SANCAnews.id

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai menghadiri Dialog Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12)

SANCAnews.id – Mencuatnya dugaan upaya intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus megakorupsi e-KTP yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut ditanggapi capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo. Dugaan intervensi tersebut terjadi saat Agus Raharjo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.

"Menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan," kata Anies usai menghadiri dialog PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, KPK harus memiliki independensi dan ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun.

"Itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum bukan negara kekuasaan," tegas jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.

Dalam program Rosi, Agus Rahardjo mengaku ada upaya agar KPK menjadi alat kekuasaan. Saat itu, Agus sempat heran karena hanya dipanggil sendirian ke Istana dan menggunakan jalur khusus tanpa pantauan awak media.

"Dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang masjid kecil. Di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Begitu saya masuk, beliau teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya," jelas Agus.

Setelah duduk, mantan Ketua KPK yang bukan berlatar belakang pendidikan formal hukum ini baru mengetahui maksud dari pernyataan Presiden Jokowi.

"Setelah saya duduk, ternyata baru tahu yang suruh dihentikan itu (maksudnya) kasus Pak Setnov (Setya Novanto), Ketua DPR waktu itu memiliki kasus e-KTP, supaya tidak diteruskan," kata Agus.(rmol)

Presiden Jokowi Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo/ist

SANCAnews.id – Politisi Ferdinand Hutahaean menilai berdasarkan keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa divonis bersalah dan dipecat dari jabatannya.

Dalam keterangannya, Agus Rahardjo yang merupakan Ketua KPK periode 2015-2019 mengatakan dirinya dipanggil ke Istana sendirian, dan di ruangan itu Jokowi sudah marah dan meminta agar korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov) dihentikan.

"Dengan kesaksian ini, maka Presiden bisa dikategorikan telah menyalah gunakan kekuasaan dan termasuk dalam kategori merintangi atau menghalang-halangi penyelidikan. Presiden Jokowi sebagai pribadi bisa dipidana dan dipecat dari jabatannya," ucap Ferdinand.

Menurut kader PDIP itu, keterangan Agus Rahardjo mengenai Jokowi yang meminta memberhentikan kasus Setnov merupakan skandal besar. "Ini skandal besar..!!" klaimnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (1/12).

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agus Rahardjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus yang menjerat Setnov, korupsi e-KTP.

Setnov diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, waktu itu ia menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik yang mendukung Jokowi.

Agus terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf sebelum menyampakan peristiwa tersebut, ia mengaku baru pertama kali mengungkapkannya di hadapan media.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” lanjut Agus.

Ketika dipanggil sendiri, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus, ia juga diminta masuk ke Istana melalui jalur masjid, bukan ruang wartawan.

Saat masuk ruang pertemuan, Agus melihat Jokowi sudah marah, namun ia tidak mengerti maksudnya, tapi setelah duduk ia tahu bahwa presiden meminta KPK untuk menghentikan kasus Setnov.

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’, Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” ujarnya.

Tapi Agus menolak peruntah Jokowi, karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e KTP dengan tersangka Setnov sudah dimulai 3 minggu sebelumnya, dan ketika itu tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” kata Agus. (populis)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata

SANCAnews.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengakui mantan Ketua KPK Agus Rahardjo pernah bercerita kejadian soal Presiden Joko Widodo yang meminta agar kasus korupsi KTP-el dihentikan.

Hal itu disampaikan Alex saat ditanya soal pernyataan Agus dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV pada Kamis malam (30/11), berjudul "Eks Ketua KPK Ungkap Kinerja Firli Hingga Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov | ROSI".

Alexander sendiri sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua ketika Agus Rahardjo memimpin KPK.

"Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," kata Alex kepada wartawan, Jumat sore (1/12).

Alex memastikan, ketika Agus Rahardjo bercerita soal kejadian tersebut, pimpinan KPK saat itu menolak. Apalagi, ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan penetapan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) saat itu sebagai tersangka.

"Ditolak. Karena sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. KPK juga sudah mengumumkan tersangka," pungkas Alex.

Dalam program Rosi Kompas TV, Agus mengatakan, KPK di bawah kepemimpinannya hendak dicoba dijadikan sebagai alat kekuasaan. Namun karena waktu itu KPK masih independen dan tidak di bawah presiden, maka dirinya bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan presiden.

Agus lantas menceritakan, saat KPK memproses kasus korupsi KTP-el, dirinya dipanggil sendirian oleh Presiden Jokowi yang ditemani oleh Pratikno.

"Jadi, saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu, jadi dijemput dari sana," kata Agus.

"Di sana, begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu beliau teriak 'hentikan', saya kan heran yang dihentikan apanya," jelasnya.

Setelah duduk, Agus mengaku baru mengetahui bahwa Presiden Jokowi meminta agar KPK menghentikan kasus KTP-el yang menjerat Setnov.

Pernyataan Agus tersebut pun sudah dibantah pihak Istana yang menyebutkan tidak ada agenda pertemuan Presiden Jokowi untuk membahas soal kasus KTP-el seperti yang disampaikan Agus Rahardjo.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/12). (*)

Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri selesai diperiksa penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipiko Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023) malam.

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri selesai diperiksa penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Jumat (1/12/ 2023) malam.

Pantauan MNC Portal, Firli keluar dari Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa sekitar pukul 19.30 WIB. Firli diperiksa selama kurang lebih 10 jam mulai pukul 09.00 WIB dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli keluar dengan mengenakan pakaian yang sama dengan kedatangannya, yakni kemeja coklat muda, dan tidak mengenakan baju tahanan. 

Diketahui, Firli Bahuri hari ini memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, Firli Bahuritiba di Bareskrim Polri pada pukul 08.30 WIB. Proses pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dimulai sejak pukul 09.00 WIB. 

"Pemeriksaan oleh penyidik terhadap yang bersangkutan telah dimulai sejak 09.00 WIB di lantai 6 Dit Tipidkor," katanya. 

Saat datang tadi pagi Firli Bahuri kembali menghindari awak media yang telah menunggu kehadirannya di Gedung Bareskrim Polri. Tidak ada awak media pun yang mengetahui kedatangan mantan pimpinan lembaga antirasuah itu. (sindonews)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara selama konferensi pers di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv pada 28 Oktober 2023 di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas

SANCAnews.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya akan terus mendistribusikan senjata kepada warga sipil sehubungan dengan serangan penembakan hari ini, Kamis (30/11/2023) di Yerusalem yang menewaskan tiga orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin akan terus memperluas distribusi senjata kepada warganya," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis.

Sebelumnya, 3 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan di halte bus di pinggiran Yerusalem, kata polisi Israel. Para penyerang juga tewas. Polisi mengatakan 16 orang terluka dalam penembakan Kamis pagi itu.

Layanan darurat mengevakuasi delapan korban yang terluka parah ke rumah sakit terdekat, kata layanan ambulans Israel.

Polisi di Yerusalem Barat mengatakan orang-orang bersenjata “tiba di lokasi kejadian dengan kendaraan bersenjatakan senjata api”, termasuk M16 dan pistol, dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga sipil di terminal bus.

Para penyerang, yang merupakan penduduk Yerusalem Timur, kemudian dinetralkan oleh pasukan keamanan dan warga sipil di dekatnya, kata polisi. 

Amunisi dan senjata ditemukan di dalam mobil mereka. Rekaman kamera keamanan yang ditayangkan televisi Channel 12 Israel menunjukkan momen serangan tersebut.

Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai. Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang ditembak mati. Layanan darurat Magen David Adom mengatakan, satu korban adalah seorang wanita berusia 24 tahun.

Seorang pria berusia 73 tahun yang berada dalam kondisi kritis dinyatakan meninggal di Shaare Zedek Medical Center. Orang ketiga juga meninggal karena luka-lukanya, media Israel melaporkan.

Layanan ambulans awalnya mengatakan lima orang yang terluka mengalami luka serius dan dua lainnya mengalami luka sedang hingga ringan.

Insiden itu terjadi tepat ketika Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata hingga hari ketujuh, tak lama sebelum perjanjian tersebut berakhir.

Militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa jeda sementara pertempuran di Jalur Gaza akan terus berlanjut “mengingat upaya para mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera, dan tunduk pada ketentuan perjanjian”.

Dua penyerang Palestina melepaskan tembakan di sebuah halte bus pada jam sibuk pagi hari pada Kamis di pintu masuk Yerusalem, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai delapan lainnya.

Para penembak datang dari Yerusalem Timur dan dihentikan oleh tentara yang sedang tidak bertugas dan warga sipil lainnya yang berada di dekatnya, kata polisi.

Rekaman kamera keamanan yang diperoleh Reuters menunjukkan momen penyerangan. Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai.

Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang Palestina ditembak mati. Pasukan keamanan berkumpul di kawasan yang dipenuhi penumpang pagi hari. Polisi mengatakan mereka sedang berupaya untuk membuka kembali jalan tersebut.

“Peristiwa ini membuktikan sekali lagi bagaimana kita tidak boleh menunjukkan kelemahan, bahwa kita harus berbicara dengan Hamas hanya melalui senjata, hanya melalui perang,” kata Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir di lokasi serangan.

Dia menambahkan, Israel akan melanjutkan kebijakannya untuk melonggarkan peraturan penerbitan izin kepemilikan senjata kepada warga negara. (tribunnews)