SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Tiga orang yang dicegah bepergian ke luar negeri diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu ( 3/5).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu siang (3/5).

Ketiga orang yang dipanggil sebagai saksi itu, yakni Beni Arianto selaku PNS Kementerian ESDM; Priyo Andi Gularso selaku PNS Kementerian ESDM; dan Christa Handayani Pangaribowo selaku PNS Kementerian ESDM.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, untuk saksi Christa Handayani Pangaribowo telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 10.18 WIB. Hingga saat ini, dia masih menjalani pemeriksaan.

Sedangkan dua orang saksi lainnya, yakni Beni Arianto dan Priyo Andi Gularso dikabarkan juga sudah hadir memenuhi panggilan tim penyidik.

Ketiga orang saksi itu sebelumnya telah dicegah bersama tujuh orang lainnya oleh tim penyidik agar tidak bepergian ke luar selama proses penyidikan berlangsung.

Pada Senin (27/3), KPK secara resmi mengumumkan sedang melakukan penyidikan baru tersebut yang diduga merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga uraian perbuatan pidananya. Hal itu akan diumumkan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

KPK menyebut, bahwa uang korupsi itu digunakan untuk pembelian aset, untuk "operasional", termasuk adanya dugaan dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK pun telah berkirim surat ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar melakukan pencegahan terhadap sepuluh orang agar tidak bepergian ke luar negeri, yaitu Priyo Andi Gularso, Novian Hari Subagio, Lernhard Febrian Sirait, Abdullah, Christa Handayani Pangaribowo, Rokhmat Annashikhah, Beni Arianto, Hendi, Haryat Prasetyo, dan Maria Febri Valentine. Mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM. (rmol) 

SANCAnews.id – Sikap politik yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024 dinilai berlebihan. Selain itu, kepala negara juga mendukung calon presiden tertentu yang akan mengikuti perayaan demokrasi lima tahun.

Hal itu disampaikan Pendiri Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio dalam diskusi publik bertajuk "OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat”  di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

“Ini menjadi penting, kenapa? karena mungkin baru kali ini Presiden ikut cawe-cawe secara langsung pada Pemilu 2024. Istana terlalu cawe-cawe menurut saya,” sesal pria yang akrab disapa Hensat itu.

Menurut dia, Presiden yang membawahi aparatur pemerintah lainnya harusnya bersikap objektif dan menjadi penengah dalam kontestasi Pemilu 2024.

Hensat mengatakan, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah sendiri yang merupakan penyelenggara pemilu.

Turut hadir dalam diskusi ini tersebut antara lain Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek dan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengikuti secara virtual. (rmol) 

SANCAnews.id –  Aparat kepolisian diminta mengungkap motif pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Selasa sore (2/5).

Permintaan itu disampaikan mantan Ketua MUI, M. Din Syamsuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

“Kepada Polri harus mampu menangkap pelakunya dan mengungkap siapa dalang yang bermain di balik layar,” ujar Din Syamsuddin.

Meskipun, Din menyayangkan pelaku penembakan tersebut tidak dapat diinterogasi karena meninggal atau dianggap gila.

“Kok orang-orang gila bisa beramai-ramai merusak tempat ibadat ya?” cetusnya.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini menduga, pelaku penembakan di kantor tempat berkumpulnya para alim ulama se-Indonesia itu sudah terpapar Islamofobia. Pasalnya, tindakan menyasar kantor lembaga (MUI).

Hal itu, menurut Din, akan mudah dipahami sebagai bermotif kebencian terhadap MUI atau Islam.

“Maka jelas Islamofobia itu ada dan nyata,” tuturnya.

Namun begitu, Din menyebut tindakan berupa penyerangan atau perusakan terhadap masjid/musala atau tokoh Islam seperti yang terjadi di beberapa tempat terakhir ini dapat dipersepsikan sebagai tindakan sistematis dan tendensius.

Sebab, kejadian serupa pernah terjadi berentetan jelang Pemilu atau Pilpres 2019, tapi tidak pernah ada pengungkapan yang jelas.

“Waktu itu, Mabes Polri hanya menyatakan pelakunya ada orang-orang gila,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Din menambahkan, kejadian-kejadian seperti itu mengingatkan peristiwa berdarah pada tahun 1965 silam. Kala itu sering terjadi perusakan masjid dan musala, serta penyerangan terhadap ulama dan zuama.

“Seperti masa itu, kita pun sekarang merasa living years dangerously atau hidup pada tahun-tahun bahaya,” tandasnya. (*)

SANCAnews.id –  Aksi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Menteng, Jakarta Pusat itu menuai kecaman dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Polisi pun diminta mengungkap motif penembakan, mengingat pelaku belum lama meninggal. setelah kejadian itu.

Kecaman itu disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Slamet Maarif, atas aksi penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat pada hari ini, Selasa (2/5).

"Kita mengecam dan mengutuk tindakan tersebut," ujar Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/5).

Akan tetapi, PA 212 juga menyayangkan tewasnya pelaku penembakan tersebut. Sehingga, motif aksi penembakan sulit diungkap.

"Kami berharap pihak kepolisian bisa bekerja keras untuk mengungkap motif aksi penembakan tersebut. Kantor MUI Pusat yang diteror, ini sama saja meneror ulama-ulama Indonesia," pungkas Slamet. (*)

SANCAnews.id –  Seluruh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dilarang membawa senjata api saat pengamanan Hari Buruh di sejumlah tempat.

Perintah itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto saat memimpin persiapan pengamanan Hari Buruh di Silang Monas, dilansir  RMOL, Senin (1/5).

"Saya minta kepada para komandan satuan, tidak ada rekan-rekan yang berhadapan langsung membawa senjata api. Ingat, tidak ada yang membawa senjata api," tegas Karyoto.

Tak hanya senjata Api, Karyoto juga meminta jajaran untuk tidak menggunakan senjata pengurai massa atau biasa disebut gas air mata. Sebaliknya, penggunaan gas air mata hanya melalui perintah Karyoto semata.

"Kemudian, penggunaan gas air mata menunggu perintah dari saya. Saya dan beberapa perwira Polda nanti akan menilai, apakah layak digunakan gas air mata atau tidak," tegasnya.

Aksi May Day kali ini digelar di beberapa tempat, dari pagi hingga siang massa dari beberapa serikat buruh melakukan aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Lalu, pada siang dan sore harinya, massa bergerak menuju Istora Senayan untuk menghadiri May Day Fiesta. Diperkirakan jumlah massa buruh yang hadir berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu. (*)