesaikan, guru honorer kita belum diangkat dan katanya anggarannya kurang, kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru,” kata Anies.(rmol)

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat hadiri acara desak Anies di Sumatera Utara, Minggu (3/12)

SANCAnews.id – Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan membebaskan rakyat Indonesia untuk memilih calon pemimpinnya. Boleh berdasarkan gagasan yang diusung bahkan gimmick yang ditampilkan.

Bahkan Anies tak mempermasalahkan rakyat Indonesia yang lebih memilih pemimpin berkarakteristik menggemaskan atau istilah populer hari ini 'gemoy'.

"Emang boleh? Boleh enggak tuh? Boleh enggak? Bebas! Anda mau pilih karena keriting, karena warna matanya, boleh, karena warna kulitnya, boleh," kata Anies di acara 'Desak Anies' di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12).

Kendati begitu, capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan rakyat agar memilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya.

"Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan? Besok ketika dia dapat tugas, (Jadi) pertanyaan tuh," ujar Anies.

Selain itu, jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengharapkan pemilih agar cermat memastikan sosok itu pemimpin dadakan atau tidak.

"Dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil. Ini pertanyaan," tukas Anies.(rmol)

Ketua DPP Bidang Media Partai Ummat, Buni Yani/net

SANCAnews.id – Ketua DPP Bidang Media Partai Ummat, Buni Yani menyindir blunder cawapres 2, Gibran Rakabuming Raka yang bilang ibu hamil perlu memperhatikan asupan asam sulfat, padahal yang benar adalah asam folat.

"Maksudnya asam folat kali, bukan asam sulfat. Emang ibu hamil mau dikasih air accu? Ya modarlah. Alumni Bradford kok begini amat," kata Buni Yani dalam cuitannya di X.

Buni Yani bahkan menyebut putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai 'belimbing sayur' ke Gibran. Ia bahkan menantang Gibran untuk minum air accu dulu baru kemudian kasih ke ibu hamil.

"Belimbing sayur disuruh coba dulu sendiri minum asam sulfat (air accu). Kalau selamat dan segar bugar, baru dikasih ke ibu hamil," tutur anak buah Amien Rais tersebut.

Sebelumnya, beredar potongan video ucapan Gibran yang viral di media sosial lantaran menyebut asam sulfat harus jadi asupan bagi ibu hamil.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran.(wartaekonomi)

Dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan/net

SANCAnews.id – Pendukung Anies Baswedan, Dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan. Ia mempertanyakan tingkat pendidikan putra sulung Presiden Jokowi itu.

"Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana dia pikir asam folat sama dengan asam sulfat," kata dr Tifa.

Tifa yang seorang dokter menyebut kalau asam sulfat itu bukan zat yang dibutuhkan ibu hamil, justru sangat berbahaya.

"Dikira perut Ibu Hamil karatan kali makanya dikasih Asam Sulfat. Olah le, tole. Contekanmu salah opo kowe pancen g****, sih?," tambahnya.

Sebelumnya, beredar potongan video ucapan Gibran yang viral di media sosial lantaran menyebut asam sulfat harus jadi asupan bagi ibu hamil.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran. (wartaekonomi)

Konferensi pers DPP NCW di Jakarta, Selasa (5/12)/Ist

SANCAnews.id – Mantan Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkap ada intervensi Presiden Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi KTP Elektronik (El).

Agus mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus Rahardjo untuk meminta agar pengusutan kasus Setya Novanto (Setnov) dihentikan.

Sejak revisi UU KPK disahkan dan diberlakukan, pada Jumat, 13 September 2019 silam, tiga pimpinan KPK saat itu, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah ke Presiden Jokowi.

Terkait itu, DPP Nasional Corruption Watch (NCW) menilai maraknya korupsi yang terjadi memperkuat keyakinan bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak patut dipertahankan sebagai Presiden RI.  

Meskipun menyayangkan terlambatnya kesaksian Agus terkait intervensi pemerintah Jokowi dalam “menyelamatkan koruptor”, NCW menyambut gembira peristiwa penting ini.

“DPP NCW meyakini Agus bicara sesuai fakta yang dialaminya pada masa itu. Ini kesekian kalinya Jokowi melanggar konstitusi, UU 28 tahun 1999 terkait Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ungkap Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/12).

Dalam 2 bulan terakhir, DPP NCW sangat gencar menyuarakan betapa korupnya oknum-oknum penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan Jokowi.

“Sebut saja oknum menteri AH, DA, BL, ET dan PS, yang sebelumnya pernah kami ungkapkan dugaan KKN yang mereka lakukan, tapi apa Jokowi peduli? Sudah pasti tidak peduli lah, gimana mau peduli kalau Jokowi juga “ikutan” menabrak konstitusi demi kepentingan dinastinya,” jelas Hanif.

Menurut NCW, pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya sudah sangat merusak tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  

NCW berharap wakil rakyat di MPR, DPR dan DPD RI segera mengambil sikap tegas menghentikan kekuasaan yang berlebihan melalui Sidang Istimewa (SI).

“Mundur secara terhormat atau dimakzulkan oleh rakyat, hanya itu pilihan yang dimiliki Jokowi saat ini,” tegas Hanif.

“Kami rasa sudah cukup alasan bagi wakil rakyat untuk segera melaksanakan Sidang Istimewa (SI), menghentikan kekuasaan Presiden Jokowi. Sudah layak untuk dimakzulkan, apalagi Jokowi sudah mengaku memata-matai partai-partai politik dan pelaku politik, tunggu apa lagi wakil rakyat kita,” tegasnya lagi.

Sambung dia, upaya represi jurnalis, aktivis pro-demokrasi, mahasiswa dan para akademisi memperlihatkan sangat korupnya rezim Jokowi selama 9 tahun terakhir ini.

“Indonesia dalam kondisi ‘darurat korupsi’ saat ini, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi, telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum menteri dan pejabat di lingkungan istana untuk memperkaya diri sendiri,” bebernya.

“Satu kata dari kami, “lawan atau ikut mati” bersama demokrasi yang sudah duluan sekarat,” pungkas Hanif geram. (rmol)