SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait rencana pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya kasih bocoran, tadi dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023, di Jakarta, Jumat (28/4).

Bahlil menjelaskan, saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen, sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

"Freeport ini kan sekarang sudah milik Pemerintah Indonesia, sahamnya sudah 51 persen Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik, bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas 2024.

Kaji Perpanjangan

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen. Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, di mana pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran saja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," ujarnya.

Rencananya, jika pembahasan mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah selesai, maka Pemerintah akan meminta agar dibangun smelter di Papua, tidak hanya membangun smelter di Gresik.

"Tapi kalau sudah selesai akan kami umumkan dan kami akan meminta mereka membangun smelter di Papua tidak hanya di Gresik. Ini sebagai informasi tambahan doakan agar pembahasan ini bisa kita lalui bersama dengan asas barang tentu negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, ini yang kita diskusikan di Kementerian Investasi," pungkasnya. (merdeka)

SANCAnews.id –Sikap Jokowi jelang Pilpres 2024 dengan memberikan dukungan kepada tokoh politik yang dinilai layak menjadi bakal calon (calon) presiden, dinilai kurang tepat oleh sebagian kalangan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) (P3S), Jerry Massie mengatakan, pihaknya menilai perilaku Jokowi jelang Pilpres 2024 berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.

“Belum pernah ada di dunia manapun, bahkan dari enam presiden terdahulu, yang mana presiden sibuk endorse capres dan cawapres,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/4).

Menurut doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini, Jokowi beberapa kali menyampaikan pesan politik yang seolah mendukung figur-figur tertentu.

“Salah satunya dukungan Jokowi pada Prabowo. Diketahui sebelumnya Jokowi sempat  menyampaikan sinyal dukungan kepada Prabowo dalam pencalonan presiden 2024,” tutur Jerry.

“Dia bilang Pilpres 2024 akan menjadi jatah Prabowo setelah dirinya akan habis masa jabatan,” sambungnya.

Namun, Jerry menilai Jokowi hanya memberikan harapan palsu kepada Prabowo, karena hal yang sama juga dilakukan kepada politisi lain.

Bahkan, Jerry menyimpulkan Jokowi juga telah mengarahkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, yang secara resmi diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres, di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu (21/4).

“Bagi saya kalau tak mau dukung seseorang jangan obral janji sana-sini. Memang selain kepala negara, jabatan lain Jokowi jadi marketing politik,” sindir Jerry. (*)

SANCAnews.id – Seruan “Jangan biarkan orang baik berjuang sendiri” juga menginspirasi aktivis sosial asal Pagatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Saiful Halim untuk bergabung dalam barisan pendukung Anies Baswedan.

Alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut saat ini sedang fokus pada Gerakan Perbaikan Banua yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, sosial-kemasyarakatan dan budaya, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pria yang akrab disapa Paman Saiful ini mengungkap alasannya memilih mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Presiden RI 2024-2029.

“Anies adil dalam memimpin, toleran, cerdas, dan berwawasan global,” kata profesional di bidang tambang kelahiran enam puluh empat tahun silam ini dalam pernyataannya, Kamis (27/4).

Ia menilai, saat ini belum ada calon presiden lain yang kualifikasinya melebihi pendiri Indonesia Mengajar itu. Ayah tiga anak ini berharap jika Anies Baswedan dipercaya mengelola negara sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 kehidupan masyarakat semakin sejahtera.

“Selain itu, jurang antara kaya dan miskin tidak selebar sekarang. Dan harapannya Indonesia berperan di tingkat regional dan internasional,” ujar pria paruh baya yang memiliki hobi jogging, travelling, dan golf ini.

Ia pun berharap bilamana Anies Baswedan berhasil menduduki kursi RI-1 dapat menjaga amanah rakyat dan konstitusi. Sebab pemimpin yang dapat menjaga keduanya adalah ciri pemimpin yang amanah.

Mantan aktivis masjid Salman ITB itu juga menitip pesan kepada semua relawan Anies Baswedan sebagai bentuk petuah dari senior.

“Mari jaga konsistensi dan tetap bersinergi dalam bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dalam  berjuang dan mengawal hingga Anies menjadi Presiden RI di 2024,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Penindakan dugaan pelanggaran kampanye pada masa sosialisasi diharapkan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, kedua penyelenggara pemilu diminta tidak terpaku pada aturan yang ada.

Hanya saja, KPU dan Bawaslu tampak tidak bisa berkutik mengatasi dugaan pelanggaran kampanye. Sebab kejadiannya berlangsung pada masa sosialisasi.

“Penyelenggara pemilu harus kreatif membuat inovasi supaya kalau ada keterbatasan aturan tidak melanggar substansi pemilu itu sendiri,” ujar Jerry dalam diskusi bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut Jerry, dalam menjalankan tahapan pemilu seharusnya KPU dan Bawaslu tidak hanya berpatokan pada regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye.

Sebab dalam prosesnya, dua lembaga penyelenggara pemilu itu harus memperhatikan prinsip kepemiluan. Yaitu jujur dan adil (jurdil), serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

“Ini bukan hanya bagaimana aturan ditegakkan, tapi juga prinsip-prinsip pemilu ditegakkan. Jangan seolah hanya masyarakat saja yang menegakkan (prinsip pemilu) sehingga harus terus berteriak,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kritik terhadap dugaan pelanggaran kampanye dini atau tidak terjadwal yang tidak bisa ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali mengemuka.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kerja dan keputusan Bawaslu, terutama dalam hal memproses dugaan pelanggaran di awal kampanye yang marak belakangan ini.

“Setidaknya ada dua (fenomena),” kata Ray, dalam diskusi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut dia, pihaknya pernah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dini yang dilakukan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mengkampanyekan putrinya, Fitra Zulya Safitri, dengan cara membagikan minyak goreng murah.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyorot dugaan kampanye dini di Sumenep, Jawa Timur, oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang membagikan amplop di masjid.

Sayangnya, tegas Ray, Bawaslu tidak memproses dua fenomena yang muncul itu. Malah menyebut kejadian itu bukan bagian dari kampanye dini, karena belum masuk jadwal kampanye.

“Akibatnya, hukumnya (yang berlaku saat ini) berdasarkan putusan Bawaslu. Artinya, selama belum masuk tahapan kampanye formil, praktek penggunaan uang, Bansos dan sebagainya, diperbolehkan,” urainya.

Karena itu Ray menilai kerja-kerja pengawasan dan penindakan Bawaslu sekarang ini tidak cukup tegas, dan cenderung melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran.

“Pelanggaran disikapi minimalis oleh Bawaslu. Itu yang kita sebut tadi, ternyata Bawaslu kita ini kurang gigi, pendekatannya tekstualis dan formalistis,” sesal Ray. (rmol)