Latest Post

Kamis, April 27, 2023

 

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadiri rapat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di rumah dinas Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

 

Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga. Lamhot memperkirakan pertemuan bisa dilansungkan antara di rumah dinas Airlangga atau di rumah prinadi Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

 

Dari informasi yang dihimpun, pertemuan dilakukan di Widya Chandara, dari sebelumnya dijadwalkan pukul 19.00, diundur menjadi 21.00, dan terbaru dimajukan menjadi 20.00.

 

"Pak Airlangga, Pak Prabowo sama Pak Ical dilanjutkan hari Kamis ini, tapi saya enggak tahu, saya lagi di dapil nih, saya enggak tahu (jamnya). Cuma yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas," kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

 

Terkait pertemuan Prabowo nanti malam, Lamhot menegaskan bahwa pertemuan bukan seputar KIB, melainkan koalisi besar antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.

 

"Lho kan masalahnya kan kita lagi fokus membangun koalisi besar ini, jangan-jangan nanti ini kan deklarasi pasangan calon yang sudah lengkap. Kalau tetangga sebelah kan yang dideklarasikan hanya caperesnyanya. Kalau ini kita rencananya dalam waktu dekat yang dideklarasikan langsung pasangan," ujar Lamhot.

 

Terkait apakah elite PPP turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengingat PPP sudah lebih dulu menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres, Lamhot menilai mereka akan absen.

 

"Ya nggak mungkin ada. PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujarnya.

 

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparni membenarkan informasi perihal pertemuan internal KIB nanti malam.

 

"Info yang kami dapatkan memang demikian. Akan ada pertemuan malam ini Ketua Umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. Insyaallah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujarnya.

 

KIB Condong ke Prabowo 

Diketahui, PPP telah menetapkan Ganjar sebagai calon presiden pilihan. Kekinian nama Ganjar bakal disodorkan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

 

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin mengatakan hal itu tidak masalah. Ia menganggap bagus bila PPP sudah menentukan Ganjar sebagai capres.

 

"Ya bagus artinya mereka sudah final dengan siapa capresnya," kata Fikri dihubungi, Rabu (26/4/2023).

 

Sementara soal Ganjar, Fikri mengaku nama gubernur Jateng memang menjadi calon presiden potensial untuk diusung PAN. Tapi saat ini tidak. PAN cenderung memilih Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto.

 

"Soal kaitan dengan kita, memang potensi capres kita awalnya Ganjar Pranowo tapi saat ini Prabowo juga masuk dalam kajian kita," kata Firki.

 

Meski begitu, PAN belum resmi menentukan siapa capres pilihan. Tetapi yang pasti namanya tidak jauh dari yang sudah beredar.

 

Terkait nama Prabowo yang kini menggantikan Ganjar sebagai capres potensial, ternyata tidak dialami PAN. Melainkan di internal KIB itu sendiri.

 

"Ya di akhir-akhir ini nama Prabowo juga menguat di internal KIB," kata Fikri.

 

Di luar PPP yang memilih Ganjar, masih ada Partai Golkar yang ternyata juga melirik Prabowo sebagai capres. Hal ini diamini Fikri.

 

"Ya begitulah kondisi saat ini," ujarnya. (suara)

Baca selengkapnya »

Kamis, April 27, 2023

 

SANCAnews.id – Bareskrim Polri memeriksa pelapor dan saksi dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait tindak lanjut laporan polisi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap terlapor, AP Hasanuddin.

 

"Pada hari Kamis (27/4) dilakukan pemeriksaan pelapor dan saksi dari pihak PP Muhammadiyah sebanyak tiga orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, di Jakarta, Kamis (27/4/2023).

 

Sandi menyebut, laporan polisi dengan nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri dengan pelapor atas nama Nasrullah telah dilakukan penyusunan dan penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

 

Pemeriksaan pelapor dan saksi dalam rangka penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli.

 

"Yakni ahli pidana, bahasa sosiologi, ITE dan media sosial. (Rencana pemeriksaan) sedang dalam proses," ujar Sandi.

 

Selain itu, penyidik juga bakal meminta klarifikasi peneliti BRIN Thomas Djamaluddin sebagai saksi terkait akun atas nama Thomas Djamaluddin.

 

"Akan dilakukan klarifikasi kepada saksi saudara Prof. Thomas Djamaludin sebagai pemilik akun facebook Thomas Djamaludin," tuturnya.

 

Kemudian, kata Sandi, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan beberapa Polda jajaran yang telah menerima laporan yang sama, yakni Polda Jatim, Polda DIY, dan Polda Kalimantan Timur.

 

"Nantinya laporan tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri," ucapnya.

 

Terpisah, Nasrullah, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah mengatakan, dirinya bersama dua saksi dari PP Muhammadiyah hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

 

"Tadi yang ditanyakan ke kami, terkait dengan kronologis peristiwa ini, tahu dari mana asalnya, awalnya, kemudian kenal atau enggak dengan yang bersangkutan terlapor. Itu saja," kata Nasrullah ditemui usai pemeriksaan di Bareskrim Polri.

 

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, peneliti BRIN, ke Bareskrim Polri, Selasa (25/4), terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. (suara)


Baca selengkapnya »

Kamis, April 27, 2023

 

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno di Kota Semarang. Saling menghormati saling bertukar sapa saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Dalam pertemuannya mereka berdua sepakat membangun kemandirian desa di Jawa Tengah sebab sudah banyak desa yang bisa dijadikan contoh kemandiriannya. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa antikorupsi yang dibentuk di Jawa Tengah.

 

"Kalau bahas desa mesti bareng kok. Bahas wisata mesti bareng kok. Kita selalu cocok. Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja,’’ kata Ganjar Pranowo, Kamis (27/4).

 

Ditanya soal peluang duet sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang keduanya memilih diam dan tidak menjawab. Hingga akhirnya, Ganjar yang merupakan bakal Capres PDIP itu angkat bicara menyampaikan, jika ia dan Sandi selalu cocok. Sebab, selalu bersama Sandi dalam menangani urusan desa dan wisata.

 

Dia menjelaskan audah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, termasuk sukses dari sisi inklusifitas keuangan termasuk literasi. Saat ini desa tidak perlu berimajinasi terkait model manajerialnya, packaging, hingga marketing. Sebab saat ini akses fasilitasnya sudah banyak, hanya perlu edukasi dan sosialisasi ditingkatkan.

 

"Tetapi inklusifitasnya cukup tinggi, sudah di atas 80 persen maka ini kita harapkan jadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah terus kemudian desa wisata, atau usaha yang lain sebenarnya bisa digaspol begitu dengan meniru," jelasnya.

 

Untuk diketahui, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno sempat disebut Presiden Joko Widodo dalam daftar tujuh bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo usai Salat Idulfitri di Masjid Sheikh Zayed Solo, Sabtu (22/4).

 

Nama Sandi pun semakin menguat pasca PPP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Sandi juga resmi bergabung di partai berlambang Kabah itu.

 

Dalam waktu bersamaan saat dikonfirmasi terkait duet dengan Ganjar di Pilpres 2024, Sandiaga tidak memberikan keterangan apapun. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan satu kata pun. (merdeka)

 

Baca selengkapnya »

Kamis, April 27, 2023

 

SANCAnews.id – Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menginginkan kader partainya menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Mardiono usai PPP mendukung Ganjar sebagai bacapres 2024.

 

"DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo," kata Mardiono di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4).

 

Mardiono menegaskan, mandat itu diberikan dalam forum rapimnas PPP. "Ini saya tekankan karena ini adalah amanat dari hasil rapat konstitusi Partai Persatuan Pembangunan," ucapnya.

 

Mardiono menyebut, keinginan kader PPP berpasangan dengan capres PDIP bukanlah hal baru atau suatu yang berlebihan. Alasannya, PPP pernah bekerja sama dengan PDIP.

 

"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP Bapak Doktor Haji Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

 

Diberitakan, PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dukungan PPP terhadap Ganjar diumumkan di kompleks kediaman Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono,Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4).

 

"Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang," kata Mardiono. (merdeka)


Baca selengkapnya »

Kamis, April 27, 2023

Oleh: Denny Indrayana
INI adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024.
 
Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan.
 
𝙎𝙪𝙥𝙖𝙮𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙜𝙖𝙜𝙖𝙡 𝙥𝙖𝙝𝙖𝙢, 𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙖𝙘𝙖 𝙩𝙪𝙡𝙞𝙨𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙞 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞 𝙩𝙪𝙣𝙩𝙖𝙨.
 
Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan 𝙅𝙪𝙟𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙙𝙞𝙡 . Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya.
 
Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut.
 
Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut 𝙘𝙖𝙬𝙚-𝙘𝙖𝙬𝙚 dalam Pilpres 2024 demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita.
 
Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa.
 
Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi.
 
Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘢𝘪𝘳. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.
 
Agaknya, tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika jagoan yang Beliau dukung Ahok alias BTP kalah dari Anies Baswedan; Maka untuk Pilpres 2024, Presiden Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙠𝙚𝙧, sayangnya dalam bentuk yang salah.
 
Sampai tulisan ini dibuat, tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil “dicopet” Moeldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi.
 
Di panggung depan, alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi ini Beliau bantah. Namun dalam realitas panggung belakang, ketika melakukan lobi di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius Beliau kerjakan.
 
Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara salah seorang lingkar utama Istana mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca Beliau lengser.
 
𝗦𝗮𝘁𝘂, 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸 𝗜𝗯𝘂 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 (𝗜𝗞𝗡) 𝗯𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁, 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝘂𝗮, 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗮𝘁𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗲𝗿𝗮𝘁 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝘆𝗮.
 
Dalam pandangan Eros Djarot di talkshow Satu Meja Kompas TV, Jokowi mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies, karena ingin memastikan bahwa Beliau akan mendarat secara aman dan nyaman.
 
Karena itu, target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵’𝘴 𝘔𝘦𝘯.  Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal.
 
Ibarat rumus makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ada 9 strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi.
 
𝙋𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Alasan pandemi COVID 19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya.
 
𝙆𝙚𝙙𝙪𝙖, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode. Opsi ini cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam pilpres 2024. Apalagi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, sesuai konstitusi, presiden hanya menjabat maksimal dua periode.
 
𝙆𝙚𝙩𝙞𝙜𝙖, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi. 

𝙠𝙚𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
 
Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut: 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙖𝙡𝙖𝙩 𝙝𝙪𝙠𝙪𝙢 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙢𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙣𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙞𝙡𝙥𝙧𝙚𝙨 2024.
 
Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar.
 
Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi.
 
Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan Parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, “Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres”.
 
Ketika saya tanya mengapa demikian, sang Ketum menjawab, “Saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai” sambil tersenyum penuh arti.
 
Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada resiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR, kader utama partai itu menjawab:
 
“Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024, tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang” katanya sambil tersenyum kecut.
 
Strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan.
 
Ditariknya Hakim Aswanto, dengan cara yang melanggar prinsip independence of the judiciary, karena berani-beraninya mbalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat UU Ciptaker, adalah salah satu indikator pengkondisian hakim MK yang pro-strategi Presiden Jokowi.
 
Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan MK. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir, terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi, sebagai Ketua MK, menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan pilpres ala Jokowi.
 
Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan, dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya Jujur dan Adil.
 
Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian?
 
Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para Ketum Partai salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan tiga hal. Satu, segera bentuk koalisi tiga parpol. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024.
 
Jokowi menginstruksikan tiga hal. Satu, segera bentuk koalisi tiga parpol. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024.
 
Ketika ketiga Ketum Parpol menghubungi Ganjar, kala itu, sang Gubernur Jawa Tengah mengatakan tidak akan maju kalau tidak didukung PDI Perjuangan dan mendapat restu Ketum Megawati Soekarnoputri. Ketika dilaporkan kepada Presiden Jokowi, Beliau menjawab, “Baiklah, biar nanti saya yang akan berbicara dengan Ibu Mega”.
 
Sejarah kemudian mencatat, Megawati Soekarnoputri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, pilihan awal Beliau. Jokowi berhasil melaksanakan misinya.
 
Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang pejabat negara bertanya ke Ganjar,
 
“Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024”
 
“Begini Pak. Saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari Beliau. Hanya melalui orang di sekitar saya, Ibu Mega menitip pesan: Tolong Jaga Mas Ganjar ya”.
 
Penantian panjang Ganjar Pranowo—senior saya di Fakultas Hukum UGM tersebut, akhirnya terjawab pada hari Kartini 21 April lalu. Lalu, besoknya di hari lebaran, Presiden Jokowi di rumah Solo hanya menerima  Prabowo Subianto.
 
Dalam harapan Jokowi yang ideal menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kalau langkah Anies Baswedan tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga, dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo Subianto.
 
Presiden Jokowi membaca survei politik. Salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya di 26 September 2022, survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto.
 
Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam (hijau), maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019.
 
Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi, mengkonfirmasi itu.
 
Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo. Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Ganjar, lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies.
 
Maka, jika di Pilgub Jakarta 2017, koalisi Prabowo mendukung Anies-Sandi melawan Ahok yang didukung Jokowi. Lalu di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau-islam, melawan Jokowi-Ma’ruf Amin dari kelompok merah-nasionalis. Maka, untuk Pilpres 2024, Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut, dengan target memenangkan politik aliran merah.
 
Di Pilpres 2024, strategi Jokowi, jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo, maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar, dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final, dan menang.
 
Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis. Tetapi informasi dan tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar-Sandi itu sudah mulai menguat. Di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih Islam tadi, Sandi juga sudah berpamitan dari Partai Gerindra, untuk bergabung dengan PPP. Katanya, karena ada penugasan di tempat lain.
 
Penugasan itu datang dari Jokowi, bagi Sandiaga—dan sebenarnya juga Erick Tohir—untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke PPP, lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi Cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan, pasangan calon Ganjar-Sandi akan sulit untuk ditandingi.
 
Memang ada juga informasi lain, bahwa Ibu Mega meminta Cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok KH Ma’ruf Amin, yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor partai banteng moncong putih. Kita lihat saja dalam waktu dekat, apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar, atau tokoh lain yang lebih NU, Mahfud MD, misalnya.
 
Persoalan dengan Prof Mahfud adalah, beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Prof Mahfud gagal menjadi cawapres, meskipun sudah berbaju putih, di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.
 
Strategi kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E. Meskipun opsi ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilang dari opsi Jokowi.
 
Ketika mendadak dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, salah satu pemicu utamanya adalah ada informasi, bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
 
Partai Nasdem sendiri bukan tanpa ancaman ketika nekat mendeklarasikan Anies. Dalam pertemuan terbatas elit partainya, Surya Paloh dikabarkan berkata, “Abang ini meskipun dibunuh ataupun dipenjarakan tetap akan mendukung Anies, tidak akan berubah”.
 
Hasil pertemuan Jokowi-Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan “status quo”. Artinya, Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies, dan menterinya di kabinet tetap tidak direshuffle.
 
Tetapi bukan berarti posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menkominfo Johnny Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan, pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi.
 
Soal info Anies menjadi tersangka sempat muncul dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan salah satu tokoh bangsa utama. Dalam obrolan tersebut sang tokoh terkejut, ketika disebutkan hanya akan ada dua paslon capres 2024.
 
“Bukankah banyak kandidat yang bermunculan, Bapak Presiden, misalnya ada juga Anies Baswedan”.
 
“Anies tidak bisa maju karena ada kasusnya di KPK”, jawab Jokowi.
 
Risau dengan berita pentersangkaan Anies tersebut, pembicaraan itu diceritakan sang tokoh ke Presiden Keenam SBY ketika berkunjung ke Cikeas.
 
Maka muncullah statemen politik SBY di Jakarta Convention Centre pada Kamis 15 September 2021 yang intinya Beliau risau dengan adanya skenario dari kelompok tertentu yang mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon, dan karenanya menjadi tidak jujur dan tidak adil.
 
Strategi kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat.
 
Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan.
 
Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden.
 
Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
 
Seorang Advokat memberi info, bahwa PK Moeldoko tidak bisa dianggap ancaman yang enteng-enteng saja. Teman advokat ini menyampaikan dihubungi beberapa hakim agung yang terjerat kasus korupsi mafia perkara di MA. Mereka meminta sahabat advokat tersebut menjadi pengacaranya. Karena pernah di KPK, dan aktivis antikorupsi, sang sahabat menolaknya.
 
Tapi dari pertemuan itu, ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul, dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat. Bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh, dengan kesepakatan tukar guling perkara. Yaitu, para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Moeldoko Cs atas Partai Demokrat AHY.
 
Pencaplokan partai oleh seorang Presiden adalah persoalan serius. Apalagi partai yang dicaplok adalah partai seorang mantan presiden. Bukan saja itu membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan.
 
Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang Presiden sampai nekat merestui, paling tidak membiarkan KSP-nya, mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden Keenam RI, Pak SBY.
 
Strategi penutup kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik, maka genap lengkaplah menjadi 10 sempurna. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Maka, Beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya.
 
Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur. Di pertemuan buka puasa yang diadakan PAN saja, setelah melakukan pertemuan tertutup, Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah—kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir, di hadapan media menyampaikan ide tentang koalisi besar, antara KIB dengan Gerindra dan PKB. Jelaslah, pembentukan koalisi besar ada urun andil dari Presiden Jokowi.
 
Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga menceritakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi diarahkan segera deklarasi pasangan calon dengan Prabowo.
 
“Segera saja Cak Imin deklarasi paslon dengan Pak Prabowo. Cak Imin sampaikan ke Beliau, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo”.
 
“Baik Bapak Presiden”.
 
Tidak berapa lama setelahnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo. Lalu akhirnya Prabowo bertemu Muhaimin di rumah Kertanegara pada 10 April 2023.
 
“Pak Prabowo, Presiden Jokowi meminta kita segera deklarasi paslon Prabowo-Muhaimin”.
 
“Lho, Pak Muhaimin, saya baru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan pesannya segera deklarasi Prabowo-Airlangga”.
 
Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media: Belum ada kesepakatan capres-cawapres.
 
Arah Jokowi mendukung Koalisi Besar dengan paslon Prabowo-Airlangga semakin terang ketika di hari lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi, lalu di hari kedua Prabowo menemui Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto.
 
Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, dengan cadangan Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan AHY.
 
Kalau, Partai Demokrat AHY berhasil “dicopet” Moeldoko dengan restu Jokowi, nasib pencapresan Anies akan diujung tanduk. Kecuali ada partai yang bergeser ke Koalisi Perubahan. Misalnya, PKB yang Muhaimin Iskandar terbaca kecewa, berpindah mendukung Anies.
 
Pertanyaannya seberapa kuat tameng perlindungan Cak Imin ketika diserbu dengan berbagai dugaan korupsi yang akan ditembakkan deras ke tubuhnya dan PKB.
 
Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan.
 
Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan.
 
(Pekalongan-Jakarta-Melbourne, 24 April 2023)
 
 

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.