Latest Post

 

SANCAnews.id – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan tiba di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5). Setibanya di Tennis Indoor Senayan, Anies disambut dengan shalawat dan hampir terjatuh saat memasuki area Tennis Indoor.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hampir terjatuh lantaran banyaknya para pendukung yang mendekati Bacapres dari Nasdem, PKS dan Demokrat itu. Rata-rata para pendukung ingin bersalaman langsung dengan mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

 

Saat hampir terjatuh, sejumlah pengawalnya langsung sigap menarik Anies Baswedan yang tersungkur. Anies kemudian  langsung menemui awak media untuk diwawancarai.

 

Setelah menjawab pertanyaan wartawan, Anies masuk ke dalam ruang VVIP bersama sejumlah politisi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

 

Anies Baswedan tampak didampingi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Ketua DPP Sugeng Suparwoto. Sementara dari Partai Demokrat, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

 

Kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Triwicaksana.

 

Anies Baswedan menghadiri acara yang diselenggarakan Anies Amanat Indonesia yang mendukung Anies sebagai calon presiden sekaligus merayakan ulangtahunnya.

 

"Jadi teman-temab dari Amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya, dan saya mengikuti jadwalnya undnagan yang mereka," demikian Anies Baswedan. (rmol)



SANCAnews.id – Pernyataan tegas disampaikan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal intervensi pemerintah dalam mengatur peta politik partai.

 

Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Anies Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5).

 

Dalam pidatonya tersebut Anies mengingatkan agar pemerintah tidak intervensi dalam gelaran pemilu dan biarkan rakyat dibiarkan memilih sendiri tanpa intervensi.

 

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi," tegas Anies.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan rakyat memiliki haknya untuk memilih, dan pemerintah serta negara agar netral.

 

“Kami mengajukan  diri, ini gagasan kami, rekam jejak kami dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara," ujarnya.

 

"Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” tutupnya. (rmol)



SANCAnews.id – Tim BPBD Pos Tapan, Aldasman menyelamatkan warga yang terjebak banjir bandang akibat curah hujan tinggi saat Sungai Batang Tapan meluap, di Kecamatan Basa Ampek, Balai Tapan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu (7/5/2023).

 


Kemudian saat kejadian tersebut tim BPBD Pos Tapan langsung melakukan penyisiran di desa Serdang dan Tarandam yang terparah di jalan lintas Tapan-Bengkulu.

 

"Akibat tingginya intensitas curah hujan pada Sabtu tanggal 6 kemaren, ketinggian air mencapai 1 meter lebih,  kemudian 82 rumah terendam banjir dan arus lalu lintas Tapan Bengkulu Lumpuh total dan tidak ada korban jiwa," ungkap Aldasman.


Selain mengevakuasi beberapa warga yang terdampak peristiwa tersebut, menurut pantauan di lapangan, tim BPBD Pos Tapan juga membagikan sembako kepada warga yang dievakuasi.

 

Seperti biasa, di setiap musim banjir, tim BPBD Pos Tapan selalu siaga untuk mendatangi lokasi banjir. (Eri Chan Pasnepil)


 

SANCAnews.id Tolak ukur kesuksesan seseorang bisa diukur dari rekam jejak yang telah dilakukan. Tidak bisa hanya berdasarkan janji manis yang baru atau yang akan dibuat.

 

Demikian dikatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)  Anies Baswedan di hadapan para buruh pada acara puncak peringatan hati buruh di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

 

“Bapak ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan mau menengok apa yang akan terjadi besok tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” tegas Anies.

 

Sebab, kata Anies, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku di masa lalu. Menurutnya, jika seseorang di masa lalu dia tidak peduli maka jangan harap dia bisa peduli di hari esok.

 

“Bila di masa lalunya memperjuangkan insya Allah besok akan memperjuangkan ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu, sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan,” tuturnya.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, Indonesia bisa maju dan sejahtera apabila semua rakyatnya merasakan keadilan. Prinsip itu, mutlak dibutuhkan untuk negara.

 

“Yang dibutuhkan untuk Indonesia maju Indonesia bisa sejahtera Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan prinsip keadilan itu yang dibutuhkan. Karena itu yang bisa membuat kita maju,” ujar Anies.

 

Anies mencontohkan, saat ia memimpin Jakarta pernah memberlakukan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Asimetrik saat pandemi Covid-19 melanda. Dengan kata lain, bagi perusahaan-perusahaan yang tak terdampak Covid-19 tetap menaikkan upah bagi buruh.

 

UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan. Angka ini naik Rp335.776 atau 8,51 persen dari tahun 2019. Sedangkan, besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548.

 

“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik, tidak sama, tergantung sektor, sektor perhotelan ya tentu saja tutup hotelnya, sektor kuliner tutup, tapi kalau sektor kesehatan itu booming sebagai kegiatan ekonomi,” tuturnya.

 

“Karena apa? lah wong pemilik perusahaannya mengalami lonjakan keuntungan, kok yang pekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan gajinya, betul tidak?” demikian Anies disambut teriakan hadirin. (rmol)


 

SANCAnews.id Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak berpolitik lebih jauh jelang Pemilu 2024.

 

Hal itu disampaikannya menyusul NasDem yang tak diundang dalam rapat parpol koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.

 

"Presiden itu seharusnya seperti ibu Megawati Soekarnoputri dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kita, supaya lebih demokratis-lah pemerintahan," kata JK di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/5/2023) malam.

 

Menurut JK, NasDem yang masih merupakan koalisi pemerintahan Jokowi seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

 

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.

 

Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah mengkonfirmasi, NasDem tidak mendapat undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana, Selasa malam.

 

"Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh sampai siang ini tidak mendapatkan undangan untuk acara nanti malam," kata Charles kepada wartawan, Selasa (2/5/2023)

 

Charles menyampaikan apabila NasDem mendapatkan undangan, tentu akan hadir.

 

"Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidakdiundangan tersebut. Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau Sekjen dan lain-lain," kata Charles.

 

Charles menyampaikam tidak ada masalah terkait NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan Selasa malam.

 

"Tidak masalah. Satu lagi yang jelas NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan, artinya kalau diundang kita sangat menghormati, tidak diundang pun kita memahami itu semua," kata Charles.

 

Walaupun tidak hadir dalam pertemuan nanti malam lantaran tidak diundang, Charles menegaskan posisi NasDem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintagan Jokowi-Ma'ruf Amin.

 

"Kalau dalam pemerintahan tidak ada yang pernah berubah dari NasDem. Mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sampai selesai masa jabatannya," kata Charles. (suara)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.