SANCAnews.id

Aksi demontrasi Aliansi Penyelamat Konstitusi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat

SANCAnews.id – Aksi demo digelar Aliansi Penyelamat Konstitusi, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11). Mereka mendesak Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, aksi diikuti puluhan orang. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Pencalonan Prabowo-Gibran Cacat Formil, Etika, dan Moral". Ada juga spanduk bertuliskan "Selamatkan Indonesia dari Ancaman Darurat Konstitusi".

Pada bagian lain, sejumlah orang juga membawa papan kecil bertuliskan "#2024 kami muak, Presiden Sudah Jadi Tim Sukses". Ada juga karangan bunga dengan kata-kata "Turut Berduka Cita atas Wafatnya Konstitusi".

Koordinator aksi, Maxilina Munir, dalam orasinya menyatakan, politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) oleh rezim telah terbukti, mengingat ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Menurutnya, putusan MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK, membuka ruang intervensi pihak luar dalam memutus perkara No 90/PUU/XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, MK yang diketuai Anwar Usman menerima sebagian gugatan perkara, dengan memasukkan aturan kepala daerah boleh menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres).

"Kondisi itu harus dimaknai bahwa putusan MKMK menjadi bukti sahih kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh," tegas Munir saat orasi di depan Kantor KPU RI yang diblokade barier setinggi 2 meter.

Munir juga menegaskan, putusan MKMK menunjukkan adanya ketidakbenaran hukum dalam proses pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata dia, Gibran yang belum genap berumur 40 tahun bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto, hanya karena putusan MK yang dipimpin pamannya, Anwar Usman.

"Pencalonan Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik, karena menggunakan putusan 90/PUU-XXI/2023," tegasnya.

"Putusan itu dihasilkan melalui serangkaian dinamika persidangan dengan berbagai pelanggaran etik hakim konstitusi, baik secara kolektif maupun secara pribadi hakim Anwar Usman," kata Munir lagi. (rmol)

SANCAnews.id – Sebanyak 13 warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendaftarkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan terhadap Anwar Usman ini sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik kepada MK.

"Tadi sekitar pukul 13.00 WIB, kami telah mendaftarkan gugatan terhadap Anwar Usman di PN Jakarta Pusat," kata juru bicara penggugat, Aan Rohaeni, saat dihubungi wartawan dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (13/11/2023) siang.

Aan menyebutkan 13 warga Banyumas yang mengajukan gugatan tersebut terdiri atas lima orang advokat, lima orang mahasiswa Fakultas Hukum, dua orang calon advokat, dan seorang penulis. Mereka didampingi 18 orang kuasa hukum yang tergabung dalam Advokat Alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Dalam hal ini, pihaknya ingin melakukan gugatan karena berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara kode etik Anwar Usman sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat. Adapun ganti rugi yang dimohonkan oleh para penggugat terhadap Anwar Usman, lanjut dia, seluruhnya sebesar Rp1.300.254.474.940,00 yang terdiri atas ganti rugi materiel sebesar Rp250.000.000,00 dan ganti rugi imateriel seluruhnya berjumlah Rp1.300.004.474.940,00.

"Dalam konteks itu sebenarnya yang kami ajukan gugatan adalah agar Anwar Usman mundur. Targetnya itu saja," kata dia yang juga seorang advokat.

Akan tetapi, jika dalam amar putusannya tidak mundur, pihaknya dalam gugatan juga fokus untuk memohon kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat agar Anwar Usman dinyatakan melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, kata dia, Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan juga tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

"Itu target kami karena memang target kami tunggal, intinya adalah kami ingin Anwar Usman keluar saja dari MK demi menjaga muruah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sebentar lagi menjadi satu-satunya benteng terakhir untuk mengadili hasil sengketa pemilu," katanya. (republika)

Kelompok Masyarakat Advokasi Rakyat Nusantara (Arun)/Net

SANCAnews.id – Calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2024, seharusnya bisa memastikan dirinya bebas dari keterlibatan kejahatan korupsi.

Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Kelompok Masyarakat Advokasi Rakyat Nusantara (Arun) Bungas T. Fernando Duling, menyikapi komitmen antikorupsi calon presiden.

Terlebih, kata Nando, sapaan karibnya, belakangan ramai lagi soal kasus megakorupsi KTP-el. Hanya saja, kasus ini luput dari perhatian para capres.

Naik turunnya pembahasan kasus megakorupsi KTP-el, kata Nando, seolah menimbulkan tanya, siapa sebenarnya yang masih disasar atau belum tertangkap dari kasus itu.

"Bukankah ini dapat diartikan maling yang tertangkap adalah maling biasa, maling yang tidak tertangkap disebut sebagai raja maling," ujar Nando dalam keterangan tertulis, Senin (13/11).

Nanto menekankan, perjalanan kasus KTP-el tidak boleh melupakan sosok Ganjar Pranowo, yang kini menjadi calon presiden. Ganjar terseret kasus itu dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi II periode 2009-2014.

"Bukankah di dalam fakta persidangan dua orang saksi menyatakan Ganjar terima uang sebesar 500 ribu Dolar AS, bahwa Setya Novanto serta Muhammad Nazaruddin yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus korupsi tersebut," jelasnya.

Ditambahkan Ketua Umum Arun, Bob Hasan, pihaknya dalam posisi mendorong penegak hukum untuk kembali membuka dan menuntaskan kasus KTP-el sampai ke aktor tertingginya.

"Langkah terhadap persoalan korupsi KTP-el dan langkah-langkah lainnya, yaitu mendorong agar Kejaksaan Agung RI dapat kembali mengungkap dan membongkar keterlibatan Ganjar dalam pusaran kasus itu," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin tertekan menyusul sejumlah sekutu Israel yang mulai berbalik arah mengkritik hingga mengecam agresi Tel Aviv ke Jalur Gaza Palestina sejak 7 Oktober lalu.

Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, mulai melayangkan kritik paling kerasnya sejauh ini terkait agresi militer ke Jalur Gaza imbas perangnya dengan Hamas sejak 7 Oktober lalu.

Saat sedang berkunjung ke India pada Jumat (10/11), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyerukan Israel agar tetap melindungi warga sipil di Gaza di saat agresi militernya kian membabi buta ke wilayah yang dikuasai Hamas itu.

"Terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh, terlalu banyak yang menderita di masa lalu," ucap Blinken seperti dikutip Reuters.

Namun, dalam kesempatan itu pula Blinken tetap menegaskan kembali dukungan AS terhadap aksi militer AS untuk memastikan Gaza "tidak dapat lagi digunakan sebagai wadah meluncurkan aksi terorisme."

Selain AS, Prancis juga mulai mengkritik agresi militer Israel ke Gaza yang telah menewaskan lebih dari 11 ribu korban jiwa dalam sebulan terakhir.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Israel harus berhenti membombardir Gaza dan membunuh warga sipil.

Komentar Macron itu menjadi yang paling keras saat ini dilontarkan negara sekutu Israel. Prancis, kata Macron, jelas-jelas mengutuk tindakan teroris Hamas, ke Israel.

"Namun, meski mengakui hak Israel untuk melindungi diri, kami mendesak mereka (Israel) untuk menghentikan pengeboman di Gaza ini," papar Macron.

Spanyol juga mulai lantang menentang agresi Israel ke Jalur Gaza Palestina. Menteri Sosial Spanyol Ione Belarra menyerukan komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi ke Israel yang dinilainya tengah "merencanakan genosida" di Gaza.

"Negara Israel harus menghentikan genosida terencana ini terhadap warga Palestina," kata Belarra pada Rabu pekan ini seperti dikutip Al Jazeera.

"Mengapa kita bisa memberikan pelajaran tentang hak asasi manusia dalam konflik lain dan tidak di sini ketika dunia menyaksikan kengerian ini? Kematian ribuan anak, para ibu-ibu berteriak putus asa karena menyaksikan pembunuhan anak-anaknya," ucap Belarra lagi.

Belarra bahkan menyindir negara-negara besar yang seakan tutup mata atas kebrutalan yang terjadi di Jalur Gaza.

"Ada keheningan yang memekakkan telinga di banyak negara dan begitu banyak pemimpin politik yang bisa melakukan sesuatu. Saya berbicara tentang apa yang saya ketahui dengan baik, yaitu Uni Eropa. Tampaknya kemunafikan yang ditunjukkan oleh Komisi Eropa tidak dapat diterima," kata Belarra.

Per Jumat (10/11), jumlah korban tewas akibat serangan Israel ke Jalur Gaza Palestina bertambah menjadi 11.078 orang

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sebanyak 4.506 korban tewas merupakan anak-anak. Selain itu, 27.490 warga dilaporkan luka-luka.

Alih-alih meredam gempuran ke Gaza, Israel terus melancarkan invasi darat dan udara ke wilayah itu hingga menargetkan sejumlah rumah sakit.

Juru Bicara Kemenkes Palestina Ashraf al-Qudra mengungkapkan 21 dari 35 rumah sakit di Gaza sudah tidak beroperasi.

Angkanya naik dari laporan sebelumnya, 18 rumah sakit. (cnni)

SANCAnews.id – Resminya Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) membuat panas PDI Perjuangan (PDIP).

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, PDIP tak bisa menahan kekesalannya setelah Gibran resmi didaftarkan partai-partai yang tergabung dalam KIM ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai PDIP telah melakukan pengkhianatan.

"PDIP akan memainkan isu politik teraniaya dari pihak Gibran dan Presiden Jokowi, untuk menciptakan sentimen negatif," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/11).

Pengamat politik yang kerap disapa Biran itu menuturkan, partai berlogo banteng moncong putih itu sengaja memainkan isu pengkhianatan, karena terancam basis suaranya beralih ke Prabowo.

"Harapannya, Jokowi effect tidak akan terlalu berpengaruh pada elektoral PDIP di Pilpres dan Pileg 2024, karena tercitrakan Jokowi dan keluarganya berkhianat," tuturnya.

Namun, lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Jakarta itu meyakini PDIP ogah memecat Gibran.

"PDIP ketakutan memecat Gibran, karena khawatir Jokowi effect akan meninggalkan elektoral PDIP," ungkap pendiri Sekolah Peradaban itu.

"Tapi jika PDIP tidak berani memecat Gibran, maka PDIP akan dinilai publik tidak tegas," demikian Biran. (rmol)