SANCAnews.id

Dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan/net

SANCAnews.id – Pendukung Anies Baswedan, Dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan. Ia mempertanyakan tingkat pendidikan putra sulung Presiden Jokowi itu.

"Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana dia pikir asam folat sama dengan asam sulfat," kata dr Tifa.

Tifa yang seorang dokter menyebut kalau asam sulfat itu bukan zat yang dibutuhkan ibu hamil, justru sangat berbahaya.

"Dikira perut Ibu Hamil karatan kali makanya dikasih Asam Sulfat. Olah le, tole. Contekanmu salah opo kowe pancen g****, sih?," tambahnya.

Sebelumnya, beredar potongan video ucapan Gibran yang viral di media sosial lantaran menyebut asam sulfat harus jadi asupan bagi ibu hamil.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran. (wartaekonomi)

Konferensi pers DPP NCW di Jakarta, Selasa (5/12)/Ist

SANCAnews.id – Mantan Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkap ada intervensi Presiden Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi KTP Elektronik (El).

Agus mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus Rahardjo untuk meminta agar pengusutan kasus Setya Novanto (Setnov) dihentikan.

Sejak revisi UU KPK disahkan dan diberlakukan, pada Jumat, 13 September 2019 silam, tiga pimpinan KPK saat itu, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah ke Presiden Jokowi.

Terkait itu, DPP Nasional Corruption Watch (NCW) menilai maraknya korupsi yang terjadi memperkuat keyakinan bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak patut dipertahankan sebagai Presiden RI.  

Meskipun menyayangkan terlambatnya kesaksian Agus terkait intervensi pemerintah Jokowi dalam “menyelamatkan koruptor”, NCW menyambut gembira peristiwa penting ini.

“DPP NCW meyakini Agus bicara sesuai fakta yang dialaminya pada masa itu. Ini kesekian kalinya Jokowi melanggar konstitusi, UU 28 tahun 1999 terkait Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ungkap Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/12).

Dalam 2 bulan terakhir, DPP NCW sangat gencar menyuarakan betapa korupnya oknum-oknum penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan Jokowi.

“Sebut saja oknum menteri AH, DA, BL, ET dan PS, yang sebelumnya pernah kami ungkapkan dugaan KKN yang mereka lakukan, tapi apa Jokowi peduli? Sudah pasti tidak peduli lah, gimana mau peduli kalau Jokowi juga “ikutan” menabrak konstitusi demi kepentingan dinastinya,” jelas Hanif.

Menurut NCW, pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya sudah sangat merusak tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  

NCW berharap wakil rakyat di MPR, DPR dan DPD RI segera mengambil sikap tegas menghentikan kekuasaan yang berlebihan melalui Sidang Istimewa (SI).

“Mundur secara terhormat atau dimakzulkan oleh rakyat, hanya itu pilihan yang dimiliki Jokowi saat ini,” tegas Hanif.

“Kami rasa sudah cukup alasan bagi wakil rakyat untuk segera melaksanakan Sidang Istimewa (SI), menghentikan kekuasaan Presiden Jokowi. Sudah layak untuk dimakzulkan, apalagi Jokowi sudah mengaku memata-matai partai-partai politik dan pelaku politik, tunggu apa lagi wakil rakyat kita,” tegasnya lagi.

Sambung dia, upaya represi jurnalis, aktivis pro-demokrasi, mahasiswa dan para akademisi memperlihatkan sangat korupnya rezim Jokowi selama 9 tahun terakhir ini.

“Indonesia dalam kondisi ‘darurat korupsi’ saat ini, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi, telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum menteri dan pejabat di lingkungan istana untuk memperkaya diri sendiri,” bebernya.

“Satu kata dari kami, “lawan atau ikut mati” bersama demokrasi yang sudah duluan sekarat,” pungkas Hanif geram. (rmol)

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat menghadiri acara "Desak Anies" di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12)/Ist

SANCAnews.id – Program pemberian susu gratis untuk mencegah stunting yang dilakukan paslon Nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

Menurut Anies yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pencegahan stunting bukan pada anak usia sekolah, melainkan pada ibu hamil.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara "Desak Anies" di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12).

"Jadi kesehatan calon ibu sudah harus dipikirkan, dan calon ibu itu membutuhkan, satu adalah zat besi. Zat besi dapatnya dari mana?dari daging dari makanan, kemudian yang kedua adalah yodium, yang ketiga asam folat," jelasnya.

Sambil berkelakar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan bahwa yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Bukan asam sulfat yang berada di bengkel.

Pernyataan Anies itu menyindir Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang salah sebut asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil beberapa waktu lalu.

"Asam folat itu didapatnya dari tanaman bukan di bengkel, enggak ada," kata Anies disambut tawa para peserta yang mayoritas kaum milenial.

Gibran salah menyebutkan asam folat menjadi asam sulfat, saat mengisi sebuah acara diskusi ekonomi kreatif di Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).

"Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat ya. Mohon maaf, mohon dikoreksi," ujar Gibran kepada wartawan. (rmol)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi/net

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempertanyakan motif mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait intervensi kepala negara di lembaga antirasuah tersebut terkait kasus korupsi. kasus e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

“Kalau saya memahaminya, ini adalah wujud kekecewaan Agus Rahardjo atas buruknya institusi yang pernah dipimpinnya (KPK), baik soal Firli Bahuri maupun revisi UU KPK dan TWK,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Tempo, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Agus, KPK di kepemimpinan Agus Rahardjo merasa tak pernah dilibatkan dalam revisi UU KPK. Kemudian, katanya, ketika seleksi capim KPK, KPK juga tidak dimintai masukan atas rekam jejak Firli Bahuri.

“Ketika pada akhirnya Firli ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK sekarang rusak kredibilitasnya. Jadi akhirnya dia (Agus Rahardjo) speak up,” kata dia.

Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK, menurut Agus Sunaryanto, karena Jokowi tak menduga adanya pembahasan itu di kemudian hari.

“Kalau memang benar terjadi (intervensi) sepertinya sudah disiapkan sejak awal skenario bahwa pertemuan itu tak pernah ada karena sesuai pernyataan AR, dia mengaku diundang sendiri dan tak lewat jalan yang biasa dilalui jika mau ketemu presiden. Tapi ini dugaan saya juga karena pastinya hanya Tuhan yang tahu,” ujarnya.

Sebelumnya menanggapi pengakuan Agus Rahardjo yang diintervensi, Jokowi mengatakan proses hukum politikus Golkar perihal dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Baru-baru ini, eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga anti-rasuah mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.

Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.

"Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," kata Agus. (tempo)

Hasil Poling Sementara Capres-Cawapres Oleh VIVA Minggu 3 Desember 2023

SANCAnews.id – Hingga 72 hari jelang Pilres 2024 pada 14 Februari 2024, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN, paling banyak dipilih dalam poling yang digelar oleh VIVA.  Pasangan ini jauh meninggalkan lawannya, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Hasil sementara poling, menempatkan pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada urutan ketiga atau paling buncit.

Hingga Minggu 3 Desember 2023, voters yang memilih AMIN sebanyak 30.291 suara. Jumlah yang memilih pasangan Koalisi Perubahan tersebut, terpantau sudah bertengger di urutan pertama poling sejak mulai dibuka. Belakangan voters semakin banyak memilih mereka.

Pada urutan kedua voting sementara VIVA, adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, ini meraup 9.669 suara.

Sedangkan duet Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang hasil undian KPU adalah nomor urut 3, juga bertengger di posisi ketiga atau juru kunci hasil poling sementara VIVA dengan meraup 3.055 suara. (viva)