Saat Pemilihan, Anies: Tengok Apa yang Sudah Dikerjakan, Jangan Lihat Janji Hari Ini
SANCAnews.id – Tolak ukur kesuksesan seseorang bisa diukur
dari rekam jejak yang telah dilakukan. Tidak bisa hanya berdasarkan janji manis
yang baru atau yang akan dibuat.
Demikian dikatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan
(KPP) Anies Baswedan di hadapan para
buruh pada acara puncak peringatan hati buruh di DPP PKS, Jalan TB Simatupang,
Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).
“Bapak ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan mau
menengok apa yang akan terjadi besok tidak bisa kita melihat janji hari ini,
tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” tegas Anies.
Sebab, kata Anies, prediktor terbaik atas perilaku masa
depan adalah perilaku di masa lalu. Menurutnya, jika seseorang di masa lalu dia
tidak peduli maka jangan harap dia bisa peduli di hari esok.
“Bila di masa lalunya memperjuangkan insya Allah besok akan
memperjuangkan ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam
jejak bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu,
sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, Indonesia bisa
maju dan sejahtera apabila semua rakyatnya merasakan keadilan. Prinsip itu,
mutlak dibutuhkan untuk negara.
“Yang dibutuhkan untuk Indonesia maju Indonesia bisa
sejahtera Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah
keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan prinsip keadilan
itu yang dibutuhkan. Karena itu yang bisa membuat kita maju,” ujar Anies.
Anies mencontohkan, saat ia memimpin Jakarta pernah
memberlakukan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Asimetrik saat pandemi
Covid-19 melanda. Dengan kata lain, bagi perusahaan-perusahaan yang tak
terdampak Covid-19 tetap menaikkan upah bagi buruh.
UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan.
Angka ini naik Rp335.776 atau 8,51 persen dari tahun 2019. Sedangkan, besaran
UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548.
“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat
kebijakan UMP asimetrik, tidak sama, tergantung sektor, sektor perhotelan ya
tentu saja tutup hotelnya, sektor kuliner tutup, tapi kalau sektor kesehatan
itu booming sebagai kegiatan ekonomi,” tuturnya.
“Karena apa? lah wong pemilik perusahaannya mengalami
lonjakan keuntungan, kok yang pekerja tidak boleh merasakan bagian dari
kerjanya untuk mendapatkan gajinya, betul tidak?” demikian Anies disambut
teriakan hadirin. (rmol)