SANCAnews.id

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva/Ist

SANCAnews.id – Koalisi Perubahan mengumumkan reformasi struktural Tim Nasional (AMIN) Anies-Cak Imin. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas AMIN) Anies-Imin pada Pilpres 2024. "Dewan Pakar, Prof. Dr. Hamdan Zulva," ungkap cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Selasa, 21 November 2023. 

Cak Imin mengatakan untuk posisi Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN akan diisi oleh Amin Subekti. Sedangkan Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN akan diduduki oleh Wijayanto Samirin. "Dan sejumlah anggota, 81 anggota Dewan Pakar," ujar Cak Imin. Tak hanya mengumumkan jajaran Dewan Pakar, Cak Imin turut mengumumkan pengurus baru Timnas AMIN mulai pelatih kepala, asisten pelatih, para deputi, dan lainnya.

Hamdan Zoelva merupakan Ketua MK keempat periode 2013-2015. Hamdan lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 18 Agustus 1947. Sebelum menjabat sebagai Ketua MK, Hamdan Zoelva pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung. Setelah masa jabatannya sebagai Ketua MK berakhir, Hamdan Zoelva masih aktif dalam berbagai kegiatan hukum dan akademik.

Hamdan Zoelva juga merupakan salah satu pendiri Partai Bulan Bintang (PBB). Hamdan pernah menjadi anggota DPR. Dia satu-satunya wakil Fraksi PBB di Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR yang membidani perubahan UUD 1945 selama 1999-2002. (tempo)

Pakta Integritas(Twitter)

SANCAnews.id – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Papua Barat, Brigjen TNI, Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD.

Rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dalam surat itu, terdapat 60 perwira tinggi (pati) yang mengalami mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Rotasi TSP Silalaban terjadi usai ramai pakta integritas yang ditandatangani Silaban dan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Muso, untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. 

Pakta integritas itu beredar luas usai Yan Piet ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut 5 poin pakta integritas itu:

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN.

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta integritas ini.

Pakta integritas itu dibuat di Sorong, Agustus 2023, dan ditandatangani oleh Brigjen TNI TSP Silaban selaku Kepala BIN Daerah dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Di sisi lain, Pusat (Puspen) TNI sebelumnya membantah bahwa mutasi dan rotasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 berkaitan dengan kejadian belakangan ini.

Dalam salinan surat, disebutkan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu berdasarkan dari hasil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) pada 29 September 2023.

Mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu juga berdasarkan surat kepala staf tiga matra pada 25, 26, dan 27 Oktober.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan yang terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian proses.

Markas Besar TNI berkoordinasi dengan markas besar tiga matra dan kementerian/lembaga di mana terdapat prajurit aktif TNI yang akan dimutasi.

“(Proses mutasi) itu adalah rangkaian. Rapat koordinasi Mabes TNI, mabes dari tiga matra, dan kementerian/lembaga,” ucap Julius di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023). (kompas)

Ketua KPK, Firli Bahuri/Net

SANCAnews.id – Usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku harus buru-buru kembali ke kantor

Hal itu lantaran dia ditunggu pihak Kejaksaan RI terkait kegiatan tangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso.

Firli mengatakan, dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Mengingat, pada panggilan 8 November 2023, dirinya ada tugas ke Aceh. Hal itu pun selalu ada komunikasi dari Biro Hukum dan Korsup KPK kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Namun, dirinya telah hadir dan menuntaskan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11).

"Saya hadir dan menuntaskannya, tetapi saya sungguh dikagetkan, mengapa kendaraan pribadi saya, saya tidak tahu keberadaannya, dan saya melihat tidak saya temukan kendaraan tersebut," kata Firli kepada wartawan saat konferensi pers kelembagaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/11).

Sehingga, lanjut Firli, ada seseorang yang menyampaikan dan meminjamkan mobil kepadanya, dan mengantarnya keluar dari Bareskrim Polri.

"Karena sesungguhnya saya ditunggu dalam kegiatan penting untuk menyelesaikan persoalan di KPK, karena rekan-rekan paham bahwa pada hari itu KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap oknum dari pihak Kejaksaan RI,” jelasnya.

“Jamwas dan direktur penyidikan telah hadir di KPK sampai sore hari. Saya kembali ke kantor untuk menemui rekan-rekan sejawat saya sesama aparat penegak hukum dari Kejaksaan RI," tambah Firli.

Dia mengaku memahami, bahwa dirinya ditunggu oleh wartawan ketika dirinya diperiksa di Bareskrim Polri. Akan tetapi, ada alasan tertentu dirinya tidak bisa menemui wartawan pada saat itu.

"Saya sadar rekan-rekan menunggu, dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi saya juga sebagai manusia, terkadang saya butuh waktu untuk jeda, terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini, apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait dengan Penjabat Bupati Sorong," pungkas Firli. (rmol)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net

SANCAnews.id – Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

"Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil," kata Retno dalam press briefing dari Beijing, China pada Senin (20/11).

Retno menekankan, semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuan untuk mendesak Israel menghentikan kekejaman.

Israel menyerang RS Indonesia di Gaza sejak Minggu malam (19/11), dengan menembakkan artileri. Tank-tank dan pasukan Israel kemudian mengepung RS Indonesia.

Hingga berita ini dirilis, dilaporkan 12 orang meninggal dalam serangan tersebut. (rmol)

Roy Suryo mengomentari penulisan riwayat pendidikan Gibran di situs resmi Prokompim milik Pemda Solo. (Twitter (X) Roy Suryo, @KRMTRoySuryo1)

Sementara Roy Suryo, di akun X miliknya, ia mengomentari penulisan profil pendidikan Gibran pada situs resmi PROKOMPIM milik Pemda Solo. Ia menghimbau PROKOMPIM agar merevisi penulisan riwayat pendidikan Gibran.

“Sembari nunggu Klarifikasi Univ Bradford UK (United Kingdom / Inggris) yg ASLI, bukan KW-nya cab. Antah berantah, Sebaiknya Situs Resmi PROKOMPIM milik Pemda Solo ini DIREVISI, agar tidak terus menebar HoaX soal "studi" di MDIS & "Lulus" Insearch UTS Sidney Australia 2010. AMBYAR,” tulis Roy di akun X resminya, @KRMTRoySuryo1. (jawapos)