SANCAnews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
mendapatkan piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 75.489
pekerja yang masuk dalam kategori pekerja rentan telah terdaftar dalam program
BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan piagam tersebut langsung kepada Gubernur
Kalbar Sutarmidji di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (16/5).
Sutarmidji dalam keterangannya
usai menerima penghargaan mengatakan, program perlindungan ini merupakan
komitmen Pemprov Kalbar untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kalbar
terutama kepada pekerja.
“Kemiskinan juga bisa lahir dari
kecelakaan kerja, jika pencari nafkah dalam keluarga hanya satu dan dirinya
meninggal maka akan hilang. Sehingga berapapun uang yang ditabung bisa habis,”
jelasnya.
Diketahui bahwa seluruh pekerja
yang telah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan
kerja dan juga risiko kematian. Adapun pekerja rentan tersebut berasal dari
berbagai jenis profesi, antara lain pekerja keagamaan, RT/RW, tokoh masyarakat,
Badan Permusyawaratan Desa, Petani, Relawan Pemadam Kebakaran hingga pekerja
dari sektor usaha mikro kecil.
“Karyawan yang sejahtera,
karyawan yang terlindungi, maka kinerjanya akan baik. Kami terus berupaya untuk
meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena ini penting untuk kita
bersama,” tambahnya.
Sutarmidji bertekad untuk terus
mendorong agar seluruh pekerja rentan terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, jika pekerja melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan negara, untuk
kepentingan pemerintah dan juga membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah,
maka selayaknya juga pemerintah yang membayarkan iuran pekerja tersebut,
seperti relawan PMI, relawan bencana, pemadam kebakaran, marbot masjid dan juga
pekerja gereja.
Selanjutnya Zainudin mengatakan
bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen tinggi dan
kepedulian yang ditunjukan oleh Pemprov Kalbar dalam menjamin terciptanya
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Apa yang dilakukan oleh Gubernur
Sutarmidji ini merupakan bentuk negara hadir memberikan jaminan sosial kepada
seluruh pekerjanya, selain itu juga ini sudah sejalan dengan apa yang
diinginkan oleh Presiden Jokowi, kita akan bersama memulai pembangunan dari
yang paling luar, dari desa dan kelurahan, jika melihat data, 65% pekerja
informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan,
sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai
dari desa dan kelurahan,” jelas Zainudin.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan
penyerahan santunan kematian dan juga manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 4
orang ahli waris dari pekerja yang telah terdaftar sebelumnya, total santunan
yang diserahkan sebesar Rp532 juta.
Zainudin melanjutkan, saat ini
BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan
peserta di tahun 2023, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW,
Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang di dalamya ada pasar modern dan
tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir
ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan
penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.
“Kami akan fokus pada pekerja
informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh
antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan
memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya,” tambahnya.
Menutup kegiatan tersebut Kepala
Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan menyampaikan
pihaknya akan terus melanjutkan kampanye komunikasi “Kerja Keras Bebas Cemas”
agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami akan terus memanfaatkan
dukungan yang luar biasa dari Pemprov Kalbar dan jajarannya, sinergi juga akan
dibangun dengan Kepolisian Daerah Prov Kalbar melalui Bhabinkamtibmas untuk
meningkatkan edukasi kepada masyarakat, juga kepada stakeholder lain seperti
perbankan dalam hal kanal pendaftaran dan pembayaran, semua kami lakukan agar
jumlah masyarakat yang terlindungi semakin banyak lagi, semakin banyak yang
terlindungi maka semakin banyak lagi pekerja Indonesia khususnya di Kalimantan
yang sejahtera,” tutup Erfan. (suara)