SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebuah video pendek beredar di media sosial, yang berisikan wawancara presenter Uya Kuya dengan aktor senior Tio Pakusadewo. Video pendek berdurasi 1 menit itu memuat kesaksian Tio Pakusadewo ketika mendekam di dalam penjara karena kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Dalam video itu, Tio mengungkapkan adanya praktik illegal di dalam penjara, termasuk dalam peredaran narkoba. Tak tanggung-tanggung, aktor berusia 59 tahun itu menyebut ada pabrik narkoba di dalam pemjara dan pihak kalapas hingga sipir ikut terlibat di dalamnya.

"Even pabriknya ada di dalam," kata Tio, dikutip dari akun Twitter @Heraloebss pada (1/5/2023).

"Pabrik narkoba?" tanya Uya.

Tio lalu mengiyakan pertanyaan Uya. Ia menyebut peredaran narkoba di dalam lapas sudah menyerupai kartel. Bahkan ia menyebut ada keterlibatan anak seorang menteri dalam praktik tersebut.

"Yang menggagas itu bekas napi trus ngegaet anaknya menteri," papar Tio

"Siapa menterinya Om?" kembali Uya bertanya.

Tio lalu enggan menyebutkan nama anak menteri yang ia maksud, dengan alasan bisa terseret masalah jika kasus ini terungkap.

Video tersebut lantas diunggah ulang di akun Twitter @PartaiSocmed. Akun itu lantas mempertegas sosok anak menteri yang disebut Tio.

Menurut akun tersebut, anak menteri yang dimaksud adalah Yamitema Laoly, anak dari Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

“Yang dimaksud Tio Pakusadewo pada bagian akhir video ini adalah Jeera Foundation dgn perusahaannya PT Natur Palas Indonesia yang memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa Lapas besar, dimana anak Yasonna Laoly jadi Chairman dan Co Founder,” tulis akun tersebut.

Terlepas dari benar atau tidaknya ada keterlibatan Yamitema Laoly dalam peredaran narkoba dalam penjara, menarik kiranya jika kita ulas mengenai profil putera Yasonna Laoly itu.

Profil Yamitema Laoly 

Yamitema Laoly akrab disapa dengan panggilan Tema. Ia merupakan putera ketiga Menkumham Yasonna Laoly dari pernikahannya dengan Elisye Widya Ketaren.

Tema memiliki tiga saudara kandung, yakni Novrida Lisa Isabella Laoly, Fransisca Putri Askari Laoly, dan Jonathan Romy Laoly.

Di bidang pendidikan, Tema memiliki ketertarikan di bidang hokum. Karena itulah ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ia lalu melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata 2 di Gakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam beberapa kesempayan, Yemitema juga terlihat mendampingi sang ayah dalam kegiatan PDI Perjuangan, partai politik tempat Yasonna bernaung.

DIantaranya, Tema menemani sang ayah ketika mengikuti Kongres V PDI Perjuangan di Bali. Ia juga terlihat hadir ketika ayahnya dilantik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Pernah terseret kasus korupsi

Yamitema Laoly pernah terseret kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin pada 2019 lalu. 

Ia sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dicecar mengenai proyek-proyek DInas PUPR Medan yang diduga dikerjakan oleh perusahaan miliknya.

Namun ia lepas dari jerat kasus dugaan korupsi tersebut dan tidak menjadi salah satu tersangka. (suara)

SANCAnews.id – Menang di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh bukan jaminan Ganjar Pranowo mencalonkan diri di Pilpres 2024. Apalagi Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan, salah satu partai politik pendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal seraya menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mendukung dan mengesahkan UU Cipta Kerja.

“Jangan salah, tentang Pak Ganjar nomor 1 dalam rakernas, betul. Tapi, belum diputuskan (mengusung) Pak Ganjar Pranowo,” kata Said Iqbal di acara Mayday Fiesta, Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5).

Dia menegaskan untuk menentukan calon presiden yang bakal didukung oleh Partai Buruh melalui tiga tahapan. Yakni rakernas, kemudian konvensi yang akan dilakukan pada Juni hingga Juli 2023, lalu presidium pada Agustus mendatang.

Dari ketiga tahapan itu, kata Said Iqbal, Partai Buruh lantas menentukan sikap siapa calon presiden yang akan diusung di 2024.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai yang mendukung Omnibus Law.

“Saya ulangi, Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan parpol yang setuju dengan Omnibus Law," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi dengan kinerja terbaik secara nasional menuai kritik tajam. Salah satunya ekonom senior, DR. Rizal Ramli.

Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur sempat kaget dengan penghargaan yang diberikan kepada Ganjar Pranowo. Apalagi, penganugerahan penghargaan itu tak lama setelah pengumuman Ganjar sebagai capres PDIP.

Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rizal Ramli diminta meninjau kembali tugasnya sebagai pejabat negara.

“Mas Tito, tugas negara dan pejabat itu mencerdaskan bangsa,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Rizal Ramli mengingatkan bahwa simpati kepada capres merupakan hal yang wajar. Namun demikian, dia tidak ingin ada pejabat negara yang membodohi rakyat dan menggunakan anggaran negara untuk pembodohan itu.

Di satu sisi, dia juga merasa heran dengan perubahan sikap Tito Karnavian. Di mana mantan Kapolri itu dikenal sebagai jenderal yang pintar, tapi kemudian seolah terbawa arus kekuasaan.

“Mas Tito itu jenderal pintar. Tapi kok makin lama makin gitu deh,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Sebanyak 50.000 massa juga akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5) besok. Rencananya pusat peringatan Hari Buruh akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi Hari Buruh ini juga akan dilakukan di beberapa provinsi. Ada 38 provinsi yang dipastikan melakukan aksi May Day serentak dan ratusan kabupaten/kota akan ikut aksi.

"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Said kepada wartawan, Minggu (30/4).

Said menyampaikan, selepas aksi di Istana dan gedung MK, 50 ribu massa itu juga akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Di sana akan ada beberapa guest star atau orasi yang akan disampaikan beberapa tokoh.

"Di Istora senanyan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh," tegasnya.

Adapun dalam aksi tersebut, Said mengungkapkan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dari KSPI, yaitu untuk menabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Kedua, Ketua Partai Buruh itu juga menuntut agar parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen dicabut karena menurutnya membahayakan demokrasi.

"Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga dan tolak RUU kesehatan," ucapnya.

Said juga menyerukan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia dengan tegas menolak bank tanah, impor beras kedelai dan lain-lain. Tuntutan lainnya adalah pihaknya meminta agar tenaga kerja outsourcing dihapuskan. "Tolak upah murah," (jawapos)

SANCAnews.id – Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama dicalonkan sebagai calon presiden 2024. Keduanya kini resmi bersaing dalam persaingan politik memperebutkan posisi pemimpin Republik Indonesia.

Meski begitu, keduanya juga belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Namun, baik Anies maupun Ganjar telah berbagi spesifikasi (spesifikasi) atau kriteria calon wakil presiden (cawapres) ideal mereka.

Kriteria Cawapres Anies

Anies Baswedan memaparkan lima kriteria sosok yang akan menjadi calon pendampingnya dalam Pilpres 2024. Pertama, harus memiliki kontribusi yang direalisasikan dengan tingkat elektabilitas tinggi serta kerawanan politik yang rendah.

Lalu, pendampingnya perlu berkontribusi dalam memelihara stabilitas koalisi. Tak lupa, turut memiliki peranan dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif. Orang itu juga harus mempunyai visi yang sama dan mau menciptakan kebersamaan dwi tunggal.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi cawapres Anies. Diantaranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher), serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kriteria Cawapres Ganjar

Di sela-sela aktivitasnya di kawasan GBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (30/4/2023), Ganjar Pranowo membeberkan kriteria cawapres idamannya. Ia ingin sosok yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024 itu memiliki kesamaan visi dan tujuan.

Lalu, kriteria selanjutnya adalah harus bisa saling melengkapi. Adapun pemilihan cawapres akan ia bahas bersama partai pengusungnya. Ia juga mengaku bakal ada partai politik lain di parlemen dan non parlemen yang ikut mendeklarasikannya.

Sementara itu, ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpotensi menjadi cawapres Ganjar. Mulai dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Terkait hal itu, Ganjar menanggapi bahwa siapa saja memiliki peluang untuk menjadi calon pendampingnya. Ia bersama PDIP dan partai-partai pengusungnya akan membicarakan sosok cawapres, lalu segera mengumumkannya ke publik.

Deklarasi Capres Anies

Partai NasDem melalui ketua umumnya, Surya Paloh, mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Pengumuman ini disampaikan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Senin (3/10/2022). Mereka juga membentuk Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat.

Lalu, pada Kamis (23/2/2023), Presiden PKS Ahmad Syaikhu memastikan partainya ikut mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menyusul deklarasi itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY pun meresmikan dukungan kepada Anies.

Deklarasi Capres Ganjar

Setelah melakukan diskusi panjang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres dari partainya. Pengumuman ini disampaikannya di Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023). Momen tersebut turut dihadiri Presiden Jokowi.

PPP juga resmi mengusung Ganjar Pranowo, sebagai capres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketum PPP Muhammad Mardiono di kediamannya di Sleman, pada Rabu (26/4/2023). Penetapan itu, katanya, dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan diskusi. (suara)