SANCAnews.id

SANCAnews.id – Banjir rob yang melanda Demak, Jawa Tengah, saat Gubernur Ganjar Pranowo sibuk tur politik di ibu kota, juga menjadi sorotan DPP Partai Demokrat.

Ganjar yang kini berstatus calon presiden dari PDI Perjuangan juga disarankan untuk lebih fokus membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah daripada sibuk blusukan politik.

Usai dideklarasikan sebagai bacapres oleh PDIP, belakangan Ganjar memang mulai terlihat sibuk safari politik. Di antaranya ke sejumlah titik di Jakarta

Pada Sabtu siang (13/5), Ganjar berkunjung ke Graha Pena 98. Kemudian, pada malam harinya Ganjar menghadiri acara halal bihalal relawan Jokowi di Hall Basket Senayan, Jakarta.

“Sudah sepatutnya mengingatkan kepada Mas Ganjar selaku Gubernur Jateng untuk fokus bantu rakyat Demak yang sedang dilanda musibah ketimbang sibuk blusukan safari politik ke mana-mana,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan singkat, Senin (15/5).

Kamhar turut prihatin atas bencana banjir rob yang merendam belasan desa di Demak. Ia berdoa bencana tersebut segera berakhir dan teratasi.

Oleh karena itu, Kamhar berharap kepada pemerintah Provinsi (Pemprov) dan stakeholder terkait agar mengulurkan bantuan kepada rakyat Jateng yang tertimpa musibah.

Ganjar, kata dia, selaku orang nomor satu di Jateng sedianya lebih proaktif menyelesaikan persoalan klasik tersebut. Bukan justru berperilaku kontraproduktif dengan mementingkan kepentingan politik praktis Pemilu 2024.

“Bantu rakyat agar penderitaannya ini segera berakhir. Berikan solusi yang bersifat sistemik agar rakyat di sana tak lagi tertimpa bencana serupa. Kalau sudah beres, silakan saja Mas Ganjar kembali melakukan safari politik,” pungkasnya.

Banjir rob merendam 15 desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Minggu (14/5). Bahkan dikabarkan sejumlah dusun terisolir akibat luapan banjir rob tersebut. (*)

SANCAnews.id – Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 15 Mei 2023, dimulai dari Presiden Jokowi yang mengkritik data sering kali tidak akurat sehingga membuat kebijakan yang diambil tak tepat sasaran dan dua rute perjalanan baru kereta dari Solo.

Berikutnya ada berita tentang detail aturan Sri Mulyani soal anggaran mobil listrik PNS dan viral kereta luar biasa yang disewa murid SMAN 3 Bandung. Lalu ada berita tentang polemik kebijakan ASN dapat tunjangan daya tahan tubuh dan saran Bank Dunia agar pemerintah ubah garis kemiskinan.

Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co hingga siang ini. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.

1. Jokowi Sentil Data Tak Akurat: Sering Kita Kedodoran, Bagaimana Putuskan Kebijakan Kalau Data Tidak Update?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik suplai data yang tak akurat sering kali akhirnya membuat kebijakan pemerintah tak tepat sasaran. Salah satu data yang dimaksud adalah data di bidang pertanian.

Oleh sebab itu, ia mendukung digelarnya Sensus Pertanian pada tahun 2023 ini (ST2023) agar bisa mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. "Sering data itu tidak siap dan akurat," kata Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.

Sensus Pertanian sangat penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. "Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi.

2 Kereta Api Baru Beroperasi per 1 Juni 2023 untuk Rute Solo ke Jakarta dan Semarang, Catat Jadwalnya

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasional (Daop) 6 Yogyakarta mulai 1 Juni 2023 akan mengoperasikan 2 kereta api baru dengan rute baru, yaitu Kereta Api Manahan dan Kereta Api Banyu Biru.

Kereta Api Manahan dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang akan berpergian dari Solo ke Jakarta. Adapun Kereta Api Banyu Biru disediakan untuk melayani penumpang yang akan berpergian dengan rute Solo-Semarang.

Kereta Api Manahan dengan keberangkatan pagi akan berangkat dari Stasiun Solo Balapan dan akan berhenti di beberapa stasiun seperti Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Cikarang, dan Jatinegara, sebelum berakhir di Stasiun Gambir.

3. Sri Mulyani Anggarkan Mobil Listrik Pejabat PNS Hampir Rp 1 Miliar, Ini Detail Aturannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada 28 April 2023. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan yakni per 3 Mei 2023.

Pada aturan ini tertera Standar Biaya Masukan atau SBM untuk mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai: a. batas tertinggi; atau b. estimasi," begitu bunyi Pasal 2 beleid tersebut.

Dalam lampiran, dijelaskan berbagai SBM untuk pengadaan-pengadaan, termasuk kendaraan listrik. Untuk motor listrik, penganggarannya maksimal Rp 28.000.000 atau Rp 28 juta per unit. Sedangkan kendaraan listrik untuk operasional kantor bisa dianggarkan maksimal Rp 430.080.000 atau Rp 430 jutaan per unit.

4. Fakta Kereta yang Viral Disewa SMAN 3 Bandung: Total Biaya Capai Rp 210 Juta

Rombongan siswa SMAN 3 Bandung menyewa kereta luar biasa (KLB) untuk melakukan perjalanan study tour ke Bali viral di media sosial. Banyak akun media sosial yang membahas soal penyewaan satu rangkaian kereta oleh para siswa-siswi tersebut, salah satunya akun twitter @jalur5_.

"Ini adalah suasana di dalam kereta restorasi/kereta makan kelas eksekutif yang disewa oleh sekolah ini untuk acara study tour," tulis cuitan akun tersebut dikutip Tempo, Minggu 14 Mei 2023.

Beberapa foto maupun video yang memperlihatkan kereta dengan tulisan ‘KLB SMAN 3 Bandung’ dengan rute Bandung-Surabaya Gubeng berseliweran di media sosial Twitter. Ternyata, KLB sudah pernah beroperasi saat pandemi Covid-19. Berikut fakta-fakta yang dihimpun Tempo soal KLB.

5. Polemik Kebijakan ASN Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh Rp 550 Ribu per Bulan

Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 550 ribu per bulan menuai polemik. Adapun, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Bagi pihak yang kontra mengatakan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh itu tidak tepat. Sementara pihak pro, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah hal baru.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi ASN tidak tepat.

6. Bank Dunia Sarankan Indonesia Ubah Garis Kemiskinan, Pengamat: Pemerintah Jangan Denial

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menduga pemerintah enggan mengubah standar garis kemiskinan yang direkomendasikan Bank Dunia karena masalah citra negara. Sebab, menurut dia, pemerintah akan malu jika angka kemiskinan di negaranya tinggi.

"Di sisi lain, pemerintah mesti meng-cover bantuan sosial lebih banyak," tutur Trubus kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad sore, 14 Mei 2023.

Akan tetapi, menurut Trubus, pemerintah mestinya tidak menghindar dari kenyataan. Trubus berujar, tidak ada salahnya mengikuti standar Bank Dunia karena itu merupakan standar internasional. Toh, kata dia, Bank Dunia membuat rekomendasi bukan tanpa alasan alias sudah melalui kajian. (tempo)

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan dicibir warganet karena sibuk melakukan perjalanan politik, sedangkan warganya di Demak harus menghadapi banjir rob.

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, menilai cibiran warganet sangat beralasan, karena merasa ditelantarkan gubernurnya.

"Jika tak bisa selesaikan masalah rakyat, setidaknya tunjukkanlah empati," kata Andi, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/5).

Menurut dia, seharusnya Gubernur Jateng mencari solusi atas banjir rob yang merendam belasan desa itu. Salah satu yang mungkin bisa diterapkan adalah membangun rumah terapung.

"Agar meski banjir, warga tetap nyaman di dalam rumah, bahkan bisa jadi tempat wisata, atau warganya direlokasi ke tempat yang lebih layak. Lima tahun harusnya bisa beres," saran Andi.

Hingga Minggu (14/5), banjir rob masih merendam 15 desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Bahkan, dikabarkan sejumlah dusun terisolir akibat luapan banjir rob itu.(*)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritisi pasokan data yang tidak akurat yang kerap mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Salah satu data yang dimaksud adalah data pertanian.

Karena itu, ia mendukung diadakannya Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) agar bisa mendapatkan data yang akurat dan mengambil keputusan yang tepat di bidang pertanian..

"Sering data itu tidak siap dan akurat," kata Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.

Sensus Pertanian sangat penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. "Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi.

Kepala negara menjelaskan, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat. "Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?" katanya.

Keluhan dari para petani itu, menurut Jokowi, bisa jadi disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya. "Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya."

Adapun Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 ini adalah yang ketujuh dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).

Meski begitu, ia menilai sensus yang dilakukan per 10 tahun itu terbilang lama, "Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp 3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini?" ucap Jokowi.

Lebih jauh Jokowi meminta agar Sensus Pertanian Tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. "Sensus Pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya melakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya, (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," tuturnya.

Apalagi, kata Jokowi, pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan. Sebanyak 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang.

"Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan, dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," ucap Jokowi.

Sensus Pertanian akan digelar mulai 1 Juni sampai 30 Juli 2023 untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional.

Tak hanya itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data. Adapun Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024. (tempo)

OLEH: DENNY JA                       

APAKAH kemiskinan di Jawa Tengah bisa menurunkan dukungan kepada Ganjar Pranowo sehingga gagal terpilih sebagai presiden Indonesia 2024-2029?

Apakah ada efek elektoral  bagi pernyataan “Jika sebagai gubernur Jawa Tengah saja Ganjar gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, bagaimana bisa kita percaya Ganjar mampu  mensejahterahkan Indonesia jika ia terpilih sebagai Presiden RI?”

Belakangan ini pertanyaan itu sering diajukan kepada saya. Mungkin karena saya dianggap memiliki otoritas menjawabnya karena dua hal.

Pertama, secara keilmuan, saya mengarang buku yang kini menjadi salah satu buku teks kelas Mini MBA marketing politik. Saya dianggap sudah cukup teori dan studi perbandingan untuk menjawab pertanyaan itu.

Kedua, berdasarkan pengalaman, saya sudah ikut memenangkan empat kali pemilu presiden Indonesia berturut-turut. Saya dianggap sudah banyak pula menyelami realitas lapangan untuk menjawab pertanyaan itu.

Jawab saya singkat saja: Ya dan Tidak. Itu tergantung apakah syaratnya terpenuhi.

Ya, masalah kemiskinan di Jawa Tengah dapat menurunkan dukungan kepada Ganjar, menggagalkannya mendapat cukup dukungan selama terpenuhi syarat tiga.

Tidak, isu kemiskinan di Jawa Tengah akan mengempis jika tiga syarat itu tidak terpenuhi. Jika tiga syarat itu tidak hadir sekaligus, isu kemiskinan Jawa Tengah akan diabaikan mayoritas pemilih.

Apakah tiga syarat itu?

Syarat pertama: data itu harus data valid, yang dikeluarkan lembaga yang kredibel dan acapkali menjadi rujukan.

Hanya data kredibel yang bisa kuat dan bertahan lama dalam memori pemilih. Datanya harus  sederhana untuk bisa dimengerti oleh orang awam sekalipun. Data itu harus pula komprehensif. Semakin data itu komprehensif, semakin ia meyakinkan.

Jika datanya tidak valid, tak cukup komprehensif, data itu powerless, dan isu itu akan mati sendiri.

Syarat kedua: tidak cukup hanya datanya valid. Data ini pun harus diketahui seluas mungkin, disadari oleh mayoritas pemilih.

Jika yang tahu data valid itu hanya segelintir intelektual dan kaum terpelajar saja, efek data valid itu juga terbatas. Ia tak akan mengubah tren dukungan secara signifikan ke Ganjar.

Syarat ketiga: tak cukup hanya datanya valid dan diketahui mayoritas pemilih, Ganjar dan pihaknya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima. Yaitu Ganjar gagal memarketingkan counter-nya secara sama luasnya dengan beredarnya isu itu.

Jika Ganjar dan tim bisa membatasi, memberi penjelasan yang meyakinkan, isu kemiskinan Jawa Tengah akan mengempis. Efek elektoralnya tak akan mengubah trend dukungan ke Ganjar.

Saya mencoba melacak di Google, juga di media sosial. Sumber berita apa yang bisa dijadikan rujukan soal kemiskinan di Jawa Tengah.

Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan isu kemiskinan sudah pula dijadikan bahan orasi singkat di Tik Tok, diantara isu yang dianggap kelemahan Ganjar.

Salah satunya berita di Kontan, 27 Januari 2023. Judul berita itu cukup mencolok: Daftar Provinsi Terkaya dan Termiskin 2022, Yogyakarta dan Jateng termasuk. (1)

Dengan prosentase kemiskinan 10. 98  persen, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua termiskin di Jawa. Memang ada Yogkarta yang secara prosentase lebih miskin dibandingkan Jawa Tengah. Tapi secara prosentase, Jawa Tengah memang lebih miskin dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa: Jawa Barat, DKI, Banten dan Jawa Timur di tahun itu, 2022.

Pada berita lain, ada pula data yang menunjukkan. Prosentase kemiskinan di Jawa Tengah melampaui prosentase kemiskinan nasional.

Secara nasional, prosentase kemiskinan di Indonesia tahun 2022, di bulan September sebesar 9,57 persen. Bisa dikatakan ini rata- rata prosentase kemiskinan se-Indonesia.

Tapi prosentase kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi lagi: 10,98 persen.

Data mengenai prosentase kemiskinan di provinsi dan nasional berbeda- beda sepanjang tahun, karena setiap kuartal ada data terbaru. Ada data bulan Maret. Ada data bulan September. Tapi peringkat provinsi sepanjang tahun tak banyak berubah.

Kemiskinan adalah kategori multi dimensi. Namun satu indikator saja seperti prosentase kemiskinan di atas sudah bisa membentuk persepsi publik.

Dalam beberapa  kasus, pilihan politik bisa dipengaruhi oleh persepsi, walau parsial, ketimbang oleh kumpulan data yang lebih multi variabel.

Politics is perception.  Satu elemen dari kemiskinan, yaitu prosentase kemiskinan, memang sudah bisa mengubah persepsi pemilih kepada kapabilitas kandidat.

Masalahnya, isu ekonomi adalah panglima. Isu itu selalu dianggap pemilih Indonesia sebagai isu sangatlah penting. Apalagi setelah pandemik Covid-19 yang sudah tiga tahun memporak- porandakan kita. Kemajuan  ekonomi, keluar dari kemiskinan menjadi dambaan.

Rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangat, sangat, sangatlah menentukan. Ia selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan  untuk meng- upgrade atau men- downgrade calon presiden.

Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik.

Soal isu ekonomi dalam pemilu presiden, saya teringat pemilu di Amerika Serikat tahun 1992, antara George Bush versus Bill Clinton.

Saat itu George Bush adalah incumbent, pertahana yang ingin terpilih kedua kalinya.  Bush pun populer karena ia berhasil mengusir Irak yang menginvansi kuwait melalui Operation Desert Shield 1991.

Nama Bush berkibar secara nasional. Tapi tim Bill Clinton, khususnya konsultan politik James Carville melihat kelemahan pemerintahan Bush. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun.

Maka lahirlah slogan kampanye yang terkenal: “It is economy, Stupid!.” Ini soal ekonomi,  bodoh! Pilpres Amerika Serikat sekarang ini soal ekonomi yang merosot. Bukan soal invasi Irak dan Kuwait. Bukan soal soal lain.

Lihatlah kinerja Bush soal ekonomi. Ia gagal. Lihat datanya. Lihak rekam jejaknya. Lihat track recordnya.

Jika Bush gagal soal ekonomi ketika ia menjadi presiden periode pertama, apa pula jaminannya ia bakal berhasil jika menjadi presiden lagi di periode kedua.

Isu ekonomi semakin mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah.

Bisa diduga lawan- lawan Ganjar akan pula menjadikan ekonomi sebagai isu utama pemilihan presiden. Isu ekonomi bahkan mengalahkan isu soal agama, korupsi dan hak asasi manusia.

Mereka  akan katakan: lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah prosentase kemiskinan di Jateng nomor 2 terburuk di Jawa (2022)?

Bukankah prosentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan di Indonesia (2022)?

Patut diduga ke depan, aneka bentuk informasi soal Ganjar dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Ini era setiap individu bisa mem-posting dan mem-forward apapun yang mereka anggap penting.

Model info seperti ini akan meluas: “Jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa mensejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi? Jika satu provinsi gagal, bagaimana bisa berhasil di 38 provinsi?”

Ganjar kini bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Dari sejumlah lembaga survei, kadang Ganjar dipilih paling banyak, kadang Prabowo yang paling banyak.

Dua- dua survei itu, Ganjar atau Prabowo memimpin sementara, dua duanya bisa benar. Itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya. Dalam bahasa teknis survei, itu disebut soft supporters.

Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu, lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar yang gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah agar prosentasenya tidak lebih tinggi dibanding rata- rata nasional, itu juga menjadi isu yang potensial mengubah dukungan.

“It is economy, stupid!”  yang terjadi dalam pemilu 1992 di Amerika Serikat bisa jadi dimodifikasi untuk pilpres di Indonesia tahun 2024, dan menghantam Ganjar.

Tapi akankah dukungan atas Ganjar menurun? Akibatnya Ganjar gagal terpilih presiden?

Tentu saja Ganjar Pranowo dan tim PDIP akan pula mengerahkan penjelasan meng-counter itu itu.

Hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.

Tapi untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan. rmol.id