SANCAnews.id

SANCAnews.id – Direktur Niaga PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengakui realisasi program insentif sepeda motor listrik atau subsidi sepeda motor listrik masih rendah. Per 10 Mei 2023, baru ada 114 pengajuan pembelian sepeda motor listrik dari target 200.000 unit tahun ini.

"Motor baru (laku) 114 unit, 112 dalam proses menunggu STNK dan 2 sudah terbit STNK dari target 200.000," ungkapnya kepada awak media di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Saifuddin mengungkapkan, rendahnya realisasi program konversi motor listrik ini karena tidak semua pendaftar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yakni, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan pelanggan subsidi sampai 900 VA.

"Nah, ada banyak laporan yang memang tidak sesuai dengan syarat," ucapnya.

Selain itu, tidak semua produsen memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Di mana, Pemerintah mensyaratkan kandungan TKDN minimal 40 persen. "Untuk TKDN aturannya memang 40 persen dari pemerintah. Ada 10 pabrikan motor yang memenuhi," ungkapnya.

Kemudian, jumlah dealer penyalur masih terbatas. Saifuddin mencatat, baru ada sebanyak 216 dealer yang memenuhi ketentuan. Dia menyampaikan, proses pembelian motor listrik sendiri cukup mudah. Di mana konsumen hanya perlu membawa KTP saat mendatangi dealer yang terdaftar.

"Sebenarnya cukup mudah, konsumen tinggal bawa KTP nanti NIK dicocokkan. Kemudian akan terverifikasi apakah dia berhak," pungkasnya.

Hore, Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp7 juta

Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi Indonesia.

"Oleh karena itu pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan program penggunaan massal KBLBB dapat segera terwujud dengan adanya adopsi masal ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikantornya.

Luhut berharap, dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.

Percepatan program KBLBB ini juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB. (merdeka)

SANCAnews.id – Partai Nasdem tidak akan mengusulkan pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur perangkat telekomunikasi base transceiver station (BTS).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak berhak menitipkan nama pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan Johnny Plate.

“Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden (Jokowi),” ujar Surya Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Bahkan, Surya Paloh menyatakan tidak mau salah langkah dalam merespon penahanan Johnny Plate, termasuk memastikan tidak menimbulkan persoalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Bagaimana kita mau mengajukan (pengganti Johnny untuk kursi Menkominfo), salah-salah Presiden enggak suka,” sambungnya.

Maka dari itu, ia memastikan Nasdem tidak akan mencampuri urusan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju, usai Johnny ditangkap Kejagung.

“(Bisa muncul persepsi) enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh presiden,” demikian Surya Paloh menegaskan. (rmol)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo 2020- 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu, 17 Mei 2023, Johnny G Plate ditahan sementara selama 20 hari ke depan. Dia keluar dari Gedung Bundar Kejagung pada pukul 12.50 WIB dan dibawa ke Rutan Salemba Jakarta.

Selain Johnny G Plate, beberapa menteri lain dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terlibat dalam kasus korupsi.

Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dan anggota DPR Eni Maulani Saragih yang non-aktif menerima suap sebesar Rp2,25 miliar.

Idrus dibebaskan dari Lapas Kelas I Cipinang pada 11 September 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama dua tahun.

Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp26,5 miliar pada tahun 2019.

Kasus tersebut terkait dengan pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait ekspor benih lobster atau benur.

Juliari P Batubara, mantan Menteri Sosial periode 2019-2020, terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Deretan menteri Jokowi yang disikat KPK ini dinilai jago pencintraan, namuan nyatanya maling juga. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo oleh Kejaksaan Agung.

Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka merupakan hasil penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Johnny menjalani pemeriksaan tiga kali sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dua pemeriksaan sebelumnya Johnny berstatus sebagai saksi.

Johnny menjalani pemeriksaan pertama kali pada 14 Februari 2022 dan pemeriksaan keduanya dilaksanakan pada 15 Maret 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumendana menyebut bahwa Johnny G Plate diperiksa setelah adanya hasil LHP BPKP yang menyebut ada kerugian negara dengan total Rp 8 triliun dalam kasus BTS Kominfo. Ketut menyebut materi pemeriksaan Johnny G Plate terkait dengan kerugian negara yang ada.

Ketut Sumedana menyebut Jhonny G Plate tiba di Kejagung pada pukul 09.00 WIB. Ia menyebut bahwa pemeriksaan ketiga tersebut dilakukan kepada Johnny untuk mendalami terkait dengan ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan di balik perkara korupsi yang merugikan negara sampai dengan Rp 8 triliun lebih tersebut.

Pada saat dipanggil dua kedua kalinya oleh Kejagung, pihak Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatannya dalam skandal kasus korupsi BTS 4G tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem tersebut dicecar sebanyak 51 pertanyaan selama 9 jam dalam pemeriksaan pertamanya. Johnny mengaku memberikan pernyataan telah memberikan keterangan sesuai dengan yang ia ketahui sebagai saksi.

Pada pemeriksaan keduanya, Menkominfo menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih enam jam. Saat itu, ia harus menjawab sebanyak 26 pertanyaan dari tim penyelidik Kejagung.

Pemeriksaan ketiga, Kejagung memeriksa Johnny G Plate terkait dengan aliran dana kepada adiknya, yakni Gregorius Alex Plate (GAP). Sebelumnya, adik Johnny G Plate tersebut telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali.

Kejagung masih belum bisa memberikan rincian siapa saja saksi yang dihadirkan bersama dengan Johnny G Plate dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Dalam kasus tersebut, GAP diduga telah menerima fasilitas dari Kemkominfo terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G, meskipun ia tidak mempunyai jabatan atau ikatan hukum dengan Kominfo.

Sementara itu, Kejagung telah mengantongi bukti keterlibatan Johnny dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 - 2022.

Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, penyidikan masih terus dilakukan untuk mendalami temuan BPKP terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek tersebut. (suara)

SANCAnews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 75.489 pekerja yang masuk dalam kategori pekerja rentan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan piagam tersebut langsung kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (16/5).

Sutarmidji dalam keterangannya usai menerima penghargaan mengatakan, program perlindungan ini merupakan komitmen Pemprov Kalbar untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kalbar terutama kepada pekerja.

“Kemiskinan juga bisa lahir dari kecelakaan kerja, jika pencari nafkah dalam keluarga hanya satu dan dirinya meninggal maka akan hilang. Sehingga berapapun uang yang ditabung bisa habis,” jelasnya.

Diketahui bahwa seluruh pekerja yang telah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan juga risiko kematian. Adapun pekerja rentan tersebut berasal dari berbagai jenis profesi, antara lain pekerja keagamaan, RT/RW, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Petani, Relawan Pemadam Kebakaran hingga pekerja dari sektor usaha mikro kecil.

“Karyawan yang sejahtera, karyawan yang terlindungi, maka kinerjanya akan baik. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena ini penting untuk kita bersama,” tambahnya.

Sutarmidji bertekad untuk terus mendorong agar seluruh pekerja rentan terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jika pekerja melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pemerintah dan juga membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah, maka selayaknya juga pemerintah yang membayarkan iuran pekerja tersebut, seperti relawan PMI, relawan bencana, pemadam kebakaran, marbot masjid dan juga pekerja gereja.

Selanjutnya Zainudin mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen tinggi dan kepedulian yang ditunjukan oleh Pemprov Kalbar dalam menjamin terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur Sutarmidji ini merupakan bentuk negara hadir memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerjanya, selain itu juga ini sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, kita akan bersama memulai pembangunan dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan, jika melihat data, 65% pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan,” jelas Zainudin.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan kematian dan juga manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 4 orang ahli waris dari pekerja yang telah terdaftar sebelumnya, total santunan yang diserahkan sebesar Rp532 juta.

Zainudin melanjutkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta di tahun 2023, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang di dalamya ada pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.

“Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya,” tambahnya.

Menutup kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan menyampaikan pihaknya akan terus melanjutkan kampanye komunikasi “Kerja Keras Bebas Cemas” agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami akan terus memanfaatkan dukungan yang luar biasa dari Pemprov Kalbar dan jajarannya, sinergi juga akan dibangun dengan Kepolisian Daerah Prov Kalbar melalui Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, juga kepada stakeholder lain seperti perbankan dalam hal kanal pendaftaran dan pembayaran, semua kami lakukan agar jumlah masyarakat yang terlindungi semakin banyak lagi, semakin banyak yang terlindungi maka semakin banyak lagi pekerja Indonesia khususnya di Kalimantan yang sejahtera,” tutup Erfan. (suara)