SANCAnews.id

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat menghadiri acara "Desak Anies" di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12)/Ist

SANCAnews.id – Program pemberian susu gratis untuk mencegah stunting yang dilakukan paslon Nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

Menurut Anies yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pencegahan stunting bukan pada anak usia sekolah, melainkan pada ibu hamil.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara "Desak Anies" di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12).

"Jadi kesehatan calon ibu sudah harus dipikirkan, dan calon ibu itu membutuhkan, satu adalah zat besi. Zat besi dapatnya dari mana?dari daging dari makanan, kemudian yang kedua adalah yodium, yang ketiga asam folat," jelasnya.

Sambil berkelakar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan bahwa yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Bukan asam sulfat yang berada di bengkel.

Pernyataan Anies itu menyindir Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang salah sebut asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil beberapa waktu lalu.

"Asam folat itu didapatnya dari tanaman bukan di bengkel, enggak ada," kata Anies disambut tawa para peserta yang mayoritas kaum milenial.

Gibran salah menyebutkan asam folat menjadi asam sulfat, saat mengisi sebuah acara diskusi ekonomi kreatif di Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).

"Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat ya. Mohon maaf, mohon dikoreksi," ujar Gibran kepada wartawan. (rmol)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi/net

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempertanyakan motif mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait intervensi kepala negara di lembaga antirasuah tersebut terkait kasus korupsi. kasus e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

“Kalau saya memahaminya, ini adalah wujud kekecewaan Agus Rahardjo atas buruknya institusi yang pernah dipimpinnya (KPK), baik soal Firli Bahuri maupun revisi UU KPK dan TWK,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Tempo, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Agus, KPK di kepemimpinan Agus Rahardjo merasa tak pernah dilibatkan dalam revisi UU KPK. Kemudian, katanya, ketika seleksi capim KPK, KPK juga tidak dimintai masukan atas rekam jejak Firli Bahuri.

“Ketika pada akhirnya Firli ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK sekarang rusak kredibilitasnya. Jadi akhirnya dia (Agus Rahardjo) speak up,” kata dia.

Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK, menurut Agus Sunaryanto, karena Jokowi tak menduga adanya pembahasan itu di kemudian hari.

“Kalau memang benar terjadi (intervensi) sepertinya sudah disiapkan sejak awal skenario bahwa pertemuan itu tak pernah ada karena sesuai pernyataan AR, dia mengaku diundang sendiri dan tak lewat jalan yang biasa dilalui jika mau ketemu presiden. Tapi ini dugaan saya juga karena pastinya hanya Tuhan yang tahu,” ujarnya.

Sebelumnya menanggapi pengakuan Agus Rahardjo yang diintervensi, Jokowi mengatakan proses hukum politikus Golkar perihal dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Baru-baru ini, eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga anti-rasuah mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.

Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.

"Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," kata Agus. (tempo)

Hasil Poling Sementara Capres-Cawapres Oleh VIVA Minggu 3 Desember 2023

SANCAnews.id – Hingga 72 hari jelang Pilres 2024 pada 14 Februari 2024, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN, paling banyak dipilih dalam poling yang digelar oleh VIVA.  Pasangan ini jauh meninggalkan lawannya, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Hasil sementara poling, menempatkan pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada urutan ketiga atau paling buncit.

Hingga Minggu 3 Desember 2023, voters yang memilih AMIN sebanyak 30.291 suara. Jumlah yang memilih pasangan Koalisi Perubahan tersebut, terpantau sudah bertengger di urutan pertama poling sejak mulai dibuka. Belakangan voters semakin banyak memilih mereka.

Pada urutan kedua voting sementara VIVA, adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, ini meraup 9.669 suara.

Sedangkan duet Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang hasil undian KPU adalah nomor urut 3, juga bertengger di posisi ketiga atau juru kunci hasil poling sementara VIVA dengan meraup 3.055 suara. (viva)

Herdiansyah Hamzah alias Castro

SANCAnews.id – Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus korupsi e-KTP, telah mengkonfirmasi bahwa selama ini operasi pelemahan komisi antirasuah lahir dari kekuasaan.

"Presiden yang harusnya jadi panglima pemberantasan korupsi, justru paling depan membunuh KPK. Ini kan paradoks," ujar Castro saat dihubungi Inilah.com, Senin (4/11/2023).

Dari situ kemudian Castro menyimpulkan bahwa KPK era saat ini, tidak salah disebut sebagai alat gebuk kekuasan. Hal ini tercermin dari disahkan revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

"Revisi yang didesain untuk menundukkan KPK, mengontrolnya di bawah kekuasaan pemerintah," jelas dia.

Ia pun berharap UU KPK dikembalikan seperti awalnya agar mengembalikan marwah lembaga anti rasuah yang indipenden.

"Awal kehancuran KPK dimulai dari revisi UU nya. Kalau mau KPK kembali sebagaimana harapan publik, KPK harus dikembalikan seperti semula," tandas Castro.

Sebelumnya Agus Rahardjo mengungkapkan soal intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam proses penanganan perkara kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. (inilah)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato saat rapat partainya di Majelis Nasional Besar Turki di Ankara, Rabu, (29/11/2023)

SANCAnews.id – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan AS untuk memutuskan hubungan historis Ankara dengan Hamas setelah operasi Hamas.

Para pejabat tinggi AS menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan masa lalu ketika para pejabat tinggi Hamas mengunjungi Turki.

Meskipun wakil menteri Brian Nelson belum mendeteksi adanya aliran uang dari Turki untuk Hamas sejak 8 minggu lalu, ia tetap tegas berpendapat Ankara pernah memberikan dana bantuan kepada Hamas di masa lalu.

Oleh karena itu, ia khawatir adanya pendanaan dari Turki ke Hamas pada masa depan. Ia meminta untuk segera menggunakan undang-undang setempat untuk membatasi potensi transfer dana di masa depan.

Pada hari Sabtu, Erdogan mengatakan Washington sangat menyadari Turki tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Erdogan kemudian menekankan bahwa Hamas adalah partai politik di Palestina.

“Pertama-tama, Hamas adalah realitas Palestina, mereka adalah partai politik di sana dan mereka mengikuti pemilu sebagai partai politik dan menang,” katanya, dikutip dari macaubusiness.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri di Ankara dibuat hanya untuk rakyat Turki.

“Kami membentuk kebijakan luar negeri kami di Ankara dan merancangnya hanya berdasarkan kepentingan Turki dan harapan rakyat kami,” kata Erdogan.

Menurutnya, langkah kebijakan luar negerti Turki adalah kebijakan yang tepat dalam konflik kemanusiaan ini. Ia juga berharap, pejabat tinggi AS menghargai keputusan Turki dalam hal ini.

“Saya yakin lawan bicara kami menghargai langkah kebijakan luar negeri Turki yang konsisten dan seimbang dalam krisis dan konflik kemanusiaan," terangnya.

Erdogan Minta Netanyahu Harus Segera Diadili

Presiden Erdogan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus diadili karena menjadi 'penjahat perang'.

“Kami tidak akan membiarkan isu Israel memiliki senjata nuklir dilupakan,” kata Erdogan dalam pidato pembukaannya pada pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, dikutip dari Anadolu.

Ia mengatakan, Neranyahu terus mencoba mengabaikan kematian di Gaza. Menurutnya, Israel adalah penjahat dalam konflik kemanusiaan ini.

“Israel bukan hanya seorang pembunuh tetapi juga seorang pencuri,” kata Erdogan.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Israel tidak lagi meluncurkan serangan di Gaza.

“Kita tidak bisa membiarkan Israel menduduki Gaza sekali lagi," tambahnya.

Ia juga meminta pengubahan stuktur global.

“Ada struktur global yang bertindak berdasarkan kemauan beberapa negara. Struktur PBB yang korup perlu diubah," jelasnya.

Ia menegaskan Gaza merupakan wilayah Palestina sampai kapanpun.

“Gaza adalah wilayah Palestina. Gaza adalah milik Palestina dan akan tetap demikian selamanya,” jelasnya.

“Mereka yang menginvasi Gaza akan mencari tempat lain besok. Penjagal Gaza Netanyahu mengungkapkan bahwa dia memiliki cita-cita ekspansionis,” kata Erdogan.

Sebagai informasi, tentara Israel kembali mengebom Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah menyatakan berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu.

Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza. 

Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza telah melonjak menjadi 15.523 sejak 7 Oktober. (tribun)