SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tersingkir oleh koalisi pendukung pemerintah jika masih cawe-cawe pada Pilpres 2024.

“Sangat berpotensi (ditinggal), apalagi sudah mendekati waktu akhir jabatan dari Pak Jokowi,” kata Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/5).

Hensat, sapaan Hendri Satrio memandang, dinamika politik menjelang Pemilu 2024 semakin cair dan dinamis. Sehingga kepentingan antar parpol pun bisa saja berbeda. Tak terkecuali parpol parpol yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.

“Anggaplah kalau ada dua putaran pilpres, akhir Juni konstelasi akan berubah (yang awalnya mendukung bisa jadi lawan),” kata Hensat.

Atas dasar itu, Hensat menyarankan Jokowi tetap menjaga relasan dengan semua parpol, termasuk yang di luar pemerintahan. Pasalnya, setelah tidak menjabat Presiden, mantan Walikota Solo itu akan kembali menjadi petugas partai di PDIP. 

“Jadi ya dihormati saja kedaulatan masing-masih. Parpol menghormati Jokowi sebagai Presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Pak Jokowi juga menghargai kedaulatan parpol,” pungkasnya. (*)

SANCAnews.id –  Kritik Bacapres Anies Baswedan terhadap kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik dinilai wajar dan wajar. Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kritik Anies sangat logis karena subsidi memang salah sasaran dan salah tujuan.

Sebab, jika tujuan subsidi adalah untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi emisi karbon, jelas salah. Padahal, sumber energi kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan batu bara.

“Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi. Jadi, penggunaan kendaraan listrik hanya sekadar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis Sabtu (14/5).

Atas dasar itu, kata lehislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemberian subsidi ini juga tidak tepat. Karena yang mendapat subsidi adalah orang kaya.

Oleh karenanya, kebijakan ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp70 juta/unit untuk pembelian mobil listrik dan Rp7juta/unit untuk pembelian motor listrik.

Menurutnya, subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya.

"Subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Aktivis media sosial Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mengatakan, ada tiga proyek yang mangkrak pada 2024.

Terkait proyek mangkrak atau gagal, pemerintah baru-baru ini mengakui salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, merupakan proyek gagal.

Hal ini ditanggapi melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Dokter Tifa juga menilai proyek Ibukota Negara Nusantara (IKN), Kereta Cepat Indonesia-China dan food estate semuanya akan menjadi proyek mangkrak.

"Ayo dibuat List, Proyek apa yang bakal mangkrak tahun 2024; IKN, KCIC, Food Estate," ungkap Dokter Tifa dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (12/5).

Sementara itu, terkait pemerintah yang mengakui proyek Bandara Kertajati adalah proyek gagal, pemerintah dalam hal ini, Komite Percepatan Penyediaan Infastruktur Prioritas (KPPIP), menegaskan penyebab bahwa salah satu Proyek Srategis Nasional (PSN) yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat merupakan proyek gagal karena sepi penumpang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pencapaian gagalnya Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya infrastruktur pendukung seperti Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses, contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu.

Wahyu menyebut pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan akses jalannya. (*)

SANCAnews.id – Demonstrasi dilakukan oleh 98 aktivis Pro Anies di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat sore (12/5).

Mereka memprotes sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai melanggar hukum karena menggunakan fasilitas negara untuk calon Pilpres 2024.

"Dia (Presiden) makan, minum, lalu fasilitas kunjungan gunakan pesawat kepresidenan saat deklarasi capres Ganjar," kata Ketua Aktivis 98 Pro Anies, Yusuf Blegur saat dijumpai Kantor Berita Politik RMOL di lokasi.

Pegiat sosial dan aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari itu menilai, sikap Jokowi yang terlalu ikut campur dalam urusan capres dengan memanfaatkan fasiltas negara akan menjadi preseden buruk.

Oleh karenanya, ia berharap lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri segera mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala negara.

"Kita coba gali dan akan membuat class action, juga laporan kepada KPK. Kami berharap KPK mengambil langkah, minimal melakukan penyelidikan apakah benar ditemukan pelanggaran karena memanfaatkan fasilitas negara," pungkasnya.

Dalam aksinya, massa turut membawa spanduk merah bertuliskan, "KPK Wajib Usut Tuntas Penyalahgunaan Fasilitas Negara-Istana Kepresidenan. Perubahan untuk Rakyat!". (*)

SANCAnews.id – Aktivis prodemokrasi Adamsyah Wahab atau Don Adam mengomentari pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai informasi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jaksel membangun 8 sumur resapan di Jalan Raya Ciledug, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, atas perintah Heru.

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Camat Kebayoran Lama, Sidik Rawanta. Harapannya, tidak ada genangan terjadi lagi usai sumur resapan dibangun.

“Pembangunan sumur resapan ini tindak lanjut dari perintah Pj Gubernur DKI (Heru Budi Hartono). Kita harapkan dengan adanya pembangunan sumur resapan ini, genangan tidak terjadi lagi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/5/2023).

Menanggapi hal tersebut, Don Adam justru mempersilahkan publik untuk mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Silakan kritik @psi_id. Waktu dan tempat kami silakan,” ujar Don, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat (12/5/2023).

PSI merupakan salah satu partai politik yang kerap mengkritik kebijakan Anies Baswedan. Program sumur resapan menjadi salah satu program yang dikritik.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana pernah mengkritik program sumur resapan karena dianggap menimbulkan banyak dampak salah satunya membahayakan pengguna jalan.

Sementara itu, pembangunan sumur resapan oleh Heru disorot lantaran Heru kerap dicap sebagai orang yang diperintahkan untuk menghapus jejak Anies di Jakarta.

Di sisi lain, pembangunan sumur resapan merupakan program yang digagas oleh Anies sewaktu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. (*)