SANCAnews.id

Kereta Cepat Jakarta Bandung melintasi tak jauh dari Depo Tegalluar, Kabupaten Bandung
 

Pengamat Politik Rocky Gerung

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengaku kerap melihat aksi teror, demonstrasi, hingga perusakan pagar rumah di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan buntut dari sejumlah kritik terhadap pemerintah, termasuk pernyataan keras terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo.

Hal itu juga membuatnya kesulitan bertemu siswa. Tak jarang, ia mendapat tindakan persekusi. Pakar filsafat itu mengaku, rangkaian tindakan tersebut memang mempengaruhi dirinya. Namun, tidak mengurangi tensi untuk mengkritik pemerintah.

“Sangat memengaruhi saya, saya makin keras protes,” tegas Rocky Gerung saat menyambangi Graha Pena, Kota Bogor, seperti dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Grup), beberapa waktu lalu.

Hingga kini, ia masih sering mendapatkan teror baik secara fisik maupun pesan langsung ke handphonenya. Ia menilai, aksi teror yang tersebut dilakukan secara masif.

Menurut dia, siapapun yang melakukan serangkaian aksi teror itu kepada dirinya adalah orang yang tengah mencari perhatian.

“Kalau jujur ngapain diteror. Ajak saja saya diskusi, tapi enggak begitu. Serius, walaupun polisi tahu, harusnya diproses karena bukan delik aduan, karena meneror dan merusak properti kan langsung bisa diusut,” imbuh dia.

Buntut aksi unjuk rasa tempo hari di rumahnya berujung pada pagar rumahnya yang rusak karena terkena lemparan batu. Namun demikian, dirinya tak mau menyebut indikasi pelaku siapa yang menggerakkan massa ke rumahnya itu.

“(Tetapi) indikasi orang yang terganggu moral politik dan kestabilan kejiwaan. Kalah serius pasti saya menurunkan (tensi berbicara), pasti dia mengalami kekacauan psikologi. Ngapain kita terpengaruh dengan orang yang kacau secara psikologi,” cecar dia.

Menurutnya, serangkaian massa yang melakukan unjuk rasa itu diduga adalah kelompok bayaran. Oleh karena itu, ia menilai aksi itu adalah bujukan yang sebenarnya mereka tidak mengerti siapa sosok Rocky Gerung.

Tak jauh berbeda, baru-baru ini, seorang wanita juga tiba-tiba melabrak Rocky Gerung usai diperiksa Bareskrim Polri, Rabu (6/9). Wanita berambut pendek itu mengenakan kacamata hitam dan berkaos putih.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah orang sudah menunggu Rocky di pintu keluar. Saat itu, Rocky berjalan didampingi sejumlah pengacaranya. Ada pula orang yang kompak mengenakan kaos putih bertuliskan ‘Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung’. Saat itulah wanita itu langsung datang dan menyalami Rocky. (jawapos)

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah mengenal dengan Ketua Harian PBSI Alex Tirta yang merupakan bos eks hotel Alexis. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar. Pernyataan itu disampaikan setelah beredar berita yang menyebut Alex Tirta menyewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 untuk kliennya.

"Enggak kenal, yang kenal Andreas,” tegas Ian Iskandar kepada awak media, Selasa (31/10/2023).

Menurut Ian, penyewaan rumah rehat itu dilakukan anak buah Firli bernama Andreas melalui agen properti. Sehingga Firli Bahuri tetap membayar sewa rumah tersebut.

Menurutnya, tidak benar jika ada informasi bahwa Firli menempatinya dengan cuma-cuma atau gratis. Karena itu Ian mempersilahkan penyidik untuk memeriksa Andreas dan agen properti yang menyewakan safe house tersebut.

"Jadi itu fitnah, pembunuhan karakter beliau. Apalagi dibumbui dengan harga Rp 650 juta, tidak benar. Jadi dibantah, apalagi ada cerita dibayari oleh Alex Tirta,” keluh Ian Iskandar.

Hal senada juga disampaikan oleh Alex Tirta. Dia tidak membantah dan membenarkan rumah itu disewanya. Namun Alex Tirta menegaskan bahwa rumah tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis.

Dia mengaku menyewa rumah tersebut  sekitar tahun 2020 untuk kepentingan bisnis. Namun karena pandemi melanda dunia dan ada larangan dan pembatasan beraktifitas, maka rumah itu menjadi kosong tidak terpakai.

“Rumah itu digunkakan sebagai tempat akomodasi tamu-tamu bisnis saya dari luar kota atau luar negeri,” jelas Alex Tirta dalam keterangannya.

Kemudian, Alex Tirta juga mengaku berjumpa dengan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sekitar tahun 2020. Pada pertemuan itu, Alex Tirta mengaku, Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah. Sebab rumah pribadinya di Bekasi dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi.

“Saya kemudian menyarankan bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa,” ungkap Alex Tirta.

Lanjut Alex Tirta, mulai bulan Februari 2021, Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke dirinya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Disebutnya Firli Bahuri membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik. Alex Tirta juga mengatakan bukti kuitansi pembayaran terlampir.

“Atas serangkaian fakta di atas, saya menilai pemberitaan bahwa ada gratifikasi dari saya ke Ketua KPK Firli Bahuri adalah tidak benar,” tegas Alex Tirta. (gelora)

Video diduga Wamendes Paiman Raharjo memimpin rapat pemenangan cawapres Gibran. Istimewa

SANCAnews.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes Paiman Raharjo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu usai video rapat penggalangan dukungan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Yang di dalam media sosial dan berita itu kami catat dukungan itu kepada saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Ketua Relawan Pusat Barisan Soekarnois-Ganjar for Presiden Ugik Kurniadi, di pelataran gedung Bawaslu, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.

Ugik mengatakan, laporan itu diajukan setelah beredar video penggalangan dukungan kepada calon wakil presiden Gibran. Wali Kota Solo itu berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Ugi menjelaskan, aturan atau undang-undang dan dipertegas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya pejabat publik tidak mendukung salah satu cawapres. "Seperti disampaikan Presiden bahwa para pejabat publik tidak boleh berpihak, dukung-mendukung salah satu kandidat," kata dia.

Sebelumnya, beredar potongan video berisi rapat Paiman bersama relawan Sedulur Jokowi. Dalam rapat itu, mantan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo itu menjelaskan akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

"Bapak-ibu kita menindaklanjuti rapat kedua. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran memenangkan pemilu (pemilihan umum) di 2024," kata Paiman, dalam sebuah video pendek yang diterima Tempo, pada Senin, 30 Oktober 2023.

Paiman juga mengatakan kepada para tamu akan melaporkan hasil rapat kepada Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. "Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi," tutur Paiman, dalam video tersebut. Paiman mengaku itu rapat biasa yang rutin digelar Sedulur Jokowi.

Melihat potongan video tersebut, Ugik menyatakan ada indikasi pemberian lampu hijau untuk penggalangan dukungan dari Istana kepada Prabowo-Gibran. Seperti tertuang dalam video itu bahwa Paiman akan meneruskan hasil rapat kepada Jokowi dan Pratikno.

Perihal adanya pengarahan memenangkan Prabowo-Gibran, Ugik mengatakan, "artinya ada semacam lampu hijau yang dia lakukan penggalangan ke tim tadi. Kuncinya kan menggalang dukungan."

Ugik berujar laporan tersebut sudah diterima Bawaslu. Tim tinggal menambah berbagai alat bukti tentang upaya galang massa Paiman yang dibutuhkan Bawaslu. "Kalau didiamkan saya kira itu menjadi tindakan pembiaran penyalahgunaan kekuasaan," ucapnya.

Paiman dilaporkan oleh Pusat Barisan Soekarnois-Ganjar for Presiden dan Front Kebangsaan. Barisan Soekarnois adalah relawan yang sebelumnya mendukung Jokowi di Pemilu 2014 dan 2019 dengan menggunakan nama Barisan Nasional.(tempo)

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani/ist

SANCAnews.id – DPP Partai Gerindra mengaku kaget dengan adanya gugatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp70,5 triliun terkait pendaftaran pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Banyak amat,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Kendati demikian, Muzani enggan menanggapi terlalu jauh mengenai adanya gugatan yang dilayangkan seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono ke KPU RI di Pengadilan Jakarta Pusat (Jakpus) tersebut.

Muzani menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan. "Nah karena itu sudah ranah pengadilan saya serahkan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara usai digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (31/10), lantaran menerima pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dalam gugatan tersebut, KPU diminta membayar ganti rugi Rp70,5 triliun. Gugatan dilayangkan seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono mengajukan gugatan perdata terhadap KPU RI di PN Jakpus.

Dia menilai KPU RI melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena menerima berkas pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada 25 Oktober 2023. (rmol)