SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tim Kerja Malaria Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Helen Dewi Prameswari menyatakan kasus malaria di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) tahun 2022 sebenarnya berasal dari perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara. (PPU).

Hal itu dia jelaskan belum lama ini. Dia menegaskan, tak ada malaria yang berasal dari IKN.

"Tim tidak menemukan malaria di IKN. Temuan yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa di kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak ditemukan adanya malaria," ujarnya, disadur Senin (08/05/2023).

Dia menegaskan, permasalahan malaria di wilayah IKN berasal dari wilayah lintas batas yang berbatasan dengan Kabupaten PPU. Yakni, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Tingginya angka kasus malaria di Kabupaten PPU merupakan muara kasus dari wilayah lintas batas kabupaten tersebut. Di mana di Kabupaten PPU terdapat satu puskesmas rawat inap.

Yaitu Puskesmas Sotek yang menjadi rujukan dari wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kubar. Untuk diketahui, wilayah daratan IKN seluas sekitar 256.142 hektare terletak pada dua kabupaten.

Kawasan IKN beririsan dengan enam kecamatan. Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-Sanga.

Sementara itu wilayah endemis malaria terdekat dari IKN berada di Kelurahan Sotek, Kabupaten PPU yang jaraknya ke Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku sekitar 40 kilometer. Sedangkan, nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab malaria paling jauh terbang hanya 1-2 kilometer.

Pada kesempatan terpisah Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten PPU Ponco Waluyo mengatakan kasus malaria terakhir yang ditemukan di wilayah yang sekarang menjadi IKN tersebut adalah pada November 2018.

"Saat itu kami menemukan kasus indigenous terakhir di kawasan itu, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kami temukan kasus tersebut," ujar Ponco yang sudah sejak tahun 1992 terlibat dalam penanganan kasus malaria.

Beberapa kasus malaria yang ditemukan di wilayah IKN merupakan kasus impor dari tempat lain, misalnya kasus malaria di Persemaian Semoi, bukan kasus asli dari yang digarap IKN saat ini.

"Itu merupakan kasus malaria dari luar yaitu beberapa kasus yang positif dari pekerja daerah aliran sungai yang melakukan penanaman bibit pohon di sepanjang jalur di kawasan IKN," kata Ponco.

Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan PPU telah melakukan survei untuk kelompok pekerja yang berisiko. Bahkan sudah pengambilan sampel bagi pekerja konstruksi, namun hingga saat ini belum ada yang terpapar kasus malaria, sehingga ia menyatakan aman. (suara)

SANCAnews.id – Bulan selalu memiliki daya tarik tersendiri, menjadikannya objek penelitian favorit para ilmuwan dan astronot. Meski sudah banyak penelitian yang mengungkap temuan di sana, Bulan masih menyimpan banyak rahasia yang bisa diungkap.

Salah satu rahasia tersembunyi di Bulan telah digali oleh para ilmuwan berkat misi Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) NASA, yang mengukur perubahan medan gravitasi Bulan. Penemuan itu terkubur di bawah cekungan Aitken kutub selatan di wilayah Bulan, salah satu kawah terbesar di tata surya.

Temuan ini berupa struktur dengan berat sekitar 2,18 miliar kilogram dan berukuran panjang lebih dari 300 km dan panjang 2000 km. Para peneliti berpendapat bahwa struktur ini terbuat dari inti asteroid logam atau oksida dari kristalisasi lautan magma.

"Salah satu penjelasan dari massa ekstra ini adalah bahwa logam dari asteroid yang membentuk kawah ini masih tertanam di mantel Bulan," Jelas penulis utama studi ini, Peter B. James dilansir dari Indy100, Seniin (8/5).

James turut menjelaskan betapa besarnya temuan ini yang digambarkan seperti tumpukan logam lima kali lebih besar dari pulau Hawaii dan itu terkubur di bawah permukaan tanah.

"Bayangkan mengambil setumpuk logam lima kali lebih besar dari Pulau Besar Hawaii dan menguburnya di bawah tanah. Itu kira-kira berapa banyak massa tak terduga yang kami deteksi,” jelas dia. (mdk)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resah. Ia menilai Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahun begitu kentara.

Paloh pun blak-blakan mengungkapkan kegelisahannya saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai negarawan. Seharusnya, pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik hak istimewa sebagai presiden.

"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Sabtu (6/5).

"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.

Menurut pandangan Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.

"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.

"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.

Sentilan JK

Kegelisahan Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. JK berkata, seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.

Anies Minta Negara Netral

Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai, rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan.

"Jadi tidak perlu ada intervensi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Maka, dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," ujar Anies.

Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut, rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan, itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa," imbuh Anies.

Jokowi Langgar Etika Politik?

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024.

Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang.

Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika.

"Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024," katanya.

Denny pun menyoroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik minus NasDem di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Presiden Jokowi sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang NasDem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem-Demokrat-PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," tutur Denny.

"Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain," imbuhnya. (merdeka)

SANCAnews.id – Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di Kampung Bahari III, Tanjung Priok. Upaya penggerebekan itu mendapat perlawanan dari warga setempat, Senin (8/5/2023) pagi.

Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Riyanto mengatakan, penggerebekan dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB. Beberapa warga menyerang anggota dengan menggunakan batu dan kayu.

"Saat anggota melakukan penindakan tersebut terdapat beberapa warga melakukan penyerangan dan perlawanan dengan menggunakan batu dan kayu," kata Slamet kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Slamet, pihaknya kemudian meminta bantuan dari Polsek Tanjung Priok dan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara. Akhirnya, tiga pelaku masing-masing berinisial RR, PR, dan AS yang diduga terlibat dalam pengedaran narkoba berhasil diamankan.

"Hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba," ungkapnya.

Selain mengamankan para pelaku, anggota di lapangan juga turut mengamankan beberapa barang bukti berupa paket sabu dengan berat total 25,32 gram berikut alat hisapnya alias bong. Bukti tersebut ditemukan dalam gubuk-gubuk di sekitar lokasi yang diduga sebagai tempat mengonsumsi narkoba.

"Kami berhasil ditemukan beberapa alat hisap, korek dan cangklong yang sudah disiapkan oleh para pelaku," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Menanggapi maraknya aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran di depan umum, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengingatkan anggotanya untuk taat dan patuh pada aturan resmi yang berlaku.

Perintah itu menanggapi maraknya kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melanggar disiplin dan akhirnya viral di media sosial.

"Hindari pelanggaran sekecil apapun karena saat ini pelanggaran kepolisian menjadi isu yang mudah viral," kata Karyoto kepada wartawan, Senin (8/5).

Selain itu, Karyoto mengingatkan kepada para komandan satuan agar mengawasi dan menegakkan aturan yang ada kepada seluruh anggota.Terlebih, menjadi contoh bagi para anggotanya dalam mentaati peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, bila ada anggota yang melanggar, Karyoto meminta para komandan satuan untuk segera memberikan sanksi sebagai efek jera.

"Didisiplinkan dan ditindak tegas bila menemukan pelanggaran-pelanggaran arogansi petugas di lapangan," ucap Karyoto. (rmol)