SANCAnews.id

Putusan MK digugat/Ist

SANCAnews.id – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menjelaskan hakim konstitusi harus mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang melibatkan dirinya.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal itu Denny sampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Pernyataan tersebut ia utarakan kepada Ketua MK Anwar Usman yang turut memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagaimana diketahui, putusan itu disebut membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Menanggapi hal itu, Anwar Usman tegas mengatakan ihwal jabatan ditentukan oleh sang maha kuasa. "Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang maha kuasa," kata Anwar di kawasan Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa. 

Sebagai informasi, Anwar Usman saat ini berstatus sebagai adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak ia memperistri adik Presiden RI ke-7, Idayati.

Hal ini berarti putra sulung Jokowi, Gibran, secara silsilah kekeluargaan kini menjadi keponakan Ketua MK dua periode itu.

Adapun berikut isi Pasal 17 ayat 5 dan 6 UU Kekuasaan Kehakiman:

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (tribun)

Polisi menggeledah rumah di Jalan Kertanegara No 46, Jakarta Selatan, yang diduga merupakan rumah transit Ketua KPK, Firli Bahuri

SANCAnews.id – Fakta di Balik Rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rumah tersebut milik E dan disewa oleh Alex Tirta, pengusaha yang juga pemilik klub malam Alexis di Ancol, Jakarta Utara.

Alex Tirta juga dikenal sebagai pemilik klub bulu tangkis di Bogor. Saat ini, Alex Tirta merupakan Ketua Harian Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Sedangkan tempat hiburan malam Alexis di kawasan Ancol, telah ditutup oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI.

Alexis ditutup oleh Pemprov DKI karena diduga jadi sarang narkoba dan prostitusi. Biaya sewa rumah Firli Bahuri di Jalan Kertanegara mencapai Rp 650 juta per tahun.

Fakta bahwa uang sewa rumah tersebut dibayar oleh Alex Tirta diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ade Safri menjelaskan, pemilik rumah di Jalan Kertanegara No 46 adalah seseorang berinisial E.

Menurutnya, Alex Tirta menyewa rumah tersebut dari E. Belakangan, rumah itu dijadikan safe house atau rumah istirahat oleh Firli Bahuri.

"Pemilik rumah Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan adalah E," ucap Ade saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

"Dan yang menyewa adalah Alex Tirta," imbuh Ade dikutip dari Kompas.com.

Keterangan Ade Safri bertolak belakang dari pernyataan Ian Iskandar. Ian menyatakan rumah di Jalan Kertanegara disewa oleh Firli Bahuri menggunakan uang pribadi.

Ade Safri menyatakan, rumah itu disewakan Rp 650 juta untuk setahun. Namun, ia tak menjelaskan alasan rumah yang disewa Alex Tirta nyatanya dijadikan safe house oleh Firli.

Kompas.com telah mencoba menghubungi Alex untuk mengonfirmasi soal rumah di Jalan Kertanegara. Namun, Alex Tirta belum merespons.

Sebelumnya diberitakan, Firli Bahuri diduga memeras Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Syahrul Yasin ke Polda Metro Jaya.

Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firli sedang berbincang dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton, sebelum Syahrul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Saat diperiksa polisi, Firli mengaku bertemu Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Di sisi lain, Syahrul Yasin Limpo mengaku pernah bertemu Firli Bahuri di rumah di Jalan Kertanegara. (tribun)

Satpol PP Bali turunkan atribut partai politik PDI Perjuangan

SANCAnews.id – Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan pencopotan baliho bergambar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dipasang di Kabupaten Gianyar, Bali. Bahkan, bendera PDIP yang berkibar pun ikut diturunkan.

Komarudin meminta para simpatisan dan kader PDIP untuk melakukan investigasi terkait pencopotan baliho tersebut.

"Perlu teman-teman di Bali itu kan kita tahu, Bali sarangnya banteng, kandangnya banteng. Jadi kalau sampe ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

"Saya bisa melihat ke bawah sebagai sebuah provokator masa kadang orang bisa berani sekeras itu," sambungnya.

Komarudin juga menegaskan, pihak-pihak untuk tidak mengganggu PDIP. 

"Tapi kalau banteng jangan diganggu, banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," tegas Komarudin.

Komarudin pun menegaskan, PDIP tak akan cengeng meski dalam tekanan. Sehingga tidak seharusnya diganggu.

"Jadi banteng nggak ada itu cengeng-cengeng, itu banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu itu berbahaya.

Tapi kita harus berdoa supaya semua proses semua kepentingan, semua urusan pribadi, kelompok di batasi supaya pemilih ini berjalan dengan baik," ucap Komarudin.

Sebagaimana diketahui, petugas Satpol PP Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik. Banyak yang ditertibkan adalah bendera dan baliho PDIP dan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Spanduk tersebut sebelumnya bertebaran di jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali. (jawapos)

Satpol PP Bali saat menurunkan atribut partai politik PDI Perjuangan di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Gianyar, Bali

SANCAnews.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tiba-tiba mencopot atribut politik seperti bendera dan baliho PDI Perjuangan dan pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Menurut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai.

Kepada media, ia meluruskan alasan penurunan baliho dan bendera, namun tak dapat dipungkiri sepanjang jalan yang menghubungkan tiga lokasi tersebut atribut PDI Perjuangan paling mencolok bahkan terpasang hampir setiap satu meter satu sama lain.

Kepala Satpol PP Bali menyebut pencabutan atribut partai politik juga dilakukan di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.

“Itu untuk membangun suasana netral sebenarnya. Menurut saya benar juga agar tidak terkesan memihak salah satu partai tertentu, termasuk beberapa titik di Renon, ada (baliho) Kaesang kan kita cabuti juga,” ujarnya

“Termasuk baliho yang ada gambarnya Pak Jokowi pun di baliho PSI kita cabuti tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita,” sambung Rai.

Ia menyampaikan tak ada sentimen tertentu dari penurunan baliho dan bendera itu, bahkan menurutnya tak salah dan selama ini jajaran Satpol PP kabupaten/kota sudah diarahkan untuk menurunkan atribut sementara mengingat KPU belum mengumumkan masa kampanye.

“Kan mencabuti bukan merusak, baik-baik kita. Nanti setelah itu silahkan dipasang kembali kita tidak merusak kok, karena itu kami melaksanakan tugas sesuai amanah saja, arahan saja. Yang pasti itu sesuai arahan Pak Pj Gubernur Bali terakhir tadi sekitar jam 08.30 Wita,” jelas Rai. (inilah)

Istimewa

SANCAnews.id – Elektabilitas calon presiden Anies Baswedan konsisten meningkat pada Agustus hingga Oktober 2023 berdasarkan hasil survei Indo Riset.

Peningkatan elektabilitas Anies justru terjadi di tengah tren penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dan masih fluktuatifnya elektabilitas Prabowo Subianto.

Surya Tjandra, Juru Bicara Anies Baswedan, mengatakan kenaikan elektabilitas Anies selama tiga bulan terakhir berkat kerja keras semua pihak.

“Kenaikan elektabilitas menandakan gelombang perubahan semakin kencang di tengah masyarakat, dan masyarakat menaruh harapan Anies untuk memimpin perubahan itu. Semakin meningkatnya gelombang perubahan ini diperkuat kerja kolosal seluruh pihak mulai dari mesin partai, relawan, dan berbagai pihak lainnya untuk mendorong elektabilitas Anies,” ujarnya.

Dia menuturkan meningkatnya elektabilitas Anies juga didorong karena adanya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

“Pasangan AMIN adalah pasangan yang diterima masyarakat luas. Pak Anies dan Gus Imin saling melengkapi satu sama lain untuk memimpin perubahan demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan elektabilitas AMIN diyakini akan semakin meningkat menjelang Pilpres pada Februari 2024. Surya juga mengapresiasi hashtag #AMINajadulu yang rupanya cukup efektif mendorong popularitas pasangan AMIN.

“Dukungan kepada AMIN semakin meluas dari segala kalangan dan lapisan masyarakat. Hasil survei terbaru ini juga menjadi pemacu bagi kami untuk semakin merapatkan barisan dukungan kepada pasangan AMIN. Jadi #AMINajadulu tampaknya menegaskan harapan masyarakat ini," jelasnya. (tribun)