SANCAnews.id

Ketua BPW LSM Jarrak Sumbar William Nursal Devarco (kanan) bersama Anggota DPRD Agam dari Fraksi Demokrat Doddi,St,MH (Foto: paxale)

SANCAnews.id – Ketua LSM Jarrak Sumbar, William Nursal Devarco menyatakan akan mendukung penuh anggota DPRD Fraksi Demokrat Doddi, ST untuk menggantikan Wakil Bupati Non Aktif Irwan Fikri.

Dukungan ini disampaikan orang nomor satu Jarrak Sumbar itu kepada media, Rabu (17/6/2023) di Padang. Seperti surat yang beredar di media sosial terkait pengunduran diri Irwan Fikri, SH sebagai Wakil Bupati Agam.

Dalam surat yang ditandatangani langsung Nurul Fikri pada Jumat (12/5/2023), disebutkan bahwa sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Agam hubungan tersebut cenderung mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jika itu yang terjadi, tidak perlu dipaksakan juga. Demi Agam, ada baiknya salah satu mundur," sebut Ketua BPW LSM Jarrak tersebut.

William Nursal Devarco yang juga putra kelahiran Malalak, Agam menilai sosok Doddi layak menggantikan Irwan Fikri.

"Dari pantauan di lapangan, masukan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat serta atensi yang selalu besar diberikannya untuk Agam, saya rasa Doddi sangat rekomended.Dan InsyaAlloh, untuk kebaikan Agam kami akan berikan dukungan penuh. (paxale/sanca)

SANCAnews.id – Sebaiknya Partai Nasdem menyatakan sikap tegas keluar dari Pemerintahan Koalisi Joko Widodo (Jokowi). Bukannya memilih tetap di Kabinet Indonesia Maju tapi Jokowi tak lagi mempertimbangkan keberadaannya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa waktu lalu melalui sambungan telepon, Kamis (18/5).

“Makanya jangan tanggung-tanggung mestinya Nasdem memposisikan sebagai oposan atau oposisi saja. Cabut menterinya dari Kabinet Jokowi semuanya, lalu berhadap-hadapan saja dengan Pemerintah,” kata Ujang.

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, menjadi oposisi pemerintahan Jokowi pun sama mulianya dengan menjadi koalisi pemerintah. Meskipun, itu akan memiliki konsekuensi politik bagi partai besutan Surya Paloh itu.

“Kan menjadi partai oposisi sama mulianya juga dengan partai pemerintah. Bedanya, partai koalisi pemerintah banyak previlege dilindungi, dijaga dalam konteks hukum, ekonomi, politik. Kalau oposisi itu di luar kekuasaan. Biasanya agak kering, dikerjai, dimainkan. Ya itu konsekuensi,” ujarnya.

Lagipula, kata Ujang, Jokowi sudah menegaskan bahwa Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) bersama Demokrat dan PKS. Sehingga dianggap sudah berbeda pilihan politik dengan koalisi pemerintah. 

“Kan sering enggak diundang dalam rapat-rapat dengan koalisi pemerintah. Jadi, kalau sudah begini mestinya mengambil sikap tegas menjadi oposisi. Sama mulianya. Bahkan lebih mulia daripada harus ada di pemerintahan saat ini cenderung dikerjai oleh kekuasaan,” demikian Ujang.

Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyinggung kinerja aparat penegak hukum, kini menjadi sorotan. Terutama, soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara.

Saat ini, kata Willy, aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu, dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai.

Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai, tidak memihak pada rakyat atau semua golongan. Tetapi, hanya berpihak pada kelompok tertentu saja.

"Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5). (*)

SANCAnews.id – Pendaftaran calon peserta pemilu 2024 telah resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (14/05). Dari hasil pengusulan nama caleg, sejumlah tokoh masyarakat, penyanyi, dan komedian mewarnai pemilihan umum 2024.

Dari Narji hingga Komeng, mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPR-RI. Setiap komedian memiliki alasannya sendiri untuk beralih ke politik. Lantas, siapa sajakah daftar pelawak atau pelawak yang mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu 2024? Baca selengkapnya.

1. Narji Cagur

Narji Cagur maju Pileg 2024 di dapil X Jateng bersama PKS. Dirinya ikut ke Kantor KPU bersama PKS mengajukan daftar nama-nama bacaleg DPR RI PKS, Senin, 8 Mei 2023.

Pemilik nama asli Sunarji ini resmi menjadi caleg 2024 dari PKS pada pemilu 2024 mendatang dan siap bersaing memperebutkan kursi. Meski sudah resmi menjadi caleg, namun jika dirinya berhasil menjadi anggota legislatif ia tidak akan meninggalkan panggung komedian yang telah membesarkan namanya.

2. Komeng

Komeng adalah komedian senior yang sudah terkenal di Indonesia. Pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPD RI dapil Jawa Barat pada pemilu 2024. Saat mendaftarkan diri, Komeng tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-temannya seperti Sujarwo, Jarwo Kwat, Indrayana Bidwy (Bopak Castello), Muhamad Firdaus (Daus Separo) dan Gunardi (Rudi Sipit).

Ada alasan dibalik komeng terjun di dunia politik. Pasalnya, ketika Komeng menjadi pelawak, ia pernah menyampaikan pendapat dengan menggunakan satire (sindiran), tetapi sindirannya tersebut tidak berpengaruh. Akhirnya Komeng menggunakan jalur politik dengan maju sebagai caleg DPD RI Jawa Barat.

Tidak hanya ingin didengar aspirasinya lewat satire, Komeng ini juga ingin menghidupkan dunia seni khususnya di daerah Jawa Barat, terutama pada gedung-gedung kesenian Jawa Barat.

3. Bedu

Pemilik nama asli Harabdu Tohar akan menjadi salah satu bacaleg di pemilu 2024, khususnya di daerah Provinsi Banten dan akan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Banten dari dapil Kota Tangerang Selatan melalui fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum bergabung dengan PAN, Bedu sempat bergabung dengan partai politik lain, namun dirinya memilih bergabung dengan PAN karena sesuai niat dan sejalan dengan visi misinya. Adapun tujuan Bedu terjun didunia politik ini karena ia ingin melakukan perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk masyarakat Banten.

4. Mongol

Mongol merupakan komika dan komedian yang terkenal lewat ajang Stand Up Comedy Show. Saat ini dirinya resmi menjadi caleg dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Mongol akan maju bersama dengan teman-teman lainnya seperti Badai Kerispatih. Mongol akan maju di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara, sedangkan Badai Kerispatih memilih maju di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI yaitu Depok dan Kota Bekasi.

5. Eko Patrio dan Opie Kumis

Eko Patrio dan Opie Kumis sudah resmi menjadi bakal calon legislatif yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Jumat, 12 Mei 2023. Mengapa memilih hari dan tanggal tersebut? Karena hari Jumat dikenal sebagai hari yang baik sehingga hari tersebut menjadi hari yang tepat untuk mendaftarkan para calegnya. Mereka resmi didaftarkan melalui Partai Amanat Nasional atau disingkat dengan (PAN).

Tidak hanya nama-nama pelawak di atas ada beberapa publik figur yang terkenal maju menjadi calon legislatif atau yang disingkat caleg di PDIP yaitu Once Mekel, Marcell Siahaan, Sari Yok Koeswoyo, Andre Hehanusa, lalu komedian Denny Cagur, seniman Taufik Hidayat Udjo, pembawa acara Tamara Geraldine, dan Lucky Perdana. dari PAN ada Desy Ratnasari, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Uya Kuya, Astrid Kuya, Verrell Bramasta, Lula Kamal dan Tom Liwafa. Sedangkan dari Gerindra ada Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, Ari Sihasale, Derry Drajat, Didi Mahardika, dan Ade Jona. (tempo)

SANCAnews.id – Direktur Niaga PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengakui realisasi program insentif sepeda motor listrik atau subsidi sepeda motor listrik masih rendah. Per 10 Mei 2023, baru ada 114 pengajuan pembelian sepeda motor listrik dari target 200.000 unit tahun ini.

"Motor baru (laku) 114 unit, 112 dalam proses menunggu STNK dan 2 sudah terbit STNK dari target 200.000," ungkapnya kepada awak media di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Saifuddin mengungkapkan, rendahnya realisasi program konversi motor listrik ini karena tidak semua pendaftar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yakni, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan pelanggan subsidi sampai 900 VA.

"Nah, ada banyak laporan yang memang tidak sesuai dengan syarat," ucapnya.

Selain itu, tidak semua produsen memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Di mana, Pemerintah mensyaratkan kandungan TKDN minimal 40 persen. "Untuk TKDN aturannya memang 40 persen dari pemerintah. Ada 10 pabrikan motor yang memenuhi," ungkapnya.

Kemudian, jumlah dealer penyalur masih terbatas. Saifuddin mencatat, baru ada sebanyak 216 dealer yang memenuhi ketentuan. Dia menyampaikan, proses pembelian motor listrik sendiri cukup mudah. Di mana konsumen hanya perlu membawa KTP saat mendatangi dealer yang terdaftar.

"Sebenarnya cukup mudah, konsumen tinggal bawa KTP nanti NIK dicocokkan. Kemudian akan terverifikasi apakah dia berhak," pungkasnya.

Hore, Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp7 juta

Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi Indonesia.

"Oleh karena itu pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan program penggunaan massal KBLBB dapat segera terwujud dengan adanya adopsi masal ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikantornya.

Luhut berharap, dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.

Percepatan program KBLBB ini juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB. (merdeka)

SANCAnews.id – Partai Nasdem tidak akan mengusulkan pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur perangkat telekomunikasi base transceiver station (BTS).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak berhak menitipkan nama pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan Johnny Plate.

“Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden (Jokowi),” ujar Surya Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Bahkan, Surya Paloh menyatakan tidak mau salah langkah dalam merespon penahanan Johnny Plate, termasuk memastikan tidak menimbulkan persoalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Bagaimana kita mau mengajukan (pengganti Johnny untuk kursi Menkominfo), salah-salah Presiden enggak suka,” sambungnya.

Maka dari itu, ia memastikan Nasdem tidak akan mencampuri urusan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju, usai Johnny ditangkap Kejagung.

“(Bisa muncul persepsi) enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh presiden,” demikian Surya Paloh menegaskan. (rmol)