SANCAnews.id

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama istrinya Selvi Ananda (kiri) dan sejumlah politisi dari partai politik pengusung Gibran berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (3/12/2023)

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional AMIN Said Didu pun mengomentari calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam folat untuk ibu hamil adalah asam sulfat.

Jika melihat cuitannya, Said Didu tampak kebingungan dengan ucapan Gibran. "Ibu hamil butuh asam sulfat? Ingin membunuh orang?" tanyanya melalui akun X pribadinya @msaid_didu dikutip Suara.com, Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu mendadak viral di media sosial. Pernyataan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dilontarkan ketika dirinya menghadiri acara dialog dengan sejumlah influencer di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).

Awalnya, suami Selvi Ananda itu berbicara soal Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Gibran menganggap penting untuk menyiapkan generasi masa depan sedari dini.

Karena itu, Gibran dengan pasangan capresnya yakni Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program di Pilpres 2024.

Salah satunya ialah pembagian susu gratis bagi para pelajar. Lalu, keduanya juga menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus ibu dan anak.

Kartu itu sengaja dibuat Gibran untuk dapat memonitor tumbuh kembang anak bahkan ketika masih di dalam kandungan.

"Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi gak, berat badannya tinggi badannya oke gak," kata Gibran dikutip Suara.com dari sebuah video TikTok @idrisbue pada Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu lantas menjadi sorotan salah satu warganet. Pemilik akun X @alwnif menyadari Gibran salah ucap yang seharusnya asam folat menjadi asam sulfat.

"Ini tim nya mas @gibran_tweet kurang persiapan apa gimana? 'asam sulfat untuk ibu hamil terpenuhi atau tidak' itu maksudnya apa?" cuitnya.

Asam sulfat sendiri merupakan bahan untuk membuat baterai. Sementara untuk ibu hamil ialah asam folat. Bukan hanya itu, pemilik akun X @BosPurwa juga turut menyenggol Gibran gegara asam sulfat.

"What, ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat? Asam folat kali, loe kate ibu hamil batre mobil apa pake asam sufat segala! :)," cuitnya. (*)

Cawapres Gibran Rakabuming Raka/net

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menilai kualitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di bawah standar, bahkan untuk anak seusianya.

Jadi menurut Buni Yani, yang memaksa dan mendukung Gibran untuk menjadikannya cawapres Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024 adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat.

"Kualitas Gibran di bawah standar, bahkan untuk anak muda milenial seusianya. Yang memaksakan Gibran dan setuju dia jadi pemimpin NKRI yang begini luas adalah orang-orang yang hilang akal," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sementara itu, hasil survei Y-Publica mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pemenangnya adalah Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka elektabilitas di angka 50,2 persen.

"Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/12/2023) dikutip dari Suara.com.

Sementara itu, pasangan calon lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meraih 23,4 persen, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.

Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta. Pada survei bulan Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

"Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan," tegas Rudi.

Sebelumnya, cawe-cawe Jokowi dengan memberikan endorsement masih tampak samar-samar, khususnya kepada Prabowo. "Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo mengerek elektabilitas hingga kemungkinan menang satu putaran," kata Rudi.(populis).

Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi/Rep

SANCAnews.id – Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengungkap kisahnya sesaat sebelum dirinya di-reshuffle dari kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Ceritanya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab yang saat itu santer dituding sebagai organisasi intoleran dan radikal.

Dalam kanal YouTube EdShareOn, Fachrul menyebut dirinya direshuffle karena tidak setuju dengan pembubaran FPI.

"Saya bilang, kalau seandainya ada unsur radikal, kalau dia dalam FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau kita bubarkan itu akan lebih susah ngawasinya. Akhirnya diputuskan, seminggu kemudian saya di-reshuffle,” seloroh Fachrul mengenang kisahnya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (2/12).

Fachrul menilai FPI masih dibina, bahkan dirinya tidak pernah bergaul tidak mengikuti kajian FPI dan bertemu Habib Rizieq Shihab.

"Buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam itu tidak semudah itu. Harus dengan kajian yang komprehensif, apalagi kemudian menurut saya, ndak ada ancaman dari dia yang ditakuti," ungkapnya.

"Saya selalu bersikap, pak nda perlu dia dibubarkan, cukup dibina dan gak ada masalah, bukan ancaman buat saya. Kalau menurut pandangan saya begitu," tambah dia.

Terlebih, sang istri justru mendukung langkah Fachrul untuk tidak membubarkan FPI.

"Istri saya bilang, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle. Tapi menurut saya, kata istri saya itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan," ungkapnya lagi.

Fachrul mengaku senang karena tidak terlibat dalam pembubaran organisasi Islam yang memiliki massa yang begitu banyak itu.

"Saya senang, FPI dibubarkan pada saat saya tidak menjadi Menteri Agama lagi. Kembali saya garis bawahi, saya tidak pernah ikut pengajian FPI, tapi saya punya idealisme, prinsip seperti itu. Dan kami senang pada saat reshuffle kita ketawa saja," pungkasnya.(rmol)

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

SANCAnews.id – Tak hanya kasus KTP elektronik atau e-KTP, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi anak-anaknya, seperti dilansir dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi turun tangan menghentikan kasus e-KTP yang menjerat. Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov).

"Menurut saya, klaim Agus Raharjo sebagai mantan Ketua KPK itu benar adanya. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Apalagi Agus juga singgung revisi UU KPK. Di mana KPK di bawah presiden seperti saat ini itu benar adanya," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/12).

Apalagi, kata Muslim, saat ini Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kemunculan Agus Rahardjo diyakini sengaja untuk membuka kasus yang selama ini tertutup terkait kasus KTP-el.

Kebenaran pernyataan Agus soal ada intervensi Jokowi ke KPK semakin nyata ketika KPK saat ini tidak memproses laporan Ubedilah Badrun soal dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Jadi Jokowi berhasil lindungi anak-anaknya, Gibran dan Kaesang dalam laporan Ubedilah itu bukti intervensi Jokowi langsung ke KPK," pungkas Muslim.(rmol)

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengungkapkan, rakyattak percaya dengan bantahan Istana terhadap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait Presiden Joko Widodo yang meminta penghentian kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Dalam bantahannya, pihak Istana menegaskan tidak bertemunya Agus Rahardjo dan Jokowi menandakan mereka menganggap cerita tersebut bohong, padahal menurut Anthony, tidak ada orang waras yang berani mengarang hal seperti itu.

"Tidak ada orang waras berani mengarang bertemu presiden dan cerita diminta hentikan kasus korupsi. Istana membantah: cerita tersebut bohong! Artinya fitnah? Rakyat tidak percaya bantahan istana: lebih percaya cerita Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019," ujar Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah dipanggi Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Ari mengatakan pihaknya telah memerika riwayat agenda pertemuan antara Jokowi dengan Agus, namun di dalam agenda pertemuan tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/12).

Ia pun meminta publik untuk melihat realita dalam kasus Setnov, dimana proses hukum terhadap mantan Ketua DPR RI itu tetap berjalan dan sudah mencapai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Ari menekankan pada tahun 2017, Jokowi meminta dengan tegas agar Setnov mengikuti proses hukum di KPK. "Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," kata dia.(populis)