SANCAnews.id

Herdiansyah Hamzah alias Castro

SANCAnews.id – Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus korupsi e-KTP, telah mengkonfirmasi bahwa selama ini operasi pelemahan komisi antirasuah lahir dari kekuasaan.

"Presiden yang harusnya jadi panglima pemberantasan korupsi, justru paling depan membunuh KPK. Ini kan paradoks," ujar Castro saat dihubungi Inilah.com, Senin (4/11/2023).

Dari situ kemudian Castro menyimpulkan bahwa KPK era saat ini, tidak salah disebut sebagai alat gebuk kekuasan. Hal ini tercermin dari disahkan revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

"Revisi yang didesain untuk menundukkan KPK, mengontrolnya di bawah kekuasaan pemerintah," jelas dia.

Ia pun berharap UU KPK dikembalikan seperti awalnya agar mengembalikan marwah lembaga anti rasuah yang indipenden.

"Awal kehancuran KPK dimulai dari revisi UU nya. Kalau mau KPK kembali sebagaimana harapan publik, KPK harus dikembalikan seperti semula," tandas Castro.

Sebelumnya Agus Rahardjo mengungkapkan soal intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam proses penanganan perkara kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. (inilah)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato saat rapat partainya di Majelis Nasional Besar Turki di Ankara, Rabu, (29/11/2023)

SANCAnews.id – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan AS untuk memutuskan hubungan historis Ankara dengan Hamas setelah operasi Hamas.

Para pejabat tinggi AS menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan masa lalu ketika para pejabat tinggi Hamas mengunjungi Turki.

Meskipun wakil menteri Brian Nelson belum mendeteksi adanya aliran uang dari Turki untuk Hamas sejak 8 minggu lalu, ia tetap tegas berpendapat Ankara pernah memberikan dana bantuan kepada Hamas di masa lalu.

Oleh karena itu, ia khawatir adanya pendanaan dari Turki ke Hamas pada masa depan. Ia meminta untuk segera menggunakan undang-undang setempat untuk membatasi potensi transfer dana di masa depan.

Pada hari Sabtu, Erdogan mengatakan Washington sangat menyadari Turki tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Erdogan kemudian menekankan bahwa Hamas adalah partai politik di Palestina.

“Pertama-tama, Hamas adalah realitas Palestina, mereka adalah partai politik di sana dan mereka mengikuti pemilu sebagai partai politik dan menang,” katanya, dikutip dari macaubusiness.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri di Ankara dibuat hanya untuk rakyat Turki.

“Kami membentuk kebijakan luar negeri kami di Ankara dan merancangnya hanya berdasarkan kepentingan Turki dan harapan rakyat kami,” kata Erdogan.

Menurutnya, langkah kebijakan luar negerti Turki adalah kebijakan yang tepat dalam konflik kemanusiaan ini. Ia juga berharap, pejabat tinggi AS menghargai keputusan Turki dalam hal ini.

“Saya yakin lawan bicara kami menghargai langkah kebijakan luar negeri Turki yang konsisten dan seimbang dalam krisis dan konflik kemanusiaan," terangnya.

Erdogan Minta Netanyahu Harus Segera Diadili

Presiden Erdogan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus diadili karena menjadi 'penjahat perang'.

“Kami tidak akan membiarkan isu Israel memiliki senjata nuklir dilupakan,” kata Erdogan dalam pidato pembukaannya pada pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, dikutip dari Anadolu.

Ia mengatakan, Neranyahu terus mencoba mengabaikan kematian di Gaza. Menurutnya, Israel adalah penjahat dalam konflik kemanusiaan ini.

“Israel bukan hanya seorang pembunuh tetapi juga seorang pencuri,” kata Erdogan.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Israel tidak lagi meluncurkan serangan di Gaza.

“Kita tidak bisa membiarkan Israel menduduki Gaza sekali lagi," tambahnya.

Ia juga meminta pengubahan stuktur global.

“Ada struktur global yang bertindak berdasarkan kemauan beberapa negara. Struktur PBB yang korup perlu diubah," jelasnya.

Ia menegaskan Gaza merupakan wilayah Palestina sampai kapanpun.

“Gaza adalah wilayah Palestina. Gaza adalah milik Palestina dan akan tetap demikian selamanya,” jelasnya.

“Mereka yang menginvasi Gaza akan mencari tempat lain besok. Penjagal Gaza Netanyahu mengungkapkan bahwa dia memiliki cita-cita ekspansionis,” kata Erdogan.

Sebagai informasi, tentara Israel kembali mengebom Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah menyatakan berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu.

Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza. 

Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza telah melonjak menjadi 15.523 sejak 7 Oktober. (tribun)

Berlian Idriansyah Idris (tengah).

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama istrinya Selvi Ananda (kiri) dan sejumlah politisi dari partai politik pengusung Gibran berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (3/12/2023)

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional AMIN Said Didu pun mengomentari calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam folat untuk ibu hamil adalah asam sulfat.

Jika melihat cuitannya, Said Didu tampak kebingungan dengan ucapan Gibran. "Ibu hamil butuh asam sulfat? Ingin membunuh orang?" tanyanya melalui akun X pribadinya @msaid_didu dikutip Suara.com, Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu mendadak viral di media sosial. Pernyataan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dilontarkan ketika dirinya menghadiri acara dialog dengan sejumlah influencer di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).

Awalnya, suami Selvi Ananda itu berbicara soal Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Gibran menganggap penting untuk menyiapkan generasi masa depan sedari dini.

Karena itu, Gibran dengan pasangan capresnya yakni Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program di Pilpres 2024.

Salah satunya ialah pembagian susu gratis bagi para pelajar. Lalu, keduanya juga menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus ibu dan anak.

Kartu itu sengaja dibuat Gibran untuk dapat memonitor tumbuh kembang anak bahkan ketika masih di dalam kandungan.

"Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi gak, berat badannya tinggi badannya oke gak," kata Gibran dikutip Suara.com dari sebuah video TikTok @idrisbue pada Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu lantas menjadi sorotan salah satu warganet. Pemilik akun X @alwnif menyadari Gibran salah ucap yang seharusnya asam folat menjadi asam sulfat.

"Ini tim nya mas @gibran_tweet kurang persiapan apa gimana? 'asam sulfat untuk ibu hamil terpenuhi atau tidak' itu maksudnya apa?" cuitnya.

Asam sulfat sendiri merupakan bahan untuk membuat baterai. Sementara untuk ibu hamil ialah asam folat. Bukan hanya itu, pemilik akun X @BosPurwa juga turut menyenggol Gibran gegara asam sulfat.

"What, ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat? Asam folat kali, loe kate ibu hamil batre mobil apa pake asam sufat segala! :)," cuitnya. (*)

Cawapres Gibran Rakabuming Raka/net

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menilai kualitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di bawah standar, bahkan untuk anak seusianya.

Jadi menurut Buni Yani, yang memaksa dan mendukung Gibran untuk menjadikannya cawapres Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024 adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat.

"Kualitas Gibran di bawah standar, bahkan untuk anak muda milenial seusianya. Yang memaksakan Gibran dan setuju dia jadi pemimpin NKRI yang begini luas adalah orang-orang yang hilang akal," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sementara itu, hasil survei Y-Publica mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pemenangnya adalah Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka elektabilitas di angka 50,2 persen.

"Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/12/2023) dikutip dari Suara.com.

Sementara itu, pasangan calon lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meraih 23,4 persen, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.

Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta. Pada survei bulan Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

"Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan," tegas Rudi.

Sebelumnya, cawe-cawe Jokowi dengan memberikan endorsement masih tampak samar-samar, khususnya kepada Prabowo. "Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo mengerek elektabilitas hingga kemungkinan menang satu putaran," kata Rudi.(populis).