SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, meminta Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi tegas menjadi wasit netral di Pilpres 2024. Menurutnya, jika Jokowi ikut menentukan strategi koalisi, pasangan calon yang akan bertarung di pilpres sudah tidak pada prinsipnya.

Hal itu disampaikan Denny dalam diskusi bertajuk "Fenomena Stealth Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" yang digelar Selasa (9/5/2023).

"Apa pun kalau presiden ikut menetukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral," kata Denny.

Adapun terkait anggapan jika Presiden Jokowi berhak ikut campur terhadap pelaksanaan Pilpres lantaran penting bagi keberlanjutan legacy kepemimpinannya, Denny pun mempertanyakan legacy kepemimpinan Jokowi terkait dengan persoalan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Terakhir dikatakan beliau berhak karena ini melanjutkan legacy-legacy keberlanjutan pembangunannya saya kalau masalah ekonomi tidak punya hak kompetensi untuk bicara. Tapi kalau untuk bicara hukum dan pemberantasan korupsi legacy semcam apa yang akan dilanjutkan," ungkapnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas pelemahan, kelumpuhan dan pembunuhan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena pelemahan kelumpuhan dan pembunuhan KPK itu dilakukan melalui perubahan UU KPK dan presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif justru legislatif yang ikut menyetujui perubahan UU KPK itu beliau adalah kepala koalisi dalam lembaga kepresidenan," tuturnya.

"Jadi legacy hukum apa yang ingin diteruskan, menurut saya penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi itu adalah yang terburuk yang terkonfirmasi oleh IPK yang turun sampai 4 poin terburuk dalam sejarah reformasi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan, di lain sisi memang Presiden Jokowi mengaku tak ikut cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024. Namun di sisi lain justru Jokowi membangun komunikasi di belakang dengan pimpinan partai-partai politik.

"Tapi di Palung belakang bicara lah dengan para pimpinan parpol dengan para ketua-ketua partai dan lain-lain akan dikonfirmasi bahwa presiden lah yang menetukan kenapa Sandi mendekati PPP, kenapa Erick Thohir mendadak dangdut menjadi NU, kenapa pak Prabowo diminta berpasangan dengan Airlangga," tuturnya.

"Kenapa ada upaya upaya menjegal Anies Baswedan, saya pikir hentikan presiden. Jadi lah wasit yang netral karena itu lah amanat konstitusi kita," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan 6 partai politik gabungan (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5), juga dikritik oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Anggota Dewan Pertimbangan Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara tegas masalah cuti dari jabatan untuk berkampanye, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Artinya, lembaga kepresidenan harus dipandang sebagai lembaga yang tidak partisan,” ujar Titi kepada wartawan, Selasa (9/5).

Titi mengurai, kegiatan kampanye yang diatur pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengamanatkan larangan bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, yang ikut serta dalam kampanye pemilu tidak memanfaatkan jabatannya.

“Aktivitas-aktivitas yang sifatnya partisan harus dilakukan dalam masa cuti, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan, atau fasilitas negara,” tambahnya menegaskan.

Oleh karena itu, Titi meminta Jokowi agar tidak menjadi partisan politik kelompok tertentu, terlebih memanfaatkan fasilitas negara yang ia peroleh.

“Jadi, kalau memang ingin berpolitik praktis, ikuti filosofi pengaturan UU Pemilu. Itu harus dilakukan ketika cuti, tidak memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas jabatan,” tuturnya.

Menurut Titi, Presiden Jokowi harus mengikuti aturan yang berlaku secara konkret dengan tidak menggunakan berbagai fasilitas negara untuk meraih kekuasaan Pilpres 2024.

"Dengan tidak menggunakan fasilitas negara dan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan Pilpres 2024,” tandas Titi. (rmol)

SANCAnews.id – Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada 7-10 Mei 2023 di Hall B, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau langsung kegiatan dengan tema “Sinergi dan Inovasi Ekonomi Digital: Membina Pertumbuhan”.

"Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, langkah yang dilakukan Bank Indonesia bersama dengan pelaku industri, stakeholder, lintas Kementerian dan lembaga," kata Jerry di lokasi, Senin (8/5).

FEKDI sendiri bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Acara ini menjadi ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.

Jerry menegaskan, Kementerian Perdagangan mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Upaya konkret Kemendag di antaranya adalah menargetkan digitalisasi sebanyak 1.000 pasar per tahun.

Hal ini sejalan dengan agenda prioritas digital economy dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, yang berfokus pada kemaj?uan konektivitas sistem pembayaran, literasi, serta inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Ini menunjukkan bahwa digitalisasi teknologi dan inovasi dikombinasikan dan terimplementasi di lapangan," tandas Jerry. (rmol)

SANCAnews.id – Tim Kerja Malaria Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Helen Dewi Prameswari menyatakan kasus malaria di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) tahun 2022 sebenarnya berasal dari perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara. (PPU).

Hal itu dia jelaskan belum lama ini. Dia menegaskan, tak ada malaria yang berasal dari IKN.

"Tim tidak menemukan malaria di IKN. Temuan yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa di kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak ditemukan adanya malaria," ujarnya, disadur Senin (08/05/2023).

Dia menegaskan, permasalahan malaria di wilayah IKN berasal dari wilayah lintas batas yang berbatasan dengan Kabupaten PPU. Yakni, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Tingginya angka kasus malaria di Kabupaten PPU merupakan muara kasus dari wilayah lintas batas kabupaten tersebut. Di mana di Kabupaten PPU terdapat satu puskesmas rawat inap.

Yaitu Puskesmas Sotek yang menjadi rujukan dari wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kubar. Untuk diketahui, wilayah daratan IKN seluas sekitar 256.142 hektare terletak pada dua kabupaten.

Kawasan IKN beririsan dengan enam kecamatan. Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-Sanga.

Sementara itu wilayah endemis malaria terdekat dari IKN berada di Kelurahan Sotek, Kabupaten PPU yang jaraknya ke Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku sekitar 40 kilometer. Sedangkan, nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab malaria paling jauh terbang hanya 1-2 kilometer.

Pada kesempatan terpisah Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten PPU Ponco Waluyo mengatakan kasus malaria terakhir yang ditemukan di wilayah yang sekarang menjadi IKN tersebut adalah pada November 2018.

"Saat itu kami menemukan kasus indigenous terakhir di kawasan itu, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kami temukan kasus tersebut," ujar Ponco yang sudah sejak tahun 1992 terlibat dalam penanganan kasus malaria.

Beberapa kasus malaria yang ditemukan di wilayah IKN merupakan kasus impor dari tempat lain, misalnya kasus malaria di Persemaian Semoi, bukan kasus asli dari yang digarap IKN saat ini.

"Itu merupakan kasus malaria dari luar yaitu beberapa kasus yang positif dari pekerja daerah aliran sungai yang melakukan penanaman bibit pohon di sepanjang jalur di kawasan IKN," kata Ponco.

Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan PPU telah melakukan survei untuk kelompok pekerja yang berisiko. Bahkan sudah pengambilan sampel bagi pekerja konstruksi, namun hingga saat ini belum ada yang terpapar kasus malaria, sehingga ia menyatakan aman. (suara)

SANCAnews.id – Bulan selalu memiliki daya tarik tersendiri, menjadikannya objek penelitian favorit para ilmuwan dan astronot. Meski sudah banyak penelitian yang mengungkap temuan di sana, Bulan masih menyimpan banyak rahasia yang bisa diungkap.

Salah satu rahasia tersembunyi di Bulan telah digali oleh para ilmuwan berkat misi Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) NASA, yang mengukur perubahan medan gravitasi Bulan. Penemuan itu terkubur di bawah cekungan Aitken kutub selatan di wilayah Bulan, salah satu kawah terbesar di tata surya.

Temuan ini berupa struktur dengan berat sekitar 2,18 miliar kilogram dan berukuran panjang lebih dari 300 km dan panjang 2000 km. Para peneliti berpendapat bahwa struktur ini terbuat dari inti asteroid logam atau oksida dari kristalisasi lautan magma.

"Salah satu penjelasan dari massa ekstra ini adalah bahwa logam dari asteroid yang membentuk kawah ini masih tertanam di mantel Bulan," Jelas penulis utama studi ini, Peter B. James dilansir dari Indy100, Seniin (8/5).

James turut menjelaskan betapa besarnya temuan ini yang digambarkan seperti tumpukan logam lima kali lebih besar dari pulau Hawaii dan itu terkubur di bawah permukaan tanah.

"Bayangkan mengambil setumpuk logam lima kali lebih besar dari Pulau Besar Hawaii dan menguburnya di bawah tanah. Itu kira-kira berapa banyak massa tak terduga yang kami deteksi,” jelas dia. (mdk)