SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resah. Ia menilai Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahun begitu kentara.

Paloh pun blak-blakan mengungkapkan kegelisahannya saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai negarawan. Seharusnya, pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik hak istimewa sebagai presiden.

"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Sabtu (6/5).

"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.

Menurut pandangan Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.

"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.

"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.

Sentilan JK

Kegelisahan Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. JK berkata, seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.

Anies Minta Negara Netral

Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai, rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan.

"Jadi tidak perlu ada intervensi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Maka, dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," ujar Anies.

Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut, rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan, itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa," imbuh Anies.

Jokowi Langgar Etika Politik?

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024.

Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang.

Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika.

"Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024," katanya.

Denny pun menyoroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik minus NasDem di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Presiden Jokowi sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang NasDem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem-Demokrat-PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," tutur Denny.

"Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain," imbuhnya. (merdeka)

SANCAnews.id – Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di Kampung Bahari III, Tanjung Priok. Upaya penggerebekan itu mendapat perlawanan dari warga setempat, Senin (8/5/2023) pagi.

Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Riyanto mengatakan, penggerebekan dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB. Beberapa warga menyerang anggota dengan menggunakan batu dan kayu.

"Saat anggota melakukan penindakan tersebut terdapat beberapa warga melakukan penyerangan dan perlawanan dengan menggunakan batu dan kayu," kata Slamet kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Slamet, pihaknya kemudian meminta bantuan dari Polsek Tanjung Priok dan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara. Akhirnya, tiga pelaku masing-masing berinisial RR, PR, dan AS yang diduga terlibat dalam pengedaran narkoba berhasil diamankan.

"Hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba," ungkapnya.

Selain mengamankan para pelaku, anggota di lapangan juga turut mengamankan beberapa barang bukti berupa paket sabu dengan berat total 25,32 gram berikut alat hisapnya alias bong. Bukti tersebut ditemukan dalam gubuk-gubuk di sekitar lokasi yang diduga sebagai tempat mengonsumsi narkoba.

"Kami berhasil ditemukan beberapa alat hisap, korek dan cangklong yang sudah disiapkan oleh para pelaku," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Menanggapi maraknya aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran di depan umum, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengingatkan anggotanya untuk taat dan patuh pada aturan resmi yang berlaku.

Perintah itu menanggapi maraknya kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melanggar disiplin dan akhirnya viral di media sosial.

"Hindari pelanggaran sekecil apapun karena saat ini pelanggaran kepolisian menjadi isu yang mudah viral," kata Karyoto kepada wartawan, Senin (8/5).

Selain itu, Karyoto mengingatkan kepada para komandan satuan agar mengawasi dan menegakkan aturan yang ada kepada seluruh anggota.Terlebih, menjadi contoh bagi para anggotanya dalam mentaati peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, bila ada anggota yang melanggar, Karyoto meminta para komandan satuan untuk segera memberikan sanksi sebagai efek jera.

"Didisiplinkan dan ditindak tegas bila menemukan pelanggaran-pelanggaran arogansi petugas di lapangan," ucap Karyoto. (rmol)

SANCAnews.id – Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengajak seluruh relawan untuk bertarung gagasan pada Pilpres 2024. Anies mengatakan, musuh saling menghabisi sementara lawan saling menguatkan.

"Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan semua bahwa kita saudara sebangsa. Kita berlawanan gagasan, tapi kita bukan musuh," kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies mengungkapkan, lawan dalam debat adalah kawan bertukar pikiran sementara lawan dalam pertandingan badminton adalah teman olah raga. Sedangkan lawan dalam Pemilu, Pilpres adalah teman dalam demokrasi.

Anies Singgung Campur Tangan Negara di Pemilu

Anies menambahkan, demokrasi yang modern adalah tidak ada campur tangan negara dalam setiap pesta demokrasi. Demokrasi yang modern menurut Anies, berada di tangan rakyat.

Anies menyinggung tidak ada kekuasan yang hilang atau berpindah melainkan tetap dan terus di tangan rakyat. Negara demokrasi baru ditekankan Anies, yaitu kewenangan melaksanakan kekuasaan berada di tangan rakyat dan menitipkan kewenangan tersebut secara bergantian setiap lima tahun sekali.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," kata Anies.

Untuk itu, Anies mengajak para relawan menunjukkan rekam jejak yang baik dengan bertarung gagasan pada Pilpres 2024 mendatang. Anies meminta para relawan tidak perlu berbohong untuk berkontestasi pada Pemilu dan Pilpres mendatang.

"Tunjukkan kenyataan dan bilang kenyataan memenangkan pertarungan gagasan memenangkan pertarungan rekam jejak memenangkan pertarungan karya," kata Anies. (merdeka)

SANCAnews.id – Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kerap mendorong pembelian mobil listrik. Ia menilai hal ini bukanlah solusi bagi masalah kemacetan dan polusi udara.

Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kalangan atas atau orang kaya.

Hal ini disampaikan Anies saat berpidato dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2023).

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.

"Emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ucapnya.

Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.

"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.

Karena itu, ia mengatakan seharusnya pemerintah fokus pada mendorong penggunaan angkutan umum yang berbasis listrik. Dengan cara ini, maka masalah polusi udara dan kemacetan bisa teratasi karena jumlah kendaraan pribadi berkurang.

"Karena itulah kita ingin dorong ke depan insyallah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini ke depannya dipenuhi oleh kendaraan kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan," pungkasnya. (suara)