SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi respon cepat Polri dalam menangani kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AH yang merupakan anak dari oknum anggota Polri bernama AKBP Achiruddin Hasibuan (AR).

Dia menduga adanya keterlibatan AKBP Achiruddin, sehingga proses kasus ini sempat tertahan selama 4 bulan.

“Apresiasi Pak Kapolri dan Kapolda Sumut yang gerak cepat, respons situasi (viral) yang ada. Namun saya yakin, pasti ada dugaan campur tangan dari AKBP Achiruddin, sehingga kasus penganiayaan oleh anaknya ini sempat mandek sampai 4 bulan. Sang ayah jelas terlibat,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu (26/4/2023).

Karena itu, dia meminta Polda Sumut periksa jajarannya yang mengetahui kejadian kasus tersebut yang terjadi sejak 4 bulan lalu, namun tidak menindaklanjuti kasus tersebut.

Sahroni juga meminta Propam untuk mempertimbangkan memberi sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena dirinya tidak ingin kasus tersebut kembali menjadi “batu sandungan” bagi Polri.

“Saya minta Propam Polri pertimbangkan untuk berikan sanksi terberat berupa PTDH. Jangan sampai karena kasus oknum arogan dan tidak tahu batasan seperti ini, kepercayaan publik kepada Polri yang tadinya terus meningkat, malah kembali merosot,” katanya.

Selain itu, AKBP Achiruddin Hasibuan juga terlihat kerap memamerkan mengendarai Harley Davidson secara ugal di akun instagram pribadinya. Hal tersebut tentu sangat membahayakan dan melanggar aturan berkendara. Ia diduga merupakan anggota dari Harley Davidson Club Indonesia (HDCI).

Terkait tindakan tersebut, Sahroni sebagai Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) mengaku sangat kecewa dengan tindakan ugal-ugalan AKBP Achiruddin. Dia menilai hal tersebut tidak menunjukkan sikap seorang pengendara Harley sesungguhnya.

“Sedang kami cek apakah (pelaku) benar anggota HDCI. Kalau benar anggota, tentu kami akan langsung cabut kartu anggotanya,” katanya.

Politisi Partai NasDem itu menilai sikap aroga yang ditunjukkan AKBP Achiruddin di jalan, sangat tidak mencerminkan nilai-nilai di HDCI.

“Yang dipertontonkan hanyalah seorang pria yang diselimuti rasa arogansi harta, jebatan, dan kekuasaan. Sangat tidak layak dicontoh,” kata Sahroni. (suara)

SANCAnews.id – Setelah melontarkan pernyataan di media sosial yang sempat membuat heboh, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Thomas Djamaluddin akhirnya meminta maaf.

Permintaan maaf Thomas Djamaluddin ia unggah di akun Facebooknya pada Selasa (25/4/2023).

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada pimpinan dan warga serta teman-teman Muhammdiyah. Semoga kesatuan ummat bisa segera terwujud," tulis Thomas Djamaluddin sembari menggunggah gambar berisi tulisan permintaan maafnya.

Menurut Thomas, dengan tulus ia meminta maaf atas sikap kritisnya pada kriteria wujudul hilal yang dianggapnya usang secara astronomi. Ia juga menyebut, ego organisasi telah menghambat dialog menuju titik temu.

Ia menyatakan, tak ada kebencian atau kedengkian dirinya pada Muhammadiyah. Justru ia memuji Muhammadiyah sebagai aset bangsa yang luar biasa. Ia mengaku hanya ingin mendorong perubahan untuk bersama-sama mewujudkan kesatuan umat secara nasional.

Lebih lanjut Thomas mengatakan, setiap ada perbedaan hari raya ia kerap mengulang-ulang, mengingatkan bahwa perbedaan itu mestinya bisa diselesaikan bukan dilestarikan.

"Sekali lagi saya mohon maaf dengan tulus kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahfahaman yang terjadi," kata Thomas.

Sebelum ini, peneliti BRIN lainnya yakni Andi Pangerang Hasanuddin juga telah meminta maaf lebih dahulu terhadap warga Muhammadiyah. Permintaan maaf itu buntut lontaran ancaman pembunuhan di media sosial terhadap warga Muhammadiyah.

Andi mengaku kesal dan geram hingga melontarkan ancaman pembunuhan setelah atasannya yakni Thomas Djamaluddin disebutnya telah diserang oleh sejumlah akun terkait perbedaan metode penetapan 1 Syawal.

Buntutnya, baik Andi maupun Thomas sama-sama dilaporkan ke polisi. BRIN sendiri pada Rabu (26/4/2023) hari ini akan menggelar sidang etik terhadap Andi Pangerang. (suara)

SANCAnews.id – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melaporkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangeran Hasanuddin, ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, melapor dengan nomor register LP/B/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 25 April 2023.

Dasar laporan unggahan AP Hasanuddin yang tidak terpuji dan mengarah kepada tindak pidana pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.

Laporan polisi juga dibuat agar peristiwa serupa yang dapat memicu perpecahan antarumat Islam itu tidak terulang lagi.

"Intinya, beberapa hari ini viral dan cukup menyakitkan warga Muhammadiyah, sehingga mau tidak mau kami mengambil langkah hukum," kata Nasrullah kepada wartawan.

Menyikapi laporan itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus itu.

Seperti diketahui, peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, sebelumnya membuat geger media sosial dengan mengunggah ancaman membunuh warga Muhammadiyah. (rmol)

SANCAnews.id – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta mendesak Polri segera menangkap dua peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin, dan Thomas Djamaluddin.

Pernyataan itu disampaikan Ketua IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, di Polda Metro Jaya, Selasa (25/4).

Sayangnya laporan tidak diterima, lantaran Andi telah dilaporkan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri, terkait pernyataan hendak membunuh warga Muhammadiyah.

"Kami memberi waktu kepada kepolisian 3x24 jam, agar saudara AP Hasanuddin dapat ditahan dan diproses," tegas Ari, di halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Ari memastikan bakal menggeruduk kantor BRIN, bila polisi tak kunjung menangkap AP Hasanuddin dan Prof Thomas Djamaluddin.

"Bila dalam 3x24 jam belum ada perkembangan, jangan salahkan kami, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta akan turun ke jalan, meminta AP Hasanuddin ditahan," tegas Ari.

Seperti diketahui, peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, membuat geger di media sosial dan mengancam hendak membunuh warga Muhammadiyah. (rmol)

SANCAnews.id – Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, terancam gagal bersaing di Pilpres 2024, mengingat masih ada upaya Istana menggagalkan pencalonannya.

Demikian analisa yang disampaikan pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, berjudul "Live Viral! Skenario Jkw: Dukung Ganjar, Cadangkan Prabowo, Tolak Anies!!", Senin malam (24/4).

Refly mengatakan, meski saat ini sudah didukung Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem yang mbalelo dari rezim Joko Widodo, masih ada ancaman lain bagi Anies Baswedan.

"Ancaman belum selesai buat Anies," ujar Refly, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/5).

Lebih lanjut dikatakan, ancaman Anies gagal menjadi Capres, salah satunya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E yang saat ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang kedua, masih ada ancaman yang nyata, lebih mudah, yaitu menangkan saja Moeldoko (dalam Peninjauan Kembali kasus Partai Demokrat), alasan bisa dibuat-buat, walaupun 16 kali kalah sebelumnya, tapi kalau yang ke 17 ini menang, maka Moeldoko akan menguasai Demokrat," katanya.

Sehingga, kata Refly, jika Demokrat sudah berada di tangan Moeldoko, yang dalam hal ini representasi dari Istana, karena menjabat sebagai kepala staf presiden (KSP), tentu akan membatalkan dukungan untuk Anies.

"Apakah ada alternatif? Ya, ada gosip yang mengatakan, kalau Demokrat terpaksa out, PPP yang in atau PKB yang in. Tapi apakah PPB berani menentang titah istana? PPP berani menentang titah istana?" pungkas Refly. (*)