SANCAnews.id

SANCAnews.id – Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak hattrick dengan mempertahankan medali emas tiga kali berturut-turut di Sea Games 2023.

Indonesia mengukuhkan statusnya sebagai raja bola voli putra se-Asia Tenggara, setelah membungkam tuan rumah Kamboja 3-0, pada final yang berlangsung di Olympic Complex Indoor Main Hall.

Prestasi itu mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut sosok yang akrab disapa AHY itu, pencapaian itu merupakan sesuatu yang luar biasa.

"Yang membuat lebih bangga, karena lima atlet di tim nasional lainnya, yaitu Dio Zulfikri, Fahry Septian, Hendra Kurniawan, Malizi dan Boy Arnez, merupakan atlet Lavani, tim bola voli binaan Bapak SBY," kata AHY, seperti dikutip redaksi melalui akun Twitternya, Selasa (9/5).

Set pertama berhasil dimenangi Indonesia dengan skor 25-21. Kemudian di set selanjutnya Indonesia tak terbendung dan mengandaskan perlawanan Kamboja secara berturut-turut 25-10 dan 25-15.

"Selamat sekali lagi! Semoga bisa terus membawa bola voli Tanah Air semakin maju dan berprestasi di tingkat dunia," tandas AHY. (rmol)

SANCAnews.id – Jajaran pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela kepala negara karena dianggap lawan bicara dalam urusan Pilpres 2024. Mereka juga menyerang orang-orang yang mempertanyakan campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahun.

Jokowi dianggap tidak salah mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. PDIP menganggap, sangat melecehkan hati masyarakat jika Jokowi dianggap cawe-cawe di Pilpres 2024 karena mengumpulkan para ketua umum tersebut.

"Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas, bahkan penting mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (7/5).

PDIP mempertanyakan kesalahan Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. PDIP menegaskan, apabila para ketua umum partai menghendaki tatanan yang saat ini dibangun Presiden Jokowi, maka penting untuk dilanjutkan. Sehingga tak ada salahnya untuk didiskusikan.

PDIP mencontohkan sikap Jokowi menghargai putusan politik Partai NasDem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, Partai NasDem sampai saat ini masih menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya masing masing," tegasnya.

Tak hanya itu, PPP menyinggung saat Jusuf Kalla menjadi wakil presiden namun juga menjabat sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat masih menjabat sebagai wapres tahun 2019.

"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Senin (8/5).

Dia pun menilai, pertemuan antara ketum parpol dan Jokowi hal wajar. Apalagi pertemuan di luar jam kerja dan tidak ada UU yang melanggar dinilai sah-sah saja.

"Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tegasnya.

"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," imbuh dia.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi santai sindiran Jusuf Kalla (JK), terkait tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menjelaskan, pertemuan para ketua umum parpol tersebut bukan hal baru, karena para presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, yakni melakukan pertemuan dengan ketua umum parpol koalisi pemerintahan.

"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma'rif Amin (di Pilpres 2019)," kata Hasto, saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK).

"Tetapi tentu saja Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.

Hasto menegaskan bahwa tidak ada pembahasan soal politik, sebab yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ujar Hasto.

Terkait tidak diundangnya Partai NasDem, Hasto menegaskan bahwa itu terkait dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok capres usungan Nasdem, yang menjadi antitesa dari Presiden Jokowi.

Sementara kebutuhan bangsa saat ini tentu saja meneruskan apa yang sudah dijalankan Presiden Jokowi.

"Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," tegas Hasto.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan termasuk kritik yang disampaikan.

"Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," imbuh dia.

4 dari 5 halaman

Diberitakan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh gelisah. Dia merasa Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahunan begitu kentara.

Paloh pun blak-blakan mengutarakan kegelisahannya itu saat bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Mestinya, pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden.

"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/5).

"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.

Menurut pandangan Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Ia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.

"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.

"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.

Tak hanya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menilai, seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.

Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai, rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan.

"Jadi tidak perlu ada intervensi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Maka, dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," ujar Anies.

Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut, rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan, itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa," imbuh Anies. (mdk)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, meminta Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi tegas menjadi wasit netral di Pilpres 2024. Menurutnya, jika Jokowi ikut menentukan strategi koalisi, pasangan calon yang akan bertarung di pilpres sudah tidak pada prinsipnya.

Hal itu disampaikan Denny dalam diskusi bertajuk "Fenomena Stealth Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" yang digelar Selasa (9/5/2023).

"Apa pun kalau presiden ikut menetukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral," kata Denny.

Adapun terkait anggapan jika Presiden Jokowi berhak ikut campur terhadap pelaksanaan Pilpres lantaran penting bagi keberlanjutan legacy kepemimpinannya, Denny pun mempertanyakan legacy kepemimpinan Jokowi terkait dengan persoalan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Terakhir dikatakan beliau berhak karena ini melanjutkan legacy-legacy keberlanjutan pembangunannya saya kalau masalah ekonomi tidak punya hak kompetensi untuk bicara. Tapi kalau untuk bicara hukum dan pemberantasan korupsi legacy semcam apa yang akan dilanjutkan," ungkapnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas pelemahan, kelumpuhan dan pembunuhan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena pelemahan kelumpuhan dan pembunuhan KPK itu dilakukan melalui perubahan UU KPK dan presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif justru legislatif yang ikut menyetujui perubahan UU KPK itu beliau adalah kepala koalisi dalam lembaga kepresidenan," tuturnya.

"Jadi legacy hukum apa yang ingin diteruskan, menurut saya penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi itu adalah yang terburuk yang terkonfirmasi oleh IPK yang turun sampai 4 poin terburuk dalam sejarah reformasi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan, di lain sisi memang Presiden Jokowi mengaku tak ikut cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024. Namun di sisi lain justru Jokowi membangun komunikasi di belakang dengan pimpinan partai-partai politik.

"Tapi di Palung belakang bicara lah dengan para pimpinan parpol dengan para ketua-ketua partai dan lain-lain akan dikonfirmasi bahwa presiden lah yang menetukan kenapa Sandi mendekati PPP, kenapa Erick Thohir mendadak dangdut menjadi NU, kenapa pak Prabowo diminta berpasangan dengan Airlangga," tuturnya.

"Kenapa ada upaya upaya menjegal Anies Baswedan, saya pikir hentikan presiden. Jadi lah wasit yang netral karena itu lah amanat konstitusi kita," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan 6 partai politik gabungan (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5), juga dikritik oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Anggota Dewan Pertimbangan Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara tegas masalah cuti dari jabatan untuk berkampanye, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Artinya, lembaga kepresidenan harus dipandang sebagai lembaga yang tidak partisan,” ujar Titi kepada wartawan, Selasa (9/5).

Titi mengurai, kegiatan kampanye yang diatur pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengamanatkan larangan bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, yang ikut serta dalam kampanye pemilu tidak memanfaatkan jabatannya.

“Aktivitas-aktivitas yang sifatnya partisan harus dilakukan dalam masa cuti, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan, atau fasilitas negara,” tambahnya menegaskan.

Oleh karena itu, Titi meminta Jokowi agar tidak menjadi partisan politik kelompok tertentu, terlebih memanfaatkan fasilitas negara yang ia peroleh.

“Jadi, kalau memang ingin berpolitik praktis, ikuti filosofi pengaturan UU Pemilu. Itu harus dilakukan ketika cuti, tidak memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas jabatan,” tuturnya.

Menurut Titi, Presiden Jokowi harus mengikuti aturan yang berlaku secara konkret dengan tidak menggunakan berbagai fasilitas negara untuk meraih kekuasaan Pilpres 2024.

"Dengan tidak menggunakan fasilitas negara dan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan Pilpres 2024,” tandas Titi. (rmol)

SANCAnews.id – Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada 7-10 Mei 2023 di Hall B, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau langsung kegiatan dengan tema “Sinergi dan Inovasi Ekonomi Digital: Membina Pertumbuhan”.

"Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, langkah yang dilakukan Bank Indonesia bersama dengan pelaku industri, stakeholder, lintas Kementerian dan lembaga," kata Jerry di lokasi, Senin (8/5).

FEKDI sendiri bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Acara ini menjadi ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.

Jerry menegaskan, Kementerian Perdagangan mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Upaya konkret Kemendag di antaranya adalah menargetkan digitalisasi sebanyak 1.000 pasar per tahun.

Hal ini sejalan dengan agenda prioritas digital economy dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, yang berfokus pada kemaj?uan konektivitas sistem pembayaran, literasi, serta inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Ini menunjukkan bahwa digitalisasi teknologi dan inovasi dikombinasikan dan terimplementasi di lapangan," tandas Jerry. (rmol)