SANCAnews.id

SANCAnews.id – Bakal calon presiden (calon) Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah memulai proses pembahasan calon wakil presiden (cawapres). Anies ingin semua proses dilakukan secara detail, tidak main-main.

Anies mengungkapkan, proses itu penting bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pasalnya, koalisi yang dibentuk NasDem, Demokrat dan PKS terbiasa melakukan proses terlebih dahulu, baru membuat pengumuman. Sehingga Anies menyatakan enggan mengumumkan sesuatu yang belum jelas prosesnya.

"Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main, ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan, bukan atraksi-atraksi sekadar untuk menjadi percakapan," kata Anies di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Anies menegaskan, setiap proses di dalam Koalisi Perubahan dijalani secara serius, tidak terkecuali mengenai cawapres.

"Itu lah sebabnya kita seriusi, prosesnya nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani," kata Anies.

Tim Delapan Bahas Cawapres

Sebelumnya, Anies memastikan, pembicaraan terkait siapa cawapres untuk dirinya sudah mulai berjalan. Lantaran disampaikan Anies dalam konferensi pers bersama tim delapan dari Koalisi Perubahan.

"Pembahasan mengenai calon wakil presiden, tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan," kata Anies.

Dalam pertemuan ini, Anies turut memberikan update seputar koalisi dan pencapresan. Ia berujar pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang dilakukan tim delapan.

Dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan Lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai," kata Anies.

Cawapres Anies Bikin Wah

Sementara itu, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem, Jakfar Sidik menegaskan cawapres untuk Anies Baswedan hingga kini masih digodok, belum ditentukan. Walau demikian, ia mengatakan, sosok pendamping Anies bakal menjadi kejutan.

Jalfar menyampaikan nama-nama cawapres itu masih terus digodok guna mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung tetapi untuk Indonesia seutuhnya.

"Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat yang kedua memiliki visi atau imajinasi-imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa," kata Jakfar dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/5/2023).

Menurut Jakfar, sosok cawapres Anies ini tidak sekadar menjadi kejutan, melainkan bakal mendapat penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat dalam memilih pendamping.

"Yang kedua akan dimunculkan akan diberikan kejutan yang membuat semua wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan," kata Jakfar.

Lima Nama Potensial

Sebelumnya, kandidat cawapres untuk Anies Baswedan sudah semakin jelas. NasDem menyebut ada sejumlah nama yang kini sudah mengerucut menjadi lima. Hal ini disampaikan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto. Tetapi ia tidak menyebutkan siapa saja dari lima nama tersebut.

"Sekarang sudah ada lima kandidat yang sudah masuk, tetapi bahwa siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut eksplisit," kata Sugeng dalam diskusi Gelora Talk yang diselenggarakan Partai Gelora dikutip dadi YouTube GeloraTV, Kamis (4/5/2023).

Nama-nama kandidat cawapres untuk Anies memang sengaja dirahasiakan. Sugeng berujar hal itu sudah menjadi bagian dari strategi. Sebabnya, pihak Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga menunggu siapa yang kelak menjadi rival dari Anies.

"Kita juga menunggu kandidat yang lain siapa sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis sebelum kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita," kata Sugeng.

Adapun nama-nama yang sudah mengerucut saat ini hasil dari kontemplasi serta diskusi yang dilakukan Anies dengan Koalisi Perubahan. Dari diskusi itu, Anies kemudian menunjuk sejumlah nama potensial menjadi kandidat cawapres.

"Pak Anies lantas menyerap ini semuanya, lantas dalam proses selanjutnya di dari catatan-catatan tersebut maka Pak Anies dan barang tentu dari diskusi-diskusi yang panjang akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat," kata Sugeng. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo telah melampaui kewenangannya sebagai kepala negara dengan menggelar enam parpol di Istana Negara untuk membahas politik praktis.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi sebagai kepala negara harus netral, bukan menjadi tim sukses kelompok tertentu, apalagi menjadikan Istana Negara sebagai markas partai politik.

“Keterlibatan Jokowi dalam pusaran politik saat ini, jelas melampaui batasan seorang kepala negara, sekaligus pemerintahan. Ia tidak dapat berdalih sebagai politisi, karena disumpah menjadi Presiden, bukan menjadi tim sukses kandidat dan menjadikan Istana negara sebagai posko pemenangan,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).

Direktur eksekutif dari Indonesia Political Opinion meminta DPR RI menegur Presiden Joko Widodo.

“DPR harus menegur Presiden, bahkan mengancam melengserkan Presiden, karena upaya Presiden saat ini bisa memicu gelombang tidak percaya publik,”imbuhnya.

Menurutnya, menjadikan Istana Negara menjadi posko pemenangan kelompok tertentu, akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia, terutama penyelenggaraan pemilu yang tidak akan dipercaya publik lantaran sudah diskenario oleh pemerintah.

“Tidak saja pada kredibilitas kepala negara, tetapi bisa meluas hingga ke penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, karena semua itu terlibat langsung nanti dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Wacana pembentukan koalisi besar yang coba dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak mengkhawatirkan Partai Nasdem yang sudah lebih dulu mendukung Anies Baswedan.

Koalisi besar yang dimaksud adalah gabungan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra-PKB) dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar-PAN-PPP).

Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS sendiri sudah membangun koalisi dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mengusung Anies Baswedan.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berpandangan, perhelatan Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi dimana rakyat akan memilih sosok calon pemimpinnya secara langsung, bukan memilih Parpol atau koalisi.

Karena itu, tambah dia, Pilpres sama sekali tidak bergantung pada seberapa banyak partai politik berkoalisi.

“Yang patut kita renungkan dan pahami bersama, Pilpres ini pemilihan secara langsung. Rakyat akan menempatkan pilihan mereka dengan melihat sosok, kandidat, bukan portofolio partai-partai itu,” kata Surya Paloh kepada wartawan, usai bertemu Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Menurut dia, jika kandidat yang diusung diterima rakyat, dan partai politik pendukung memenuhi ambang batas pencalonan, maka bakal memenangkan kontestasi demokrasi lima tahunan.

“Yang penting persyaratan cukup, kandidatnya relatif diterima di hati rakyat, maka dia yang akan terpilih nanti,” pungkas Surya Paloh. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dirinya sebagai pejabat publik sekaligus sebagai pejabat politik. Sehingga menurutnya wajar jika berbicara tentang situasi politik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditanya soal pertemuannya dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu, namun tidak mengundang Partai Nasdem untuk hadir.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Jokowi menambahkan selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurutnya kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden. Tapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya..." ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.

Jokowi mengaku dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi. Terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.

"Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya," kata Jokowi.

Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan.

"Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang para ketum parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kemudian Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pihaknya tidak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan ramah dan halal bihalal dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5).

"Ya memang enggak diundang," kata Jokowi, kepada wartawan, Kamis (4/5).

Jokowi menjelaskan alasan tak mengundang NasDem. Sebab, partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh sudah memilih jalan politik yang berbeda dengan partai yang hadir di Istana Merdeka.

"Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain," jelasnya.

Sehingga, menurutnya hal yang wajar jika NasDem tak diundang. Agar, strategi yang dibahas dalam pertemuan saat itu tidak diketahui oleh NasDem.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tau strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, dia menegaskan, bahwa hal wajar jika dirinya berbicara mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Karena, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah da ketetapan kpu saya itu (angkat tangan)," imbuh Jokowi.

Sebagai informasi, enam ketum partai politik menghadiri acara halal bi halal dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Enam ketum parpol tersebut diantaranya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Hanya Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang tidak terlihat hadir dalam acara tersebut. (merdeka)