SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta bertemu dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Jumat (28/4).

Di hadapan Tri Handoko, Ketua DPD IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap meminta BRIN bersikap tegas atas tindakan dua peneliti, yakni Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang Hasanuddin.

"Kami mendesak BRIN untuk juga menggelar sidang majelis etik kepada saudara TD karena dinilai sudah menyinggung perasaan warga Muhammadiyah," kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (29/4).

Menyikapi hal itu, Tri Laksono menyambut baik rombongan IMM DKI Jakarta. Dalam dialog, Tri Laksono menyebut bahwa Andi Pangerang terbukti melanggar kode etik. Dia juga berjanji akan menggelar sidang etik terhadap saudara Thomas berdasarkan aduan dari Muhammadiyah.

Namun, sangat disayangkan, Tri menyebut sidang kode etik tidak bisa disiarkan ke publik karena dibatasi aturan yang ada.

Terakhir, BRIN menghormati upaya proses hukum yang akan ditempuh Muhammadiyah kepada dua penelitinya.

Sebelumnya, perwakilan IMM DKI Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (25/4). Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan dua peneliti BRIN dan mendesak agar segera ditahan.

Sayangnya laporan tidak diterima, lantaran Andi telah dilaporkan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri, terkait pernyataan hendak membunuh warga Muhammadiyah. (rmol)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku heran dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terkesan sibuk mengintervensi atau mencampuri urusan Pilpres 2024.

Refly mengatakan, belum pernah ada presiden di masa lalu seperti Jokowi yang terlihat begitu berat meninggalkan kursi kepresidenannya.

"Menarik ya, menariknya adalah memang belum pernah kita menyaksikan begitu galaunya seorang yang ingin meninggalkan jabatan kepresidenannya," ujar Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Jumat (28/4/2023).

Jokowi, tutur Refly, bakal rela meninggalkan kursi RI 1 asalkan dua hal ini terjamin. Pertama adalah, Jokowi dan keluarganya dijamin aman di masa mendatang usai tidak lagi menjabat.

Serta yang kedua, program atau legacy yang ditinggalkan Jokowi harus dipastikan untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya.

"Seolah Pak Jokowi baru rela meninggalkan jabatan kepresidenannya kalau dua hal. Pertama, dia aman-aman saja, dijamin aman-aman saja. Yang kedua, program-programnya bisa dilanjutkan," terang Refly Harun.

"Jadi dua hal itu yang ingin dimintakan oleh Jokowi kepada siapa pun yang katakanlah akan diendorsenya," bebernya.

Sebelumnya, peran politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut disorot publik. Banyak yang mengklaim Jokowi terlalu ikut campur perkara penentuan calon presiden.

Jokowi juga menyindir pihak-pihak yang kerap menuduh dirinya serta Istana karena dianggap selalu mengintervensi segala hal. Padahal ditegaskan Jokowi hal itu tidak pernah dilakukan. Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengambinghitamkan presiden dan Istana. (*)

SANCAnews.id – Desakan kader Partai Gerindra untuk tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024 merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi politik.

Sebab, peristiwa politik seperti pemilihan umum merupakan momentum bagi setiap partai politik untuk mempertahankan eksistensinya.

“Pemilu adalah momentum partai mempertahankan eksistensi mereka,” kata pengamat politik asal Sumatera Utara, Anwar Saragih, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Jumat (28/4).

Sebelum muncul keputusan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto banyak disebut sebagai kandidat kuat untuk mendapat dukungan partai berlambang moncong putih tersebut.

Banyak hal yang dikaitkan. Mulai dari ungkapan Presiden Joko Widodo, hingga sejarah politik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Namun, hal itu pupus setelah Megawati mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDIP.

Sehingga, kata Anwar, tidak ada pilihan lain bagi Gerindra selain ngotot mengusung Prabowo Subianto.

“Partai Gerindra adalah partai besar yang elektabilitasnya stabil dan potensial masuk ke urutan kedua menggeser Partai Golkar. Tidak ada pilihan lain bagi Partai Gerindra untuk tidak mencalonkan Prabowo jadi Capres," jelasnya.

"Di pemilu 2009 saja persentase suara nasional Gerindra adalah 4,6 persen mampu mendorong Prabowo jadi Cawapres, sementara di Pemilu 2019 lalu Gerindra punya 12,57 persen suara nasional yang artinya pilihan Capres adalah harga mati demi eksistensi dan stabilitas partai,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo merupakan sosok kuat. Dengan begitu, jika ia memilih untuk maju menjadi Cawapres maka hal itu justru membuatnya ditinggalkan para pemilih loyal.

“Hal seperti itu jugalah yang dihindari oleh Megawati di Pemilu 2009 di mana ia tetap maju meski pun hampir tak punya peluang menang melawan SBY,” ungkapnya.

Sebaliknya, PDI Perjuangan juga harus mengusung kader internal seiring posisi mereka saat ini sebagai partai terbesar.

“Artinya PDIP juga tidak mau jagoan mereka Ganjar Pranowo jadi nomor dua, karena mereka berambisi hattrick di Pemilu 2024. Jadi kesimpulannya memang Prabowo Subianto harus diusung maju (Pilpres 2024) demi eksistensi Gerindra,” demikian Anwar Saragih. (*)

SANCAnews.id – Presiden yang dalam beberapa kesempatan terkesan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, terbantahkan setelah Ganjar Pranowo dideklarasikan dari PDI Perjuangan disaksikan Jokowi.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kehadiran Jokowi di deklarasi Ganjar Pranowo juga sebagai jawaban atas "batalnya" dukungan terhadap Prabowo.

“Lagi-lagi Jokowi kibulin Prabowo,” tutur Jerry, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/4).

Dia juga mengingatkan, dalam sebuah acara Parpol, Jokowi pernah menyampaikan sinyal dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden.

“Waktu itu dia (Jokowi) bilang, Pilpres 2024 akan menjadi jatah Prabowo, setelah dirinya habis masa jabatan,” dia mengingatkan.

Doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu berpendapat, seharusnya Prabowo tidak langsung percaya pada Jokowi. Jerry mencatat sejumlah janji kerja yang tidak direalisasi Jokowi.

“Contoh sederhana, tak akan impor pangan sampai mobil Esemka buatan anak bangsa, dan anak-anaknya tak akan terjun ke dunia politik,” tuturnya.

Sebab itu Jerry mendorong Prabowo mengambil sikap sedari sekarang, sebagai bentuk perlawanan kepada Jokowi yang ternyata mendukung Ganjar.

“Prabowo cepat mundur (dari jabatan Menteri Pertahanan) dan dukung kepentingan rakyat. Beliau (Prabowo) punya kans besar jadi presiden,” tutup Jerry. (*)

SANCAnews.id – Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait rencana pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya kasih bocoran, tadi dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023, di Jakarta, Jumat (28/4).

Bahlil menjelaskan, saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen, sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

"Freeport ini kan sekarang sudah milik Pemerintah Indonesia, sahamnya sudah 51 persen Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik, bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas 2024.

Kaji Perpanjangan

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen. Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, di mana pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran saja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," ujarnya.

Rencananya, jika pembahasan mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah selesai, maka Pemerintah akan meminta agar dibangun smelter di Papua, tidak hanya membangun smelter di Gresik.

"Tapi kalau sudah selesai akan kami umumkan dan kami akan meminta mereka membangun smelter di Papua tidak hanya di Gresik. Ini sebagai informasi tambahan doakan agar pembahasan ini bisa kita lalui bersama dengan asas barang tentu negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, ini yang kita diskusikan di Kementerian Investasi," pungkasnya. (merdeka)