Latest Post


SANCAnews.id – Ketua KPK, Firli Bahuri telah tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa (24/10/2023).

 

"Sudah (hadir)," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keteranganya, Selasa (24/10/2023).

 

Namun, kedatangan Firli sendiri tidak terpantau karena tidak masuk melalui pintu umum gedung Bareskrim Polri.

 

Dalam hal ini, mobil Toyota Camry dengan nomor polisi (nopol) B 1990 RF yang diduga ditumpangi Firli Bahuri terpakir di area parkir depan Gedung Rupatama Mabes Polri sejak pukul 09.40 WIB.

 

Diketahui, gedung rupatama merupakan kantor di sebelah gedung Bareskrim Polri yang juga merupakan kantor dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

 

Saat ini, pihak kepolisian belum mengkonfirmasi apakah pemeriksaan tersebut sudah dimulai atau belum.

 

Firli Bahuri Tak Akan Diistimewakan

Polda Metro Jaya rencananya akan memeriksa Ketua KPK, Firli Bahuri soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

 

Terkait itu, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk Firli meski dia merupakan seorang purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.

 

"Semua sama di mata hukum," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (21/10/2023).

 

Ade menegaskan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan.

 

"Penyidik akan melakukan tugas penyidikan sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku," jelasnya.

 

Untuk informasi, Firli Bahuri sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan tersebut di Polda Metro Jaya pada Jumat (20/10/2023).

 

Namun, Firli tidak bisa hadir lantaran ada kegiatan dinas lain dan ingin mendalami materi kasus tersebut secara menyeluruh terlebih dahulu.

 

Untuk itu, penyidik Polda Metro Jaya kembali mengagendakan pemanggilan untuk Firli Bahuri yang akan dilaksanakan pada Selasa (24/10/2023) pekan depan. (tribun)




SANCAnews.id – Calon anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie merespons komentar bakal calon wakil presiden Mahfud MD soal pembentukan MKMK untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

 

"Ya Allah, apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan, tidak beradab. Sangat tidak pantas masih terus saja jadi pengamat & komentator. Padahal sudah diberi amanat untuk kerja sebagai Menko (Polhukam), apalagi mau jadi wapres (wakil presiden). Mudah-mudahan ini salah kutip," ujar Jimly melalui media sosial X, Senin (23/10) malam.

 

Pernyataan Jimly itu diunggah dengan menyertakan berita CNNIndonesia.com yang berjudul "Mahfud Sindir Majelis Kehormatan MK: Terkadang Bisa Dibeli".

 

CNNIndonesia.com juga telah meminta izin Jimly untuk mengutip unggahan tersebut.

 

Ya Allah, apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini angat kasihan, tdk beradab. Sngat tdk pantas masih terus saja jadi pengamat & komentator. Padahal sdh diberi amanat utk kerja sbg Menko, apalagi mau jadi wapres. Mudah2an ini salah kutip. https://t.co/iU6hi9pYTk— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) October 23, 2023

 

Pada Selasa (24/10) pagi, Mahfud mengunggah pernyataannya di akun media sosial X. Dia menyebut tiga anggota MKMK sebagai orang berintegritas.

 

"Kita sambut gembira, hari ini kita mendengar bahwa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah ditunjuk. Yakni Jimly Asshiddiqy, Bintan Saragih, Wahiduddin Adam. Saya kenal baik ketiganya sebagai orang-orang yang berintegritas, tak bisa didikte. Selamat," kata Mahfud dalam cuitannya. CNNIndonesia.com telah meminta izin Mahfud untuk mengutip unggahan ini.

 

Sebelumnya, Mahfud mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu optimistis dengan pembentukan MKMK buntut putusan terkait batas usia minimal capres-cawapres. Menurutnya, majelis bisa saja dibeli dan direkayasa.

 

"Jangan terlalu optimis juga karena kadang kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang," kata Mahfud di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

 

Mahfud menyebut kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak kembali terjadi di masa mendatang.

 

Mantan Ketua MK itu menilai hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut.

 

"Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili," jelas Mahfud.

 

Kita sambut gembira, hr ini kita mendengar bhw Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik hakim MK sdh ditunjuk. Yakni Jimly Asshiddiqy, Bintan Saragih, Wahiduddin Adam. Sy kenal baik ketiganya sbg orang2 yg berintegritas, tak bs didikte. Selamat🙏— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 24, 2023

 

Namun, Mahfud mengatakan putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima.

 

"Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini," terangnya.

 

MK telah mengumumkan pembentukan MKMK untuk menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

 

Tiga orang anggota MKMK yang telah diumumkan, yakni Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams.

 

Juru Bicara Bidang Perkara MK Enny Nurbaningsih mengatakan keanggotaan itu merupakan perwakilan dari tiga unsur.

 

Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif.

 

MK telah memutus sejumlah gugatan tentang syarat capres-cawapres. Salah satu permohonan yang dikabulkan adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

 

Dalam putusan itu, MK menambah ketentuan syarat minimal capres-cawapres. Capres-cawapres tidak mesti berusia 40 tahun jika sudah pernah menjadi kepala daerah.

 

Putusan itu membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang masih berusia 40 tahun dan sedang menjabat Wali Kota Solo. Gibran sendiri telah diumumkan sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

 

Sementara, Mahfud MD menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan ini diusung dan didukung koalisi dari PDIP, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. (**)


Sebuah foto beredar di media sosial yang memperlihatkan sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan tengah terbaring dalam ruangan perawatan.-tangkapan layar tiktok@keluargabangsawan1-

 

SANCAnews.id – Sebuah foto beredar di media sosial yang memperlihatkan sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan tengah terbaring dalam ruangan perawatan.

 

Foto Luhut Binsar Pandjaitan terbaring jalani perawatan, terlihat pakai alat bantuan pernafasan dan banyak selang pada bagian tubuhnya.

 

Dalam foto yang posting oleh akun TikTok @ keluargabangsawan1 menuliskan bahwa kondisi Luhut terbaring lemas di Rumah Sakit Singapura.

 

“Sudah satu bulan Pak Luhut terbaring lemas di Rumah Sakit Singapura, menurut informasi terbaru kesehatan Pak Luhut semakin memburuk,” tulisnya.

 

“Doa seluruh masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidaup Pak Luhut dan sekarang Pak Luhut sadar bahwa kesehatan lebih berharga daripada mempunyai harta berlimpah,” tambah narasi di akun tersebut.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mengatakan jika dirinya berada di Singapura untuk menjalani proses pemulihan.-tangkapan layar instagram@luhutbinsarpandjaitan-

 

Sedangkan Presiden Jokowi pada 12 Oktober lalu juga sempat mengatakan bahwa tugas Luhut digantikan sementara oleh Erick Thohir.

 

Pada akun yang sama juga kembali memposting kabar bahwa Luhut mengalami pecah pembuluh darah.

 

Selain itu juga mengatakan dalam postingan lainnya jika Luhut sudah satu bulan menjalani perawantan di Singapura.

 

Sedangkan di akun instagramnya pada 13 Oktober lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mengatakan jika dirinya berada di Singapura untuk menjalani proses pemulihan.

 

“Beberapa tahap perawatan medis saya jalani dengan sebaik mungkin. Sejujurnya, pengalaman ini sungguh tidak menyenangkan, namun saya tetap berkomitmen untuk terus bersemangat meskipun proses pemulihan ini masih tetap membutuhkan waktu,” tulisnya.

 

Menurut Luhut dirinya sudah mendapatkan izin untuk beraktivitas meskipun baru sebatas melihat dan mendengar laporan dari beberapa pekerjaan yang telah saya tinggalkan selama beberapa minggu.

 

Selain itu Luhut juga menuliskan bahwa Erick Thohir ditugaskan untuk menggantikannya.

 

“Beliau dan para Deputi saya telah bekerja dengan maksimal, dan hasilnya terbukti dari kelancaran banyak program yang sedang dan berhasil dijalankan,” tambah Luhut.

 

Luhut juga mengatakan bahwa dirinya ingin kembali bekerja dan mengalami kemajuan dalam perawatan yang dijalani.

 

“Boleh jadi kemajuan yang saya alami dalam proses pemulihan ini juga disebabkan oleh rasa tidak sabar untuk kembali bekerja lagi. Namun, bisa jadi juga kemajuan ini saya dapatkan karena melihat bagaimana seluruh tim bekerja secara terintegrasi untuk meng-handle semua tanggung jawab yang saya tinggalkan sejenak,” terang Luhut. (disway)


Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar bertemu Dubes Palestina Zuhair Al-Shun/Ist

 

SANCAnews.id – Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang terus menyasar Palestina. Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia akan terus berada di belakang Palestina.

 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun di gedung DPR RI, Senayan, Senin (23/10).

 

"Selama Palestina belum merdeka, saudara-saudara kita akan terus dihantui penderitaan," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu.

 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan, Pemerintah Indonesia akan terus berupaya turun tangan membantu bangsa Palestina lepas dari penderitaan.

 

"Saya minta pemerintah, Kementerian Luar Negeri, lakukan upaya-upaya diplomasi membantu kemerdekaan. Israel juga harus membuka perbatasan untuk bantuan kemanusiaan," ungkap Cak Imin.

 

"Perdamaian harus ditegakkan di antara Palestina dan Israel. Jangan ada peperangan di antara kedua negara," sambung Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut.

 

Sementara itu, Dubes Zuhair menuturkan, serangan dari Israel sampai saat ini masih terus terjadi. Palestina pun menaruh harapan besar akan peran Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan bagi Palestina.

 

"Yang pasti, anda tahu, kami mengharapkan dari seluruh negara sahabat kami untuk memberikan lebih banyak lagi dukungan bagi Palestina dan khususnya saat ini rakyat sedang menderita. Kami membutuhkan Indonesia untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina," tandas Zuhair. (rmol)


video beredar di media sosial yang menunjukan spanduk turunkan Jokowi beredar di kampung halamannya. -Tangkapn layar video X @Mbok_Srintil-

 

SANCAnews.id – Sebuah video di media sosial yang menunjukan spanduk turunkan Jokowi beredar di kampung halamannya. Dalam video tersebut terlihat beberapa spanduk yang bertuliskan, ‘Turunkan Jokowi Sekarang Juga’.

 

Selain itu juga terlihat spanduk yang bertuliskan dukungan dari berbagai wilayah Solo yang memberikan dukungannya terhadap ‘Gerakan People Power’.

 

Tidak hanya memposting video tentang dukungan turunkan Jokowi, dalam postingan tersebut juga di tuliskan narasi, ‘Waaah..Banteng mulai marah kayaknya sama jkw’.

 

Video itu diposting setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali kota Surakarta serta anak dari Presiden Joko Widodo resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai calon wakil presdien yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilres 2024 mendatang.

 

Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga terdapat narasi bahwa spaduk 'Turunkan Jokowi sekarang Juga', juga dipasang di wilayah Solo raya.

 

“Gerakan People Power bergema di Solo Raya meliputi Sragen, Klaten, Boyolali, Sokohargo dan Surakarta pada Sabtu 21 Oktober 2023,” tulis narasi dalam video itu.

 

Postingan video di akun X @Mbok_Srintil pada Minggu 22 Oktober ini langsung mendapatkan tanggapan dari warganet.

 

Salah satunya akun X@Muxxxxxxxan yang menuliskan tentang pihak yang telah sadar.

 

“Baguslah kalau sudah sadar,” tulis akun X@Muxxxxxxxan

 

“Sudah saatnya ancurin dinasty planga-plongo dengan tidak memilih dan tenggelamkan karir politiknya, masih banyak pemuda2 yang lebih berakhlak, beradab, berilmu dan mempunyai ide gagasan yang membangun,” tambah akun X@z######_azay.

 

“Benteng pertahanan people power selama ini sekarang menjadi Bateng menyeruduk,people power untuk Jokowi..politik memang kejam!” tambah akun X@Ti_M####N

 

Penurunan Jokowi ini bukanlah isu yang baru, di mana Denny Indrayana juga sempat meuliskan dalam surat terbukanya yang brisikan tentang Impeachment terhadap Jokowi beberapa waktu lalu.

 

Menurut Denny, Impeachment terhadap Jokowi karena adanya 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi.

 

Denny menyebutkan dalam suratnya beberapa waktu lalu bahwa 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya dari pada yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Richard Nixon.

 

Adapun 3 pelanggaran menurut Denny yang dituangkan dalam ke dalam surat terbukanya pada DRP RI antara lain:

 

1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

 

2. Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

 

3. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres - cawapres menuju Pilpres 2024. (disway)



SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.