SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan pasangan Anies Baswedan itu bukan hasil kawin paksa. Penetapan akhir tokoh cawapres telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Salah satu pertimbangannya, cawapres harus benar-benar ideal dan cocok dengan Anies.

"Jadi sekali lagi, ini bukan kawin paksa. Kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi, sekali lagi, ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, nggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih," kata Willy di Sekretariat Perubahan, Jumat (5/5/2023).

Sebelumnya diberitakan, jika kandidat cawapres Anies mengerecut menjadi lima nama. Willy menjelaskan, kelima nama itu merupakan hasil refleksi dan diskusi mendalam. Tim delapan, bahkan membuat lima skenario dalam menentukan cawapres ideal untuk Anies.

"Jika kondisinya seperti ini, yang kompatibel atau yang presisi mendampingi pak capres bagaimana? Jadi itu lima nama itu berdasarkan dengan lima skenario. Jadi bukan hanya otak-atik, 'Oh Si A' gini, gini," tutur Willy.

Willy juga menyebutkan, skenario apa saja yang dibuat secara mendalam oleh tim Koalisi Perubahan. Ada pemilihan cawapres melihat skenario menghadapi krisis hingga skenario melaksanakan perubahan lebih cepat.

"Kalau krisisnya bagaimana, kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana, kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya," kata Willy.

Tim Delapan Bahas Cawapres 

Sebelumnya, Anies memastikan pembicaraan terkait siapa calon wakil presiden untuk dirinya sudah mulai berjalan. Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers bersama tim delapan dari Koalisi Perubahan.

"Pembahasan mengenai calon wakil presiden, tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan," kata Anies.

Dalam pertemuan ini, Anies turut memberikan update seputar koalisi dan pencapresan. Ia berujar pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang dilakukan tim delapan.

"Dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan Lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai," kata Anies.

Cawapres Anies Bikin Wah 

Sementara itu, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem Jakfar Sidik menegaskan, calon wakil presiden untuk Anies Baswedan hingga kini masih digodok, belum ditentukan. Walaau demikian, ia berujar sosok pendamping Anies bakal menjadi kejutan.

Jakfar menyampaikan nama-nama cawapres itu masih terus digodok guna mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung tetapi untuk Indonesia seutuhnya.

"Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat yang kedua memiliki visi atau imajinasi-imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa," kata Jakfar dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/5/2023).

Menurut Jakfar, sosok cawapres Anies ini tidak sekadar menjadi kejutan, melainkan bakal mendapat penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat dalam memilih pendamping.

"Yang kedua akan dimunculkan akan diberikan kejutan yang membuat semua wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan," kata Jakfar.

Lima Nama Potensial 

Kandidat calon wakil presiden untuk Anies Baswedan sudah semakin jelas. NasDem menyebut ada sejumlah nama yang kini sudah mengerucut menjadi lima.

Hal ini disampaikan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto. Tetapi ia tidak menyebutkan siapa saja dari lima nama tersebut.

"Sekarang sudah ada lima kandidat yang sudah masuk, tetapi bahwa siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut eksplisit," kata Sugeng dalam diskusi Gelora Talk yang diselenggarakan Partai Gelora dikutip dadi YouTube GeloraTV, Kamis (4/5/2023).

Nama-nama kandidat cawapres untuk Anies memang sengaja dirahasiakan. Sugeng berujar hal itu sudah menjadi bagian dari strategi. Sebabnya, pihak Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga menunggu siapa yang kelak menjadi rival dari Anies.

"Kita juga menunggu kandidat yang lain siapa sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis sebelum kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita," kata Sugeng.

Adapun nama-nama yang sudah mengerucut saat ini hasil dari kontemplasi serta diskusi yang dilakukan Anies dengan Koalisi Perubahan. Dari diskusi itu, Anies kemudian menunjuk sejumlah nama potensial menjadi kandidat cawapres.

"Pak Anies lantas menyerap ini semuanya, lantas dalam proses selanjutnya di dari catatan-catatan tersebut maka Pak Anies dan barang tentu dari diskusi-diskusi yang panjang akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat," kata Sugeng. (suara)

SANCAnews.id – Bakal calon presiden (calon) Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah memulai proses pembahasan calon wakil presiden (cawapres). Anies ingin semua proses dilakukan secara detail, tidak main-main.

Anies mengungkapkan, proses itu penting bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pasalnya, koalisi yang dibentuk NasDem, Demokrat dan PKS terbiasa melakukan proses terlebih dahulu, baru membuat pengumuman. Sehingga Anies menyatakan enggan mengumumkan sesuatu yang belum jelas prosesnya.

"Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main, ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan, bukan atraksi-atraksi sekadar untuk menjadi percakapan," kata Anies di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Anies menegaskan, setiap proses di dalam Koalisi Perubahan dijalani secara serius, tidak terkecuali mengenai cawapres.

"Itu lah sebabnya kita seriusi, prosesnya nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani," kata Anies.

Tim Delapan Bahas Cawapres

Sebelumnya, Anies memastikan, pembicaraan terkait siapa cawapres untuk dirinya sudah mulai berjalan. Lantaran disampaikan Anies dalam konferensi pers bersama tim delapan dari Koalisi Perubahan.

"Pembahasan mengenai calon wakil presiden, tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan," kata Anies.

Dalam pertemuan ini, Anies turut memberikan update seputar koalisi dan pencapresan. Ia berujar pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang dilakukan tim delapan.

Dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan Lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai," kata Anies.

Cawapres Anies Bikin Wah

Sementara itu, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem, Jakfar Sidik menegaskan cawapres untuk Anies Baswedan hingga kini masih digodok, belum ditentukan. Walau demikian, ia mengatakan, sosok pendamping Anies bakal menjadi kejutan.

Jalfar menyampaikan nama-nama cawapres itu masih terus digodok guna mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung tetapi untuk Indonesia seutuhnya.

"Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat yang kedua memiliki visi atau imajinasi-imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa," kata Jakfar dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/5/2023).

Menurut Jakfar, sosok cawapres Anies ini tidak sekadar menjadi kejutan, melainkan bakal mendapat penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat dalam memilih pendamping.

"Yang kedua akan dimunculkan akan diberikan kejutan yang membuat semua wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan," kata Jakfar.

Lima Nama Potensial

Sebelumnya, kandidat cawapres untuk Anies Baswedan sudah semakin jelas. NasDem menyebut ada sejumlah nama yang kini sudah mengerucut menjadi lima. Hal ini disampaikan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto. Tetapi ia tidak menyebutkan siapa saja dari lima nama tersebut.

"Sekarang sudah ada lima kandidat yang sudah masuk, tetapi bahwa siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut eksplisit," kata Sugeng dalam diskusi Gelora Talk yang diselenggarakan Partai Gelora dikutip dadi YouTube GeloraTV, Kamis (4/5/2023).

Nama-nama kandidat cawapres untuk Anies memang sengaja dirahasiakan. Sugeng berujar hal itu sudah menjadi bagian dari strategi. Sebabnya, pihak Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga menunggu siapa yang kelak menjadi rival dari Anies.

"Kita juga menunggu kandidat yang lain siapa sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis sebelum kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita," kata Sugeng.

Adapun nama-nama yang sudah mengerucut saat ini hasil dari kontemplasi serta diskusi yang dilakukan Anies dengan Koalisi Perubahan. Dari diskusi itu, Anies kemudian menunjuk sejumlah nama potensial menjadi kandidat cawapres.

"Pak Anies lantas menyerap ini semuanya, lantas dalam proses selanjutnya di dari catatan-catatan tersebut maka Pak Anies dan barang tentu dari diskusi-diskusi yang panjang akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat," kata Sugeng. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo telah melampaui kewenangannya sebagai kepala negara dengan menggelar enam parpol di Istana Negara untuk membahas politik praktis.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi sebagai kepala negara harus netral, bukan menjadi tim sukses kelompok tertentu, apalagi menjadikan Istana Negara sebagai markas partai politik.

“Keterlibatan Jokowi dalam pusaran politik saat ini, jelas melampaui batasan seorang kepala negara, sekaligus pemerintahan. Ia tidak dapat berdalih sebagai politisi, karena disumpah menjadi Presiden, bukan menjadi tim sukses kandidat dan menjadikan Istana negara sebagai posko pemenangan,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).

Direktur eksekutif dari Indonesia Political Opinion meminta DPR RI menegur Presiden Joko Widodo.

“DPR harus menegur Presiden, bahkan mengancam melengserkan Presiden, karena upaya Presiden saat ini bisa memicu gelombang tidak percaya publik,”imbuhnya.

Menurutnya, menjadikan Istana Negara menjadi posko pemenangan kelompok tertentu, akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia, terutama penyelenggaraan pemilu yang tidak akan dipercaya publik lantaran sudah diskenario oleh pemerintah.

“Tidak saja pada kredibilitas kepala negara, tetapi bisa meluas hingga ke penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, karena semua itu terlibat langsung nanti dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Wacana pembentukan koalisi besar yang coba dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak mengkhawatirkan Partai Nasdem yang sudah lebih dulu mendukung Anies Baswedan.

Koalisi besar yang dimaksud adalah gabungan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra-PKB) dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar-PAN-PPP).

Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS sendiri sudah membangun koalisi dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mengusung Anies Baswedan.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berpandangan, perhelatan Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi dimana rakyat akan memilih sosok calon pemimpinnya secara langsung, bukan memilih Parpol atau koalisi.

Karena itu, tambah dia, Pilpres sama sekali tidak bergantung pada seberapa banyak partai politik berkoalisi.

“Yang patut kita renungkan dan pahami bersama, Pilpres ini pemilihan secara langsung. Rakyat akan menempatkan pilihan mereka dengan melihat sosok, kandidat, bukan portofolio partai-partai itu,” kata Surya Paloh kepada wartawan, usai bertemu Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Menurut dia, jika kandidat yang diusung diterima rakyat, dan partai politik pendukung memenuhi ambang batas pencalonan, maka bakal memenangkan kontestasi demokrasi lima tahunan.

“Yang penting persyaratan cukup, kandidatnya relatif diterima di hati rakyat, maka dia yang akan terpilih nanti,” pungkas Surya Paloh. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dirinya sebagai pejabat publik sekaligus sebagai pejabat politik. Sehingga menurutnya wajar jika berbicara tentang situasi politik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditanya soal pertemuannya dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu, namun tidak mengundang Partai Nasdem untuk hadir.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Jokowi menambahkan selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurutnya kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden. Tapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya..." ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.

Jokowi mengaku dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi. Terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.

"Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya," kata Jokowi.

Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan.

"Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang para ketum parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kemudian Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (suara)