SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penindakan dugaan pelanggaran kampanye pada masa sosialisasi diharapkan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, kedua penyelenggara pemilu diminta tidak terpaku pada aturan yang ada.

Hanya saja, KPU dan Bawaslu tampak tidak bisa berkutik mengatasi dugaan pelanggaran kampanye. Sebab kejadiannya berlangsung pada masa sosialisasi.

“Penyelenggara pemilu harus kreatif membuat inovasi supaya kalau ada keterbatasan aturan tidak melanggar substansi pemilu itu sendiri,” ujar Jerry dalam diskusi bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut Jerry, dalam menjalankan tahapan pemilu seharusnya KPU dan Bawaslu tidak hanya berpatokan pada regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye.

Sebab dalam prosesnya, dua lembaga penyelenggara pemilu itu harus memperhatikan prinsip kepemiluan. Yaitu jujur dan adil (jurdil), serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

“Ini bukan hanya bagaimana aturan ditegakkan, tapi juga prinsip-prinsip pemilu ditegakkan. Jangan seolah hanya masyarakat saja yang menegakkan (prinsip pemilu) sehingga harus terus berteriak,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kritik terhadap dugaan pelanggaran kampanye dini atau tidak terjadwal yang tidak bisa ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali mengemuka.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kerja dan keputusan Bawaslu, terutama dalam hal memproses dugaan pelanggaran di awal kampanye yang marak belakangan ini.

“Setidaknya ada dua (fenomena),” kata Ray, dalam diskusi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut dia, pihaknya pernah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dini yang dilakukan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mengkampanyekan putrinya, Fitra Zulya Safitri, dengan cara membagikan minyak goreng murah.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyorot dugaan kampanye dini di Sumenep, Jawa Timur, oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang membagikan amplop di masjid.

Sayangnya, tegas Ray, Bawaslu tidak memproses dua fenomena yang muncul itu. Malah menyebut kejadian itu bukan bagian dari kampanye dini, karena belum masuk jadwal kampanye.

“Akibatnya, hukumnya (yang berlaku saat ini) berdasarkan putusan Bawaslu. Artinya, selama belum masuk tahapan kampanye formil, praktek penggunaan uang, Bansos dan sebagainya, diperbolehkan,” urainya.

Karena itu Ray menilai kerja-kerja pengawasan dan penindakan Bawaslu sekarang ini tidak cukup tegas, dan cenderung melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran.

“Pelanggaran disikapi minimalis oleh Bawaslu. Itu yang kita sebut tadi, ternyata Bawaslu kita ini kurang gigi, pendekatannya tekstualis dan formalistis,” sesal Ray. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadiri rapat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di rumah dinas Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga. Lamhot memperkirakan pertemuan bisa dilansungkan antara di rumah dinas Airlangga atau di rumah prinadi Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, pertemuan dilakukan di Widya Chandara, dari sebelumnya dijadwalkan pukul 19.00, diundur menjadi 21.00, dan terbaru dimajukan menjadi 20.00.

"Pak Airlangga, Pak Prabowo sama Pak Ical dilanjutkan hari Kamis ini, tapi saya enggak tahu, saya lagi di dapil nih, saya enggak tahu (jamnya). Cuma yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas," kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

Terkait pertemuan Prabowo nanti malam, Lamhot menegaskan bahwa pertemuan bukan seputar KIB, melainkan koalisi besar antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.

"Lho kan masalahnya kan kita lagi fokus membangun koalisi besar ini, jangan-jangan nanti ini kan deklarasi pasangan calon yang sudah lengkap. Kalau tetangga sebelah kan yang dideklarasikan hanya caperesnyanya. Kalau ini kita rencananya dalam waktu dekat yang dideklarasikan langsung pasangan," ujar Lamhot.

Terkait apakah elite PPP turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengingat PPP sudah lebih dulu menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres, Lamhot menilai mereka akan absen.

"Ya nggak mungkin ada. PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparni membenarkan informasi perihal pertemuan internal KIB nanti malam.

"Info yang kami dapatkan memang demikian. Akan ada pertemuan malam ini Ketua Umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. Insyaallah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujarnya.

KIB Condong ke Prabowo 

Diketahui, PPP telah menetapkan Ganjar sebagai calon presiden pilihan. Kekinian nama Ganjar bakal disodorkan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin mengatakan hal itu tidak masalah. Ia menganggap bagus bila PPP sudah menentukan Ganjar sebagai capres.

"Ya bagus artinya mereka sudah final dengan siapa capresnya," kata Fikri dihubungi, Rabu (26/4/2023).

Sementara soal Ganjar, Fikri mengaku nama gubernur Jateng memang menjadi calon presiden potensial untuk diusung PAN. Tapi saat ini tidak. PAN cenderung memilih Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal kaitan dengan kita, memang potensi capres kita awalnya Ganjar Pranowo tapi saat ini Prabowo juga masuk dalam kajian kita," kata Firki.

Meski begitu, PAN belum resmi menentukan siapa capres pilihan. Tetapi yang pasti namanya tidak jauh dari yang sudah beredar.

Terkait nama Prabowo yang kini menggantikan Ganjar sebagai capres potensial, ternyata tidak dialami PAN. Melainkan di internal KIB itu sendiri.

"Ya di akhir-akhir ini nama Prabowo juga menguat di internal KIB," kata Fikri.

Di luar PPP yang memilih Ganjar, masih ada Partai Golkar yang ternyata juga melirik Prabowo sebagai capres. Hal ini diamini Fikri.

"Ya begitulah kondisi saat ini," ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Bareskrim Polri memeriksa pelapor dan saksi dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait tindak lanjut laporan polisi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap terlapor, AP Hasanuddin.

"Pada hari Kamis (27/4) dilakukan pemeriksaan pelapor dan saksi dari pihak PP Muhammadiyah sebanyak tiga orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, di Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sandi menyebut, laporan polisi dengan nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri dengan pelapor atas nama Nasrullah telah dilakukan penyusunan dan penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pemeriksaan pelapor dan saksi dalam rangka penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli.

"Yakni ahli pidana, bahasa sosiologi, ITE dan media sosial. (Rencana pemeriksaan) sedang dalam proses," ujar Sandi.

Selain itu, penyidik juga bakal meminta klarifikasi peneliti BRIN Thomas Djamaluddin sebagai saksi terkait akun atas nama Thomas Djamaluddin.

"Akan dilakukan klarifikasi kepada saksi saudara Prof. Thomas Djamaludin sebagai pemilik akun facebook Thomas Djamaludin," tuturnya.

Kemudian, kata Sandi, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan beberapa Polda jajaran yang telah menerima laporan yang sama, yakni Polda Jatim, Polda DIY, dan Polda Kalimantan Timur.

"Nantinya laporan tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri," ucapnya.

Terpisah, Nasrullah, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah mengatakan, dirinya bersama dua saksi dari PP Muhammadiyah hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

"Tadi yang ditanyakan ke kami, terkait dengan kronologis peristiwa ini, tahu dari mana asalnya, awalnya, kemudian kenal atau enggak dengan yang bersangkutan terlapor. Itu saja," kata Nasrullah ditemui usai pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, peneliti BRIN, ke Bareskrim Polri, Selasa (25/4), terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. (suara)

 

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno di Kota Semarang. Saling menghormati saling bertukar sapa saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pertemuannya mereka berdua sepakat membangun kemandirian desa di Jawa Tengah sebab sudah banyak desa yang bisa dijadikan contoh kemandiriannya. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa antikorupsi yang dibentuk di Jawa Tengah.

"Kalau bahas desa mesti bareng kok. Bahas wisata mesti bareng kok. Kita selalu cocok. Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja,’’ kata Ganjar Pranowo, Kamis (27/4).

Ditanya soal peluang duet sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang keduanya memilih diam dan tidak menjawab. Hingga akhirnya, Ganjar yang merupakan bakal Capres PDIP itu angkat bicara menyampaikan, jika ia dan Sandi selalu cocok. Sebab, selalu bersama Sandi dalam menangani urusan desa dan wisata.

Dia menjelaskan audah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, termasuk sukses dari sisi inklusifitas keuangan termasuk literasi. Saat ini desa tidak perlu berimajinasi terkait model manajerialnya, packaging, hingga marketing. Sebab saat ini akses fasilitasnya sudah banyak, hanya perlu edukasi dan sosialisasi ditingkatkan.

"Tetapi inklusifitasnya cukup tinggi, sudah di atas 80 persen maka ini kita harapkan jadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah terus kemudian desa wisata, atau usaha yang lain sebenarnya bisa digaspol begitu dengan meniru," jelasnya.

Untuk diketahui, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno sempat disebut Presiden Joko Widodo dalam daftar tujuh bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo usai Salat Idulfitri di Masjid Sheikh Zayed Solo, Sabtu (22/4).

Nama Sandi pun semakin menguat pasca PPP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Sandi juga resmi bergabung di partai berlambang Kabah itu.

Dalam waktu bersamaan saat dikonfirmasi terkait duet dengan Ganjar di Pilpres 2024, Sandiaga tidak memberikan keterangan apapun. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan satu kata pun. (merdeka)