SANCAnews.id

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara selama konferensi pers di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv pada 28 Oktober 2023 di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas

SANCAnews.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya akan terus mendistribusikan senjata kepada warga sipil sehubungan dengan serangan penembakan hari ini, Kamis (30/11/2023) di Yerusalem yang menewaskan tiga orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin akan terus memperluas distribusi senjata kepada warganya," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis.

Sebelumnya, 3 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan di halte bus di pinggiran Yerusalem, kata polisi Israel. Para penyerang juga tewas. Polisi mengatakan 16 orang terluka dalam penembakan Kamis pagi itu.

Layanan darurat mengevakuasi delapan korban yang terluka parah ke rumah sakit terdekat, kata layanan ambulans Israel.

Polisi di Yerusalem Barat mengatakan orang-orang bersenjata “tiba di lokasi kejadian dengan kendaraan bersenjatakan senjata api”, termasuk M16 dan pistol, dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga sipil di terminal bus.

Para penyerang, yang merupakan penduduk Yerusalem Timur, kemudian dinetralkan oleh pasukan keamanan dan warga sipil di dekatnya, kata polisi. 

Amunisi dan senjata ditemukan di dalam mobil mereka. Rekaman kamera keamanan yang ditayangkan televisi Channel 12 Israel menunjukkan momen serangan tersebut.

Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai. Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang ditembak mati. Layanan darurat Magen David Adom mengatakan, satu korban adalah seorang wanita berusia 24 tahun.

Seorang pria berusia 73 tahun yang berada dalam kondisi kritis dinyatakan meninggal di Shaare Zedek Medical Center. Orang ketiga juga meninggal karena luka-lukanya, media Israel melaporkan.

Layanan ambulans awalnya mengatakan lima orang yang terluka mengalami luka serius dan dua lainnya mengalami luka sedang hingga ringan.

Insiden itu terjadi tepat ketika Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata hingga hari ketujuh, tak lama sebelum perjanjian tersebut berakhir.

Militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa jeda sementara pertempuran di Jalur Gaza akan terus berlanjut “mengingat upaya para mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera, dan tunduk pada ketentuan perjanjian”.

Dua penyerang Palestina melepaskan tembakan di sebuah halte bus pada jam sibuk pagi hari pada Kamis di pintu masuk Yerusalem, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai delapan lainnya.

Para penembak datang dari Yerusalem Timur dan dihentikan oleh tentara yang sedang tidak bertugas dan warga sipil lainnya yang berada di dekatnya, kata polisi.

Rekaman kamera keamanan yang diperoleh Reuters menunjukkan momen penyerangan. Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai.

Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang Palestina ditembak mati. Pasukan keamanan berkumpul di kawasan yang dipenuhi penumpang pagi hari. Polisi mengatakan mereka sedang berupaya untuk membuka kembali jalan tersebut.

“Peristiwa ini membuktikan sekali lagi bagaimana kita tidak boleh menunjukkan kelemahan, bahwa kita harus berbicara dengan Hamas hanya melalui senjata, hanya melalui perang,” kata Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir di lokasi serangan.

Dia menambahkan, Israel akan melanjutkan kebijakannya untuk melonggarkan peraturan penerbitan izin kepemilikan senjata kepada warga negara. (tribunnews)

Sandera yang dibebaskan kelompok Hamas saat tiba di Israel. (Sumber: Israel Defense Forces)

SANCAnews.id – Kelompok militan Hamas dan Israel kembali membebaskan sandera dan tahanan di masing-masing pihak, saat perpanjangan gencatan senjata memasuki hari terakhirnya pada Rabu waktu setempat.

"Sesuai dengan ketentuan perjanjian jeda kemanusiaan hari ke-6, 30 warga Palestina dibebaskan hari ini dengan imbalan pembebasan 10 sandera di Gaza," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari di media sosial X, seperti dikutip 30 November.

Selain warga Israel, kelompok Hamas juga membebaskan dua warga negara Rusia dan empat warga negara Thailand, di luar kerangka perjanjian. Al-Ansari mengatakan, seluruh sandera diserahkan ke ICRC (Komite Palang Merah Internasional).

Lebih jauh Al-Ansari merinci, sandera yang dibebaskan dari Gaza terdiri dari lima perempuan dan lima anak-anak. Sementara, tahanan Palestina yang dibebaskan terdiri dari 16 anak di bawah umur dan 14 wanita.

"Dengan senang hati kami menginformasikan bahwa 16 orang yang disandera di Gaza baru saja dibebaskan, dengan fasilitasi dari ICRC," cuit ICRC.

"Tim kami telah memindahkannya dan menyerahkannya kepada pihak berwenang Israel," lanjutnya.

Sementara itu, perpanjangan gencatan senjata selama dua hari akan berakhir pada Kamis pagi waktu setempat. Belum ada kesepakatan yang dicapai untuk kembali memperpanjang jeda pertempuran.

Mengutip Reuters, dua pejabat Palestina mengatakan kepada mereka, pembicaraan terus berlanjut mengenai kemungkinan perpanjangan gencatan senjata.

Sedangkan Channel 12 Israel melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengadakan pertemuan keamanan pada Rabu malam.

Dari Lebanon, seorang pejabat senior Hamas Osama Hamdan dikutip oleh media yang berafiliasi dengan kelompok militan itu mengatakan, upaya untuk memperpanjang gencatan senjata "belum matang, dan apa yang telah kita lihat sejauh ini tidak layak untuk dipelajari."

Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan, tidak mungkin memperpanjang gencatan senjata tanpa komitmen untuk membebaskan semua perempuan dan anak-anak yang disandera.

Pejabat itu mengatakan, Israel yakin militan masih menahan cukup banyak perempuan dan anak-anak untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hingga tiga hari.

Seorang pejabat Palestina mengatakan para perunding sedang mempertimbangkan, apakah laki-laki Israel akan dibebaskan dengan persyaratan yang berbeda dari pertukaran tiga tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang berlaku bagi perempuan dan anak-anak. 

Diketahui, sejauh ini kelompok Hamas telah membebaskan sekitar 93 sandera. Sedangkan Israel telah membebaskan sekitar 210 tahanan.(voi)

Gaza/ FOTO UNICEF

SANCAnews.id – Para menteri luar negeri negara-negara G7 mendukung perpanjangan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza dan menekankan perlunya melindungi warga sipil.

Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri G7 mengatakan segala upaya harus dilakukan untuk memastikan dukungan kemanusiaan bagi warga sipil, termasuk pasokan makanan, air, bahan bakar dan obat-obatan.

“Kami mendukung perpanjangan lebih jauh jeda (kemanusiaan) ini dan jeda ke depannya jika diperlukan agar bantuan bertambah dan untuk memfasilitasi pembebasan semua tawanan," kata para menteri luar negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan AS serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Mereka menyebut perpanjangan jeda kemanusiaan sebagai “langkah penting untuk memulangkan semua tawanan yang tersisa dan untuk menangani seluruh krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza."

Menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum internasional, para menteri luar negeri menandaskan, "Kami tetap berpegang teguh kepada komitmen kami untuk bekerja sama dengan semua mitra di kawasan guna mencegah konflik semakin meningkat."

Mereka juga menyatakan komitmen untuk solusi dua negara dalam konflik Israel dan Palestina. Pada Senin malam, Qatar mengumumkan perjanjian  memperpanjang jeda kemanusiaan selama dua hari lagi, di mana pertukaran tahanan akan kembali dilakukan.

Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza setelah Hamas menyerang mereka pada 7 Oktober. Serangan  menewaskan lebih dari 15.000 orang, termasuk 6.150 anak dan 4.000 perempuan. Di pihak Israel sendiri, 1.200 nyawa melayang. (voi)

Pengamat politik, Rocky Gerung selesai diperiksa terkait kasus dugaan menyebarkan hoaks hingga ujaran kebencian kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

SANCAnews.id – Polisi memastikan akan terus mengusut kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang dilakukan pengamat politik Rocky Gerung, meski pelapor mencabut laporannya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan alasannya karena laporan tersebut bukan merupakan delik aduan.

"Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Sejauh ini total ada 26 laporan soal kasus tersebut yang diterima Mabes Polri hingga jajaran Polda wilayah. Namun Ramadhan menyebut sudah ada beberapa laporan yang dicabut hingga saat ini.

"Ada 26 LP dan ada beberapa LP yang dicabut," ucapnya.

PDIP Cabut Laporan 

Salah satu pelapor ke pengamat politik, Rocky Gerung akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks dengan pernyataan 'Bajingan Tolol' kepada Presiden Jokowi.

Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP, Johannws Oberlin L. Tobing yang melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri pada Agustus 2023 lalu.

Adapun alasan Johannes hendak mencabut laporannya itu karena dia mengganggap pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah terbukti kebenarannya.

"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. 

"Apalagi setelah melihat keputuasn MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkapnya. 

Atas hal itu, Johannes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim tersebut. 

Dalam hal ini, Johannes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi bukan partai. 

"Bukan perintah pimpinan, saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik," jelasnya (tribunnews)

Al Muzzammil Yusuf (Fraksipks.id)

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan yang sudah ada undang-undangnya.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengingatkan Jokowi, undang-undang tersebut bisa saja diubah jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada 2024.

Menurut Muzammil, perubahan undang-undang tentang IKN sah untuk dilaksanakan dan dapat diperjuangkan melalui DPR RI.

"Oh ya nggak apa-apa. Undang-undang kan bisa diubah, PKS ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR statusnya legislasi," ujar Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 November.

Muzzammil menegaskan, Fraksi PKS selalu menolak pengesahan UU IKN bahkan saat masih dalam proses legislasi di DPR. Sebab kata dia, produk legislasi tersebut masih butuh pematangan.

"Ya kita kan dua kali, Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023, dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah. Kan persiapan berarti kurang matang itu kan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muzzammil menyatakan, PKS akan tetap memperjuangkan penolakan pemindahan ibukota di DPR.

"Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR, panggung resminya ada di DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan sikap PKS menolak Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi hanya menegaskan IKN sudah dirancang berdasarkan Undang-Undang.

"Ya, itu pendapat, kan, boleh. Menyampaikan opini, kan, silakan," kata Jokowi, Rabu, 29 November.

"Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," tegasnya. (voi)