SANCAnews.id

Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023)

SANCAnews.id – Kawasan Monas hingga Jalan Medan Merdeka dan MH Thamrin Jakarta menjadi lautan manusia pada Minggu (5/11). Mereka mengikuti Aksi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Ketua pelaksana Bachtiar Nasir mengklaim jumlah peserta mencapai 2 juta orang.

"Kalau target kita kan kemarin minimal 2 juta, kelihatannya sih lebih ya," kata Bachtiar Nasir.

Untuk lebih memastikannya lagi, dia akan mengecek lebih lanjut terkait angka detail massa yang hadir. Dari video dari drone tampak lautan massa memang memenuhi seluruh Monas. Manusia bahkan tampak menyemut hingga ke area luar Monas hingga area Patung Kuda.

Bachtiar memastikan bahwa aksi serupa terus dilakukan jika penindasan-penindasan terhadap bangsa Palestina masih tak juga dihentikan Israel.

"Mungkin kalau ada peristiwa besar lagi ya (aksi) dan tentu kita juga tetap menjaga keamanan. Insya Allah kita akan terus dukung mereka dengan cara sekarang lebih maju lagi langkahnya dengan bantuan kemanusiaan," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan ini juga ia menegaskan bahwa seruang boikot produk-produk pro Israel sudah diserukan secara otomatis kepada massa aksi.

"Sudah otomatis. Otomatis itu berjalan," pungkas Bachtiar.  (jawapos)

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie

SANCAnews.id – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan silakan saja bila DPR ingin mewacanakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi ia mengingatkan hal itu mustahil terjadi.

Jimly menyatakan ada banyak sekali alasan presiden dimakzulkan, salah satu alasan pemakzulan itu adalah polemik pencopotan Hakim Aswanto yang diberhentikan dengan alasan recalling. Namun Presiden Jokowi tetap melakukan pencopotan itu lantaran DPR telah memutuskan hal tersebut.

“Saya sudah bilang ke Menko (Polhukam), ini salah. Anda sebagai mantan ketua MK harus melindungi MK. Tapi dia tidak berhasil. Dan sekarang jadi cawapres pula. Itu alasannya impeachment (pemakzulan) berat,” tutur dia di Makassar, seperti dilansir InilahSulsel, dikutip Minggu (5/11/2023).

Meski ada banyak alasan untuk Jokowi dimakzulkan, Jimmly mengatakan bahwa hal tersebut akan sangat sulit terjadi. Apalagi masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir setelah Pemilu 2024.

“Apa mungkin Presiden Jokowi di Impeachment. Impeachment itu lebih sulit dari pada perubahan Undang-undang Dasar. Korumnya harus dua per tiga, kemudian keputusannya tiga per empat. Maka tidak mungkin Impeachment dilakukan menjelang pemilu. Sudahlah lupakan,” urainya.

Ia pun menilai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi hanyalah ancaman belaka. Dia bahkan sangat yakin pemakzulan itu tidak akan terjadi.

“Tapi kalau ditanya saya ya tidak mungkin. 2,5 abad presiden Amerika, belum ada yang diberhentikan melalui mekanisme impeachment. Jadi kalau orang baca buku saya, dia tahu apa itu mekanisme impeachment. Itu cuma menakuti saja,” tutur dia

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dikemukakan Masinton saat dirinya mengajukan interupsi di sela-sela rapat paripurna (rapur) dalam Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu ketua, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, menggunakan hak konstitusi saya untuk mengajukan hak angket," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Dia menilai keadaan konstitusi saat ini sedang diinjak-injak. Bahkan, Masinton mengatakan, telah terjadi tragedi konstitusi usai putusan MK tentang syarat batas usia capres cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.

"Tentu bagi kita semua, bapak ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit tersebut," ujarnya. (inilah)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

SANCAnews.id – Ratusan orang menerobos pembatas polisi di sekitar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Sabtu (4/11/2023).

Polisi sempat menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Benjamin Netanyahu di tengah kemarahan yang meluas atas kegagalan Israel yang menyebabkan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Protes tersebut bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari tiga perempat warga Israel percaya Benjamin Netanyahu harus mengundurkan diri.

Dilansir Reuters, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76 persen warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu, yang menjabat sebagai PM Israel untuk keenam kalinya, harus mengundurkan diri.

Lalu, 64 persen warga mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang.

Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan itu, 44 persen warga Israel menyalahkan Netanyahu.

Sementara, 33 persen menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF, dan 5 persen menyalahkan Menteri Pertahanan.

Warga Israel Protes

Ribuan orang turun ke jalan di Israel ketika tekanan meningkat terhadap Benjamin Netanyahu atas kurangnya kesiapan pemerintahnya menghadapi serangan Hamas dan penanganannya terhadap krisis tawanan.

Diberitakan Al Jazeera, sebelum perang, Netanyahu telah menjadi tokoh yang memecah belah. Netanyahu juga memerangi tuduhan korupsi, dan mendorong rencana untuk mengekang kekuasaan peradilan yang menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan melakukan protes.

Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pejuang Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menawan 240 orang. Sedangkan, perang yang dilancarkan Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.400 warga Palestina.

Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan menjadikan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung itu menjadi puing-puing.

Pada Minggu (5/11/2023), pasukan Israel membunuh tiga warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, sehingga menambah jumlah korban tewas.

Sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan, ribuan warga Palestina dari Gaza yang bekerja di Israel telah dicabut izinnya dan banyak yang ditahan serta menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi.

Al-Haq yang berbasis di Ramallah mengatakan, mereka mendokumentasikan tindakan hukuman, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan merendahkan terhadap pekerja Palestina dari Gaza yang berada di dalam Jalur Hijau pada 7 Oktober 2023.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan AS menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza.

Hal itu disampaikan Antony Blinken dalam konferensi pers di Amman dengan rekan-rekannya dari Yordania dan Mesir, Sabtu.

Namun, para menteri Yordania dan Mesir menegur sikap tersebut, dan malah menegaskan perlunya gencatan senjata segera yang sejalan dengan seruan para pemimpin Arab lainnya.

Sementara, sayap bersenjata Hamas mengatakan, lebih dari 60 tawanan hilang karena serangan udara Israel di Gaza.

Juru bicara Brigade Qassam, Abu Obeida, juga mengatakan di akun Telegram Hamas bahwa 23 jenazah tawanan Israel terjebak di bawah reruntuhan.

“Sepertinya kami tidak akan pernah bisa menjangkau mereka karena agresi brutal pendudukan yang terus berlanjut terhadap Gaza,” katanya. (tribun)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga UU ASN tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Dilansir dari salinan lembaran UU yang diunggah di laman resmi Sekretariat Presiden, prajurit TNI dan anggota Polri dapat mengisi jabatan ASN tertentu. Aturan tersebut tertuang pada pasal 19 (2) yang berbunyi, "jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri".

Lalu dijelaskan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam UU mengenai TNI dan UU mengenai Polri.

Ketentuan lebih lanjut, mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara pada Pasal 20, disebutkan pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di lingkungan TNI dan Polri diatur dalam PP.

UU ASN Disahkan, Menpan-RB: ASN Bisa Jadi Wakapolri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru tak menutup kemungkinan ASN bisa menduduki posisi direktur di Mabes Polri atau TNI, bahkan punya kesempatan menjabat sebagai Wakapolri.

"Misalnya direktur digital di Mabes Polri atau jangan-jangan ke depan ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat," ucap Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (6/10/2023).

Sebab menurut Anas, UU ASN saat ini menerapkan konsep resiprokal ASN dengan TNI dan Polri. Dengan konsep resiprokal ini, ASN bisa menduduki jabatan di institusi TNI-Polri.

"Soal konsep resiprokal dengan TNI-Polri, selama ini teman-teman TNI bisa menduduki jabatan di ASN, tetapi ASN tidak bisa menduduki jabatan di TNI-Polri," ujar Anas.

Anas menjelaskan, penerapan ASN bisa mengisi jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi TNI dan Polri.

"Sangat mungkin, ini telah dibuka. Ini sesuai keperluan institusi yang dimaksud. Bisa TNI, bisa Polri," tangahnya.

Diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) menjadi undang-undang.

Semua Fraksi DPR Setuju Revisi UU ASN Disahkan Jadi Undang-Undang

Pimpinan Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan hasil dari rapat kerja tingkat I pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan pandangan akhir mini fraksi dan pemerintah, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan (Revisi) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu dibacakan Doli saat Rapat Paripurna DPR RI  ke-7 yang berlangsung hari ini, Selasa (3/10/2023) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Pandangan akhir menyatakan bahwa delapan fraksi, PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II,” kata Doli seperti dikutip dari siaran daring, Selasa (3/10/2023).

Doli menyebut, hanya ada satu fraksi, yaitu PKS yang menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembicaraannya pada pembicaraan tingkat II namun dengan delapan catatan.

Mendengar hasil laporan Doli, Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun menyerahkan hasil tersebut kepada seluruh anggota DPR RI yang hadr. Apakah Revisi UU ASN tersebut dapat disetujui menjadi Undang-Undang?

“Setuju,” jawab anggota DPR RI yang hadir di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/10/2023). (liputan6).

Pendiri Hamas, Ahmad Yassen dalam sebuah wawancara pada tahun 1987. Dalam wawancara tersebut mengatakan Israel akan lenyap pada tahun 2027-Instagram-

SANCAnews.id – Situasi perang di Kota Gaza, Palestina semakin memprihatinkan.  Israel tanpa jeda membombarbadir Gaza hingga ribuan warga sipil, anak-anak dan perempuan jadi korban. 

Hal ini terjadi setelah Hamas melancarkan serangan militer ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Hamas, sebuah kelompok dengan kekuatan militer maupun politik yang melawan Israel demi kemerdekaan Palestina. 

Linimasa sosial media diramaikan video situasi di Gaza, Palestina serta dukungan dunia. 

Bersamaan dengan itu juga muncul video wawancara pendiri Hamas, Syeikh Ahmad Yassen pada tahun 1987. 

Pada wawancara tersebut Syeikh Ahmad Yassen mengatakan bahwa Israel mendekati akhir generasi. Israel akan lenyap dalam peta dunia pada tahun 2027.

"Insyaallah saya katakan, Israel sedang menuju ke arah penghapusan. Secara tepatnya saya katakan, pada 2027 keberadaan Israel tiada lagi," kata Ahmad Yaseen. 

Ahmad Yassen menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan sekedar asal bicara namun ia mempelajarinya dari Al'Quran. 

"Karena saya beriman kepada Al Quran yang mulia, Alquran mengatakan generasi akan berubah setiap 40 tahun."

"Dalam 40 tahun pertama kami menghadapi Nakbah (pada  tahun 1948), 40 tahun kedua kami memulai Intifadah (tahun 1987) yang mana kami melakukan penentangan peperangan pengeboman terhadap Israel, 40 tahun ketiga akan berakhirnya entitas Israel, InsyaAllah, " kata Ahmad Yassen kepada reporter saat itu. 

"Rujukan Alquran, apabila Allah SWT menghukum bani Israil tidak eluar dari padang pasir selama 40 tahun supaya apa ?, Supaya menukarkan dari generasi yang sakit sudah berputus asa dengan generasi pejuang."

"Gerakan Nakbah yang pertama telah pergi, diganti dengan generasi pelempar batu dan pelempar bom, generasi seterusnya adalah generasi pembebas, Insyaallah," katanya.  

Pada wawancara 1987 itu, Ahmad Yassen mengatakan dirinya melihat masa depan Palestina sulit, penuh pengorbanan dan kesabaran. 

"Saya katakan, jalan kita sukar dan memerlukan pengorbanan dan kesabaran, tetap masa depan adalah milik kita, tidak mustahil, Allah SWT tidak mungkin akan mengingkari janjiNya," kata Ahmad Yassen. (disway).