SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan buron kasus dugaan suap sekaligus mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.  

"Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM (Harun Masiku)," ujar Firli kepada wartawan, Selasa 14 November 2023. 

"HM kita masih terus melakukan pencarian, beberapa waktu yang lalu Plt. Deputi Penindakan [Brigjen Asep Guntur Rahayu] menyampaikan berangkat ke negara tetangga tapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan walaupun informasi sudah cukup kuat," lanjutnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan update terkini soal pencarian tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Bahkan, Harun saat ini memang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur menjelaskan bahwa KPK sudah mengirimkan tim mengecek keberadaan Harun Masiku ke negara tetangga. 

“Terkait dengan saudara HM yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana," ujar Asep Guntur pada Kamis, 6 Juli 2023. 

Asep pun menjelaskan bahwa selain mengecek di masjid, tim KPK juga sudah melakukan pengecekan di beberapa tempat ibadah. Pasalnya, terakhir informasinya bahwa Harun Masiku berada bahkan menjadi marbot masjid di luar negeri. 

“Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja, kita sudah cek di sana, ada juga yang tinggal di apartemen, kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan," ucap Asep. 

Harun Masiku pun sudah dicari melalui Ombudsman hingga lembaga antikorupsi di luar negeri atau negara tetangga. Negara tetangga pun sudah mengeluarkan red-notice atau DPO kepada Harun Masiku. 

Kemudian kita tanyakan ke orang-orang yang ada di situ, dan kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di sana, kita diantar, jadi tidak ilegal, datang secara legal, bertemu dengan aparat penegak hukum di sana menyampaikan, karena memang juga informasi awalnya di sana," kata Asep. 

“Ada yang namanya mirip, seperti itu menyampaikan ciri-cirinya gitu, tinggi badan dan lainnya itu mirip, tapi, ketika dicek ke sana ternyata lain," lanjutnya. 

Dalam hal ini, KPK mengaku tidak menunda-nunda atau melalaikan proses penangkapan kepada Harun Masiku. Asep pun memberikan sebuah contoh yang mana KPK sudah berhasil menangkap Izil Azhar dan Ricky Ham Pagawak. 

Kedua orang itu merupakan buron KPK kasus korupsi. Saat ini tersisa tiga koruptor yang masih menjadi buron KPK. Ketiganya adalah Harun Masiku, Kirana Kotama, hingga Paulus Tannos. (viva)

Gedung Konsulat Qatar di Gaza, Palestina yang terkena serangan bom Israel/Net
 

SANCAnews.id – Kecaman keras dilayangkan oleh sejumlah negara Arab kepada Israel atas serangan udaranya yang mengenai gedung Konsulat Qatar di Gaza pada Senin malam (13/11).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Mesir, dan Yordania bersama dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) satu suara mengutuk serangan udara Israel.

Sebagai pemilik gedung yang diserang, Qatar terlebih dahulu mengecam tindakan Israel dan menyebutnya sebagai bagian dari agresi terang-terangan yang menargetkan warga sipil, rumah sakit, dan tempat penampungan pengungsi.

Qatar mendesak agar Israel berhenti menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang serangan-serangan keji yang mereka lakukan.

"Pemboman Israel merupakan agresi terang-terangan. Qatar mengutuk serangan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Qatar, seperti dimuat Anadolu Agency.

Dalam sebuah pernyataan, negara tetangga Qatar, Arab Saudi, ikut mengutuk serangan Israel dan mendesak agar masyarakat internasional bersatu untuk mengakhiri pendudukan Tel Aviv.

UEA juga menyuarakan tuntutan yang sama. Negara itu menekankan perlunya gencatan senjata segera untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

Di sisi lain, Kuwait yang ikut geram dengan serangan di gedung Konsulat Qatar menyebut Israel telah melakukan tindakan kejahatan yang begitu keji.

Kementerian Luar Negeri Oman, dalam sebuah pernyataan, menyatakan solidaritas untuk Qatar. Pemerintah Oman menegaskan bahwa serangan Israel jelas melanggar hukum internasional.

Mesir dan Yordania menyebut serangan Israel sebagai kejahatan perang yang sangat keji dan tercela. Keduanya juga menyatakan solidaritas dan dukungan untuk Qatar.

Di tingkat organisasi, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk, Jassim Al-Budaiwi, mengutuk pemboman Israel terhadap Konsulat Qatar di Gaza, menyebutnya sebagai bukti lebih lanjut dari kebrutalan dan kecerobohan penjajah.

Sementara itu, OKI menganggap serangan Israel sebagai kerangka agresi militer yang sedang berlangsung yang menargetkan warga sipil Palestina dan infrastruktur sipil di Jalur Gaza. (rmol)

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memastikan pembagian alat masak berbasis listrik (AML) alias rice cooker gratis dilakukan November ini.

Ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih menjalankan proses pengadaan atau kontrak dengan produsen.

"Kita berusaha secepatnya mulai November ini. Kita kirimkan langsung, kan kita kontraknya dengan dia kirim, dikirimkan ke sesuai alamatnya itu," ujar Dadan di Kementerian Perhubungan, seperti dikutip Detik pada Senin (13/11).

Ia menerangkan pembagian rice cooker gratis harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengadaan hingga penyaluran ke masyarakat.

"Tahapannya itu proses pengadaan, ada kontrak, biarin dulu deh kita nggak usah terlalu banyak ditanyain hari per hari. Ya kan progresnya itu ada pengadaan, tapi teman-teman silakan pantau aja di lapangan udah ada yang sampe atau belum," ucapnya.

Saat ini, sambungnya, pemerintah sudah berkontrak dengan beberapa produsen rice cooker. Ia memastikan prosesnya terbuka melalui platform e-katalog dan diseleksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kalau persisnya saya juga nggak begitu paham berapa produsen tapi prosesnya itu semua lewat proses pengadaan dan dibuka dalam e-katalog. Kan pabrik-pabriknya juga ada di kita semua, ya itu yang kita harapkan untuk ikut," ujarnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya mengungkapkan program rice cooker gratis dilakukan untuk meningkatkan permintaan listrik sekaligus mengganti LPG.

"Kita kan menerapkan program-program subtitusi LPG, antara lain AML dan jaringan gas (jargas), tapi jargas kan lama. AML ini juga akan menumbuhkan industri dalam negeri untuk bikin kompor listrik," ujar Arifin beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono sebelumnya menjelaskan proses pembagian rice cooker mengalami banyak tantangan. Salah satunya, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru selesai akhir Oktober 2023. (cnni)

Pasangan Amin (Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar)/Ist

SANCAnews.id – Partai Nasdem bersyukur Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2024.

"Alhamdulillah, sudah resmi ditetapkan. Kerja-kerja pemenangan sudah menanti di depan," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/11).

Menurut dia, Nasdem bersama rekan Koalisi Perubahan untuk Persatuan lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa, optimistis pasangan Amin dapat menang satu putaran, lawan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

"Insya Allah (satu putaran), karena misi kami membawa perubahan," sambung Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta itu.

Sementara itu, KPU direncakan menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Capres-Cawapres 2024, Selasa malam (14/11), di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya memprediksi, nomor urut satu Ganjar-Mahfud, nomor urut dua pasangan Anies-Muhaimin, dan nomor tiga Prabowo-Gibran," Wibi meyakinkan. (**)

Aksi demontrasi Aliansi Penyelamat Konstitusi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat

SANCAnews.id – Aksi demo digelar Aliansi Penyelamat Konstitusi, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11). Mereka mendesak Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, aksi diikuti puluhan orang. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Pencalonan Prabowo-Gibran Cacat Formil, Etika, dan Moral". Ada juga spanduk bertuliskan "Selamatkan Indonesia dari Ancaman Darurat Konstitusi".

Pada bagian lain, sejumlah orang juga membawa papan kecil bertuliskan "#2024 kami muak, Presiden Sudah Jadi Tim Sukses". Ada juga karangan bunga dengan kata-kata "Turut Berduka Cita atas Wafatnya Konstitusi".

Koordinator aksi, Maxilina Munir, dalam orasinya menyatakan, politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) oleh rezim telah terbukti, mengingat ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Menurutnya, putusan MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK, membuka ruang intervensi pihak luar dalam memutus perkara No 90/PUU/XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, MK yang diketuai Anwar Usman menerima sebagian gugatan perkara, dengan memasukkan aturan kepala daerah boleh menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres).

"Kondisi itu harus dimaknai bahwa putusan MKMK menjadi bukti sahih kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh," tegas Munir saat orasi di depan Kantor KPU RI yang diblokade barier setinggi 2 meter.

Munir juga menegaskan, putusan MKMK menunjukkan adanya ketidakbenaran hukum dalam proses pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata dia, Gibran yang belum genap berumur 40 tahun bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto, hanya karena putusan MK yang dipimpin pamannya, Anwar Usman.

"Pencalonan Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik, karena menggunakan putusan 90/PUU-XXI/2023," tegasnya.

"Putusan itu dihasilkan melalui serangkaian dinamika persidangan dengan berbagai pelanggaran etik hakim konstitusi, baik secara kolektif maupun secara pribadi hakim Anwar Usman," kata Munir lagi. (rmol)