SANCAnews.id

Jalan Sehat Santri Sarungan bersama pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Minggu (29/10). (tim Anies-Cak Imin)

SANCAnews.id – Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut bahwa ketidakadilan sangat tampak saat ini di Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa semangat perubahan menjadi hal yang diperjuangkannya dalam kontestasi pilpres 2024 mendatang. 

Hal itu ia sampaikan pada ribuan warga yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat Santri Sarungan bersama pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Minggu (29/10). "Mengapa kita perlu perubahan? Hari ini kita rasakan di Indonesia suasananya penuh ketidakadilan," katanya di hadapan massa.

"Apakah sekarang petani masih sulit? Sulit pupuk? Harga berasnya apakah mahal? Akses pendidikan dan kesehatan apakah mudah? Apakah itu semua mau diteruskan? Jika tidak mau diteruskan, maka kita butuh perubahan," lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak perubahan dan tak menginginkan hal tersebut terjadi. "Kenapa tidak semua senang dengan perubahan? Saya kasih contoh, harga beras mahal? Tapi apakah sampai ke petani? Ya benar mahalnya harga beras itu tak dinikmati petani, justru hanya dinikmati sekelompok orang saja," ungkap Anies.

"Inilah kelompok yang yang tidak senang dan menolak perubahan, mereka yang selama ini mendapatkan manfaat dari ketidakadilan yang terjadi," tambahnya.

Oleh karenanya, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengajak semua agar melawan dengan cara berada di barisan yang mendukung perubahan bukan keberlanjutan sehingga manfaat dari negeri ini dapat dirasakan semua bukan hanya sebagian.

"Benar mereka (yang menolak perubahan) itu punya kekuatan uang dan harta, tetapi kita harus perjuangakan dan kirimkan pesan melalui pemilu dan pilpres bahwa lebih banyak rakyat yang memilih perubahan daripada keberlanjutan," ajak Anies.

"Bila itu kita kerjakan insya Allah masa depan bangsa ini akan lebih baik, keadilan dan kesejahteraan akan hadir di rumah-rumah, di keluarga-keluarga kita semua," tandasnya. (jawapos)

Ilutrasi

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan atlet peraih medali Asian Para Games 2022 akan memperoleh bonus rumah tinggal.  Bonus itu diberikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya sudah kontak dengan Sekjen Kementerian PUPR, ada berita yang cukup bagus. Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, atas persetujuan dari Pak Presiden Joko Widodo, akan memberikan bonus rumah untuk mereka yang mendapatkan medali," kata Menko Muhadjir, Sabtu (28/10/2023). 

Muhadjir mengatakan pemberian rumah tidak berdasarkan jumlah medali yang didapatkan, namun perorangan. Di samping itu, lokasi hadiah rumah tinggal akan disesuaikan dengan domisili atlet. 

"Semua atlet yang meraih medali akan dapat bonus berupa rumah tinggal yang disesuaikan tempat domisili yang bersangkutan. Itu yang sudah ada kepastian," ujar Muhadjir. 

Selain itu, Menko PMK mengatakan bonus lain masih akan diperhitungkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. 

"Untuk bonus lainnya sedang diproses. Saya juga belum mendapatkan informasi nilai nominalnya berapa, tapi Insya Allah akan diusahakan ada bonus. Nanti setelah sepulang dari Hangzhou ini saya akan segera urus bersama-sama Pak Menpora untuk bonus atlet-atlet terutama peraih medali," kata Muhadjir. 

Ia melanjutkan belum dapat dipastikan bonus apa saja yang akan diterima atlet peraih medali Asian Para Games 2022 Hangzhou. 

"Mudah-mudahan lebih banyak bentuk bonusnya. Kalau yang resmi, yang jelas, dari pemerintah nanti akan diurus Kemenpora dengan Menko PMK, untuk rumah tinggal nanti dari Kementerian PUPR," kata Muhadjir. 

Sementara itu, Indonesia per Sabtu pukul 11.30 waktu China, berada di peringkat tujuh dalam klasemen perolehan medali Asian Para Games 2022 dengan mengoleksi 26 emas, 24 perak, dan 32 perunggu. (tvone)

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mengungkapkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka anak ingusan dan milenial gadungan. Ia juga menunjuk hidung Presiden Jokowi karena banyak terlibat dalam proses Gibran menjadi bacawapres Prabowo Subianto. 

"Jokowi harus berubah dong, jangan malah petantang-petenteng menjadikan anak ingusan yang nggak tahu apa-apa itu malah melebihi Prabowo 'Pak Prabowo, jangan khawatir saya ada di sini'," kata Amien setelah acara Dialog Kampanye Perubahan di Gedung Joeang '45, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). 

Amien menilai, Gibran tidak mengerti masalah generasi milenial walaupun secara usia Gibran menjadi cawapres termuda. 

"Emangnya siapa dia itu? Jadi katanya diikuti kaum milenial, saya kira itu menghina. Kaum milenial itu pintar-pintar. Enggak ada milenial kalau bodoh, jarang itu. Tapi dia itu milenial gadungan," tambah Amien. 

Kritik Amien meluas sampai ke program kerja Jokowi yang dinilainya malah melanggengkan praktik korupsi dan Islamofobia. 

“Pemikirannya sepenuhnya untuk China, China dan China yang kedua, dia tanpa nurani tega memecah belah bangsa kita ini. Sehingga kemungkinan ada konflik horizontal, terutama politiknya pada Islam ditandai dengan penyakit Islamofobia jadi anti Islam tanpa sebab,” tutur mantan Ketua MPR itu. 

Lebih jauh, Amien menyebut Jokowi harus melakukan perubahan besar di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden. “Jadi Pak Jokowi, anda bisa nggak berubah dalam setahun yang akan datang ini. Anda harus minta maaf ke Indonesia,” ucapnya.(tvone)

Goenawan Mohamad dalam diskusi beranda politik dengan tema "Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya", di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur/Net

SANCAnews.id – Demokrasi saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan. Pasalnya, tatanan hukum telah dirusak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Begitu dikatakan budayawan senior Goenawan Mohamad dalam diskusi beranda politik dengan tema "Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya", di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur.

Dikatakan Goenawan, MK seharusnya menjadi "wasit" terhadap keselarasan kehidupan sosial dan konstitusi. Tetapi, belakangan MK justru merusak citranya sendiri.

"Kalau MK merusak, maka kepercayaan orang kepada wasit yang tidak memihak akan hilang dan kalau kepercayaan hilang maka konflik tidak bisa diatasi dengan damai," ujar Goenawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/10).

Goenawan mengungkapkan rasa kecewa, dengan kondisi demokrasi saat ini. Dia pun melihat respons dari masyarakat sangat luar biasa dari kondisi yang terjadi.

"Sudah jelas saya kecewa dan saya sudah menulis. Melihat itu, respons dari masyarakat luar biasa," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto, menilai keputusan pengadilan MK yang sangat dihormati telah kehilangan legitimasi dan miskin kredibilitas.

"Penyebabnya ada di ranah politik semua orang membicarakannya, soal nepotisme, kolusi, etika yang hilang," katanya.

Itu berdampak pada ruang keluarga, jadi ada hubungan langsung antara negara dan ruang keluarga," pungkasnya. (rmol)

Anies Baswedan menanggapi isu politik dinasti yang menerpa keluarga Jokowi./nstagram @aniesbaswedan