SANCAnews.id

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar bertemu Dubes Palestina Zuhair Al-Shun/Ist

SANCAnews.id – Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang terus menyasar Palestina. Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia akan terus berada di belakang Palestina.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun di gedung DPR RI, Senayan, Senin (23/10).

"Selama Palestina belum merdeka, saudara-saudara kita akan terus dihantui penderitaan," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan, Pemerintah Indonesia akan terus berupaya turun tangan membantu bangsa Palestina lepas dari penderitaan.

"Saya minta pemerintah, Kementerian Luar Negeri, lakukan upaya-upaya diplomasi membantu kemerdekaan. Israel juga harus membuka perbatasan untuk bantuan kemanusiaan," ungkap Cak Imin.

"Perdamaian harus ditegakkan di antara Palestina dan Israel. Jangan ada peperangan di antara kedua negara," sambung Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut.

Sementara itu, Dubes Zuhair menuturkan, serangan dari Israel sampai saat ini masih terus terjadi. Palestina pun menaruh harapan besar akan peran Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan bagi Palestina.

"Yang pasti, anda tahu, kami mengharapkan dari seluruh negara sahabat kami untuk memberikan lebih banyak lagi dukungan bagi Palestina dan khususnya saat ini rakyat sedang menderita. Kami membutuhkan Indonesia untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina," tandas Zuhair. (rmol)

video beredar di media sosial yang menunjukan spanduk turunkan Jokowi beredar di kampung halamannya. -Tangkapn layar video X @Mbok_Srintil-

SANCAnews.id – Sebuah video di media sosial yang menunjukan spanduk turunkan Jokowi beredar di kampung halamannya. Dalam video tersebut terlihat beberapa spanduk yang bertuliskan, ‘Turunkan Jokowi Sekarang Juga’.

Selain itu juga terlihat spanduk yang bertuliskan dukungan dari berbagai wilayah Solo yang memberikan dukungannya terhadap ‘Gerakan People Power’.

Tidak hanya memposting video tentang dukungan turunkan Jokowi, dalam postingan tersebut juga di tuliskan narasi, ‘Waaah..Banteng mulai marah kayaknya sama jkw’.

Video itu diposting setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali kota Surakarta serta anak dari Presiden Joko Widodo resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai calon wakil presdien yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilres 2024 mendatang.

Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga terdapat narasi bahwa spaduk 'Turunkan Jokowi sekarang Juga', juga dipasang di wilayah Solo raya.

“Gerakan People Power bergema di Solo Raya meliputi Sragen, Klaten, Boyolali, Sokohargo dan Surakarta pada Sabtu 21 Oktober 2023,” tulis narasi dalam video itu.

Postingan video di akun X @Mbok_Srintil pada Minggu 22 Oktober ini langsung mendapatkan tanggapan dari warganet.

Salah satunya akun X@Muxxxxxxxan yang menuliskan tentang pihak yang telah sadar.

“Baguslah kalau sudah sadar,” tulis akun X@Muxxxxxxxan

“Sudah saatnya ancurin dinasty planga-plongo dengan tidak memilih dan tenggelamkan karir politiknya, masih banyak pemuda2 yang lebih berakhlak, beradab, berilmu dan mempunyai ide gagasan yang membangun,” tambah akun X@z######_azay.

“Benteng pertahanan people power selama ini sekarang menjadi Bateng menyeruduk,people power untuk Jokowi..politik memang kejam!” tambah akun X@Ti_M####N

Penurunan Jokowi ini bukanlah isu yang baru, di mana Denny Indrayana juga sempat meuliskan dalam surat terbukanya yang brisikan tentang Impeachment terhadap Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Denny, Impeachment terhadap Jokowi karena adanya 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi.

Denny menyebutkan dalam suratnya beberapa waktu lalu bahwa 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya dari pada yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Richard Nixon.

Adapun 3 pelanggaran menurut Denny yang dituangkan dalam ke dalam surat terbukanya pada DRP RI antara lain:

1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

2. Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

3. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres - cawapres menuju Pilpres 2024. (disway)

Mahfud MD Disuruh Berhenti Membual, Faizal Assegaf: Sok Menjadi Pendekar HukumMahfud MD Disuruh Berhenti Membual, Faizal Assegaf: Sok Menjadi Pendekar Hukum

SANCAnews.id – Kritikus Politik ternama Indonesia, Faizal Assegaf menyuruh Mahfud MD berhenti membul. Hal ini diungkapkan Refly Harun dengan membacakan sebuah artikel karya Faizal Assegaf.

Tak hanya itu saja, Rafly Harun juga katakan di dalam artikel Faizal Assegaf bertajuk 'Dua Topeng Mahfud MD, Jilat Jokowi Mesrah ke Megawati.' "Judul artikel ini straight to the point ya, by Faizal Assegaf, kritikus.

Katanya Mahfud MD sudah terkenal belepotan, sok menjadi pendekar hukum. Faktanya hanya makelar isu anti korupsi," ujar Refly Harun saat membacakan artikel Faizal Assegaf. 

"Lucunya, ambisi jadi cawapres dari pilpres ke pilpres semakin eror. Disebut eror setelah Mahfud digembala PDIP jadi Cawapres berceloteh problem utama Indonesia soal lemahnya penegakan hukum, tanpa sadar melempar kotoran di wajahnya sendiri," sambung Refly Harun membacakan artikel tersebut. 

Tak sampai situ saja, dalam artikel itu juga, Faizal katakan, selama ini Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terbukti gagal total. Hal ini karena tataran hukum semakin amburadul dan hancur.  "Korupsi tumbuh subur dan sangat banyak pelanggaran HAM. Termasuk KM 50.

Artinya sebagai menteri yang bertanggung jawab politik dan hukum ikut merusak kehidupan bernegara," sebut Refly Harun yang sedang membacakan artike Faizal. 

Kemudian, dalam artikel itu juga menyebutkan, klaim Mahfud MD sebagai paling bersih, itu hanya omong kosong alias gombalin rakyat banyak.

Bahkan, dalam tragedi Rempang, watak hiprokitnya terlihat sempurna dan Mahfud sangat licik meracik diksi bahwa bukan penggusuran tetapi pengosongan lahan dan jelas melukai hati rakyat. 

"Tak hanya itu, Mahfud juga sangat getol menyerang kelompok Islam dengan stigma intoleran, radikal dan berbagai sinisme busuknya, seolah dia paling pancasilais dan toleran," kata Faizal dalam artikelnya yang dibacakan Refly Harun. 

Selain itu, Faizal katakan banyak catatan hitam menggaris bawahi bobroknya prilaku Mahfud MD, bertopeng anti korupsi.

Namun skandal 349 Triliun disinyalir demi memuluskan kemesraan kepada Megawati agar dapat tiket Cawapres.  Bahkan, diujung jabatannya Mahfud MD bermain akrobat, memulai reformasi hukum dan tak jelas apa yang dikerjakan. 

Hal ini terkesan menjilat Presiden Jokowi, agar terlihat sibuk sebagai menteri. Maka dari itu, Faizal Assegaf katakan, Mahfud MD berhentilah membual. 

Untuk diketahui pernyataan Faizal Assegaf diambil dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu (22/10/2023) sore.  Kemudian, bila ingin melihat pernyataan Faizal Assegaf, bisa tonton kanal YouTube tersebut. (tvone)

Ketua KPK Firli Bahuri 

SANCAnews.id – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mempertimbangkan penangkapan paksa karena menilai Ketua KPK Firli Bahuri kemungkinan akan melarikan diri.

Pendapat tersebut disampaikan Novel dengan melihat fakta, sejak muncul kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), keberadaan Firli tidak diketahui.

"Besar kemungkinan Firli akan melarikan diri.  Penyidik mestinya pertimbangkan untuk dilakukan upaya paksa atau penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas," ujar Novel melalui pesan tertulis, Senin (23/10).

Sementara itu, kolega Novel yang juga merupakan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta Firli memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 24 Oktober 2023.

"Pimpinan KPK harus bertanggung jawab untuk membawa Firli Bahuri ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian," kata Yudi lewat keterangan tertulis.

Yudi menilai tindakan Firli yang tidak menghadiri panggilan pertama pada Jumat, 20 Oktober 2023 kemarin sangat memalukan muruah KPK. Menurut dia, Firli sebagai pimpinan lembaga penegak hukum seharusnya patuh terhadap hukum.

"Apalagi ketidakhadiran Firli disampaikan ke publik oleh Nurul Gufron yang merupakan Wakil Ketua KPK, bukan Firli Bahuri sendiri," tutur Yudi. (tvone)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie

SANCAnews.id – Terpilih jadi anggota Dewan Kehormatan MK, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dibentuk pada Senin (23/10/2023).

Kemudian, selain Jimly, ada pula dua tokoh lain yang terpilih yakni mantan anggota Dewan Kehormatan MK Bintan Saragih dan hakim konstitusi paling senior Wahiduddin Adams.

"Kami dalam Rapat Permusyawaratan Hakim menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MKMK ini adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, saya kira kita tidak meragukan lagi dengan kredibilitas beliau," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dalam jumpa pers, Senin.

"Kemudian yang kedua adalah Prof. Dr. Bintan Saragih. Beliau dari Dewan Etik MK, karena kelembagaannya sekarang bukan lagi dewan etik tapi MKMK, jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk MKMK. Kemudian yang ketiga itu adalah Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams," tambahnya.

Berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, keanggotaan MKMK terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif.

Jimly mewakili sosok tokoh masyarakat, sedangkan Bintan akademisi. Mereka akan mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai membukakan pintu untuk Gibran Rakabuming Raka melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal jabatan Wali Kota Solo.

Sejauh ini, MK telah menerima secara resmi 7 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.

Anwar meyakini dirinya tak pernah diintervensi dalam pembuatan putusan selama 38 tahun menjadi hakim. Ia juga mempertanyakan tuduhan "konflik kepentingan" yang dialamatkan kepadanya.

Sebab, secara normatif, MK tidak dalam posisi mengadili seseorang sebagaimana perkara pada pengadilan pidana atau perdata, melainkan mengadili norma.

"Rekan-rekan dipersilakan membaca, mengkaji putusan MA nomor 004/PUU-I/2023. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa itu makna konflik kepentingan atau conflict of interest berkaitan dengan kewenangan MK," jelas Anwar.

"Nanti selebihnya, tentu kami semua termasuk ini, akan meminta pertanggungjawabkan kepada Majelis Kehormatan MK," ucapnya. (kompas)