SANCAnews.id

SANCAnews.id – Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kerap mendorong pembelian mobil listrik. Ia menilai hal ini bukanlah solusi bagi masalah kemacetan dan polusi udara.

Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kalangan atas atau orang kaya.

Hal ini disampaikan Anies saat berpidato dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2023).

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.

"Emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ucapnya.

Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.

"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.

Karena itu, ia mengatakan seharusnya pemerintah fokus pada mendorong penggunaan angkutan umum yang berbasis listrik. Dengan cara ini, maka masalah polusi udara dan kemacetan bisa teratasi karena jumlah kendaraan pribadi berkurang.

"Karena itulah kita ingin dorong ke depan insyallah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini ke depannya dipenuhi oleh kendaraan kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan tiba di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5). Setibanya di Tennis Indoor Senayan, Anies disambut dengan shalawat dan hampir terjatuh saat memasuki area Tennis Indoor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hampir terjatuh lantaran banyaknya para pendukung yang mendekati Bacapres dari Nasdem, PKS dan Demokrat itu. Rata-rata para pendukung ingin bersalaman langsung dengan mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Saat hampir terjatuh, sejumlah pengawalnya langsung sigap menarik Anies Baswedan yang tersungkur. Anies kemudian  langsung menemui awak media untuk diwawancarai.

Setelah menjawab pertanyaan wartawan, Anies masuk ke dalam ruang VVIP bersama sejumlah politisi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Anies Baswedan tampak didampingi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Ketua DPP Sugeng Suparwoto. Sementara dari Partai Demokrat, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Triwicaksana.

Anies Baswedan menghadiri acara yang diselenggarakan Anies Amanat Indonesia yang mendukung Anies sebagai calon presiden sekaligus merayakan ulangtahunnya.

"Jadi teman-temab dari Amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya, dan saya mengikuti jadwalnya undnagan yang mereka," demikian Anies Baswedan. (rmol)

SANCAnews.id – Pernyataan tegas disampaikan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal intervensi pemerintah dalam mengatur peta politik partai.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Anies Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5).

Dalam pidatonya tersebut Anies mengingatkan agar pemerintah tidak intervensi dalam gelaran pemilu dan biarkan rakyat dibiarkan memilih sendiri tanpa intervensi.

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi," tegas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan rakyat memiliki haknya untuk memilih, dan pemerintah serta negara agar netral.

“Kami mengajukan  diri, ini gagasan kami, rekam jejak kami dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara," ujarnya.

"Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Tim BPBD Pos Tapan, Aldasman menyelamatkan warga yang terjebak banjir bandang akibat curah hujan tinggi saat Sungai Batang Tapan meluap, di Kecamatan Basa Ampek, Balai Tapan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu (7/5/2023).

"Akibat tingginya intensitas curah hujan pada Sabtu tanggal 6 kemaren, ketinggian air mencapai 1 meter lebih,  kemudian 82 rumah terendam banjir dan arus lalu lintas Tapan Bengkulu Lumpuh total dan tidak ada korban jiwa," ungkap Aldasman.

Selain mengevakuasi beberapa warga yang terdampak peristiwa tersebut, menurut pantauan di lapangan, tim BPBD Pos Tapan juga membagikan sembako kepada warga yang dievakuasi.

Seperti biasa, di setiap musim banjir, tim BPBD Pos Tapan selalu siaga untuk mendatangi lokasi banjir. (Eri Chan Pasnepil)

SANCAnews.id –  Tolak ukur kesuksesan seseorang bisa diukur dari rekam jejak yang telah dilakukan. Tidak bisa hanya berdasarkan janji manis yang baru atau yang akan dibuat.

Demikian dikatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)  Anies Baswedan di hadapan para buruh pada acara puncak peringatan hati buruh di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

“Bapak ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan mau menengok apa yang akan terjadi besok tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” tegas Anies.

Sebab, kata Anies, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku di masa lalu. Menurutnya, jika seseorang di masa lalu dia tidak peduli maka jangan harap dia bisa peduli di hari esok.

“Bila di masa lalunya memperjuangkan insya Allah besok akan memperjuangkan ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu, sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, Indonesia bisa maju dan sejahtera apabila semua rakyatnya merasakan keadilan. Prinsip itu, mutlak dibutuhkan untuk negara.

“Yang dibutuhkan untuk Indonesia maju Indonesia bisa sejahtera Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan prinsip keadilan itu yang dibutuhkan. Karena itu yang bisa membuat kita maju,” ujar Anies.

Anies mencontohkan, saat ia memimpin Jakarta pernah memberlakukan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Asimetrik saat pandemi Covid-19 melanda. Dengan kata lain, bagi perusahaan-perusahaan yang tak terdampak Covid-19 tetap menaikkan upah bagi buruh.

UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan. Angka ini naik Rp335.776 atau 8,51 persen dari tahun 2019. Sedangkan, besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548.

“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik, tidak sama, tergantung sektor, sektor perhotelan ya tentu saja tutup hotelnya, sektor kuliner tutup, tapi kalau sektor kesehatan itu booming sebagai kegiatan ekonomi,” tuturnya.

“Karena apa? lah wong pemilik perusahaannya mengalami lonjakan keuntungan, kok yang pekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan gajinya, betul tidak?” demikian Anies disambut teriakan hadirin. (rmol)