SANCAnews.id

SANCAnews.id – Calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menilai Presiden Joko Widodo tidak akan mendukung atau mendukung tokoh lain sebagai calon presiden. Ginanjar menilai Jkowi sejalan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP sudah tegas menetapkan Ganjar sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi kader PDI Perjuangan," ujar Ganjar ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (24/3).

Menurut Ganjar, kalau sudah satu warna tidak perlu lagi diterka-terka. Jokowi sudah pasti mendukung penuh gubernur Jawa Tengah itu sebagai calon presiden.

"Tidak perlu dijelaskan kalau sudah satu warna sudah bisa dipastikan," ujar Ganjar.

Sejumlah Nama Masuk 'Endorse' Jokowi

Diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan. Selama ini, sosoknya kerap diendorse oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan.

Tak hanya Ganjar, Jokowi juga beberapa kali melempar kode sosok calon pemimpin Indonesia ke depan. Sejumlah nama pernah masuk dalam daftar endorse Jokowi. Sebut saja Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Yusril Ihza Mahendra.

Setelah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai jagoan PDIP dalam Pilpres 2024, akankah Presiden Jokowi melanjutkan endorse sosok lain?

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai keputusan PDIP menetapkan Ganjar sebagai Capres bisa membuat Jokowi berhenti mengendorse sosok lain.

"Jokowi bakal sulit lagi mengendorse figur calon presiden lain di luar PDIP dan ke depan percakapan pilpres bakal lebih kencang karena PDIP sudah membuka kartunya," kata Arifki dalam pesan singkat diterima, Senin (24/4).

Arifki meyakini, pasca lebaran manuver politik bakal lebih kencang. Salah satunya adalah bursa pencarian calon wakil presiden yang sesuai. Tidak hanya Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan pun akan melakukan hal senada.

"Semua harus menentukan segera cawapresnya. Semua pihak (Prabowo dan Anies) selama ini menunggu keputusan (sosok diusung) PDIP,” jelas dia. (merdeka)

SANCAnews.id – Kematian sosok Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Besar Buddy Alfrits Towoliu kini menjadi sebuah teka-teki besar.

Pasalnya, Buddy meninggal secara mengenaskan usai tertabrak kereta di rel kereta kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu (29/4/2023).

Mencuat pula dugaan bahwa tewasnya Buddy merupakan tindakan bunuh diri. Adapun beberapa jam sebelum dirinya meninggal, ia sempat bekerja di kantornya.

Kronologi kematian Kasat Narkoba Polres Jaktim yang tertabrak kereta 

Buddy dilaporkan tewas tertabrak kereta api (KA) 320 Tegal Bahari sekira pukul 09.32. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Harapantua membenarkan bahwa sosok pria yang dilaporkan mengalami kecelakaan kereta api di kawasan Jatinegara adalah Buddy.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo menduga bahwa Buddy melakukan tindakan bunuh diri dengan sengaja membiarkan dirinya tertabrak kereta.

Saksi yang hadir di lokasi sempat memeriksa identitas pria yang tertabrak di pinggiran rel itu dan mengonfirmasi bahwa itu memang benar Buddy. Ini diketahui setelah saksi memeriksa identitas yang dibawa korban, di mana identitas atas nama Buddy Alfrits Towoliu.

Sempat ngantor sebelum insiden 

Beberapa jam sebelum insiden, Buddy sempat datang ke kantornya di Polres Jakarta Timur untuk bekerja seperti hari-hari biasa.

Lebih lanjut Trunoyudo mengungkap Buddy sempat izin sakit untuk melakukan operasi lantaran tidak kuat menahan rasa sakit atas penyakit yang dideritanya. Sosok Buddy sendiri belum lama menjabat sebagai Kasat Narkoba Jaktim.

"Beliau ini baru serah terima, begitu ke Polres Jaktim langsung menghadap ke Kapolres langsung minta izin karena sakit. (Berdasarkan) percakapannya dengan Kapolres, (Buddy) mengaku sakitnya sudah tidak tertahankan lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau sedang sakit," ungkap Trunoyudo.

Buddy juga sempat mendapatkan penanganan operasi di RS Pondok Indah dan masuk kembali pada hari ini, Sabtu (29/4/2023).

Kendati demikian, kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Salah satunya dengan menggali informasi dari keluarga terkait kondisi Buddy sebelum meninggal dunia.

"Penyelidikan akan dilakukan secara induktif dan deduktif, baik itu di tempat kejadian perkara secara eksternal juga didapat keterangan-keterangan. Kita juga akan mendalami secara internalnya pihak keluarga," pungkas Trunoyudo. (suara)

SANCAnews.id – Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, tim penyidik sedang mendalami penyebab Kapolres Nagekeo AKBP Yudha Pranata menancapkan bayonet di depan warga saat melakukan pertemuan dengan warga di kawasan tersebut.

“Tim investigasi sudah saya minta ke Nagekeo untuk melakukan investigasi lebih lanjut soal perbuatan yang dilakukan oleh Kapolres Nagekeo,” katanya kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/4/2023).

Hal ini disampaikannya menanggapi viralnya video yang menunjukkan perbuatan Kapolres Nagekeo yang saat berdialog dengan warga menancapkan sangkurnya di meja pertemuan.

Dia menjelaskan tim investigasi itu terdiri dari bidang Propam Polda NTT, Reskrim Polda NTT dan tm investigasi dari Intelkam Polda NTT.

“Nanti hasil investigasinya akan kita sampaikan lebih lanjut jika sudah ada,” tambah dia.

Orang nomor satu di Polda NTT itu juga mengatakan bahwa jika dari hasil investigasi itu Kapolres Nagekeo diketahui terbukti salah maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pengiriman sejumlah tim investigasi ke Kabupaten Nagekeo itu juga tambah dia, sekaligus untuk menyelidiki kasus viralnya dugaan ancaman oleh Kapolres Nagekeo kepada seorang wartawan TribunFlores Patrick Djawa.

Dugaan ancaman itu muncul di grup Whatsaap yang dibuat oleh Kapolres Nagekeo dengan nama grup Whatsaap Kaisar Hitam (KH) Destroyer yang anggota grup tersebut terdiri dari wartawan dan juga personel Polres Nagekeo.

Kapolda NTT berharap agar masyarakat bisa bersabar dengan hasil investigasi tersebut, sebab nanti akan disampaikan jika sudah ada. (suara)

SANCAnews.id – Terjadi perdebatan antara politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu dengan politikus Gerindra Andre Rosiade saat rilis survei peta elektoral Pemilu 2024 Poltracking.

Penyebabnya Adian menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang terus mengalami kekalahan.

Dengan nada bicara yang agak naik, Andre langsung merespon Adian. Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, orang yang angkuh bakal kalah. (merdeka)

SANCAnews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah untuk tidak mengatasnamakan dan menggunakan simbol organisasi Muhammadiyah dalam mendukung capres tertentu.

"Kalau ada di antara warga Muhammadiyah yang mau mendukung salah satu capres dan/atau melakukan penggalangan kekuatan pemilih di tengah-tengah masyarakat, silakan saja. Tapi, jangan membawa-bawa nama dan simbol-simbol Muhammadiyah," kata Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut dapat membuat Muhammadiyah sebagai organisasi tampak tidak netral atau berpihak pada pasangan tertentu. Bahkan membuat Muhammadiyah terlihat terlibat dalam politik praktis.

Politik Nilai Bukan Kekuasaan

Anwar juga menyampaikan, sebagai sebuah organisasi Islam dan organisasi dakwah amar makruf nahi munkar, politik bagi Muhammadiyah bukan politik kekuasaan. Melainkan politik nilai.

"Artinya, politik bagaimana caranya supaya pihak-pihak yang bersaing dalam Pilpres menjunjung tinggi dan berusaha untuk menerapkan nilai luhur Pancasila dan dalam hukum dasar negara, yaitu UUD NRI 1945," ucap dia, dilansir dari Antara.

Anwar pun menegaskan, Muhammadiyah menyambut gembira kemunculan nama-nama capres untuk Pilpres 2024. Muhammadiyah juga mempersilakan dan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih capres yang mereka percayai. Namun, tambah dia, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung capres tertentu.

"Dalam konteks Pilpres, sudah jelas Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan kegiatan dukung mendukung siapa yang akan dipilih menjadi presiden," kata dia.

Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (merdeka)